Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Pemuda

Kecewa Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Blokade Jalur Perbatasan Mantobua–Korihi di Muna

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemuda /

RUMINEWS.ID, MUNA – Kekecewaan warga terhadap buruknya kondisi infrastruktur jalan kembali memicu aksi protes di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sekelompok pemuda bersama warga setempat melakukan aksi blokade jalan di jalur perbatasan antara Desa Mantobua dan Desa Korihi, Kecamatan Lohia, pada Rabu (27/05/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi jalan poros yang rusak parah dan dinilai tak kunjung mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Jalan yang menjadi akses utama penghubung antarwilayah itu disebut telah lama mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan yang signifikan. Berdasarkan dokumentasi yang beredar luas di media sosial, warga melakukan pemblokiran tepat di area jalan berlubang di bawah gapura bertuliskan “Selamat Datang di Desa Korihi, Kec. Lohia, Kab. Muna”. Jalan yang rusak berat tampak dipenuhi bebatuan, tanah bergelombang, serta lubang besar yang membahayakan pengguna jalan. Dalam aksi tersebut, warga terlihat membakar sejumlah ban bekas di tengah badan jalan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi, menyebabkan akses kendaraan di lokasi untuk sementara waktu tidak dapat dilalui. Aksi bakar ban itu menjadi simbol kekecewaan warga terhadap lambannya penanganan infrastruktur di wilayah mereka. Tak hanya itu, massa aksi juga membentangkan spanduk protes berwarna putih yang berisi kritik keras kepada pemerintah daerah. Pada spanduk tersebut tertulis kalimat bernada protes, “BUPATI MUNA TIDAK TAU CARA MEMBANGUN MUNA”, yang menjadi sorotan publik setelah dokumentasinya tersebar di berbagai platform media sosial. Warga menyebut aksi ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa diabaikan. Mereka menilai jalan poros Mantobua–Korihi merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. “Kami hanya ingin jalan yang layak. Bertahun-tahun rusak, tapi tidak ada perbaikan nyata,” ungkap salah satu warga dalam informasi yang beredar di media sosial. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Muna terkait tuntutan warga maupun rencana perbaikan jalan tersebut. Aparat kepolisian setempat juga belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai situasi pasca aksi pemblokiran. Warga berharap aksi ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar segera merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Lohia. Mereka menegaskan bahwa akses jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak masyarakat yang selama ini dinilai terabaikan.

Hukum, Nasional, Opini, Palopo

Kepastian Hukum di Ujung Tanduk: Polemik Eksekusi Cafe Sisi Lain Kian Memanas

Hukum, Nasional, Opini, Palopo /

Penulis: Renaldi Al-Faridzi M. — Pemuda Palopo Ruminews.id, Palopo — Polemik penundaan eksekusi Cafe Sisi Lain di Kota Palopo kembali membuka pertanyaan besar mengenai kepastian hukum di Indonesia. Ketika suatu objek telah dilelang secara resmi melalui mekanisme negara oleh KPKNL berdasarkan hak tanggungan bank akibat wanprestasi debitur, maka secara hukum hak kepemilikan telah berpindah kepada pemenang lelang yang sah dan beritikad baik.

Daerah, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Salat Iduladha di RTH Syekh Yusuf, Bupati Gowa Ajak Warga Perkuat Kepedulian dan Persatuan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama masyarakat melaksanakan Salat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Lapangan RTH Syekh Yusuf, Rabu (27/5). Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat. “Iduladha mengajarkan kita bahwa pembangunan daerah membutuhkan keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai kurban harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling membantu,” ujar orang nomor satu di Gowa ini. Ia mengatakan, Pemkab Gowa terus berupaya menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan dapat terlihat dari hadirnya rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. “Masyarakat hari ini membutuhkan keteladanan, kesejukan, dan persaudaraan. Karena itu mari kita menjaga persatuan antar sesama,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Talenrang juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong dan memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Gowa. “Membangun Gowa bukan hanya tugas pemerintah. Dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar daerah ini semakin maju, damai, dan penuh keberkahan,” katanya. Bertindak sebagai imam, Muhammad Syahrul Habib sementara khatib Idul Adha, K.H. Ambo Asse. Dalam khutbahnya, ia mengingatkan pentingnya meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam menjalankan perintah Allah SWT. “Iduladha mengajarkan bahwa pengorbanan sejati lahir dari keimanan dan ketulusan hati. Semangat itu harus diwujudkan dalam kepedulian sosial, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan manfaat bagi sesama,” ungkapnya. Pelaksanaan Salat Iduladha berlangsung khidmat dan turur dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis bersama perwakilan Forkopimda, serta para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa.(PS)

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Sapi Kurban Presiden di Makassar Bobot 923 Kg, Appi: Bentuk Kepedulian Pemerintah kepada Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, menyaksikan langsung prosesi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Masjid At-Taqwa, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Wajo, Rabu (27/5/2026). Prosesi pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 H/2026 M, tersebut, disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, warga memadati lokasi untuk menyaksikan penyembelihan sapi kurban jenis Simmental berbobot mencapai 923 kilogram yang merupakan bantuan Presiden RI, untuk masyarakat Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas bantuan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat Kota Makassar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Munafri mengatakan bantuan hewan kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah kepada masyarakat di momentum Hari Raya Idul Adha. “Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, terkhusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang telah memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kota Makassar,” ucap Munafri. Bantuan hewan kurban ini menjadi bagian dari program nasional Presiden RI yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat di momentum Idul Adha. Untuk Kota Makassar, bantuan sapi kurban tersebut diperuntukkan bagi masyarakat sekitar Kecamatan Wajo dan nantinya daging kurban akan didistribusikan kepada warga yang berhak menerima. Appi menjelaskan, bantuan hewan kurban tersebut kini telah diterima masyarakat Kota Makassar dan dilakukan penyembelihan untuk kemudian didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. “Pagi ini disembelih, daging kurban akan dibagi kepada masyarakat Kota Makassar. Mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan bagi kita semua,” kata politisi Golkar itu, saat menghadiri dan menyaksikan langsung prosesi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden RI. Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menyebutkan, bantuan hewan kurban Presiden RI tahun ini disalurkan melalui Masjid At-Taqwa yang berada di Kecamatan Wajo. Menurutnya, penyaluran tersebut menjadi simbol hadirnya pemerintah di tengah masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Adha bersama warga. “Pemberian kepada masyarakat hari ini kita menyalurkan bantuan dari Bapak Presiden ke Masjid Taqwa yang berada di Kecamatan Wajo,” tuturnya. “Bantuan daging ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dan memperlihatkan bagaimana kehadiran pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha,” sambung Appi. Pada kesempatan itu, Munafri berharap momentum kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan antarwarga. Yang lebih penting lagi, proses yang dijalankan bersama hari ini adalah bisa memberikan perhatian antar sesama hari ini, dan kedepannya. “Kita berharap bantuan ini bisa tersalurkan dengan tepat sasaran dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar sini,” imbuh mantan CEO PSM itu. Dalam kesempatan tersebut, Appi juga memaparkan jumlah hewan kurban yang disalurkan di Kota Makassar pada Idul Adha 2026. Tercatat sebanyak 7.261 ekor sapi dan 402 ekor kambing tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi bukti tingginya semangat kepedulian dan empati masyarakat serta pemerintah kepada sesama. “Ini merupakan bentuk kepedulian kita, empati kita kepada masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, penyaluran hewan kurban yang tepat sasaran merupakan bagian dari semangat pembangunan sosial dan wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pada momentum Hari Raya Idul Adha. Selain itu, Munafri menaruh perhatian serius terhadap proses penyaluran hewan kurban agar dilakukan secara baik, transparan, jujur, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Dia menegaskan, distribusi hewan kurban tidak boleh mencederai rasa keadilan masyarakat dan harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan penerima manfaat. “Penyalurannya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sekali-sekali dalam prosesnya tidak adil ke masyarakat yang memang berhak menerima,” tegas Munafri. “Kita berharap proses penyaluran ini, berjalan dengan jujur, adil, dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang berhak mendapatkannya,” sambung Appi, menutup sambutan. Hadir pada kesempatan ini, Sekda Makassar, Kabag Kesra, Kadis Kominfo, Kabag Protokol, Kabag Umum, kepala BPKAD, Kepala BPBD, Kadis Damkar. (*)

Daerah, Makassar

Idul Adha 1447 H, Masjid Jannatul Firdaus Telkomas Sembelih 13 Sapi dan 2 Kambing

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, MAKASSAR – Masjid Jannatul Firdaus (MJF) Telkomas, Jalan Telegraf I, Perumahan Taman Telkomas, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, menyembelih sebanyak 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing pada pelaksanaan ibadah qurban Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026). Jumlah hewan qurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 12 ekor sapi. Seluruh hewan qurban berasal dari partisipasi jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang secara gotong royong menghimpun dana qurban. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jannatul Firdaus Telkomas, Prof. Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si., mengatakan 13 ekor sapi tersebut merupakan hasil patungan jamaah, di mana setiap ekor sapi diikuti oleh tujuh peserta qurban. “Tiga belas ekor sapi adalah patungan dari jamaah Masjid Jannatul Firdaus Telkomas, di mana setiap sapi terdiri atas tujuh orang peserta qurban. Tahun lalu kami menyembelih 12 ekor sapi, tahun ini ada tambahan lagi satu ekor sapi dan dua kambing,” ujar Prof Thamrin. Pelaksanaan penyembelihan dimulai sekitar pukul 08.00 WITA setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha. Sebelumnya, jamaah mengikuti Shalat Ied yang dipimpin dengan khatib Ustadz Dr. Mohammad Yang, M.Pd., yang dalam khutbahnya menjelaskan tentang urgensi, hikmah, serta tata cara berqurban sesuai tuntunan syariat Islam. Proses penyembelihan, pemotongan, hingga pendistribusian daging qurban dilaksanakan oleh panitia yang berasal dari jamaah masjid. Puluhan jamaah laki-laki terlibat langsung di area penyembelihan dan pengolahan daging hingga tahap distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, jamaah perempuan mengambil peran dalam penyediaan konsumsi bagi seluruh panitia dan relawan yang bertugas sepanjang pelaksanaan kegiatan. Menurut Prof Thamrin, tahun ini panitia telah memanfaatkan area penyembelihan khusus yang dinilai lebih representatif sehingga mendukung pelaksanaan qurban yang lebih tertib, higienis, dan terorganisir. “Alhamdulillah tahun ini kami sudah menempati area penyembelihan khusus yang lebih bersih dan rapi dengan alur kerja yang lebih sistematis. Semua adalah kolaborasi jamaah dan warga sekitar masjid,” katanya. Daging qurban selanjutnya didistribusikan kepada warga yang bermukim di sekitar Masjid Jannatul Firdaus berdasarkan data penerima yang telah dihimpun oleh takmir masjid. Distribusi dilakukan secara teratur agar manfaat qurban dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Prof Thamrin yang juga akademisi Universitas Bosowa Makassar ini berharap seluruh rangkaian ibadah qurban yang dilaksanakan tahun ini mendapat ridha Allah SWT serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar. “Kami berharap ibadah qurban kami diterima Allah SWT dan bermanfaat bagi warga di sekitar masjid. Semoga tahun-tahun mendatang kami bisa lebih baik lagi,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan qurban tahun ini. “Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, para jamaah, dan warga sekitar Masjid Jannatul Firdaus yang telah bersinergi sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik,” tutupnya. (*)

Bulukumba, Daerah, Hukum, Pemerintahan, Pemuda

GPMK Desak Kejari Bulukumba Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Sentral Rp59 Miliar

Tinggalkan Komentar / Bulukumba, Daerah, Hukum, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, Makassar 26 Mei 2026 – Arman Alfiandi selaku pendiri Gerakan Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi (GPMK) angkat bicara terkait proses penyidikan dugaan korupsi proyek Pasar Sentral di Kabupaten Bulukumba yang menelan anggaran sekitar Rp59 miliar. Proyek tersebut saat ini tengah dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba setelah ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam keterangannya, Arman Alfiandi mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. “Kami meminta Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk serius dan transparan dalam menangani kasus ini. Jika proses penyidikan telah menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dan alat bukti telah terpenuhi, maka sudah seharusnya segera dilakukan penetapan tersangka,” tegasnya. Kami secara kelembagaan menilai proyek dengan nilai anggaran puluhan miliar rupiah tersebut harus diusut secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Selain meminta percepatan penetapan tersangka, Kami juga mendesak untuk Dilakukannya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran proyek Pasar Sentral, Pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa tebang pilih, Transparansi penanganan perkara kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, terlebih dari itu kami secara Kelembagaan ada dugaan penyimpangan anggaran negara yang merupakan tindak pidana serius yang harus ditangani secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait proses penyidikan dan penetapan tersangka, ia menyampaikan bahwa upaya mendorong pengentasan kasus korupsi bukanlah bentuk kebencian terhadap daerah ataupun institusi, melainkan wujud kecintaan terhadap Bulukumba agar terbebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat. “Kami cinta Bulukumba. Karena rasa cinta itu, kami tidak ingin daerah ini terus dirusak oleh praktik korupsi yang menghambat pembangunan dan menyengsarakan masyarakat,” tegas Arman Alfiandi. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum. Olehnya itu kami menilai bahwa pengusutan berbagai dugaan kasus korupsi di Bulukumba harus dilakukan secara serius, transparan, dan tanpa tebang pilih. Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pernyataannya, Kami secara kelembagaan dalam hal ini Gerakan Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi/GPMK juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama menjaga Bulukumba dari praktik korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Masa depan Bulukumba tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan segelintir orang. Kami akan terus mengawal proses hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil demi terciptanya daerah kita tercinta Kab.Bulukumba yang bersih dari korupsi. Tutupnya

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Teknologi

Gandeng Komisariat Pertanian Unhas, LTMI Cabang Maktim Sukses Gelar Talkshow Strategis Menuju Laboratorium Riset Teknologi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Teknologi /

ruminews.id, – MAKASSAR, 26 Mei 2026 Kolaborasi progresif ditunjukkan oleh Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) Cabang Makassar Timur bersama Himpunan Mahasiswa Islam  (HMI) Komisariat Pertanian Unhas. Kedua lembaga ini sukses menggelar Talkshow Strategis Menuju Studi Observasi Laboratorium Industri dengan tajuk “Pengembangan Teknologi Berbasis Riset Multidisiplin”. Acara yang berlangsung kemarin sore, Senin (25/5), di Aula Dental Center FKG Unhas ini dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., Dr. rer. nat. Zainal, STP., M.FoodTech. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Pertanian Unhas), Ir. H. Fadly Ibrahim, ST, MT, IPM, ACPE. (General Manager Agrinas Pangan Nusantara Wilayah II), kader HMI dan mahasiswa yang antusias mendalami masa depan dunia agroindustri. Tiga Misi Utama untuk Akselerasi Kader Kegiatan ini diinisiasi bukan sekadar sebagai ruang diskusi seremonial, melainkan sebuah langkah taktis untuk mencapai tiga target utama: Peningkatan Kapasitas Teknikal: Membekali kader kemampuan membedah proses hilirisasi riset laboratorium menjadi produk industri bernilai ekonomi tinggi. Pembangunan Jejaring (Networking): Membuka akses komunikasi dengan praktisi Science Techno Park (STP), akademisi, dan pelaku bisnis teknologi terapan. Kesiapan Riset Tugas Akhir: Menjadi modal awal mahasiswa dalam menguasai instrumen industri dan standar mutu yang ketat. Sinergi Tiga Pilar: Akademisi, Birokrasi, dan Praktisi Industri Talkshow ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten yang mengupas tuntas tantangan teknologi pangan dari berbagai sudut pandang. 1. Dukungan Penuh Kampus & Pentingnya Soft Skill Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., menegaskan bahwa Unhas sangat mendukung aktivitas kemahasiswaan seperti ini. Pihak kampus bahkan memfasilitasi rekognisi kegiatan melalui program mata kuliah hingga 20 SKS. “Untuk berkecimpung di industri pertanian modern, mahasiswa wajib menguasai soft skill di bidang teknologi inovasi. Kolaborasi empat pilar—pengusaha, mahasiswa, dosen, dan organisasi seperti HMI—adalah kunci utama,” ujar Prof. Ruslin. 2. Integrasi Teknologi demi Efisiensi Pangan Sementara itu, Dr. rer. nat. Zainal, STP., M.FoodTech. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Pertanian Unhas), menyoroti bahwa kebutuhan pangan berkualitas bersifat mutlak bagi manusia. “Kualitas pangan yang baik hanya bisa dicapai melalui integrasi teknologi canggih agar proses pertanian berjalan efektif dan efisien. Di samping itu, kebijakan pemerintah juga harus kuat dalam melindungi kesejahteraan para petani kita,” jelas Pak Zainal. 3. Mentalitas Organisasi dan Ekosistem Mandiri Pembicara terakhir, Ir. H. Fadly Ibrahim, ST, MT, IPM, ACPE. (General Manager Agrinas Pangan Nusantara Wilayah II), membakar semangat peserta lewat pentingnya pengalaman berorganisasi. Beliau memaparkan data bahwa sekitar 60 ribu tokoh di Indonesia lahir dari rahim organisasi, di mana HMI menjadi salah satu pencetak intelektual terbesar. Pak Fadly membagikan kisah inspiratif saat dirinya membangun ekosistem agro mandiri di sekitar rumah, mulai dari memelihara 10 ekor ayam hingga berkembang menjadi proyeksi industri skala besar. “Mahasiswa jangan hanya terpaku di ruang kelas. Eksplorasi diri, asah leadership, dan pelajari bagaimana industri kecil bisa berkembang menjadi raksasa yang siap bersaing global,” pesannya. Langkah Nyata ke Depan: Pendampingan Proposal Riset Sebagai bukti nyata keberlanjutan acara ini, kegiatan tidak berhenti setelah diskusi selesai. Di akhir sesi, Prof. Ruslin dan Pak Fadly Ibrahim menaruh harapan besar agar Laboratorium Riset Teknologi yang digagas LTMI dan HMI Komisariat Pertanian Unhas ini segera membuahkan output konkret berupa inovasi teknologi pertanian yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gayung bersambut, Dr. rer. nat. Zainal secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan langsung kepada mahasiswa dalam penyusunan proposal riset dan inovasi pertanian. Komitmen ini menjadi angin segar sekaligus langkah awal yang menjanjikan bagi lahirnya para inovator agro-teknologi muda dari Universitas Hasanuddin.

Makassar, Pemerintahan, Pemuda

Aksi Jilid II, AMP Sulsel Kembali Kepung KSOP Desak Tindak Tegas PT. TANTO INTIM LINE

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id – Makassar, 23 Mei 2026 Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi jilid II di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar sebagai bentuk tekanan publik dan pengawalan hukum terhadap dugaan kelalaian distribusi kontainer milik PT. Tanto Intim Line yang menyebabkan korban meninggal dunia. Aliansi AMP Sulsel menilai bahwa tragedi jatuhnya kontainer hingga merenggut nyawa masyarakat tidak dapat lagi dipandang sebagai kecelakaan biasa. Peristiwa tersebut merupakan indikasi serius adanya dugaan lemahnya sistem keselamatan distribusi logistik, pengawasan operasional, serta pengamanan kontainer yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi dan pengawasan negara. Tentunya, hal tersebut diatas menjadi prioritas dan profesional dalam menjalan amanah konstitusi, jika hal ini didiamkan tampa adanya perhitung jelas, kami pandang bahwa pihak tersebut abai dan tak bertanggungjawab atas kecelakan serius tersebut. Maka, melalui aksi jilid II ini, Aliansi AMP Sulsel mendesak : 1. KSOP Makassar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengamanan kontainer PT. Tanto Intim Line. 2. KSOP Makassar untuk mengambil langkah tegas melalui pengetatan pengawasan serta evaluasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap aktivitas operasional PT Tanto Intim Line. 3. Aparat Penegak Hukum agar membuka kemungkinan pertanggungjawaban korporasi dan tidak menjadikan pelaku lapangan sebagai satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban. 4. PT Tanto Intim Line untuk bertanggung jawab secara hukum, moral, dan sosial terhadap korban dan keluarga korban. Dalam aksi jilid II tersebut, Aliansi AMP Sulsel juga diterima secara resmi untuk melakukan audiensi bersama pihak KSOP Makassar. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan PT. Tanto Intim Line serta unsur kepolisian guna membahas tuntutan dan pengawalan terhadap kasus tersebut. Dalam pertemuan tersebut, KSOP Makassar menyampaikan komitmennya untuk mengawal persoalan ini sesuai kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, Aliansi AMP Sulsel menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak boleh berhenti sebatas pernyataan formal semata, melainkan harus diwujudkan dalam langkah konkret dan tindakan nyata terhadap dugaan kelalaian yang telah merenggut nyawa masyarakat. Aliansi AMP Sulsel juga menegaskan bahwa apabila tuntutan yang telah disampaikan tidak ditindaklanjuti secara serius dan transparan, maka gerakan aksi akan terus dilanjutkan dengan skala yang lebih besar sampai terdapat langkah tegas dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap korban. “Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada langkah nyata dan keadilan benar-benar dirasakan oleh keluarga korban. Nyawa manusia tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis dan operasional perusahaan,” ujar Iccang. Aksi jilid II ini merupakan bentuk kontrol sosial dan pengawalan konstitusional agar negara hadir melindungi keselamatan masyarakat serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa tunduk terhadap kepentingan modal dan korporasi.

DPRD Kota Makassar, Internasional, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Musik Kemajuan yang Sumbang: Kritik atas Pembukaan Prodi di Tengah Krisis Fasilitas Fakultas Seni Dan Desain

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar, Internasional, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized /

Ruminews.id,Makassar-Program Studi Etnomusikologi di Fakultas Seni dan Desain. Sebagai bagian dari disiplin ilmu seni dan kebudayaan, etnomusikologi memiliki nilai akademik yang penting dalam merawat identitas budaya, memperkuat riset kesenian, dan memperluas khazanah intelektual di lingkungan kampus. Namun, yang menjadi persoalan hari ini bukan semata tentang ada atau tidaknya program studi baru, melainkan sejauh mana kesiapan institusi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Ini bukanlah bentuk penolakan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, melainkan kritik akademik atas kebijakan kampus yang dinilai belum berpijak pada prinsip kesiapan institusi dan jaminan mutu pendidikan tinggi. Kampus tidak boleh menjadikan ekspansi program studi sebagai simbol kemajuan administratif, sementara problem mendasar seperti keterbatasan ruang kuliah, fasilitas praktik yang minim, dan sarana akademik yang belum memadai masih menjadi persoalan nyata yang dirasakan mahasiswa. Secara faktual, Agak ironis ketika kampus ingin membuka ruang baru bernama “etnomusikologi”, sementara ruang belajar yang lama saja masih berebut napas. Lorong-lorong sempit, fasilitas yang serba kurang, sarana praktik yang belum maksimal, tetapi birokrasi sudah sibuk menyusun seremoni kemajuan. Seolah-olah menambah program studi otomatis menambah kualitas pendidikan. Kampus hari ini terlihat lebih fasih melahirkan nomenklatur dibanding melahirkan kenyamanan belajar. Gedung belum cukup, fasilitas belum siap, ruang praktik masih terbatas, tetapi semangat ekspansi sudah seperti korporasi yang sedang mengejar target produksi. Mahasiswa akhirnya hanya menjadi penonton dari pembangunan yang lebih sibuk mempercantik laporan daripada memperbaiki kenyataan. Padahal etnomusikologi bukan sekadar tulisan manis di brosur akademik. Ia membutuhkan studio, laboratorium bunyi, ruang dokumentasi budaya, fasilitas riset, dan ekosistem pembelajaran yang hidup. Jika itu belum mampu dipenuhi secara maksimal, maka pembukaan prodi baru hanya akan terdengar seperti musik megah yang dimainkan dengan alat seadanya ramai di pengumuman, sumbang di pelaksanaan. Secara yuridis, sikap penolakan ini memiliki dasar konstitusional dan normatif yang jelas. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Amanat tersebut mengandung konsekuensi bahwa pendidikan tinggi harus diselenggarakan secara berkualitas, layak, dan berorientasi pada pengembangan manusia, bukan sekadar perluasan kuantitas institusi akademik. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna konstitusional tersebut bukan hanya menghadirkan akses pendidikan, tetapi juga menjamin mutu dan kelayakan penyelenggaraannya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 ditegaskan bahwa pendidikan tinggi wajib menjamin mutu pendidikan melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Artinya, pembukaan program studi baru harus didasarkan pada kesiapan akademik, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta keberlanjutan mutu pendidikan. Jika fasilitas dasar saja masih bermasalah, maka pembukaan prodi baru patut dipertanyakan secara akademik maupun administratif. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa perguruan tinggi wajib memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik program studi. Standar tersebut mencakup ruang kuliah, laboratorium, studio, fasilitas praktik, dan lingkungan akademik yang menunjang proses pembelajaran. Maka secara normatif, pembukaan Program Studi Etnomusikologi semestinya didahului oleh pemenuhan sarana-prasarana yang memadai, bukan justru dilakukan di tengah keterbatasan ruang dan fasilitas yang masih menjadi keluhan mahasiswa. Kampus seharusnya memahami bahwa kualitas pendidikan seni tidak dapat dibangun hanya melalui penambahan nomenklatur program studi. Pendidikan seni membutuhkan ruang ekspresi, ruang praktik, ruang riset, dan ruang kebudayaan yang hidup. Jika ruang fisik dan ruang akademik saja belum mampu dijamin, maka kebijakan membuka prodi baru berisiko melahirkan krisis kualitas pendidikan di masa depan. Oleh karena itu, kami menilai bahwa prioritas utama fakultas hari ini seharusnya adalah melakukan pembenahan internal: memperbaiki fasilitas belajar, menambah ruang kuliah yang representatif, memperkuat kualitas akademik program studi yang sudah ada, dan memastikan hak mahasiswa terhadap pendidikan yang layak benar-benar terpenuhi. Sebab pendidikan tinggi bukan arena pencitraan birokrasi, melainkan ruang intelektual yang harus berdiri di atas asas kualitas, keadilan, dan tanggung jawab akademik.

Daerah, Pemuda

Solidaritas Pemuda Pemudi Sulsel Terbentuk

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemuda /

Ruminews.id-Sulawesi Selatan. Solidaritas Pemuda Desa (SPEDA) Sulawesi Selatan secara resmi menetapkan dan mengukuhkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SPEDA Sulawesi Selatan sebagai langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi, pembangunan kepemudaan, serta pemberdayaan masyarakat desa di Sulawesi Selatan. Terpilihnya kepemimpinan baru ini diharapkan menjadi energi kolektif bagi seluruh kader dan pemuda desa untuk terus menghadirkan gerakan yang progresif, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan desa. Momentum ini sekaligus menjadi titik awal penguatan sinergitas antara organisasi kepemudaan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen strategis dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Ketua DPW SPEDA Sulawesi Selatan yang terpilih Thafdil menyampaikan bahwa SPEDA hadir bukan hanya sebagai organisasi simbolik, melainkan sebagai wadah perjuangan intelektual dan sosial bagi pemuda desa agar mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah tantangan zaman. “ Pemuda desa harus menjadi pelopor pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, serta penjaga nilai-nilai sosial dan budaya lokal. SPEDA Sulawesi Selatan akan membangun sinergitas yang kuat dengan seluruh stakeholder demi terciptanya desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” ujar Thafdil. Lebih lanjut, SPEDA Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung program program pembangunan berbasis kerakyatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pertanian dan UMKM desa, serta pengembangan kapasitas generasi muda melalui pendidikan, pelatihan, dan gerakan sosial kemasyarakatan. Secara akademik, pembangunan desa merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda menjadi faktor penting dalam mendorong inovasi sosial, transformasi ekonomi, dan penguatan partisipasi masyarakat di tingkat desa. Dengan kepemimpinan baru ini, DPW SPEDA Sulawesi Selatan optimis mampu menghadirkan organisasi yang solid, responsif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat desa di Sulawesi Selatan. “Bersatu, Bergerak, dan Mengabdi untuk Desa.”

Scroll to Top