HMI Gowa Raya Desak Percepatan Program Bedah Rumah dan Validasi Data Miskin Ekstrem

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Gowa, Sorotan tersebut muncul setelah tim HMI turun langsung melakukan pemantauan di sejumlah titik lokasi, Selasa (28/04). Dari hasil peninjauan itu, ditemukan bahwa masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan belum tersentuh program secara menyeluruh.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih jauh dari kata optimal. HMI Cabang Gowa Raya menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mempercepat realisasi program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang hingga kini masih hidup dalam kondisi hunian yang tidak layak. Kondisi ini dinilai tidak hanya mencerminkan lambannya progres pembangunan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial jika tidak segera ditangani dengan serius dan berkelanjutan.

Ketua Bidang PPD HMI Cabang Gowa Raya menegaskan bahwa kondisi warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Ini bukan sekadar program, ini soal kemanusiaan. Kami menemukan langsung masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi yang tidak layak. Pemerintah tidak boleh lambat. Percepatan harus dilakukan tanpa kompromi terhadap kualitas,” tegasnya.

Selain persoalan lambannya progres, HMI juga menyoroti potensi persoalan dalam aspek pendataan penerima manfaat. Menurut HMI, akurasi data menjadi kunci agar program ini tidak melenceng dari sasaran.

HMI Cabang Gowa Raya secara tegas mendesak:

  1. Dilakukannya validasi data secara transparan dan serius kepada penerima bantuan.
  2. Percepatan pelaksanaan program secara merata di seluruh wilayah tanpa diskriminasi.

HMI menilai, tanpa langkah cepat dan tepat, program ini berisiko menimbulkan ketimpangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak pada menurunnya legitimasi kebijakan publik jika tidak segera direspons dengan perbaikan yang nyata di lapangan.

Sebagai bentuk komitmen, HMI Cabang Gowa Raya menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi jalannya program tersebut hingga benar-benar selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin ekstrem. Pengawalan ini juga menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kami akan terus berada di garis pengawasan. Jika ditemukan ketidaktepatan sasaran atau lambannya kinerja, kami tidak akan ragu untuk menyuarakannya. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya.

Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
HMI Cabang Gowa Raya

Share

PENCARIAN
BERITA LAINNYA
  • All Posts
  • Bantaeng
  • Berau
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hulu Sungai Selatan
  • Infotainment
  • Internasional
  • Jakarta
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Kualanamu
  • Luwu Timur
  • Mandalika
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pali
  • Palu
  • Papua
  • Pemerintahan
  • Pemuda
  • Pendidikan
  • Pertanian
  • Peternakan
  • Politik
  • Soppeng
  • Tekhnologi
    •   Back
    • Makassar
    • Gowa
    • Maros
    • Takalar
    • Palopo
    • Jeneponto
    • Pangkep
    • Pare-pare
    • IKN
    • Bone
    • Bulukumba
    • Towuti
    • Sidrap
    • Purwakarta
    • Pekanbaru
    • Berau
    • Kolaka Timur
    • Enrekang
    • Serang
    • Tangerang Selatan
    • Bima
    • Nusa Tenggara Timur
    • Kolaka Utara
    • Barru
    • Cibubur
    • Jakarta
    • Luwu Timur
    • Luwu Utara
    • Padang
    • Pinrang
    • Polewali Mandar
    • Toraja
    • Selayar
    • Mamuju
    • Donggala
    • Soppeng
    • Parigi Moutong
    • Yogyakarta
    • Jawa Timur
    • Labuan Bajo
    • Mamasa
    • Kualanamu
    • Bantaeng
    • Ambon
    • Sinjai
    • Bombana
    • Jambi
    • Samarinda
    • Sorong
    • Tegal
    • Kendal
    • Kulon Progo
    • Morowali
    • Blora
    • Tual
    • Gunungkidul
    • Banten
    • Cilacap
    • Jayapura
    • Batam
    • Bantul
    • Sleman
    • Halmahera
    • Banjarnegara
    • Toraja Utara
    • Nabire
    • Bangkalan
    • Solo
    • Lamongan
    • Tangerang
    • Papua
    • Luwu
    • Malili
    • Tanah Bumbu
    •   Back
    • Badan Gizi Nasional
    •   Back
    • Dinas Koperasi Makassar
    •   Back
    • DPRD Kota Makassar
    • Prov Sulawesi Selatan
    • Pemerintah Kota Makassar
    • Pemerintah kabupaten Gowa
    • Dinas Koperasi Makassar
Scroll to Top