Ruminews.id – JAKARTA, 30 September 2026 — Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI) secara resmi menyampaikan rekomendasi politik hukum kepada Komisi III DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
ruminews.id, Jawa Barat — Pemuda Penggerak Energi Indonesia (PPEI) menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah dalam mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi di Provinsi Jawa Barat, termasuk potensi panas bumi di kawasan Gunung Papandayan dan Gunung Galunggung. Ketua Umum Pemuda Penggerak Energi Indonesia menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki potensi panas bumi yang besar dan strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju pemanfaatan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. “PPEI mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan panas bumi di Jawa Barat. Potensi yang kita miliki harus segera dioptimalkan agar tidak hanya menjadi potensi di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi ketahanan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Umum PPEI. Menurut PPEI, percepatan pengembangan panas bumi harus dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengembangan. Pengembangan energi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. PPEI juga mendorong agar keberadaan proyek panas bumi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Masyarakat sekitar harus mendapatkan ruang untuk terlibat, baik melalui kesempatan kerja, pengembangan usaha masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun program pemberdayaan ekonomi lokal. “Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kehadiran pengembangan panas bumi harus mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat dan daerah. Ada lapangan kerja, ada pemberdayaan UMKM, ada peningkatan kapasitas SDM, dan tentu ada kontribusi terhadap pembangunan daerah,” tegasnya. Selain itu, PPEI memandang penting adanya komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta pemuda. Kolaborasi tersebut diperlukan agar proses pengembangan panas bumi dapat berjalan transparan, partisipatif, dan memperoleh dukungan masyarakat. PPEI juga mendorong agar pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas pemuda di daerah penghasil energi. Pemuda lokal harus dipersiapkan agar dapat mengambil bagian dalam ekosistem industri energi, tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pelaku usaha, inovator, dan penggerak ekonomi di daerah. “Pemuda harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Kami ingin melihat lahirnya generasi muda daerah yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di sektor energi, sehingga ketika investasi dan pengembangan panas bumi masuk, masyarakat lokal memiliki kesiapan untuk mengambil peluang tersebut,” lanjutnya. PPEI berharap percepatan pengembangan panas bumi di Gunung Papandayan, Gunung Galunggung, dan wilayah potensial lainnya di Jawa Barat dapat segera memberikan kepastian arah pengembangan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi PPEI, pengembangan energi panas bumi bukan semata-mata persoalan pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga bagian dari upaya membangun kedaulatan energi, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi masa depan energi. Pemuda Penggerak Energi Indonesia (PPEI) menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan bersama dalam mengawal pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan, berkeadilan, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi Indonesia.
ruminews.id, JAKARTA — Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unhas Kampus Jakarta. Persiapan tersebut dilakukan melalui kunjungan pimpinan FKM Unhas ke Kampus Unhas Petojo, Jakarta, pada 24 September 2026, menjelang visitasi akreditasi minimum oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) yang dijadwalkan pada 5–6 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dihadiri Dekan FKM Unhas Ansariadi, SKM, MSc.PH, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni Prof. Yahya Thamrin, SKM, M.Kes, MOHS, Ph.D, serta Ketua PSDKU FKM Unhas Dr. Indra Fajarwati Ibnu. Kehadiran jajaran pimpinan FKM Unhas menjadi bagian dari koordinasi sekaligus memastikan kesiapan akademik dan kelembagaan PSDKU Kesehatan Masyarakat di Kampus Jakarta. Setibanya di Kampus Unhas Petojo Jakarta, rombongan FKM Unhas disambut Direktur Kampus Jakarta Dr. Syarif Burhanuddin dan Anggota Majelis LAM-PTKes Dr. Ridwan M. Thaha. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi terkait kesiapan fasilitas, tata kelola, serta berbagai aspek pendukung yang akan menjadi bagian dari proses visitasi akreditasi. Dekan FKM Unhas Ansariadi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada koordinasi dengan jajaran Direktorat Kampus Jakarta, tetapi juga menjadi momentum bagi Tim PSDKU FKM Unhas untuk melakukan simulasi secara langsung di lokasi. Simulasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi visitasi LAM-PTKes yang akan berlangsung pada awal Oktober mendatang. Sementara itu, Direktur Kampus Jakarta Dr. Syarif Burhanuddin menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PSDKU Kesehatan Masyarakat telah dipersiapkan. Kesiapan tersebut mencakup berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus memenuhi standar yang menjadi bagian dari penilaian lembaga akreditasi. Anggota Majelis LAM-PTKes Dr. Ridwan M. Thaha yang turut menyaksikan proses simulasi memberikan apresiasi terhadap persiapan yang dilakukan Tim PSDKU FKM Unhas. Menurutnya, simulasi yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan tim menghadapi proses visitasi akreditasi. Selain melakukan persiapan di Kampus Jakarta, rangkaian kunjungan pimpinan FKM Unhas juga diarahkan pada penguatan jejaring kemitraan dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Dekan FKM Unhas Prof. Yahya Thamrin menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan kunjungan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jalan Gatot Subroto, bertemu pimpinan FKM Universitas Indonesia (UI) di Kampus Depok, serta mengikuti pertemuan virtual dengan jajaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan. Pimpinan Unhas juga melakukan koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait peluang kerja sama di bidang pengembangan SDM dan penelitian. Berbagai agenda tersebut menjadi bagian dari upaya FKM Unhas memperkuat kesiapan kelembagaan, kualitas akademik, serta jejaring kerja sama dalam pengembangan pendidikan kesehatan masyarakat di luar Kampus Utama. Melalui persiapan yang dilakukan secara terkoordinasi, FKM Unhas menargetkan seluruh aspek pendukung PSDKU Kesehatan Masyarakat Kampus Jakarta dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam proses visitasi LAM-PTKes.
Ruminews.id, Jakarta — Proyek pemasangan Sambungan Rumah (SR) PAM JAYA di wilayah Jakarta Utara yang dikerjakan PT menuai sorotan. Dugaan pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja sesuai standar K3 memperlihatkan persoalan yang lebih serius: apakah keselamatan benar-benar menjadi prioritas dalam proyek ini atau hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas?
Penulis: Indria Febriansyah, S.E., M.H. — Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) / Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08) Ruminews.id, Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan sekadar perkara hukum yang harus dibaca dari angka penangkapan dan jumlah uang yang diamankan. Bagi publik, perkara ini merupakan ujian serius terhadap tata kelola birokrasi, integritas pelayanan pertanahan, dan efektivitas kepemimpinan di salah satu kementerian strategis negara.
ruminews.id, Jakarta— Anggota Komite I DPD RI dapil Sulawesi Barat, A. Ian Ali Baal Masdar, mengajak para kepala desa memperkuat sinergi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) APDESI Sulawesi Barat. Ia menegaskan Musda bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan momentum strategis menyatukan visi dan menyerap aspirasi riil masyarakat desa. Sebagai ujung tombak pemerintahan, kepala desa dinilai paling memahami kondisi sosial-ekonomi dan pelayanan publik di wilayahnya. Modal sosial ini penting dikonsolidasikan agar pembangunan di Sulawesi Barat semakin tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Seruan ini sejalan dengan peran Komite I DPD RI dalam membidangi otonomi daerah dan pemerintahan desa, khususnya mengawal pelaksanaan UU Desa serta mengevaluasi regulasi tata kelola anggaran dan kewenangan desa. Aspirasi Musda APDESI Sulbar nantinya menjadi masukan berharga bagi DPD RI dalam mengawal kebijakan nasional di tingkat pusat. “APDESI harus jadi wadah perjuangan dan ruang bertukar gagasan. Kepentingan desa harus disampaikan secara terarah, baik ke daerah maupun pusat,” tegasnya. A. Ian berharap Musda ini melahirkan agenda konkret, seperti peningkatan kapasitas aparatur, pengelolaan anggaran yang transparan, pemberdayaan ekonomi warga, hingga penguatan pelayanan publik. Sinergi antara APDESI, pemerintah daerah, dan DPD RI menjadi kunci utama menciptakan tata kelola desa yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan.
ruminews.id, JAKARTA — Era baru esports Indonesia resmi dimulai. Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030. Pengukuhan tersebut menandai dimulainya babak baru perjuangan membawa esports Indonesia dari sekadar kekuatan besar di dalam negeri menuju kekuatan yang diperhitungkan di panggung dunia.
ruminews.id, Jakarta — Konsorsium Pemuda Sulawesi Tenggara mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI membekukan atau menahan persetujuan RKAB PT Tiran Indonesia sampai perusahaan mampu membuktikan secara konkret realisasi pembangunan smelter yang selama ini menjadi bagian dari komitmen hilirisasi.
ruminews.id, JAKARTA — Pergerakan Mahasiswa Peduli Hukum (PMPH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Dalam aksi tersebut, PMPH mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Bareskrim Polri untuk segera menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan aktivitas PT. Tambang Rejeki Kolaka (PT TRK) di wilayah Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
ruminews.id, Jakarta – Enam dekade perjalanan Korps HMI-Wati (KOHATI) menjadi momentum bagi KOHATI PB HMI Periode 2024–2026 untuk memperkuat kembali arah gerakan HMI-Wati. Menyambut Dies Natalis ke-60 KOHATI (1966–2026), KOHATI PB HMI resmi meluncurkan “September Bernilai” dengan tema “KOHATI Bernilai, Perempuan Berdaulat”, Senin, 7 September 2026, di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. “September Bernilai” menjadi rangkaian gerakan sepanjang September yang mempertemukan pengabdian sosial, ruang diskusi dan pemikiran, serta penguatan kapasitas kader. Gagasan ini diarahkan untuk menjadikan momentum 60 tahun KOHATI sebagai energi baru perjalanan Kohati, sekaligus mendorong HMI-Wati agar memiliki kapasitas untuk membaca persoalan, keberanian mengambil posisi, dan kemampuan menghadirkan solusi di tengah masyarakat. Ketua Pelaksana “September Bernilai”, Nur Indah, menegaskan bahwa rangkaian ini dirancang sebagai ruang bersama bagi HMI-Wati untuk menguatkan kontribusi dan memperluas kebermanfaatan. “September Bernilai kami hadirkan untuk menguatkan kapasitas dan keberanian kader HMI-Wati. Usia 60 tahun harus menjadi energi baru bagi KOHATI untuk terus relevan, bergerak, dan memberi dampak. Karena itu, seluruh rangkaian ini membutuhkan gotong royong dan komitmen kolektif dari kader KOHATI di seluruh Indonesia,” ujar Nur Indah. Ketua Umum KOHATI PB HMI, Sri Meisista, menyampaikan bahwa enam puluh tahun KOHATI merupakan perjalanan panjang yang membentuk karakter dan kepemimpinan HMI-Wati. “Enam puluh tahun KOHATI adalah perjalanan pendewasaan. Dari dekade ke dekade, KOHATI telah menjadi ruang bagi HMI-Wati untuk bertumbuh, belajar, memimpin, dan mengambil peran. Momentum ini harus membawa kita untuk melihat kembali perjalanan perjuangan KOHATI sekaligus menentukan keberanian kita dalam menjawab tantangan ke depan,” ujar Sri Meisista. Menurutnya, perempuan berdaulat lahir dari perempuan yang memiliki pengetahuan, kapasitas, kemandirian, dan keberanian menentukan sikap. Karena itu, September Bernilai diharapkan menjadi ruang yang mendorong kader untuk terus berkembang dan mengambil peran strategis dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan keumatan. “Harapan saya, September Bernilai dapat meningkatkan kesadaran, memberdayakan, dan menginspirasi HMI-Wati di seluruh Indonesia. Kita ingin KOHATI yang bernilai melahirkan perempuan yang berdaulat, perempuan yang mampu menentukan arah hidupnya, berani bersuara, dan hadir membawa perubahan,” tegasnya. Peluncuran “September Bernilai” dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, yang menyatakan dukungannya terhadap rangkaian Dies Natalis ke-60 KOHATI. Dengan dimulainya “September Bernilai”, KOHATI PB HMI mengajak seluruh kader untuk menjadikan September sebagai ruang bertumbuh, bergerak, dan memberi arti. Enam puluh tahun KOHATI menjadi pijakan untuk menatap masa depan dengan gerakan yang semakin bernilai dan perempuan yang semakin berdaulat.
