Ruminews.id, Luwu — Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) menduga PT Bumi Mineral Sulawesi (PT BMS) mengabaikan pemenuhan hak normatif pekerja setelah puluhan eks karyawan dilaporkan belum menerima kompensasi hingga sekitar sembilan bulan sejak hubungan kerja mereka berakhir.
Ruminews.id, Belopa — Tokoh pemuda Luwu Raya, Listan, mengapresiasi langkah Tim Pemekaran Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya yang baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Penulis : Dafa (Kader IPMIL Raya) ruminews.id, – Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL RAYA) merupakan salah satu organisasi kedaerahan tertua di Sulawesi Selatan yang telah berdiri sejak 5 Agustus 1958, tiga belas tahun setelah Republik Indonesia merdeka. Dengan usia yang telah melampaui enam dekade, IPMIL RAYA telah menjelma menjadi rumah besar bagi mahasiswa asal Luwu Raya dan melahirkan ribuan alumni yang kini berkiprah di berbagai bidang profesi di seluruh Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut memiliki lima cabang dan delapan belas Pengurus Koordinator Perguruan Tinggi (PKPT) yang secara struktural berada di bawah naungan Pengurus Besar (PB) IPMIL RAYA. Modal historis dan jejaring kader yang luas seharusnya menjadi kekuatan utama bagi keberlanjutan organisasi ini. Namun, di tengah panjangnya perjalanan tersebut, IPMIL RAYA justru dihadapkan pada persoalan serius mengenai arah kepemimpinan dan relasi struktural antara PB dengan PKPT. Hubungan yang semestinya dibangun atas dasar koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kini dinilai mengalami kemunduran. Dalam praktiknya, hierarki organisasi seolah hanya menjadi formalitas administratif. Struktur yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penguatan organisasi justru tampak kehilangan makna. Kehadiran PB IPMIL RAYA di tengah dinamika PKPT dinilai belum menunjukkan peran yang substansial, terutama dalam mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing PKPT di tingkat kampus. Padahal, setiap PKPT memiliki tantangan yang berbeda-beda, mulai dari persoalan regenerasi kader, hubungan kelembagaan dengan pihak kampus, hingga dinamika internal organisasi yang membutuhkan arahan dan pendampingan. Dalam kondisi demikian, peran PB semestinya tidak berhenti pada fungsi seremonial atau sekadar membuka ruang-ruang perkaderan, melainkan hadir sebagai pengayom, fasilitator, sekaligus penyelesai persoalan yang dihadapi oleh jajarannya. Minimnya keterlibatan PB dalam dinamika PKPT pada akhirnya mendorong masing-masing PKPT untuk berjalan sendiri-sendiri dan menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Situasi ini melahirkan kesenjangan antara cita-cita kolektivitas yang menjadi fondasi berdirinya IPMIL RAYA dengan realitas organisasi saat ini. Semangat kebersamaan perlahan memudar, berganti dengan pola gerak yang cenderung parsial dan tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana PB IPMIL RAYA menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai induk organisasi? Apakah PB tidak memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk mengetahui, mendampingi, serta turut menyelesaikan persoalan yang terjadi di setiap PKPT? Ataukah keberadaan PB selama ini hanya menjadi simbol kepemimpinan yang kehilangan fungsi pembinaan dan kontrol terhadap jajarannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, sebuah organisasi induk yang tidak mampu menghadirkan manfaat nyata bagi struktur di bawahnya berpotensi kehilangan legitimasi moral di hadapan kader dan anggotanya. Ketika fungsi pembinaan dan pengayoman tidak lagi dirasakan, maka bukan tidak mungkin akan muncul keinginan dari setiap PKPT untuk berdiri secara lebih independen dalam mengelola dinamika organisasinya masing-masing. IPMIL RAYA memiliki sejarah panjang dan warisan kaderisasi yang besar. Namun, sejarah semata tidak cukup untuk menjaga eksistensi organisasi. Diperlukan kepemimpinan yang responsif, komunikasi yang kuat, serta komitmen nyata dalam membangun hubungan yang sehat antara PB dan seluruh PKPT. Tanpa itu, hierarki organisasi hanya akan menjadi simbol di atas kertas, sementara semangat persatuan yang menjadi ruh IPMIL RAYA perlahan akan kehilangan maknanya.
ruminews.id, MAKASSAR — Keluarga besar Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan berduka atas wafatnya salah seorang tokoh terbaik Luwu Raya, H. Arifin Junaidi, Selasa (7/7/2026). Mantan Bupati Luwu Utara periode 2010–2015 yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina BPW KKLR Sulsel itu mengembuskan napas terakhir di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, setelah hampir satu tahun berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya sosok yang dinilainya sebagai salah satu figur pemersatu masyarakat Luwu Raya sekaligus teladan dalam pengabdian kepada daerah. “Atas nama pribadi dan keluarga besar BPW KKLR Sulawesi Selatan, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak H. Arifin Junaidi. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala khilafnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya,” ujar Hasbi. Menurut Hasbi, kepergian Arifin Junaidi bukan hanya menjadi kehilangan bagi keluarga dan masyarakat Kabupaten Luwu Utara, tetapi juga bagi seluruh warga Kerukunan Keluarga Luwu Raya. “Beliau adalah tokoh yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk masyarakat. Rekam jejaknya sebagai birokrat, kepala daerah, sekaligus pembina di KKLR menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam membangun daerah dan menjaga persatuan warga Luwu Raya,” katanya. Hasbi mengenang Arifin sebagai pribadi yang sederhana, mudah berdialog, serta tidak pernah berhenti memberikan gagasan bagi kemajuan tanah kelahirannya, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah. “Beliau selalu hadir memberikan masukan, pandangan, dan semangat bagi organisasi maupun bagi pembangunan Luwu Raya. Sosok seperti beliau tentu tidak mudah tergantikan. Warisan pemikiran, keteladanan, dan dedikasinya akan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus,” tambahnya. Arifin Junaidi lahir di Kecamatan Sabbang pada 17 Agustus 1952. Karier pengabdiannya dimulai dari birokrasi sebagai aparatur sipil negara sebelum dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis, di antaranya Camat Malangke dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu Utara. Perjalanan panjang di dunia birokrasi kemudian mengantarkannya menjadi Wakil Bupati Luwu Utara periode 2005–2009 mendampingi Luthfi Andi Mutty. Ia juga pernah memimpin daerah pada masa transisi sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Luwu Utara periode 2010–2015 berpasangan dengan Indah Putri Indriani. Selama memimpin Luwu Utara, Arifin dikenal mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan sektor pertanian, serta pembenahan tata kelola pemerintahan. Pengalaman panjangnya sebagai aparatur negara juga ia abadikan dalam autobiografi berjudul Birokrat Tahan Banting. Di lingkungan KKLR Sulsel, Arifin Junaidi dikenal sebagai salah satu tokoh senior yang aktif memberikan pandangan dan nasihat kepada jajaran pengurus. Sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, ia turut mengawal berbagai agenda organisasi dalam memperkuat soliditas warga Luwu Raya di Sulawesi Selatan. Hasbi berharap semangat pengabdian yang diwariskan almarhum dapat menjadi teladan bagi seluruh pengurus dan warga KKLR. “Beliau telah menuntaskan ikhtiarnya sebagai seorang birokrat, pemimpin, dan tokoh masyarakat. Kini menjadi tanggung jawab kita semua untuk melanjutkan nilai-nilai pengabdian yang telah beliau wariskan, menjaga persaudaraan warga Luwu Raya, serta terus berkontribusi bagi kemajuan daerah,” tutup Hasbi. Jenazah almarhum diberangkatkan dari Makassar menuju rumah duka di Desa Pombaniki, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, untuk disemayamkan sebelum dimakamkan. Kabar wafatnya Arifin Junaidi juga mengundang duka dari berbagai tokoh masyarakat dan keluarga besar KKLR di berbagai daerah. (*)
ruminews.id – Luwu, 28 Mei 2026 — Aktivitas perjudian sabung ayam yang diduga berlangsung di Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, menuai keresahan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut disebut-sebut telah berlangsung beberapa kali dan dinilai mengganggu ketertiban serta memberikan dampak negatif bagi lingkungan sosial masyarakat. Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah tegas untuk menindak praktik perjudian tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku. Masyarakat juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat agar kegiatan serupa tidak terus berlangsung di wilayah Kecamatan Bupon. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyediakan, atau turut serta dalam praktik perjudian dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda. Sorotan publik kini tertuju kepada Kapolsek Bupon, Rusman, agar segera merespons laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan praktik perjudian sabung ayam tersebut. Warga berharap pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan serta penindakan secara profesional demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Perjudian seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak lingkungan sosial dan memicu gangguan kamtibmas,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Masyarakat berharap aparat terkait menunjukkan komitmen dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayah Kabupaten Luwu demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
ruminews.id, Luwu – Bentrok antar dua kelompok pemuda kembali terjadi di perbatasan Dusun Jaya, Desa Kalibamamase, dan Dusun Karetan, Desa Baramamase, di Jalan Trans Sulawesi, Senin, 6 April 2026, sekitar pukul 16.30 Wita. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bentrokan diduga dipicu dendam lama. Sehari sebelumnya, seorang pemuda bernama Ifwanul, warga Desa Lempe, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat bentrok antar kelompok di wilayah yang sama pada Minggu, 5 April 2026. Pihak kepolisian telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan dengan memperketat penjagaan di lokasi konflik. Polisi juga menempuh pendekatan restorative justice mengingat sebagian pihak yang terlibat masih berusia di bawah umur. Saat ini, aparat kepolisian terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat guna meredam konflik serta mengupayakan perdamaian.
