Penulis: Risaldi Aditia – Kabid Politik Hukum HAM dan Demokrasi BEM Nusantara Sul-Sel
Ruminews.id, Gowa – Mari kita flashback pada sebuah peristiwa di tahun 1926. Dalam beberapa catatan sejarah diungkapkan bagaimana intervensi pemerintahan kolonial Belanda berhasil menciptakan kekosongan kepemimpinan di kerajaan Gowa. Hal ini tidak hanya membuat redup kewibaan institusi kerajaan yang selama berabad-abad mampu menjadi simbol kejayaan Gowa di masa lalu.
Sebuah peristiwa di masa lalu memang tidak pernah mengulang peristiwa yang sama, tetapi kadang mengulang pola yang serupa. Oleh karena itu, untuk memahami kegaduhan di Gowa hari ini, tidak ada salahnya jika sesekali kita menoleh ke belakang tepat 100 tahun lalu.
Krisis ini lahir dari kekuatan luar yang dalam ingatan kita menjadi bagian yang terhitung dari 350 tahun penjajahan di Indonesia. Tepat seabad di tahun ini, Gowa berpotensi menghadapi ujian yang sama, kali ini bukan saja dari kegaduhan isu moral dan etika. Ini dari kekisruhan yang lahir dari dalam, yang satu menyerang dengan kekuatan hak angketnya, yang satu bertahan dengan kekuatan hak berbicara dan tak menjawabnya Perbedaannya cukup tipis namun mendalam.
Pola hubungan antara eksekutif dan legislatif memang semestinya menjadi ruang untuk saling mengawasi demi kepentingan yang layak. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terwujud apabila pengawasan justru telah berubah menjadi semacam arena membuka aib.
Mikrofon di ruang sidang bahkan jauh lebih keras bekerja dibandingkan kerasnya upaya keduanya untuk saling memahami dan saling menjaga demi menciptakan suasana adem rakyat pemilik suara yang mencomblosnya.
Padahal DPRD dan Bupati ini harus selalu ingat pekerjaan urgen mereka.
Salah satunya pada uraian data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa yang telah dirilis pada Januari 2026 lalu, per Maret 2025:
persentase penduduk miskin di Kabupaten Gowa itu angkanya agak serius, 6,64 persen. Meskipun ada tren penurunan sebesar 0,21 persen poin dibandingkan Maret 2024 (6,85 persen) dan turun 0,78 persen poin dibandingkan Maret 2023 (7,42 persen). Namun jumlah penduduk miskin tetap masih berada di angka 54,04 ribu orang (BPS Gowa, 2026).
Puluhan ribu orang ini justru ikut terdampak akibat drama pansus dengan para saksi-saksi, yang beberapa di antaranya cukup gemar dengan kalimat-kalimat erotis di status Facebooknya.
Jawabannya memang tidak sesederhana dengan alasan tunggal menyalahkan keduanya. Akar persoalannya tetap ada pada suasana kondusif dalam dinamika politik dan ketepatan sasaran dari APBD.
Kita mungkin sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinan dan kualitas keterwakilan kita adalah cerminan dari apa yang kita saksikan hari ini. Kita harus akui itu, sebab keduanya adalah produk politik yang dengan sadar telah kita pilih melalui kotak suara.
Seratus tahun lalu, Gowa pernah kehilangan wibawa kepemimpinannya karena campur tangan kekuasaan dari luar. Dan seabad kemudian, jangan sampai Gowa kembali kehilangan wibawanya karena kegaduhan yang lahir dari dalam pekarangan rumahnya sendiri.
Kita semua paham bahwa sejarah memang tidak pernah mengulang peristiwa yang sama, tetapi ia akan selalu hadir dalam menguji kedewasaan generasi yang berbeda. Kelak, Namun percayalah, sejarah hanya akan mencatat satu hal, yakni apakah para pemimpin dan wakil rakyat kita di Gowa berhasil mewariskan sebuah keteladanan, atau mereka justru mewariskan sebuah babak baru, tentang bagaimana kepercayaan publik perlahan memudar karena benturan politik yang terjadi di tanah yang selalu kita banggakan peradaban masa lalunya.
