Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Iin Nirmala

Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik

DPP GORAN Desak Pembatalan Jabatan Menteri Jumhur Hidayat, Sebut Langgar UU Kementerian Negara

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Orasi Rakyat Nusantara (DPP GORAN) melayangkan protes keras terkait diangkatnya Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ketua Umum DPP GORAN, Martho Zaini Warat, menegaskan bahwa langkah pemerintah tersebut menabrak koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pernyataan resminya pada Rabu (29/04/2026), Martho menyampaikan bahwa penolakan ini bukan sekadar persoalan sentimen personal, melainkan murni konstitusional. Martho menyoroti UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terutama Pasal 22 ayat (2). Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut secara eksplisit melarang seseorang menjabat sebagai menteri jika pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih (huruf f). “Selain aspek legalitas formal, pasal tersebut juga mewajibkan sosok menteri memiliki integritas serta kepribadian yang luhur. Kami memandang syarat mutlak ini tidak terpenuhi dalam penunjukan tersebut,” ujar Martho. DPP GORAN menilai status Jumhur Hidayat sebagai mantan narapidana menjadi penghalang utama secara regulasi. Menurut Martho, mengabaikan rekam jejak hukum seorang pejabat negara dapat mencederai marwah kabinet dan menurunkan level kepercayaan rakyat kepada pemerintah. “Jabatan menteri itu amanah besar. Bagaimana publik bisa percaya pada penegakan hukum jika di level pimpinan kementerian saja syarat undang-undangnya diabaikan? Kita harus selektif demi menjaga wibawa negara,” tegasnya lagi. Di akhir keterangannya, Martho Zaini Warat mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi keputusan pelantikan tersebut. DPP GORAN berharap pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dengan tidak menempatkan figur yang cacat secara syarat undang-undang dalam struktur pemerintahan strategis.

Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pernyataan Menko AHY dalam Penanganan Kecelakaan KRL yang Berkeadilan dan Solutif

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Aditya Putra Asnawing – Demokrat Muda Sulawesi Selatan ruminews.id, Makassar – Kami, kader muda Partai Demokrat Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasi terhadap sikap dan pernyataan tegas Agus Harimurti Yudhoyono dalam merespons insiden kecelakaan KRL. Pernyataan AHY bahwa “laki-laki dan perempuan sama saja, tidak boleh jadi korban dalam insiden apapun. Yang difokuskan bukan gendernya, tetapi bagaimana sistem transportasi menghadirkan rasa aman dan nyaman” merupakan sikap yang tegas, berkeadilan, dan berorientasi pada solusi. Hal tersebut mencerminkan kepemimpinan yang objektif, adil, dan berorientasi pada substansi persoalan. Dalam situasi krisis, pendekatan seperti ini sangat penting agar perhatian publik dan pemangku kebijakan tidak teralihkan dari hal yang paling mendasar, yakni keselamatan masyarakat. Kami menilai, sikap tersebut menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi publik, sekaligus menegaskan bahwa penanganan kecelakaan transportasi harus mengedepankan prinsip profesionalitas, respons cepat, serta langkah-langkah preventif ke depan. Fokus pada evaluasi sistem, peningkatan standar keselamatan, dan mitigasi risiko merupakan kunci agar kejadian serupa tidak terulang. Lebih jauh, pernyataan AHY juga memberikan pesan kuat bahwa keselamatan adalah isu universal yang melampaui perbedaan apapun. Negara harus hadir secara adil bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi, serta memastikan setiap kebijakan berbasis pada kepentingan publik yang lebih luas. Sebagai kader muda, kami mendukung penuh langkah-langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi yang aman, modern, dan berkelanjutan. Kepemimpinan yang tenang, rasional, dan berorientasi solusi seperti yang ditunjukkan AHY adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemasangan Banner Berujung Penangkapan, PP-PMI Tuding Terjadi Pembungkaman Demokrasi di Mabes Polri

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Ruminews.id, Jakarta — Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) sebelumnya telah memasang sejumlah banner berisi permohonan maaf kepada para pengguna jalan terkait rencana aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 30 April 2026 di depan Mabes Polri. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk desakan kepada Paminal Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelayanan di Samsat Kelapa Dua. Namun, alih-alih mendapatkan ruang demokrasi, pada malam tanggal 28 April 2026, kader-kader PP-PMI justru mengalami penangkapan dan pemborgolan oleh aparat kepolisian di sekitar Mabes Polri. Peristiwa ini sontak menuai kritik keras, karena tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk represif yang mencederai prinsip negara hukum dan kebebasan berekspresi. Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, dalam sambungan telepon mengecam keras tindakan aparat tersebut. Ia menilai bahwa penangkapan terhadap kadernya merupakan bentuk nyata kemunduran demokrasi. “Bagaimana mungkin aparat di Mabes Polri tidak mampu memahami aturan hukum yang menjamin kebebasan berekspresi. Ini bukan hanya soal banner, ini soal demokrasi yang secara terang-terangan dibungkam. Atau jangan-jangan ada kepentingan tertentu untuk melindungi Samsat Kelapa Dua,” tegas Ali. Menurutnya, tindakan penangkapan dan pemborgolan terhadap mahasiswa yang tidak melakukan perusakan, vandalisme, maupun tindakan anarkis merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Senada dengan itu, Ketua HMI Cabang Ciputat, Irhas, juga mengecam keras tindakan aparat kepolisian. Ia menilai bahwa pemasangan banner sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum tidak seharusnya direspons dengan tindakan represif. “Mereka hanya memasang banner, tidak ada pengrusakan, tidak ada coret-coret, apalagi kerusuhan. Ini menunjukkan wajah penegakan hukum yang berlebihan dan berpotensi menjadi alat pembungkam demokrasi,” ujar Irhas. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Mabes Polri terkait alasan penangkapan dan pemborgolan terhadap kader PP-PMI tersebut. Sementara itu, gelombang kritik dari berbagai elemen mahasiswa diprediksi akan terus menguat sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik anti-demokrasi tersebut.

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Dinamika Lima Hari Empat Malam Lahirkan Kepemimpinan Baru di MAPALA 45 Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id – Makassar, 28 April 2026 – Musyawarah Besar (MUBES) ke-31 Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) 45 Makassar yang dilaksanakan pada Jumat, 24 April hingga Selasa, 28 April 2026 telah selesai setelah melalui rangkaian sidang dan dinamika organisasi yang berlangsung secara intensif selama lima hari empat malam. Forum tertinggi organisasi tersebut menghasilkan keputusan penting berupa terpilihnya Formatur Ketua Umum MAPALA 45 Makassar atas nama Dion Dallo Satteda, yang ditetapkan melalui mekanisme aklamasi sebagai bentuk kesepakatan bersama seluruh peserta forum. Selama pelaksanaan MUBES, berbagai agenda strategis telah dibahas, di antaranya evaluasi kepengurusan sebelumnya, pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta perumusan arah kebijakan organisasi ke depan. Koordinator Steering, Ardy Bangsawan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, peserta, alumni, dan seluruh anggota MAPALA 45 Makassar yang telah berkontribusi dan mendukung penuh jalannya MUBES ke-31 hingga selesai,” ujarnya. Sementara itu, Formatur Ketua Umum terpilih, Dion Dallo Satteda, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai nahkoda organisasi. “Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab demi keberlanjutan dan kemajuan MAPALA 45 Makassar,” ungkapnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan administrasi dan tindak lanjut hasil Musyawarah Besar akan dilaksanakan oleh Formatur Ketua Umum terpilih. Dengan berakhirnya rangkaian MUBES ke-31 ini, diharapkan kepemimpinan yang baru mampu membawa MAPALA 45 Makassar menjadi organisasi yang lebih solid, progresif, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kepencintaalaman.

Luwu Utara, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Nyawa Bukan Soal Gender: Menyoal Logika Kebijakan dalam Respons Menteri PPPA

Tinggalkan Komentar / Luwu Utara, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Iin Nirmala – Fungsionaris Kohati Cab. Makassar Timur ruminews.id, Luwu Utara – Pernyataan Arifatul Choiri Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait insiden KAI yang menelan korban perempuan dan anak memunculkan pertanyaan serius tentang cara pandang negara dalam melihat keselamatan publik. Alih-alih menempatkan keselamatan sebagai isu universal yang menyangkut seluruh penumpang tanpa kecuali, respons yang menyarankan pemisahan posisi gerbong berdasarkan gender justru berpotensi menyederhanakan persoalan menjadi sekadar urusan kategorisasi laki-laki dan perempuan. Dalam situasi darurat seperti kecelakaan transportasi, faktor utama yang seharusnya menjadi perhatian adalah standar keselamatan, sistem mitigasi risiko, serta kesiapan operator dalam melindungi seluruh penumpang. Ketika narasi yang muncul justru mengarah pada pemisahan berbasis gender, muncul kesan bahwa keselamatan diposisikan tidak setara, seolah ada kelompok yang perlu “diprioritaskan” dengan cara yang tidak menyentuh akar masalah. Pendekatan semacam ini juga berisiko menimbulkan persepsi bahwa nyawa manusia dipandang melalui lensa identitas tertentu, bukan sebagai entitas yang sama berharganya. Padahal, dalam prinsip kebijakan publik yang adil, negara seharusnya hadir dengan solusi yang menyeluruh, bukan segmentatif. Keselamatan transportasi bukan isu perempuan, laki-laki, atau anak semata melainkan isu kemanusiaan. Lebih jauh, wacana seperti ini dapat memicu polarisasi yang tidak produktif. Ketika kebijakan atau pernyataan publik terkesan membandingkan nilai keselamatan antar kelompok, maka yang terjadi bukan penguatan perlindungan, melainkan potensi konflik persepsi di masyarakat. Ini tentu kontraproduktif dengan semangat perlindungan inklusif yang seharusnya diusung oleh kementerian terkait. Kritik terhadap pernyataan ini bukan berarti menafikan pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Namun, perlindungan tersebut harus dirancang secara sistemik dan berbasis keselamatan menyeluruh, bukan dengan pendekatan simbolik yang berpotensi menimbulkan bias baru. Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak hanya sensitif, tetapi juga adil, rasional, dan tidak menimbulkan kesan bahwa satu kelompok “dikorbankan” demi kelompok lainnya.

Bone, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Pawai Hari Bumi IAIN Bone: ‘Runtuhnya Dinasti Ekologi’ Jadi Seruan Keras Selamatkan Lingkungan

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Bone – Dalam rangka memperingati Hari Bumi, UKM Sanggar Seni Budaya Banrigau Sulatnul Fatimah (SSB BSF) IAIN BONE menggelar kegiatan Pawai Hari Bumi dengan mengusung tema “Runtuhnya Dinasti Ekologi.” Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus seruan moral terhadap semakin rusaknya lingkungan akibat eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab, khususnya di daerah Kab. Bone. Juga sebagai tamparan kecil bagi masyarakat dan pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan keadaan lingkungan sekitar. Tema tersebut menggambarkan runtuhnya tatanan keseimbangan bumi yang selama ini menopang kehidupan. Kerusakan hutan, pencemaran laut, krisis iklim, serta berkurangnya ruang hijau menjadi bukti nyata bahwa ekologi sedang berada dalam ancaman serius. Melalui kegiatan pawai ini, Sanggar Seni Budaya Banrigau Sulatnul Fatimah IAIN Bone menyampaikan pesan bahwa bumi bukan warisan yang bisa dihabiskan, melainkan titipan yang wajib dijaga bersama.   Kegiatan di isi dengan long march di sanding pembacaan puisi, orasi lingkungan dan iringan gendang tradisional, dengan rute awal kampus 1 IAIN Bone kemudian dilanjutkan ke arah Jl. Jedral Ahmad Yani. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib, kreatif, dan penuh semangat solidaritas. Ketua Umum UKM Sanggar Seni Budaya Banrigau Sulatnul Fatimah, A. Reifaldi Jamal, dalam keterangannya menyampaikan, “Hari Bumi bukan sekadar seremoni tahunan dan ucapan selamat, namun sebagai momentum untuk menyadarkan kita semua bahwa alam sedang menunggu tindakan nyata. Jika kita terus abai dan menganga, maka yang runtuh bukan hanya ekologi, tetapi masa depan generasi mendatang. Maka melalui kegiatan pawai ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa serta pemerintah setempat untuk bergerak bersama menjaga bumi. Bukan tentang narasi lidah di depan cermin, tetapi implementasi dari sebuah kepedulian. Dan bukti nyata bahwasanya manusia, alam dan seni tak dapat dipisahkan. Melalui momentum Hari Bumi ini, UKM Sanggar Seni Budaya Banrigau Sulatnul Fatimah berharap kesadaran kolektif masyarakat semakin tumbuh untuk memulai perubahan dari langkah kecil, seperti mengurangi populasi sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendukung gerakan pelestarian alam. Karena ketika dinasti ekologi runtuh, manusia pun akan kehilangan rumahnya sendiri. “Jika tidak hari ini lalu kapan?”

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Cegah Mal Administrasi, Ombudsman RI Sulsel dan HMI BADKO Sulsel Gelar Laboratorium Pelayanan Publik

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR, 23 April 2026 – Dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif terhadap birokrasi, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi dengan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI BADKO) Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan bertajuk Laboratorium Pelayanan Publik Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (22-23 April 2026) di Kantor Ombudsman RI Sulsel ini, mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Pemantau Layanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi”. Program ini dirancang sebagai wadah edukasi intensif bagi aktivis mahasiswa untuk memahami seluk-beluk standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009. Pada hari pertama, peserta dibekali materi fundamental mengenai konsep pelayanan publik dan identifikasi 12 bentuk maladministrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran krusial sebagai mediator dan pengawas non-litigasi di tengah masyarakat. “Mahasiswa bukan hanya agen perubahan, tetapi juga mata dan telinga dalam memastikan hak-hak warga negara terpenuhi oleh penyelenggara layanan tanpa adanya penyimpangan,” ujar narasumber dalam sesi diskusi panel. Memasuki hari kedua, Kamis (23/4), fokus kegiatan beralih pada aspek teknis. Peserta mengikuti simulasi penyusunan laporan pengaduan, mempelajari mekanisme penyelesaian laporan melalui investigasi dan mediasi, hingga menyusun peta jalan (roadmap) pengawasan yang akan diimplementasikan oleh pengurus HMI Badko Sulsel di tingkat cabang/kabupaten . Muh. Izwan Ketua HMI Badko Sulsel bidang digitalisasi dan inovasi menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret organisasi dalam mengawal isu-isu kerakyatan. “Melalui Laboratorium ini, kader HMI tidak hanya dibekali teori, tetapi juga kemampuan teknis untuk melaporkan jika menemukan praktik pelayanan publik yang tidak sesuai prosedur di daerah masing-masing,” ungkapnya. Kegiatan ini ditutup dengan penyusunan Action Plan (Rencana Aksi) yang akan menjadi panduan bagi mahasiswa dalam memantau instansi layanan publik secara independen. Diharapkan, sinergi antara lembaga negara pengawas pelayanan publik dan organisasi mahasiswa ini dapat menciptakan iklim birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Sulawesi Selatan

Gowa, Kesehatan, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Komitmen Tekan Stunting, Bupati Gowa Ajak Lintas Sektor Sosialisasi Cegah Kawin Anak

Tinggalkan Komentar / Gowa, Kesehatan, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

Ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting dan mencegah kawin anak melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini diungkapkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang saat menghadiri Halal Bihalal dan Sosialisasi Cegah Kawin Anak dan Stunting untuk Gowa Maju yang dilaksanakan melalui kolaborasi Ikatan Penyuluh Agama RI dan Kelompok Kerja Majelis Ta’lim Kabupaten Gowa di Baruga Tinggimae, Rujab Bupati Gowa, Kamis (9/4). “Hari ini kita sedang menentukan masa depan Kabupaten Gowa. Kawin anak dan stunting bukan sekadar angka atau laporan, tetapi persoalan mendasar yang menentukan apakah generasi kita ke depan akan kuat atau justru lemah,” ungkapnya. Dirinya menjelaskan, kawin anak tidak hanya merampas masa depan anak, tetapi juga berpotensi melahirkan generasi stunting. Menurutnya, kondisi ini menjadi lingkaran masalah yang harus segera diputus. “Kawin anak menghentikan pendidikan dan memaksa anak memikul tanggung jawab sebelum waktunya. Bahkan kawin anak membuka pintu lahirnya generasi stunting. Inilah lingkaran yang harus kita putus sekarang,” tegasnya. Dirinya menyebut, saat ini masih ditemui pernikahan dibawah umur di lapangan, bahkan hingga menyebabkan kehamilan. Sehingga dirinya meminta peran aktif KUA untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. “Masih ada di lapangan yang memang menikah di bawah umur dan sudah hamil. Kami mau KUA bisa ke wilayah terpencil untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dibawah umur karena berpeluang melahirkan anak stunting. Jika kita diam, kita ikut bertanggung jawab dan jika kita abai, kita sedang mempertaruhkan masa depan Gowa,” tambah Bupati Talenrnag. Lebih lanjut, dirinya mengaku stunting sangat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, dimana anak yang mengalami stunting berisiko lemah dalam kemampuan belajar, rendah produktivitas, dan kalah bersaing. Olehnya dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Majelis Ta’lim, untuk menjadi garda terdepan dalam perubahan sosial. “Perang melawan kawin anak dan stunting bukan hanya tugas pemerintah. Ini tugas kita semua. Saya berharap ibu-ibu Majelis Ta’lim tidak hanya hadir, tetapi menjadi penggerak perubahan menyampaikan bahwa menikah harus siap, bukan sekadar cepat, dan anak harus tumbuh sehat, bukan sekadar tumbuh,” ajaknya. Pada kesempatan ini juga, orang nomor satu di Gowa itu menyampaikan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Gowa yang membutuhkan dukungan masyarakat yakni Gowa Annangkasi (Bersih), Gowa Caradde (Cerdas) melalui Gerakan Gowa Mengaji, Gowa Masunggu (Sejahtera) Pengentasan Kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, Gowa Salewangan (Sehat) dan Gowa Masannang (Aman). “Mari menjadi bagian penting dalam menyukseskan program-program tersebut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat,” jelasnya. Sementara Ketua Panitia yang juga Penyuluh Agama Islam Kecamatan Somba Opu, Fatmawati, menyampaikan pentingnya perhatian pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam upaya menekan angka stunting. “Peran organisasi perempuan dan Majelis Ta’lim sangat penting dalam melakukan sosialisasi pencegahan kawin anak dan stunting untuk mewujudkan Gowa Maju. Hari ini kita lakukan itu sekaligus ber halalbihalal setelah lebaran,” jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Jamaris, menyampaikan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan hingga tingkat desa dan kelurahan. “Kami akan menggandeng seluruh organisasi perempuan termasuk PKK, Dharma Wanita, dan Majelis Ta’lim. Kami membutuhkan dukungan untuk menjangkau hingga ke tingkat bawah karena organisasi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya. Dirinya juga mengakui masih adanya tantangan di lapangan, termasuk faktor budaya dan kekhawatiran orang tua dalam menolak lamaran, yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini. “Ini menjadi kondisi yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam upaya pencegahan,” pungkasnya. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter didampingi Ketua DWP Kabupaten Gowa, Suryanti Andy Azis, para Pimpinan SKPD dan diikuti sekitar 700 peserta yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan, Majelis Ta’lim, dan unsur masyarakat lainnya.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Target Lima Besar, Bupati Talenrang Lepas Kafilah Gowa Pada MTQ Tingkat Sulsel

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Janji Hadiahkan Umroh Bagi Pemenang Ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang berharap Kafilah Kabupaten Gowa mampu meraih prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dengan menargetkan posisi lima besar. Hal tersebut diungkapkan saat membuka Training Centre dan melepas kafilah Kabupaten Gowa untuk mengikuti MTQ Sulsel di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kamis (9/4). “Target kita jelas, Gowa harus masuk lima besar. Apalagi kita sudah mendapat persetujuan dari Pak Gubernur agar Gowa bisa menjadi tuan rumah pada 2028. Maka tahun ini harus menjadi pembuktian kemampuan kita semua,” tegasnya. Sebagai motivasi, orang nomor satu di Gowa itu meminta agar seluruh peserta berlatih semaksimal mungkin sesuai cabang lomba yang diikuti. Bahkan sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kabupaten Gowa menyiapkan hadiah umrah bagi peserta yang berhasil meraih prestasi. “Berlatihlah dengan baik, berikan kemampuan terbaik. Insya Allah yang menang dan masuk lima besar akan kita berikan hadiah umrah. Ini menjadi motivasi agar kita semua bisa berjuang maksimal,” jelas Bupati Talenrang. Olehnya dirinya berharap kolaborasi dan kerjasama harus terus terjalin mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama dan peserta itu sendiri agar target tersebut mampu tercapai. “Saya berharap seluruh rangkaian Training Centre ini berjalan optimal. Semoga kontingen Kabupaten Gowa mampu meraih prestasi terbaik pada MTQ ini sekaligus membawa dampak positif bagi kehidupan keagamaan masyarakat kita. Mari kita berangkat dengan tekad yang kuat, usaha yang maksimal, dan doa yang tidak pernah putus,” harapnya. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa yang juga Ketua Panitia, Andy Azis Peter menjelaskan MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini akan dilaksanakan di Kabupaten Maros, mulai tanggal 11-18 April 2026 mendatang dengan diikuti seluruh kabupaten/kota se-Sulsel. Dimana sebelum berangkat, pihaknya melaksanakan Training Centre yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta, baik dalam membaca, memahami, maupun menghafal Al-Qur’an. “TC ini memberikan bimbingan intensif sesuai cabang lomba, sekaligus menjadi ajang evaluasi untuk mempersiapkan kafilah yang siap secara mental dan mampu mencapai target minimal lima besar,” katanya. Dirinya menyebut pada MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa akan mengirimkan sebanyak 54 peserta yang akan bertanding pada 10 cabang lomba, yakni Cabang Tilawah Remaja Dewasa dan Cacat Netra, Cabang Tilawah Anak-Anak dan Tartil Qur’an, Cabang Hifdzhil Qur’an Terdiri 1 Juz dan 5 Juz Tilawah, Cabang Hifdzil Qur’an 10 dan 20 Jus, Cabang Hifdzil Qur’an 30 Jus dan Tafsir, Cabang Musabaqah Fahmil Qur’an, Cabang Musbaqah Syarhil Qur’an, Cabang Karya Tulis IImiah Al-Qur’an (KTIQ), Cabang Kaligrafi Al-Qur’an, dan Cabang Qiraat Mujawwad dan Qiraat Murattal. Salah satu peserta berasal dari Kecamatan Manuju, Rustam Isnaeni yang mengikuti Cabang Tilawah Netra, mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin demi membawa nama baik Kabupaten Gowa di Tingkat Sulsel. “Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin dan mengharapkan doa seluruh pihak. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan bisa memenuhi target yang diberikan oleh ibu bupati,” pungkasnya. Turut hadir Kepala Kemenag Gowa, Jamaris, Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa dan seluruh peserta atau Kafilah Kabupaten Gowa.(NH)

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Musrenbang RKPD 2027, Gowa Dorong Transformasi Sosial Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (8/4). Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis tahunan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga sebagai ruang konsolp idasi pembangunan daerah. Forum ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan, menyinergikan program, serta memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengungkapkan Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gowa 2025-2029 dengan visi “Bersama Menuju Gowa Lebih Baik dan Berkelanjutan.” “Ini adalah fase penting untuk mempercepat capaian target pembangunan sekaligus memperkuat fondasi menuju visi jangka panjang Gowa Tahun 2045. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus adaptif terhadap dinamika, terintegrasi lintas sektor, serta mampu menjawab isu-isu strategis secara tepat dan terukur,” ungkapnya. Bupati Talenrang menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2027 adalah “Transformasi Sosial dan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Pemberdayaan Ekonomi Produktif, dan Penguatan Infrastruktur Dasar untuk Pemerataan Pembangunan.” Tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor produktif, serta memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Pada kesempatan ini juga, Bupati Gowa memaparkan capaian indikator makro pembangunan tahun 2025. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,01 pada 2024 menjadi 74,22 pada 2025. Usia Harapan Hidup naik dari 74,19 menjadi 74,42 tahun, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,53 menjadi 8,54 tahun, serta harapan lama sekolah dari 13,71 menjadi 13,72 tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa juga mengalami peningkatan signifikan dari 5,01 persen pada 2024 menjadi 7,05 persen pada 2025, melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,24 persen dan nasional sebesar 5,01 persen. “Tingkat kemiskinan kita berhasil ditekan dari 6,86 persen menjadi 6,64 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan provinsi. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh stakeholder pembangunan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri karena tantangan ke depan semakin kompleks. Pembangunan harus inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tegasnya. Olehnya dirinya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 yang diharapkan setiap perangkat daerah menyusun program yang fokus dan berdampak nyata, serta aktif memberikan masukan demi terbangunnya komitmen bersama dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, menyampaikan Musrenbang RKPD ini salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif. “Tujuan kegiatan ini adalah menampung berbagai masukan dan usulan dari stakeholders dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2027 yang diharapkan terhimpunnya masukan terkait program strategis daerah yang mendukung prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten,“ katanya. Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Fahmi Adam, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Menurutnya Pokir ini representasi langsung suara rakyat yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional seperti reses dan rapat dengar pendapat. “Pokok-pokok pikiran ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan cerminan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat kecil,” sebutnya. Labih lanjut, dirinya menambahkan integrasi pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam RKPD merupakan sebuah keharusan agar perencanaan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Kami juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, memastikan setiap program terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya. Pada Musrenbang RKPD ini turut diserahkan penghargaan kepada Kecamatan dan SKPD Terbaik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026. Adapun kecamatan terbaik yakni Somba Opu, Bajeng, Barombong, Biringbulu, Parangloe dan Bontomarannu. Sementara SKPD terbaik yaitu Bapenda, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan, BPKD, Dinas PPPA dan Dinas PUPR Kabupaten Gowa. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Kepala Bappelitbangda Sulsel dan diikuti sekitar 250 orang terdiri Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, disabilitas, dan anak.

Scroll to Top