Ruminews.id, Makassar – Umat Katolik dari lingkungan TNI dan Polri di wilayah Keuskupan Agung Makassar menggelar Perayaan Ekaristi sebagai bagian dari persiapan pembentukan Keuskupan TNI dan Polri atau Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) wilayah Keuskupan Agung Makassar, Pada Hari Rabu (15/07/2026).
ruminews.id, Jakarta – Kasus pemerkosaan yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Sampang, Jawa Timur, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Ruminews.id, Luwu Timur — Suasana di depan Pengadilan Negeri Malili, Pada Hari Jumat (26/06/2026) diwarnai aksi yang digelar Petani Laoli. Kehadiran mereka menjadi bentuk penolakan terhadap proses sidang penitipan uang (konsinyasi) yang dinilai mengabaikan hak-hak petani atas tanah dan sumber penghidupan yang selama ini mereka pertahankan. Penolakan tersebut muncul setelah Pengadilan Negeri Malili mengabulkan permohonan penitipan uang santunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam proses penanganan dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Huali Industry Park (PT IHIP). Penetapan tersebut dinilai membuka ancaman penggusuran terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan Petani Laoli.
ruminews.id – SINJAI, 30 Juni 2026 – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sinjai secara resmi memulai babak baru kepemimpinan setelah sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI. Forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat daerah tersebut berlangsung khidmat pada Senin, 29 Juni 2026, bertempat di Wisma Sanjaya, Kabupaten Sinjai.
Penulis: Rais Syukur Timung – Nalar Pinggiran ruminews.id – Kurang lebih Tahun 2014 Setelah meyaksikan filem legenda Brazil “Edison Arantes do Nascimento alias Dico atau Pele di Trans Tv. Pele, yang tiga kali berhasil membawa Brazil menjadi juara world cup. Di situ pula brazil mengukuhkan karakter dan. kultur persepakbolaannya dengan “jogo Bonito atau Gingga”. Brazil, tidak cuman tendang bola, mereka menghibur. di lapangan itulah brazil ingin mengatakan, ini kultur sepak bola kami. Ada struktur Nilai yang di bentangkan di atas Lapangan. Secara cepat-cepat kita melihat, Jogo Bonito atau Gingga, hampir mirip-mirip dengan Tango (Argentina). Hanya saja Jogo bonito lebih mengandalkan ketangkasan tubuh, seluruh badannya bermain bola. mereka seperti menari di lapangan bola, sementara tango mengandalkan kecepatan kaki. Sosiologi Brazil “Gilberto frayre (1959) menulis, orang Brazil menari (samba) untuk menghilangkan beban pikiran. sebab, itu orang brazil bermain bola seperti menari”. lepas dan menghibur. itu yang membuat saya kepingcut pada Brazil di era Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho. Belakangan kita menyaksikan, transformasi permainan Brazil sangat berbeda. Tak ada lagi Jogo Bonito dan tarian samba yang mereka bentangkan diatas lapangan. Mereka bukan lagi Brazil yang Dulu membuat Saya Kepingcut. Padahal, Saya selalu berpegang pada sesuatu yang memiliki Nilai dan strukturnya, termasuk dalam sepak bola; harus filosofis, tidak sembarangan. mereka, negara-negara yang hebat dalam persepakbolaan, selalu punya itu. Dulu Italy punya kultur sepak bola Catenaccio atau pertahanan grendel. mereka selalu bermain dengan pola menutup dan mengunci rapat-rapat pintu pertahanan, dan di saat lawan frustasi, mereka melakukan counter attack habis-habisan. Di inggris yang di kenal dengan Pola Kick and Rush. tendang dan serbu. pola ini mengandalkan kecepatan dan fisik. Makanya, Hampir semua pemain-pemain tangguh di inggrish selalu berada di lini sayap. Di belanda sana. mereka punya kultur permainan yang di kenal dengan Total Football. Filosofi penting dari Total Football ialah kolektivitas. semua penyerang adalah pemain bertahan dan semua pemain bertahan harus bisa menyerang. Tiki taka yang di populerkan oleh Johan cruyff di tahun 1988-1996. gaya permainan dengan umpan-umpan pendek. melalui setiap saluran dengan tetap mempertahankan penguasaan bola dan akurasi. Tak lebih dan tak kurang bahwa sepak bola telah menjadi tata nilai di masyarakat dunia, bahkan mungkin saja akan menjadi ideologi. Sebab itu, dalam hal-hal tertentu perlu ada diferensiasi nilai dan strukturnya yang filosofis dalam mengidolakan Tim kebanggaan. Jika Wisdom Brazil, dalam sepak bola dengan Jogo Bonito dan Argentina dengan Tanggo. Wisdom indonesia dalam sepak bola itu apa?. Indonesia adalah Gerbang Nilai-nilai di Dunia, kita punya wisdom yang negara lain tidak punya. Dunia mengukuhkan itu pada Indonesia. tetapi, naas. untuk Menjuarai AFF dan AFC saja Susahnya Minta ampun. Lalu, dengan Nada sesumbar banyak yang bertutur ; “Setiap Pertandingan memang harus ada yang kalah dan menang. Kalau tidak mau kalah, jangan bertanding”. Itulah sebabnya, Kita sudah harus mendefenisikan Ulang Nilai (Kearifan / Local Wisdom) yang hendak kita sampaikkan diatas rumput hijau. Sebagaimana keberhasilan Brazil, Argentina, Jerman, Inggris, Belanda, dsb dalam menerjemahkan Kearifan sepak Bola mereka. ” Nos encestres les gaulois etaientt blonds”, demikian yang sering di sampaikkan politisi Jean Marie Le pen”. Kira-kira artinya : ” nenek moyang kita adalah bangsa Gaulis berambut pirang. Tahun 1996/1997, jelang pemilu di prancis, istilah ini sangat populer. ‘Le pen’ adalah seorang politisi. Sudah menjadi kelaziman seorang politisi membutuhkan isu-isu, yang dengan isu tersebut, mereka bisa mengkapitalisasi untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagaimana “Trump” yang menggoreng isu sejenis itu saat berhadapan dengan Hillary Clinton dalam kontestasi pilpres AS. maka sinisme terhadap Imigran adalah andalan “Le pen”. Dia menganggap imigran tersebut tidak memiliki Nasionalisme, tidak cinta tanah air. Termasuk sinisnya kepada para pemain prancis yang menyanyikan lagu kebangsaan prancis, tidak dari hati. Imigran bagi Le Pen adalah pangkal bala permasalahan sosial. Pokoknya, yang buruk-buruk ia nisbatkan pada warga negara prancis keturunan imigran tersebut. Le pen kalah. Ia kemudian menghilang setelah prancis menggondol juara dunia tahun 1998 dan juara Euro tahun 2000. Dagangnya merugi. Semua ini karena kontribusi besar para pemain keturunan imigran. Seperti “Zinedine Zidane (Zainuddin Zaidan”, pemain andalan prancis saat itu adalah keturunan imigran asal Aljazair. Lalu Si tembok tegar “Lilian Thuram” dari Gaudeloupe, sebuah daerah di Karibia yang merupakan wilayah koloni Prancis. Lalu, siapa yang tidak mengenal “Marcel Desailly” yang memiliki darah Ghana serta “Patrick vieira” keturunan Senegal. Ada Si Tampan “Trezeguet”, “Theiry Henry”, dll. Dengan di pimpin oleh pelatih Aime Jacquet dan kapten Diedir Descamps, mereka membuat Prancis terbang tinggi dalam sepak bola dunia. Le pen, senyap..! Tahun 2012-2014, “Le pen” muncul lagi. ” DNA” politiknya tidak berubah, masih seperti dulu. “Nos encestres les gaulois etaientt blonds”. Tapi publik prancis tahu, Le pen hanyalah politisi yang sebenarnya tidak mencintai negarannya. Ia hanya memanfaatkan isu sensitif ini untuk kepentingan potiknya. Kepentingan instan, pendek. Parsial dan egoistik. Di piala Dunia 2018 Rusia, kembali pemain Prancis keturunan imigran menunjukkan Nasionalisme mereka. Di bawah pelatih Didier Deschamps yang dulunya sukses membawa kawan-kawanya tahun 1998 dan 2000. “Kylian Mbappe” pemain prancis keturunan kamerun dari ayah dan Ibunya dari aljazair, Bahu membahu bersama kawan-kawannya seperti Samuel Umititi, Presnel Kimbempe, Benjamin Mendy, Lucas Hernandez, N’golo Kante, Paul Pogba yang juga keturunan Imigran berhasil membawa Prancis Juara Piala Dunia 2018. Mereka kembali membuat Didier Deschamps, sang pelatih, memegang trofi piala dunia di dua posisi yang berbeda (pemai-Kapten dan Pelatih) seperti yang pernah di alami oleh “Der Kaizer” Fransz Beckenbauer-Jerman. Lalu, “Le pen”?. Ia kalah kembali dalam kontestasi pilpres prancis. Saya yakin le pen tidak akan muncul lagi. Sebab, jualannya tidak pernah laku-laku. Perjalanan sejarah ummat manusia tidak pernah ramah terhadap orang Rasis. Diaspora itu jika di terjemahkan secara liar, ia merujuk pada pemahaman penduduk dari etnik tertentu dengan penyebabnya tersendiri. mereka terusir dari tanah kelahiran mereka ke berbagai kawasan dunia dan lalu membangun diri sendiri dan budaya mereka. Dalam sejarah migrasi dunia, bangsa yahudi adalah yang di kenal mengalami diaspora (586m), mereka di usir dari Judas oleh orang-orang babylonia dan tahun (136M) oleh kerajaan Roma. Di tanah pengusiran mereka membangun diri dan budaya, serta melakukan gerakan kembali ke tanah asal mereka yang di sebut dengan Zionisme. gerakan inilah yang berhasil melahirkan Israel yang kita kenal sekarang. Etnik China dan Migrasi WNA yang berduyun-duyun masuk Zamrud khatuliatiwa (Indonesia) itu
ruminews.id, Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan dukungannya terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong penguatan upaya pencegahan serta penanganan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus yang dikaitkan dengan perilaku LGBT di sejumlah lingkungan, termasuk di kalangan mahasiswa. PP KAMMI menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai moral di tengah perkembangan sosial yang terus berubah. Ketua Bidang Keumatan dan Wawasan Keislaman PP KAMMI, Jodi Setiawan, mengatakan mahasiswa dan pemuda seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perilaku LGBT menurut pandangan organisasinya. Ia juga mendorong pendekatan yang mengajak pelaku untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif. “Seharusnya pemuda dan mahasiswa harus bisa menjadi pionir dalam hal mencegah dan mengkampanyekan bahaya LGBT di kalangan muda, serta mengajak kesembuhan pelaku LGBT dengan kegiatan yang positif,” ujarnya dalam keterangan pers kepada MUI Digital, Rabu (24/6/2026). Senada dengan itu, Ketua Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan PP KAMMI, Muhammad Alfiansyah, menyoroti persoalan tersebut dari perspektif kesehatan. Menurutnya, praktik seksual sesama jenis memiliki risiko terhadap penularan infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. “Dampak buruk ini tidak boleh diremehkan karena menyangkut masa depan fisik generasi muda kita,” katanya. Selain aspek kesehatan fisik, Alfiansyah juga menilai pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental melalui pendekatan pemulihan yang menyeluruh. Menurutnya, kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta produktivitas kerja di masa depan. “Kita juga tidak boleh menutup mata dari sisi kesehatan mental. Pemulihan kesehatan mental secara holistik sangat diperlukan agar mereka dapat kembali berfungsi secara sehat di tengah masyarakat,” jelasnya. PP KAMMI juga mengaitkan isu tersebut dengan kualitas tenaga kerja dan bonus demografi Indonesia. Menurut Alfiansyah, perusahaan maupun instansi membutuhkan sumber daya manusia yang sehat secara fisik, mental, dan moral untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sebelumnya, MUI melalui Wakil Ketua Umumnya, KH M. Cholil Nafis, mendorong pemerintah dan DPR RI agar segera merumuskan regulasi yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBT. Menurut Kiai Cholil, aktivitas seksual sesama jenis bukan hanya dipandang sebagai tindakan asusila, tetapi juga sebagai penyimpangan orientasi seksual menurut pandangan MUI. Karena itu, ia menilai sanksi pidana terhadap pelaku seharusnya lebih berat dibandingkan delik perzinaan. “Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu,” ujarnya. Ia juga menilai hukum positif di Indonesia saat ini belum memiliki aturan khusus yang mengatur perilaku LGBT, sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas. Selain penegakan hukum, MUI menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama melalui pendidikan agama, pembinaan moral, serta pengawasan terhadap pergaulan anak. MUI menegaskan bahwa usulan tersebut didasarkan pada pandangan keagamaan organisasi dan bertujuan menjaga moral masyarakat serta melindungi generasi muda. Menurut Kiai Cholil, pendekatan hukum yang diusulkan bukan didasarkan pada kebencian terhadap individu, melainkan sebagai upaya mencegah perilaku yang dinilai menyimpang menurut ajaran Islam. “Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar,” pungkasnya.
ruminews.id, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan akan tetap memperjuangkan usulan pemberian sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang mengampanyekan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia, meski mendapat penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Soleh, menyatakan bahwa penolakan terhadap usulan tersebut tidak akan mengubah komitmen MUI dalam mendorong regulasi yang dinilai bertujuan menjaga moral masyarakat serta melindungi generasi muda. Menurut Prof. Niam, perbedaan pandangan dalam proses penyusunan kebijakan merupakan hal yang wajar. Ia mengibaratkan penolakan tersebut seperti resistensi yang muncul terhadap upaya pemberantasan perjudian. “Tidak semua happy terhadap upaya perbaikan. Saya beri ilustrasi, bagi penjudi pasti akan resisten jika ada usulan pemberantasan perjudian, hukuman keras bagi penjudi, dan rehabilitasi bagi korban,” ujarnya kepada media, Rabu (24/6/2026). Ia menegaskan bahwa MUI akan tetap konsisten memperjuangkan pendekatan yang menggabungkan rehabilitasi bagi korban dengan penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap melakukan pelanggaran. “Walau demikian, kita harus istiqamah mengambil jalan kebaikan dengan merehabilitasi korban dan si sakit, serta menghukum pelaku kriminalnya,” tegasnya. Lebih lanjut, Prof. Niam mengajak masyarakat untuk mencermati latar belakang berbagai kelompok yang menolak usulan tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan pendalaman terhadap aktor maupun motif yang berada di balik gerakan tersebut. Dalam keterangannya, MUI juga menyampaikan pandangannya mengenai adanya dugaan dukungan dari pihak luar negeri terhadap kampanye LGBT melalui pendanaan maupun aktivitas organisasi. Selain itu, MUI menilai terdapat kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan dari berkembangnya praktik tersebut serta mendorong upaya legalisasi di Indonesia. MUI kembali menegaskan isi fatwanya yang menyatakan bahwa orientasi seksual sesama jenis merupakan penyimpangan menurut hukum Islam yang harus ditangani melalui rehabilitasi, bukan difasilitasi atau dilegalkan. Atas dasar itu, MUI mengusulkan adanya regulasi yang memberikan rehabilitasi kepada pihak yang dipandang sebagai korban, sekaligus sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dan pihak yang mengampanyekan perilaku LGBT. Di akhir pernyataannya, Prof. Niam mendesak pemerintah dan DPR RI segera menyusun regulasi yang dinilai mampu menjaga ketertiban umum dan melindungi generasi bangsa. “Negara harus hadir dan memiliki sensitivitas tinggi untuk segera merumuskan aturan hukum demi menjamin ketertiban umum dan menyelamatkan masa depan NKRI,” pungkasnya.
ruminews.id, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dinilai kerap dikemas melalui isu Hak Asasi Manusia (HAM) maupun kegiatan sosial. Peringatan tersebut disampaikan menyusul penolakan dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap usulan MUI mengenai pemberian sanksi pidana bagi pihak yang mengampanyekan perilaku LGBT.
ruminews.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan empat langkah strategis dalam rangka melakukan efisiensi anggaran pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini bertujuan memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara lebih efektif tanpa mengurangi fokus utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
ruminews.id, Makassar, 29 Juni 2026 – Ratusan massa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Senin (29/6). Aksi yang dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan (Jendlap) Ardan Aidin tersebut mengusung tema “Bersatu Melawan Korupsi Pendidikan dan Usut Tuntas Skandal Nanas”, sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan di Sulawesi Selatan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berbagai program pengadaan pendidikan, serta dugaan penyimpangan dalam Program Bibit yang menjadi perhatian publik. Aksi dimulai dari depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Massa membawa mobil komando, megafon, bendera organisasi, dan berbagai spanduk tuntutan. Perhatian masyarakat tertuju pada sebuah spanduk raksasa sepanjang kurang lebih enam meter bertuliskan “Bersatu Melawan Korupsi Pendidikan dan Usut Tuntas Skandal Nanas.” Spanduk tersebut dibentangkan melintang di badan jalan sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai mencederai dunia pendidikan. Pembentangan spanduk dan konsentrasi massa menyebabkan ruas jalan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tertutup selama kurang lebih satu jam. Arus kendaraan dari kedua arah sempat mengalami kemacetan sebelum akhirnya kembali normal setelah aparat keamanan melakukan pengaturan lalu lintas dan massa melanjutkan agenda aksi berikutnya. Dari atas mobil komando, Jenderal Lapangan Ardan Aidin menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat. Menurutnya, dunia pendidikan harus terbebas dari praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan negara sekaligus menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. “Kami hadir bukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu. Kami datang membawa aspirasi masyarakat agar setiap dugaan penyimpangan diusut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, setiap rupiah anggaran pendidikan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas Ardan Aidin dalam orasinya. Dalam aksi tersebut, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan juga menyerahkan naskah akademik dan pernyataan sikap kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dokumen tersebut memuat tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS dan berbagai program pengadaan pendidikan, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi, melakukan audit investigatif terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu. Dalam orasi bergantian, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta aparat penegak hukum membuka proses penyelidikan secara transparan kepada masyarakat, menghentikan praktik penanganan perkara yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum, serta mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang oleh massa disebut sebagai “Skandal Nanas” melalui mekanisme hukum yang objektif dan berkeadilan. Massa juga menyerukan agar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola anggaran pendidikan. Usai menyampaikan aspirasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, rombongan aksi bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada lembaga legislatif agar turut mengawal transparansi penggunaan anggaran pendidikan. Sepanjang aksi berlangsung, peserta terus meneriakkan yel-yel, “Hidup Rakyat! Hidup Perjuangan! GRIB JAYA… Jaya… Jaya!” sebagai bentuk semangat perjuangan mengawal kepentingan masyarakat. Mereka juga membawa pesan bahwa rakyat tidak membutuhkan janji, melainkan bukti nyata dalam penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran pendidikan. DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan moral untuk menjaga marwah dunia pendidikan dan mengawal penggunaan uang rakyat agar tepat sasaran. Organisasi ini berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui proses hukum yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Selain itu, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan juga mendorong DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal demi memastikan tata kelola pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui aksi damai tersebut, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu publik, khususnya dalam sektor pendidikan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber: Rahim (Kontributor Sinjai)
