Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Opini

Luwu, Luwu Timur, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Malili, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Ketika Hierarki Hanya Menjadi Simbol: Krisis Kepemimpinan PB IPMIL RAYA dalam Mengayomi PKPT

Tinggalkan Komentar / Luwu, Luwu Timur, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Malili, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis : Dafa (Kader IPMIL Raya) ruminews.id, – Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL RAYA) merupakan salah satu organisasi kedaerahan tertua di Sulawesi Selatan yang telah berdiri sejak 5 Agustus 1958, tiga belas tahun setelah Republik Indonesia merdeka. Dengan usia yang telah melampaui enam dekade, IPMIL RAYA telah menjelma menjadi rumah besar bagi mahasiswa asal Luwu Raya dan melahirkan ribuan alumni yang kini berkiprah di berbagai bidang profesi di seluruh Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut memiliki lima cabang dan delapan belas Pengurus Koordinator Perguruan Tinggi (PKPT) yang secara struktural berada di bawah naungan Pengurus Besar (PB) IPMIL RAYA. Modal historis dan jejaring kader yang luas seharusnya menjadi kekuatan utama bagi keberlanjutan organisasi ini. Namun, di tengah panjangnya perjalanan tersebut, IPMIL RAYA justru dihadapkan pada persoalan serius mengenai arah kepemimpinan dan relasi struktural antara PB dengan PKPT. Hubungan yang semestinya dibangun atas dasar koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kini dinilai mengalami kemunduran. Dalam praktiknya, hierarki organisasi seolah hanya menjadi formalitas administratif. Struktur yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penguatan organisasi justru tampak kehilangan makna. Kehadiran PB IPMIL RAYA di tengah dinamika PKPT dinilai belum menunjukkan peran yang substansial, terutama dalam mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing PKPT di tingkat kampus. Padahal, setiap PKPT memiliki tantangan yang berbeda-beda, mulai dari persoalan regenerasi kader, hubungan kelembagaan dengan pihak kampus, hingga dinamika internal organisasi yang membutuhkan arahan dan pendampingan. Dalam kondisi demikian, peran PB semestinya tidak berhenti pada fungsi seremonial atau sekadar membuka ruang-ruang perkaderan, melainkan hadir sebagai pengayom, fasilitator, sekaligus penyelesai persoalan yang dihadapi oleh jajarannya. Minimnya keterlibatan PB dalam dinamika PKPT pada akhirnya mendorong masing-masing PKPT untuk berjalan sendiri-sendiri dan menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Situasi ini melahirkan kesenjangan antara cita-cita kolektivitas yang menjadi fondasi berdirinya IPMIL RAYA dengan realitas organisasi saat ini. Semangat kebersamaan perlahan memudar, berganti dengan pola gerak yang cenderung parsial dan tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana PB IPMIL RAYA menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai induk organisasi? Apakah PB tidak memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk mengetahui, mendampingi, serta turut menyelesaikan persoalan yang terjadi di setiap PKPT? Ataukah keberadaan PB selama ini hanya menjadi simbol kepemimpinan yang kehilangan fungsi pembinaan dan kontrol terhadap jajarannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, sebuah organisasi induk yang tidak mampu menghadirkan manfaat nyata bagi struktur di bawahnya berpotensi kehilangan legitimasi moral di hadapan kader dan anggotanya. Ketika fungsi pembinaan dan pengayoman tidak lagi dirasakan, maka bukan tidak mungkin akan muncul keinginan dari setiap PKPT untuk berdiri secara lebih independen dalam mengelola dinamika organisasinya masing-masing. IPMIL RAYA memiliki sejarah panjang dan warisan kaderisasi yang besar. Namun, sejarah semata tidak cukup untuk menjaga eksistensi organisasi. Diperlukan kepemimpinan yang responsif, komunikasi yang kuat, serta komitmen nyata dalam membangun hubungan yang sehat antara PB dan seluruh PKPT. Tanpa itu, hierarki organisasi hanya akan menjadi simbol di atas kertas, sementara semangat persatuan yang menjadi ruh IPMIL RAYA perlahan akan kehilangan maknanya.

Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Dalang di Balik Bencana Ekologis Gunung Bulu Bawakaraeng Siapa yang Bertanggung Jawab?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Muh.Adri ( Mahasiswa Pencinta Alam Sultan Alauddin MAPALASTA Makassar) Ruminews.id-Gunung tidak pernah diciptakan untuk menjadi panggung hiburan massal. Ia adalah ruang kehidupan yang menyimpan hutan, mata air, keanekaragaman hayati, sekaligus nilai sejarah dan spiritual yang diwariskan lintas generasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, cara kita memandang gunung berubah secara drastis. Gunung kini lebih sering dipromosikan sebagai destinasi wisata, latar swafoto, atau tempat merayakan euforia daripada sebagai ekosistem yang harus dijaga. Fenomena tersebut tampak nyata di Gunung Bulu Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. Setiap momentum tertentu, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, ribuan orang berbondong-bondong mendaki dalam waktu yang hampir bersamaan. Pendakian yang semestinya menjadi aktivitas apresiasi terhadap alam berubah menjadi keramaian yang melampaui daya dukung lingkungan. Akibatnya mulai terlihat. Jalur pendakian mengalami erosi, vegetasi rusak, tanah kehilangan daya ikat, dan sampah terus menumpuk di kawasan konservasi. Gunung yang selama ini menjadi daerah tangkapan air bagi sejumlah kabupaten dan kota perlahan mengalami tekanan ekologis yang semakin serius. Ironisnya, kerusakan tersebut tidak lahir begitu saja. Ia merupakan hasil dari tata kelola yang belum mampu mengimbangi meningkatnya aktivitas wisata alam. Negara cenderung hadir setelah persoalan terjadi. Jalur ditutup ketika kerusakan sudah meluas, sampah dibersihkan setelah menumpuk, dan rehabilitasi dilakukan setelah bencana datang. Pola seperti ini menunjukkan bahwa konservasi masih dijalankan secara reaktif, bukan preventif. Padahal, kawasan konservasi semestinya dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pembatasan jumlah pendaki, sistem reservasi berbasis kuota, pengawasan yang konsisten, hingga penegakan hukum terhadap pelaku perusakan seharusnya menjadi kebijakan yang berjalan sebelum kerusakan terjadi, bukan sesudahnya. Di sisi lain, kita juga perlu bercermin. Sebagian kerusakan justru dilakukan oleh mereka yang mengaku mencintai alam. Tidak sedikit pendaki yang masih meninggalkan sampah, merusak vegetasi, atau memperlakukan gunung seperti ruang konsumsi yang bebas dieksploitasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas “pencinta alam” belum tentu sejalan dengan perilaku yang mencintai alam. Hakikat kepecintaalaman bukan diukur dari seberapa sering seseorang mencapai puncak, melainkan dari seberapa kecil jejak kerusakan yang ia tinggalkan. Gunung tidak membutuhkan tepuk tangan manusia. Gunung membutuhkan rasa hormat. Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari cara pandang pembangunan yang menempatkan alam sebagai komoditas ekonomi. Keindahan Bulu Bawakaraeng dijual sebagai produk wisata, jumlah pengunjung dijadikan indikator keberhasilan, sementara daya dukung lingkungan sering kali diabaikan. Dalam logika seperti ini, konservasi perlahan bergeser menjadi industri. Yang dihitung adalah angka kunjungan, bukan kemampuan ekosistem untuk bertahan. Akibatnya, kerusakan ekologis bukan lagi sebuah kecelakaan, melainkan konsekuensi dari paradigma yang salah. Ketika alam hanya dipandang sebagai sumber keuntungan, maka kelestariannya akan selalu berada di posisi kedua. Karena itu, perdebatan mengenai siapa yang paling bersalah seharusnya segera diakhiri. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang bersedia bertanggung jawab. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan. Pengelola kawasan wajib memastikan aktivitas pendakian sesuai dengan daya dukung lingkungan. Komunitas pencinta alam harus menjadi teladan dalam etika konservasi. Media perlu membangun narasi yang mendidik, bukan sekadar mempromosikan sensasi pendakian. Akademisi harus menghadirkan riset yang mampu menjadi dasar kebijakan, sementara masyarakat dituntut menumbuhkan kesadaran bahwa gunung adalah ruang hidup bersama, bukan ruang konsumsi. Penutupan sementara jalur pendakian Bulu Bawakaraeng memang dapat menjadi momentum pemulihan. Namun, langkah itu tidak akan memiliki arti jika setelah dibuka kembali pola pengelolaannya tetap sama. Yang harus dipulihkan bukan hanya vegetasi yang rusak, tetapi juga cara berpikir kita terhadap alam. Bulu Bawakaraeng telah memberikan air, udara, keseimbangan iklim, dan kehidupan bagi jutaan manusia. Kini, giliran manusia membalasnya dengan tanggung jawab. Sebab, jika gunung terus diperlakukan sebagai arena hiburan tanpa batas, yang hilang bukan hanya bentang alam, tetapi juga masa depan generasi yang bergantung pada jasa ekologisnya. Pada akhirnya, barangkali pertanyaan yang paling relevan bukan lagi siapa yang bertanggung jawab, melainkan Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk menghentikan kerusakan itu, atau justru menjadi bagian yang mempercepatnya?

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Demokrasi tanpa Wibawa RiButta Patturioloang

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Risaldi Aditia – Kabid Politik Hukum HAM dan Demokrasi BEM Nusantara Sul-Sel Ruminews.id, Gowa – Mari kita flashback pada sebuah peristiwa di tahun 1926. Dalam beberapa catatan sejarah diungkapkan bagaimana intervensi pemerintahan kolonial Belanda berhasil menciptakan kekosongan kepemimpinan di kerajaan Gowa. Hal ini tidak hanya membuat redup kewibaan institusi kerajaan yang selama berabad-abad mampu menjadi simbol kejayaan Gowa di masa lalu.

Daerah, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Ironi di Jam Ekstrakurikuler: Saat Ruang Kreativitas Menjelma Menjadi Ruang Amputasi Kemanusiaan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Mujahid Turaihan – PRESMA UIAD Ruminews.id, Sinjai, 14 Juli 2026 — Dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai kembali dihentak oleh tragedi kemanusiaan yang memilukan. Ruang ekstrakurikuler yang sejatinya didirikan sebagai wadah pembentukan karakter, pengasahan minat, dan ruang interaksi positif antarsiswa, justru berubah menjadi panggung kekerasan yang brutal. Kejadian nahas yang menimpa MF(inisial), seorang siswa di SMPN 7 Sinjai yang menjadi korban pemukulan tongkat oleh sesama siswa bernama FT(inisial) hingga menyebabkan jari manis korban harus diamputasi, memicu kritik gelombang tajam dan kecaman keras dari berbagai pihak.

Nasional, Olahraga, Opini, Pemuda, Pendidikan

Generasi Muda Luwu Timur: Gelombang Baru Prestasi dan Pemberdayaan di Bumi Batara Guru

Tinggalkan Komentar / Nasional, Olahraga, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, yang akrab disapa Bumi Batara Guru, kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan dengan kekayaan sumber daya alam. Lebih dari itu, daerah yang genap berusia 23 tahun pada 2026 ini sedang menorehkan nama lewat gelombang prestasi generasi muda yang kian menggema, dari tingkat provinsi hingga ke panggung nasional dan internasional. Panggung Prestasi: dari Ring Tinju hingga Sirkuit Motegi Sorotan utama datang dari dunia olahraga. Pada Kejuaraan Nasional Tinju Amatir 2025 di Palu, empat petinju muda Luwu Timur menyumbangkan dua medali emas dan dua perunggu. Izack Timothy Masihor (kelas 40 kg School Boys) dan Yosafat Daniel Bryan Masihor (kelas 46 kg Junior Boys) naik ke podium tertinggi. “Ini bukti nyata bahwa pembinaan olahraga di Luwu Timur berjalan dengan baik,” ujar Ketua KONI Luwu Timur, Herawan Raditya. Bakat muda Luwu Timur juga bersinar di cabang karate. Kontingen Inkado meraih Juara Umum III pada Piala Menpora RI Sulsel Open Tournament 2025 dengan 33 medali. Fauzia Annisa, karateka asal Towuti, meraih medali emas di Kejuaraan Nasional di Yogyakarta. Di sepak bola, Muhammad Rifqi Firmansyah, penjaga gawang asal Desa Pertasi Kencana, resmi bergabung dengan PSM Makassar U-20, menyusul rekannya Dirly yang lebih dulu bergabung. Ketua PSSI Lutim Asri Rachman menyatakan, “Terbukti putra lokal Luwu Timur mampu menembus PSM U-20 dan siap bersaing dengan pemain muda dari provinsi lain”. Di ajang internasional, pembalap muda Muhammad Badly Ayatullah Massorong (kelahiran 2009) mencetak podium ketiga pada Idemitsu Asia Talent Cup 2025 di Sirkuit Motegi, Jepang. Di cabang catur, Satya Sakti Narayana, siswa SMA Negeri 4 Luwu Timur, meraih medali emas pada Kejurprov Catur Sulsel 2026, mengantarkan Luwu Timur keluar sebagai juara umum. Melangkah ke Senayan dan Panggung Nasional Prestasi generasi muda tidak hanya di bidang olahraga. Ivonny, siswi SMAN 4 Luwu Timur, terpilih sebagai satu-satunya wakil dari daerahnya dalam Parlemen Remaja 2025 di Gedung DPR RI. “Ini bukti bahwa anak daerah punya kemampuan dan potensi luar biasa,” ujar Bupati Irwan Bachri Syam. Di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Syauqi Madani meraih Juara I Duta Wisata Sulawesi Selatan 2025. Pada Pemilihan Duta Wisata Luwu Timur 2026, Muhammad Rizaldy As Sahid dan Nurul Qisthi Arifuddin keluar sebagai juara. Sementara itu, Aura Malaeka Putri Rizaldi, siswi SMPN 1 Towuti, mewakili daerah di ajang Putera Puteri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2026. Pemberdayaan: Membangun Fondasi untuk Masa Depan Di balik deretan prestasi, pemberdayaan generasi muda menjadi fondasi utama. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tengah menggodok Ranperda tentang Kepemudaan sebagai syarat meraih Predikat Kabupaten Layak Pemuda dari Kemenpora. Program “Sabtu Sehat Juara” digulirkan untuk menjaga kebugaran, mempererat silaturahmi, dan mendukung UMKM. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menggelar berbagai pelatihan, mulai dari bimbingan teknis wirausaha pemula hingga workshop Luwu Timur Creative Hub. Sebanyak 55 peserta yang terdiri dari 25 pengelola desa wisata dan 30 konten kreator, diberdayakan melalui bimbingan teknis pemasaran digital. Swasta dan Komunitas: Gerakan dari Bawah PT Vale Indonesia melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat membina dua komunitas pengrajin anyaman teduhu. Komunitas Teduhu dari Desa Nuha dan Komunitas Sampa Konao dari Desa Matano. Generasi kedua pengrajin berusia 16 hingga 23 tahun kini menjadi penerus tradisi yang telah berlangsung sejak 1970-an. Komunitas Pejuang Muda Wija To Cerekang dari Dusun Cerekang bahkan menjalani verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai calon penerima Penghargaan Kalpataru 2026, sebuah penghargaan tertinggi bagi pelestari lingkungan. “Mereka bukti nyata generasi muda mampu tampil sebagai garda terdepan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Esti Purwaningsih dari DLH Luwu Timur. Menatap Masa Depan Dengan 30 cabang olahraga dan 322 atlet yang telah lolos menuju Pekan Olahraga Provinsi 2026 di Bone-Wajo, serta 12 sekolah yang meraih Penghargaan Adiwiyata Nasional 2025, Luwu Timur menunjukkan bahwa pemberdayaan generasi muda bukan sekadar wacana. Dari ring tinju di Palu hingga sirkuit Motegi di Jepang, dari ruang rapat DPR RI hingga dusun-dusun di pelosok Cerekang, generasi muda Luwu Timur terus membuktikan diri. Bumi Batara Guru bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tapi juga kaya akan talenta, semangat, dan mimpi-mimpi besar anak-anak mudanya yang siap menyambut masa depan.

Nasional, Opini, Pemerintahan

Sisi Lain Dari Sampah Dan Kandungan Energi Didalamnya

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan /

Penulis: Akbar Idris (Pegiat Energi) ruminews.id – Sampah menjadi bagian dari sirkulasi aktivitas masyarakat di Indonesia. Peningkatan kebutuhan masyarakat tentunya berimbas pula pada jumlah kuantitas sampah yang kita temui setiap harinya. Hal ini menjadi satu permasalahan serius dikarenakan semakin meningkatkan kuantitas sampah, maka akan berdampak pula terhadap berbagai aspek kehidupan khususnya pada segmentasi Kesehatan.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Guru di Era Kecerdasan Buatan: Kompetensi Meningkat, Kesejahteraan Harus Mengikuti

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Ach.Hambali – Mahasiswa IAI Al-Khairat Pamekasan ruminews.id – Kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai platform kecerdasan buatan mulai memasuki ruang kelas, guru Indonesia menghadapi tantangan baru. Mereka dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Namun di balik tuntutan peningkatan kompetensi tersebut, masih tersisa pertanyaan mendasar: apakah kesejahteraan guru telah berkembang seiring meningkatnya beban profesional mereka? Transformasi digital pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kesejahteraan guru meningkat sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis mereka dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Guru masa kini tidak lagi cukup menguasai ilmu pedagogik semata. Tuntutan zaman memaksa mereka merambah wilayah yang jauh lebih luas: literasi digital, pemanfaatan AI untuk menyusun modul ajar, AI untuk asesmen pembelajaran, AI untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, hingga dasar-dasar coding dan computational thinking. Semua itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari profesi keguruan. Gejala ini terlihat nyata di Pamekasan. Pada Juli 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Yudistira menyelenggarakan Seminar Penguatan Literasi Digital, Coding, AI, dan Deep Learning bagi guru SD, dengan tujuan meningkatkan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi di ruang kelas. Langkah ini berlanjut pada awal 2026, ketika Pamekasan menjadi salah satu daerah di Madura yang membentuk MGMP Coding dan AI dengan melibatkan sekitar 40 guru SMP sebagai langkah awal menyiapkan tenaga pendidik menghadapi kurikulum berbasis teknologi. Dua inisiatif ini menunjukkan bahwa guru di daerah seperti Pamekasan tidak tertinggal dalam mengikuti arus perubahan global. Mereka bergerak, beradaptasi, dan berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Di sisi lain, peningkatan kompetensi ini datang dengan konsekuensi yang tidak ringan. Guru harus mengikuti rangkaian panjang: Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pelatihan digital, pelatihan AI, administrasi pembelajaran, hingga pengembangan media digital. Semua tuntutan ini membutuhkan waktu, tenaga, dan yang tak kalah penting, biaya. Sayangnya, tidak semua guru memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut. Masih banyak guru, khususnya guru honorer, yang menghadapi keterbatasan pendapatan sehingga harus membagi waktu dengan pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kesempatan mereka untuk terus meningkatkan kompetensi secara optimal. Sebagai gambaran, seorang guru SD di Kecamatan Proppo mengikuti pelatihan AI yang diselenggarakan Disdikbud Pamekasan. Ia belajar membuat perangkat ajar menggunakan ChatGPT dan media pembelajaran digital. Namun, untuk mengikuti pelatihan lanjutan, membeli laptop yang memadai, atau membayar akses internet berkualitas, ia masih harus mengeluarkan biaya pribadi. Ilustrasi semacam ini menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan tidak bisa berjalan sepihak; ia memerlukan dukungan ekonomi yang nyata bagi para guru di lapangan. Bila dilihat melalui kacamata teori human capital, guru pada dasarnya adalah aset utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Guru yang sejahtera akan lebih leluasa untuk berinovasi, mengikuti pelatihan lanjutan, membeli perangkat belajar yang memadai, memanfaatkan AI secara maksimal, dan fokus mendidik siswa tanpa terbebani kekhawatiran ekonomi. Sebaliknya, guru yang masih harus memikirkan kebutuhan ekonomi sehari-hari cenderung memiliki ruang gerak yang lebih sempit untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Betapapun tinggi semangat mereka mengikuti pelatihan AI atau coding, keterbatasan sumber daya bisa menjadi penghambat yang nyata. Dengan kata lain, investasi pada kesejahteraan guru sama pentingnya dengan investasi pada peningkatan kompetensi mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan secara rutin menerbitkan Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Indikator Kesejahteraan Rakyat yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk aspek pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rumah tangga. Data semacam ini dapat menjadi dasar argumentasi bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga pendidik di dalamnya. Selain itu, portal Satu Data Kabupaten Pamekasan menyediakan data pendidikan seperti jumlah sekolah, rasio guru terhadap peserta didik, dan sebaran satuan pendidikan, yang dapat memperkuat analisis mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas guru di wilayah ini secara lebih terukur. Berangkat dari persoalan di atas, ada beberapa langkah yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan: Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan AI bagi guru secara berkelanjutan. Memberikan insentif digital bagi guru yang aktif mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Menyalurkan bantuan perangkat teknologi—seperti laptop dan akses internet—kepada guru yang membutuhkan. Mempercepat peningkatan kesejahteraan guru honorer, agar mereka tidak lagi harus membagi fokus dengan pekerjaan sampingan. Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sekolah dalam pengembangan ekosistem AI Education yang berkelanjutan. Kecerdasan buatan tidak akan menggantikan guru. Sebaliknya, AI hanya akan menjadi alat yang memperkuat peran guru yang kompeten. Namun, kompetensi yang terus dituntut harus dibarengi dengan kesejahteraan yang layak. Sebab, pendidikan yang berkualitas tidak hanya lahir dari teknologi yang canggih, tetapi juga dari guru yang dihargai, disejahterakan, dan diberi ruang untuk terus berkembang.

Scroll to Top