Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Ekonomi

Daerah, Ekonomi, Lamongan, Politik

DPC SARBUMUSI NU Lamongan Tunjuk Nahkoda Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Lamongan, Politik /

Ruminews.id, Lamongan – Nihrul Bahi Alhaidar, S.H., atau yang akrab disapa Gus Irul, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (K-SARBUMUSI NU) Lamongan periode 2026-2031 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Onea Cafe, Jl. Kadet Suwoko, Jumat (06/03/2026). ​Gus Irul yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pengurus Wilayah Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Jawa Timur ini menggantikan Agus Susanto, ketua demisioner yang telah dengan penuh peluh meletakkan pondasi gerakan buruh di Lamongan pada periode sebelumnya. ​Hadir dalam acara tersebut, Ketua Tanfidziyah PCNU Lamongan, Dr. KH. Syahrul Munir, M.Pd (Gus Syahrul), memberikan catatan penting bagi pengurus baru. Ia menyoroti masih lemahnya advokasi ketenagakerjaan di wilayah Lamongan. ​”Saya melihat advokasi dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan masih rendah. Oleh karena itu, ketua terpilih harus bisa bekerja optimal karena masih banyak masalah perburuhan yang memerlukan perhatian serius,” tegas Gus Syahrul. ​Senada dengan hal tersebut, Agus Susanto selaku ketua demisioner berharap pengurus baru dapat melanjutkan tonggak advokasi yang telah dibangunnya. “Kami telah membuka pintu dan melakukan pendampingan di beberapa titik sebagai pondasi. Tugas pengurus mendatang adalah memperkuat bangunan tersebut,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa ini. ​Dalam sambutan perdananya sebagai ketua DPC Lamongan SARBUMUSI, Gus Irul menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PCNU, DPW, DPP, serta basis buruh di Lamongan. Ia berkomitmen untuk segera membentuk kepengurusan yang solid agar roda organisasi langsung bergerak. ​”Ini adalah tugas mulia. Fokus kami ke depan adalah menyelesaikan persoalan buruh di Lamongan dengan lebih baik melalui koordinasi intensif bersama stakeholder dan perusahaan-perusahaan,” ujar Gus Irul. ​Ia juga menekankan pentingnya dialog untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sehingga tidak lagi menjadi isu konflik yang berkepanjangan. Secara khusus, Gus Irul memberikan perhatian pada kesejahteraan buruh menjelang hari raya. ​”Paling penting, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2027 nanti, kami berharap seluruh perusahaan di Lamongan mematuhi aturan ketenagakerjaan, terutama terkait hak-hak pekerja, sehingga tidak ada lagi problem yang muncul di dunia perburuhan kita,” pungkasnya. ​Terpilihnya Gus Irul diharapkan mampu membawa angin segar bagi iklim ketenagakerjaan di Lamongan. Dengan latar belakang hukum yang dimilikinya, Sarbumusi NU Lamongan diproyeksikan menjadi jembatan yang adil antara hak-hak buruh, perlindungan bagi investor, dan keberlangsungan perusahaan demi kemajuan ekonomi daerah.

Ekonomi, Nasional

IKA ISMEI Apresiasi Pemerintah Tidak Naikkan Harga BBM di Tengah Tekanan Global

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional /

ruminews.id- Jakarta, 1 April 2026 — Ikatan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan strategis yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika dan tekanan ekonomi global yang masih berfluktuasi. Ketua Bidang Energi IKA ISMEI, Fahmi Ismail, menilai langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi. Di tengah ketidakpastian harga energi dunia, kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi,” ujar Fahmi. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berdampak positif terhadap pengendalian inflasi, khususnya pada sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada harga energi. IKA ISMEI juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui: • Optimalisasi produksi energi dalam negeri • Diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan • Efisiensi distribusi energi agar lebih tepat sasaran Selain itu, IKA ISMEI mengingatkan pentingnya pengelolaan subsidi energi yang tepat guna agar tetap berkelanjutan dan tidak membebani fiskal negara dalam jangka panjang. “Kami berharap kebijakan ini diiringi dengan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi energi nasional, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global,” tambahnya. IKA ISMEI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan masukan konstruktif dalam perumusan kebijakan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ekonomi, Hukum, Politik, Sleman, Yogyakarta

Tiga Bulan Tak Digaji, Ratusan Buruh Sleman Gerudug Pabrik

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Politik, Sleman, Yogyakarta /

Ruminews.id, Sleman – Ratusan pekerja CV Evergreen Buana Prima Sandang di Kalasan, Kabupaten Sleman menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang pabrik, Senin (30/3/2026). Terhitung sejak Januari hingga Maret 2026, gaji mereka belum dibayarkan. Parahnya, selain urusan gaji yang belum dibayar, para buruh juga mengeluhkan status pembiayaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan mereka. Meski upah bulanan mereka selalu dipotong oleh perusahaan untuk iuran, nyatanya manajemen perusahaan tidak menyetorkannya ke negara sejak Juli 2025. “Aksi yang hari ini kami lakukan itu, kita menuntut gaji. Untuk gaji yang di bulan Januari, Februari, sama Maret. Itu karena gaji kita belum dibayarkan,” ujar Aveliani Pingky Saputri, salah satu buruh CV Evergreen. Ia juga menyoroti persoalan BPJS yang tetap dipotong dari gaji, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. “Untuk BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, itu kan kami sudah dipotong ya dari gaji kita. Kalau bisa segera dibayarkan dan segera dibayarlah,” katanya. Perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian anak ini,m diketahui mempekerjakan sekitar 500 orang, yang mayoritas berstatus pekerja kontrak dengan standar upah UMK Kabupaten Sleman.   Aksi “gerudug” pabrik pada 30 Maret 2026 ini dilakukan setelah berbagai upaya penyelesaian dan negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Kirnadi, menjelaskan bahwa negosiasi dan musyawarah telah dilakukan, bahkan sempat ada kesepakatan terkait pembayaran gaji dan THR. Namun, perusahaan tidak menepati komitmennya. “Upaya untuk negosiasi, upaya untuk musyawarah sudah kami lakukan dan kemarin sudah ada kesepakatan beberapa hari yang lalu, tetapi pihak perusahaan mengingkari janji itu untuk membayarkan upah,” kata Kirnadi.

Ekonomi, Hukum, Kriminal

Karawang Geger! Dugaan Pengeroyokan Tokoh Agama berujung pada Laporan Kepolisi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Kriminal /

Ruminews.id, Yogyakarta — Dugaan kasus pengeroyokan terhadap seorang tokoh agama berinisial FT di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu, memicu perhatian publik setelah peristiwa tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa itu disebut-sebut berkaitan dengan isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama korban bersama salah satu istri penduduk lokal. Namun hingga saat ini, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih dalam proses penelusuran lebih lanjut. Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas Polres Karawang IPDA Cep Wildan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pria berinisial D (55) mendengar informasi jika istrinya selingkuh dengan AP. Menanggapi kejadian tersebut, Forum Warga Tirtajaya melalui grup media sosial “Baraya Tirtajaya” menyampaikan sikap tegas. Mereka mengecam segala bentuk kekerasan dan menolak tindakan main hakim sendiri yang dinilai bertentangan dengan hukum. Dalam pernyataannya, forum warga juga mendorong aparat kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memprovokasi terjadinya insiden tersebut. Warga juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh olehnya informasi yang belum terverifikasi. Kepolisian juga susah untuk mengetahui kebenarannya, D pun mengundang AP ke rumahnya. Dalam proses klarifikasi, AP mengakui perbuatannya namun belum sempat berhubungan intim. ‎“Setibanya di rumah, korban mendapat informasi dari warga terkait dugaan perselingkuhan, sehingga memanggil terlapor untuk dimintai klarifikasi,” katanya, Jumat (27/3). ‎‎Kemudian, situasi yang memanas dan banyaknya warga yang berkumpul di lokasi memicu emosi hingga terjadi aksi penganiayaan terhadap AP. ‎‎“Karena situasi tidak kondusif dan massa cukup banyak, terjadi aksi spontan berupa penganiayaan terhadap terlapor hingga mengalami luka,” jelasnya. ‎‎Mengetahui kejadian tersebut, aparat desa bersama petugas dari Polsek Tirtajaya, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa segera turun ke lokasi untuk meredam situasi dan mengamankan pihak yang terlibat. ‎‎“AP segera kami amankan ke Polsek Tirtajaya untuk menghindari amukan massa yang lebih luas,” katanya. Upaya penegakan hukum oleh Polres Karawang tentu sekali lagi menjadi momen ujian bagi Kepolisian uuntuk dapat menunjukan pola kerja yang diharapkan dapat less-violence serta adil dan bertanggungjawab.

Badan Gizi Nasional, Ekonomi, Hukum, Nasional

Aktivis I Soroti Pengurangan Distribusi MBG: “Perut Kenyang, Tapi Daya Pikir Dipertanyakan”

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Ekonomi, Hukum, Nasional /

ruminews.id, MAKASSAR – Aktivis Isyal Aprisal menyoroti dugaan pengurangan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan, program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan rasa kenyang, tetapi juga harus berdampak langsung pada perkembangan kognitif dan kemampuan belajar. Menurutnya, asupan gizi yang memadai memiliki keterkaitan erat dengan konsentrasi, daya serap materi, serta perkembangan otak anak. Oleh karena itu, konsistensi distribusi MBG menjadi faktor kunci dalam memastikan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai secara optimal. “Program ini tidak boleh berhenti pada sekadar memastikan anak-anak kenyang. Gizi yang baik berpengaruh langsung terhadap konsentrasi belajar dan daya pikir. Jika distribusinya justru berkurang, maka perlu dipertanyakan dampaknya terhadap kualitas generasi yang sedang dibentuk,” tegasnya. Ia juga menilai bahwa MBG harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia, bukan sekadar program bantuan sosial yang bersifat sementara. Dalam implementasinya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh tiga aspek utama, yakni kesinambungan distribusi, kualitas menu makanan, dan pengawasan di lapangan. Melalui visual kampanye yang ia sampaikan, Isyal mengangkat pesan kritik sosial bertajuk “Perut Kenyang, Tapi Daya Pikir?”. Hal ini menjadi refleksi bahwa pemenuhan gizi tidak cukup jika tidak dilakukan secara berkelanjutan dan berkualitas, sehingga mampu memberi dampak nyata terhadap kecerdasan dan prestasi belajar anak. Isyal juga mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan terkait kebijakan distribusi MBG, serta memastikan tidak terjadi pengurangan yang berpotensi merugikan penerima manfaat di berbagai daerah. Tambahnya “MBG bukan hanya soal kenyang hari ini, tetapi tentang membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutupnya.

Ekonomi, Opini

Antara Janji Gizi dan Realita Lapangan: Ketika MBG Tersandung Logistik Daerah

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

Penulis: Rezha Rahmatullah-Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Takalar ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ide ini tidak hanya tampak baik, tetapi juga menjadi harapan besar bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda, terdapat ketidakcocokan antara cita-cita kebijakan yang terpusat dengan keadaan nyata di daerah. Masalah utama terletak pada aspek logistik dan infrastruktur. Di kawasan perkotaan, pelaksanaan MBG mungkin tidak menemui banyak hambatan besar. Namun, situasi berubah menjadi sulit ketika program ini diterapkan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Jalan yang sulit dijangkau, distribusi bahan makanan yang tidak konsisten, serta harga barang yang mahal menjadi tantangan nyata. Dalam konteks ini, standar menu bergizi yang ditentukan secara nasional sering kali terlihat tidak praktis. Alih-alih memberi bantuan, kebijakan ini justru dapat membebani petugas lokal yang harus berhadapan dengan keterbatasan. Di sisi lain, program ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar lokal. Sebaiknya, MBG bisa menjadi peluang untuk petani dan pelaku UMKM untuk berkembang. Namun, dalam praktiknya, pengadaan dalam skala besar cenderung menguntungkan pemasok besar. Para petani kecil dan UMKM lokal sering kali tersisih karena keterbatasan kapasitas dan prosedur. Akibatnya, tidak hanya ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, tetapi juga hilangnya peluang bagi ekonomi lokal untuk berkembang dengan dukungan pemerintah. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah validitas data penerima manfaat. Ketidaksamaan antara data pusat dan daerah masih menjadi masalah klasik. Seringkali, bantuan malah diterima oleh individu yang tidak terlalu membutuhkan, sementara kelompok rentan di daerah terpencil terabaikan. Keadaan ini tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, masalah utama MBG tidak terletak pada niat yang baik, melainkan pada cara pelaksanaannya yang kurang responsif terhadap kondisi daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan lebih banyak ruang bagi daerah untuk menjalankan program ini sesuai dengan kondisi geografi, sosial, dan budaya masing-masing. Flexibilitas dalam kebijakan bukan berarti mengurangi tujuan nasional, tetapi justru dapat meningkatkan efektivitasnya. Jika tidak segera dilakukan evaluasi, MBG berisiko menjadi program yang hanya “bergizi” di atas kertas, tetapi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Sudah saatnya kebijakan publik tidak hanya berfokus pada standar, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan. Karena pada akhirnya, kesuksesan suatu program diukur dari seberapa baik ia memenuhi kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan dari seberapa besar anggarannya atau ambisi yang diusung.

Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Uncategorized

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Tekankan Kolaborasi Lintas Daerah untuk Promosi Pariwisata

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Uncategorized /

ruminews.id -Munafri Arifuddin. Wali Kota Makassar, menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas daerah sebagai strategi memperkuat promosi pariwisata di Kota Makassar. Mubes KKDB: Appi Gaungkan Kolaborasi, Usulkan Corner Wisata Terpadu di Makassar Salah satu langkah konkret yang didorong adalah menghadirkan “corner wisata”, yakni ruang khusus, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang dirancang untuk menampilkan kekayaan destinasi, kuliner, serta budaya dari berbagai daerah. Gagasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) ke-VIII Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Daerah Barru (DPP-KKDB) yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (24/3/2026). Munafri secara khusus mengajak Pemerintah Kabupaten Barru untuk membangun kolaborasi konkret melalui penyelenggaraan event bersama maupun pembentukan corner promosi” wisata. Konsep ini, menurutnya, dapat menjadi jembatan yang menghubungkan aktivitas di Makassar dengan destinasi wisata di Barru. “Kita bisa bikin event atau corner promosi wisata. Kegiatannya dilaksanakan di Makassar, sementara kunjungan wisatanya diarahkan ke Kabupaten Barru,” saran Appi. Menurut Munafri, keberadaan corner wisata tidak hanya menjadi etalase promosi, tetapi juga jembatan yang menghubungkan potensi daerah dengan pasar wisata yang lebih luas. Melalui konsep ini, setiap daerah dapat memperkenalkan identitas dan keunggulannya secara terpadu di Makassar sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, sehingga mampu menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan kunjungan ke daerah asal. “Ini sudah pernah kita lakukan bersama Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan MTQ Korpri tingkat nasional. Pembukaannya di Makassar, tetapi rangkaian acaranya di Pangkep,” tuturnya. “Hasilnya, lebih dari 4.000 orang datang dan memberikan dampak ekonomi bagi kedua daerah,” lanjut Munafri. Wadah ini kata Appi, akan menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas kedaerahan dalam mendorong pembangunan berbasis kolaborasi. Dalam kesempatan itu, Munafri juga menekankan bahwa peran organisasi kedaerahan seperti KKDB sangat penting dalam memperkuat jejaring promosi daerah, khususnya dalam mengangkat potensi wisata dan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Ia berharap, melalui kolaborasi yang terbangun, Makassar tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga menjadi hub promosi pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah sekitarnya. Appi menambahkan, jarak yang relatif dekat antara Makassar dan Barru menjadi keunggulan tersendiri untuk mengembangkan kolaborasi tersebut. Terlebih, Barru memiliki potensi wisata yang dinilai sangat unik dan tidak dimiliki daerah lain, seperti panorama alam hingga destinasi unggulan Celebes Canyon yang menjadi daya tarik tersendiri di Sulawesi Selatan, bahkan di kawasan Indonesia Timur. Lebih lanjut, Munafri menekankan Pemerintah Kabupaten Barru untuk menghadirkan “Barru Corner” di Kota Makassar, sebagai pusat informasi wisata dan promosi ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan ruang promosi tersebut akan memudahkan masyarakat dan wisatawan untuk mengenal lebih dekat potensi Barru. “Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Bupati, carilah lokasi terbaik di Makassar untuk menghadirkan Barru Corner sebagai pusat informasi wisata dan ekonomi,” imbuh Appi. “Kami siapkan ruangnya di Makassar agar masyarakat bisa mengetahui potensi Barru, dan kita lakukan promosi bersama tanpa biaya,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu. Munafri juga mengaku terkesima dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Barru, mulai dari potensi wisata bahari hingga infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Garongkong. Dia menilai, kekuatan Barru terletak pada potensi tiga dimensi yang jarang dimiliki daerah lain, yakni perpaduan antara laut, darat, dan potensi industri. Bahkan, ia mengungkapkan adanya minat investor untuk mengembangkan industri perkapalan di Barru. Dikatakan, jika sektor industri tersebut berkembang, maka akan memberikan dampak ekonomi tidak hanya bagi Barru, tetapi juga bagi Makassar. “Kalau industrinya dibangun di Barru, maka aktivitas pendukung seperti akomodasi akan banyak dilakukan di Makassar. Artinya, kedua daerah akan sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi,” tambahnya. Selain itu, Munafri menekankan pentingnya momentum Mubes sebagai ruang evaluasi menyeluruh bagi organisasi. Mantan CEO PSM itu, juga mendorong agar KKDB dapat merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, sekaligus melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. “Melalui pelaksanaan Musyawarah Besar ini, saya berharap KKDB dapat melakukan evaluasi organisasi secara menyeluruh, merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, serta melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman,” terangnya. Ketua Golkar Makassar itu, mengingatkan bahwa saat ini masyarakat berada dalam era perubahan yang begitu cepat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun teknologi. Kondisi tersebut menuntut organisasi kemasyarakatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar organisasi tetap relevan dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Tanpa kemampuan beradaptasi, organisasi berpotensi tertinggal di tengah arus perkembangan yang semakin dinamis. Lebih jauh, Munafri mengajak seluruh keluarga besar KKDB untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan dunia usaha. Dia menilai sinergi lintas sektor sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar. “Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat nilai-nilai gotong royong, serta berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar,” ajakannya. Selain aspek pembangunan, Munafri juga menuturkan, pentingnya menjaga warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas daerah. Ia mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus globalisasi, budaya dan adat istiadat harus tetap dijaga sebagai kekuatan sekaligus kebanggaan bersama. Menurutnya, pelestarian nilai-nilai luhur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kedaerahan seperti KKDB. Mubes ini dapat melahirkan berbagai gagasan konstruktif, program kerja inovatif, serta keputusan-keputusan terbaik yang berdampak langsung pada kemajuan organisasi dan kesejahteraan seluruh anggota KKDB. “Semoga dari forum ini akan lahir berbagai gagasan konstruktif, program kerja yang inovatif, serta keputusan-keputusan terbaik yang membawa kemajuan bagi organisasi dan kesejahteraan seluruh anggota KKDB,” harapnya. Di akhir sambutannya, Munafri juga menyampaikan kedekatan emosionalnya dengan masyarakat Barru. Ia mengaku memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, sehingga merasa menjadi bagian dari keluarga besar Kerukunan Keluarga Daerah Barru (KKDB). “Alasan saya hadir di sini juga karena saya merasa bagian dari Barru. Anak-anak saya sudah menjadi bagian dari Barru, sehingga hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Saya adalah bagian dari keluarga besar KKDB,” tutupnya. Kegiatan Mubes VIII DPP-KKDB ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Dewan Pembina DPP-KKDB HM Aksa Mahmud, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, Ketua DPRD Kabupaten Barru Syamsuddin Muhiddin. Serta masyarakat Barru yang berdomisili di Kota Makassar. Kehadiran berbagai elemen ini memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun sinergi lintas daerah demi kemajuan bersama. (*)

Ekonomi, Mamuju, Nasional, Pemerintahan

Ribuan PPPK Sulbar Berpotensi Dirumahkan Akibat Pembatasan Anggaran Daerah

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Mamuju, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran daerah yang berdampak pada nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekitar 2.000 tenaga PPPK dilaporkan berpotensi tidak lagi diperpanjang kontraknya mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap ketentuan pemerintah pusat yang mengatur batas maksimal belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 30 persen. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap komposisi pengeluaran, termasuk sektor kepegawaian. Langkah ini bukan tanpa pertimbangan, mengingat tekanan terhadap struktur anggaran yang harus tetap sehat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Meski demikian, potensi pemutusan kontrak ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan PPPK yang selama ini bergantung pada status kepegawaian tersebut. Banyak di antara mereka berharap adanya solusi atau kebijakan alternatif agar tetap dapat mengabdi tanpa harus kehilangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pun diharapkan dapat mencari jalan tengah, baik melalui penataan ulang anggaran maupun koordinasi dengan pemerintah pusat, guna meminimalisir dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ke depan, kebijakan ini menjadi gambaran tantangan yang dihadapi daerah dalam mengelola sumber daya manusia aparatur di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus menuntut perencanaan yang lebih matang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Ekonomi, Hukum, Jakarta, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

KPK Tahan Eks Stafsus Menag Gus Alex, Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Jakarta, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz atau yang dikenal sebagai Gus Alex, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan dilakukan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/3/2026). Gus Alex ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Ia terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan dalam kondisi tangan terborgol saat digiring oleh penyidik. Penahanan ini menjadikan Gus Alex menyusul mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang lebih dahulu ditahan dalam kasus yang sama. Dengan demikian, keduanya dipastikan menjalani proses hukum serta masa penahanan di rumah tahanan KPK, termasuk pada momentum Hari Raya Idulfitri tahun ini. Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota haji tambahan. Gus Alex diduga memiliki peran dalam membantu pengaturan distribusi kuota serta menghubungkan sejumlah pihak terkait, termasuk dalam praktik pengumpulan sejumlah dana dari penyelenggara haji khusus. Meski demikian, saat digiring menuju mobil tahanan, Gus Alex membantah adanya perintah dari Yaqut terkait pembagian kuota tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada penyidik dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. KPK menegaskan bahwa penahanan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna mengusut tuntas dugaan korupsi di sektor pelayanan keagamaan. Proses penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Ekonomi, Hukum, Internasional, Maros, Pemerintahan, Politik, Teknologi

Serangan Israel Tewaskan Tokoh Kunci Keamanan Iran, Ali Larijani Gugur di Teheran

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Internasional, Maros, Pemerintahan, Politik, Teknologi /

ruminews.id, TEHERAN – Iran secara resmi mengumumkan wafatnya Ali Larijani, salah satu figur penting dalam struktur keamanan nasional, setelah menjadi korban dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel di wilayah Teheran. Larijani dikenal luas sebagai sosok strategis yang memiliki kedekatan dengan lingkaran tertinggi kepemimpinan Iran. Perannya selama ini dianggap vital dalam menentukan arah kebijakan pertahanan dan stabilitas negara. Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari eskalasi konflik yang terus memanas antara Iran dan Israel. Otoritas Iran menilai insiden ini sebagai pukulan serius terhadap sistem keamanan nasional sekaligus bentuk agresi yang memperkeruh situasi kawasan. Selain menjabat dalam posisi penting di bidang keamanan, Larijani juga dikenal memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam isu-isu geopolitik dan hubungan internasional. Kematian tokoh sentral ini diperkirakan akan membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik internal Iran, sekaligus berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah dilanda konflik berkepanjangan. Pemerintah Iran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan tengah mempertimbangkan langkah-langkah respons atas serangan tersebut. Situasi ini pun menjadi perhatian dunia internasional karena berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Scroll to Top