Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Ekonomi

Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini

Ketika Jokowi Jadi Wajah Ramah Kapitalisme Dunia

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini /

ruminews.id – Penunjukan Joko Widodo sebagai penasihat di Bloomberg New Economy Global sekilas tampak seperti sebuah kebanggaan nasional, seolah-olah Indonesia kini diperhitungkan dalam gelanggang ekonomi dunia. Namun jika dibaca lebih dalam, berita ini justru menyingkap wajah lain dari bagaimana kepentingan asing terus mencari cara untuk memperluas pengaruhnya ke jantung politik dan ekonomi Indonesia. Bloomberg bukan sekadar forum akademis atau ruang diskusi netral, melainkan bagian dari jaringan kapitalisme global yang mendorong agenda pasar bebas, liberalisasi, dan keterbukaan bagi modal transnasional. Kehadiran Jokowi di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari cara pandang kapital global terhadap Indonesia, sebuah negara dengan sumber daya alam berlimpah, populasi besar yang konsumtif, dan posisi strategis di Asia. Menghadirkan Jokowi di forum ini ibarat memberi wajah ramah bagi agenda besar kapitalisme global. Figur mantan presiden yang populer, yang dikenal sederhana dan pro-investasi, bisa dipakai untuk meyakinkan publik dalam negeri bahwa keterlibatan asing adalah sebuah kehormatan, bukan ancaman. Padahal, sejarah menunjukkan berkali-kali bahwa agenda ekonomi global kerap menekan negara-negara berkembang agar membuka pasar lebih luas, melonggarkan regulasi, dan menomorduakan kepentingan rakyat demi menjaga kenyamanan investor. Dengan mengangkat Jokowi sebagai penasihat, forum global seperti Bloomberg tidak hanya mendapatkan legitimasi simbolis, tetapi juga pintu masuk yang lebih halus untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia. Inilah yang seharusnya membuat kita waspada. Alih-alih melihat jabatan baru Jokowi sebagai semata pengakuan prestasi, publik perlu mengajukan pertanyaan yang lebih kritis: sejauh mana posisi ini akan benar-benar memberi manfaat konkret bagi kepentingan nasional? Apakah Jokowi akan menggunakan posisinya untuk menyuarakan keadilan bagi negara-negara Selatan, atau justru terseret dalam arus besar kepentingan asing yang menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar dan ladang eksploitasi? Jangan sampai figur mantan presiden ini hanya dijadikan simbol kehormatan, sementara di baliknya, modal global semakin leluasa menancapkan kukunya di tanah kita. Narasi pengangkatan Jokowi di Bloomberg New Economy Global bisa jadi dibingkai sebagai prestise, tetapi pada dasarnya juga membuka pertanyaan mendasar: apakah bangsa ini akan berdiri sebagai subjek yang menentukan arah, atau sekadar objek yang dipermainkan oleh kepentingan asing? [Erwin]

Ekonomi, Jakarta, Nasional, Opini

Menjernihkan Persoalan Impor Minyak

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta, Nasional, Opini /

ruminews.id, Jakarta – Wacana importasi satu pintu minyak bumi melalui Pertamina adalah narasi yang tidak sepenuhnya tepat. Kelangkaan yang sekarang terjadi di berbagai SPBU swasta sejatinya bukan menjadi alasan untuk menuduh pertamina hendak melakukan monopoli. Soalan ini, jika merujuk pada Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014, setiap badan usaha punya hak dan kesempatan yang sama melakukan impor minyak bumi, sepanjang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM dan ijin dari Kementerian Perdagangan. Lalu mengapa narasi monopoli menjadi wacana tunggal di publik? Saya mencoba melihat dinamika importasi ini dengan kepala dingin dan imparsial. Hal ini penting agar kita tidak terjebak pada asumsi, tudingan, dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Dalam hal inilah data dan fakta harus dikedepankan. Apakah benar pemerintah hendak membatasi hak badan usaha swasta melakukan importasi ? Atau justru ini bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga stabilitas antara pasokan dan permintaan publik. Dalam ilmu kebijakan publik, salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai stabilisator. Pemerintah membuat regulasi yang memastikan kesetimbangan antara permintaan publik dengan keberlangsungan ekonomi. Membuka keran importasi secara ugal-ugalan hanya akan memperbesar defisit neraca perdagangan, menguras devisa, dalam jangka panjang melemahkan ekonomi nasional. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang akan menjadi korban. Inilah logika bernegara, dan karena alasan ini pulalah pemerintah mendesain kebijakan yang tidak harus selalu populis, namun teknokratik dan terukur. Jika ada yang memandang kebijakan importasi melalui pertamina ini sebagai wujud monopoli, saya malah melihatnya sebagai stabilisasi. Instrumen Geopolitik Minyak bumi bukan lagi sekadar komoditas yang bersifat konsumtif belaka. Bagi negara seperti Indonesia yang memiliki populasi yang besar, ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi, dan predikat sebagai net importir meniscayakan pengaturan yang solid dan presisi dalam konsumsi minyak. Kebergantungan yang terlalu tinggi pada minyak bumi hanya akan membuat Indonesia menjadi negara yang kehilangan kemandiriannya, terancam kedaulatannya. Ini kian beralasan karena minyak bumi masih menjadi sumber utama energi nasional, dengan proporsi 28,82 persen dari total bauran energi nasional pada tahun 2024. Kita menyadari kelemahan produksi adalah isu laten dalam pengelolaan minyak bumi nasional. Celah selisih antara produksi dan konsumsi yang nyaris menembus 1 juta barel per hari adalah realitas faktual yang harus dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan. Kita memang butuh minyak, namun apakah itu berarti harus membuka keran impor secara ugal-ugalan? Pertanyaan ini harusnya reflektif agar kita tidak sekadar menyalahkan kebijakan yang berusaha menjaga keberlangsungan perekonomian. Sebagai negara yang menganut rezim perekonomian terbuka, persaingan sehat dan kompetitif sesungguhnya terlihat dari berbagai paket kebijakan di sektor energi. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tegas menyebutkan badan usaha swasta dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir, yakni pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. Namun demikian, norma “kebolehan” ini tidak serta-merta menjadikan pemerintah kehilangan kendali dalam menjaga komoditas strategis ini, yakni harus memenuhi standar dan mutu, serta harganya sesuai persaingan usaha yang sehat dan wajar. Lantas, bagaimana memaknai regulasi dengan kondisi yang sekarang terjadi ? Bagi saya, kebijakan publik tidak harus selalu histeria, dramatik, atau populistik. Menyerahkan sepenuhnya pemenuhan konsumsi pada mekanisme pasar tanpa kehadiran pemerintah seperti menyimpan bom waktu. Dalam jangka panjang, andaikan kebijakan seperti itu yang diambil, akan sama seperti menaruh bara dalam sekam. Tampak menyenangkan, namun rapuh dan berbahaya. Membuka keran impor seluas-luasnya akan semakin menekan ekonomi terperosok lebih dalam. Ungkapan ini tidak hiperbolis, karena faktanya cadangan devisa akan kian terkuras, daya tahan ekonomi menjadi semakin rapuh. Menyerahkan sepenuhnya secara kebablasan importasi minyak bumi pada sektor swasta hanya akan memperbesar risiko geopolitik, yakni ancaman, terjadinya, dan eskalasi peristiwa-peristiwa negatif yang berkaitan dengan perang, terorisme, serta ketegangan antar negara dan aktor politik yang memengaruhi hubungan internasional secara damai (Caldara dan Iacoviello, 2022). Jika kita sepenuhnya bergantung pada minyak bumi, apalagi dengan fluktuasi harga yang tidak bisa diprediksi, ancaman itu akan kian menjadi nyata. Narasi “kebebasan” importasi sepertinya wacana yang mulai mengarah pada pembukaan kotak pandora. Percaya pada Pemerintah Kita semua barangkali akan bersepakat: dunia tidak sedang baik-baik saja. Dengan begitu, kebijakan importasi minyak bumi tidak lagi sebatas ranah ekonomi atau perdagangan komoditas belaka. Soalan ini telah mencakup aspek multidimensional dan integrasi kebijakan publik. Memberikan kepercayaan kepada perusahaan negara adalah langkah mitigasi agar kendali strategis negara tetap terarah pada komoditas vital tertentu, termasuk dalam hal ini minyak bumi. Tugas kita semua adalah memastikan Pertamina menjalankan tugasnya dengan baik, transparan, dan akuntabel. Apalagi faktanya, badan usaha swasta sejatinya telah diberikan kuota importasi di sepanjang tahun 2025. Namun belum habis akhir tahun, kuota itu telah terserap oleh permintaan publik yang tinggi. Kita semua barangkali mahfum, publik kehilangan kepercayaan pada Pertamina paska skandal rasuah minyak oplosan. Namun jika hal ini harus dibarter dengan penolakan absolut minyak hasil importasi Pertamina, sepertinya kita mesti lebih reflektif. Skandal itu memang membuat kecewa, namun sejatinya tidak mesti menolak segala bentuk kinerja otoritas. Krisis kepercayaan adalah satu hal, liberalisasi importasi adalah hal yang lain. Saya mengajak kita semua memberikan waktu kepada pemerintah untuk membuktikan kinerjanya, mengawasinya, tentu dengan kepala dingin dan tidak serta-merta menuding semua kebijakan pemerintah lantas keliru. Merdeka !!! Penulis : Imaduddin Hamid, S.I.A., M.A (Peminat Isu Kebijakan Publik / Alumni Analisis Kebijakan Publik UI)

Ekonomi, Opini

“Bitcoin adalah mainan”?

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Pada 2 Desember 2021, Purbaya Yudhi Sadewa yg saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa “Bitcoin hanya mainan dan tidak akan pernah menjadi mata uang dunia.” Ucapannya sontak memicu pro-kontra. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang mencibir keras. Pertanyaannya, benarkah Bitcoin sekadar mainan? Dari kacamata makroekonomi, Purbaya jelas punya alasan kuat. Harga Bitcoin bisa naik-turun lebih cepat daripada mood orang pas lihat saldo rekening di akhir bulan. Dalam sehari bisa melonjak ribuan dolar, besoknya ambruk tanpa ampun. Bayangkan kalau gaji dibayar dengan Bitcoin… Hari ini bisa beli motor, besok mungkin cuma cukup buat helm. Selain itu, negara butuh mengatur inflasi, suku bunga, dan suplai uang. Kalau semua pakai Bitcoin, instrumen moneter itu hilang. Jadi, klaim bahwa Bitcoin akan menggantikan dolar sebagai mata uang dunia memang sulit dipercaya. Tapi menyebutnya sekadar “mainan” juga terlalu gegabah. Faktanya, Bitcoin sudah mengubah arah sejarah finansial. Bitcoin melahirkan dunia baru bernama decentralized finance, memicu lahirnya ribuan koin, hingga memaksa bank sentral dunia sibuk merancang mata uang digital (CBDC) agar tak ketinggalan zaman. Bahkan banyak orang memperlakukan Bitcoin bukan sebagai uang belanja, melainkan “emas digital”, tempat menyimpan nilai di luar sistem perbankan tradisional. Mungkin kebenarannya ada di tengah. Bitcoin bukanlah penyelamat yang akan menggantikan semua mata uang, tapi jelas bukan mainan biasa. Bitcoin adalah eksperimen finansial terbesar di era digital, dengan risiko setinggi tebing, tapi juga dengan potensi yang sudah terbukti mengubah lanskap ekonomi global. Pada akhirnya, Bitcoin lebih mirip sebuah cermin yg memperlihatkan pada kita betapa rapuh dan sekaligus betapa fleksibelnya konsep “uang” itu sendiri. Seperti kata filsuf, uang hanyalah kesepakatan sosial. Dulu kerang bisa jadi alat tukar, lalu emas, lalu kertas, kini angka digital di layar. Maka pertanyaannya bukan apakah Bitcoin akan jadi mata uang dunia, tapi apakah dunia siap menerima bahwa “uang” tidak pernah sakral, tapi hanyalah simbol kepercayaan. Dan itulah Bitcoin, entah mainan atau bukan, yg pasti Bitcoin telah memaksa kita berpikir ulang tentang apa arti uang, dan siapa sebenarnya yang berhak mendefinisikannya. [Erwin]

Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Launching Gerobak Mulia, Hidupkan Ekonomi Pedagang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bentuk nyata perhatian itu ditunjukkan melalui kerja sama dengan CSR Bank Sulselbar dalam memberikan bantuan gerobak kepada pedagang bunga di kawasan TPU Dadi. Bantuan ini bukan sekadar fasilitas, tetapi menjadi peluang bagi pedagang untuk tetap berusaha dan mengembangkan usahanya tanpa harus kehilangan mata pencaharian. Wali Kota Makassar hadir langsung dalam penyerahan lima unit gerobak bantuan CSR Bank Sulselbar sekaligus launching Gerobak Mulia, yang dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah Kecamatan Mamajang di depan TPU Dadi, Jalan Onta Baru, Rabu (17/9/2025). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya penataan kota yang tidak hanya menertibkan pedagang, tetapi juga memberikan solusi pengganti yang lebih baik bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap penataan kawasan sekaligus pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan, menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan tetap produktif secara ekonomi. “Pemerintah Kota terus mendorong penataan dan pemberdayaan UMKM disertai solusi pengganti. Ini kami terus lakukan kedepan memberikan peluang kepada pedagang kaki lima,” ujar Appi. Diketahui, kawasan TPU Dadi, yang sebelumnya dipadati lapak permanen dan semi permanen ini kini ditata lebih rapi berkat inisiatif Kecamatan Mamajang, meliputi pembersihan lingkungan dan drainase, demi kenyamanan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas UMKM setempat. Dengan dukungan ini, para pedagang bunga dapat berdaya, lingkungan menjadi lebih tertata, dan roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Inilah bukti kepedulian Pemerintah Kota Makassar terhadap pemberdayaan UMKM di tengah kota. Munafri mengapresiasi kepedulian berbagai pihak, mulai dari Bank Sulselbar, hingga seluruh jajaran pemerintah Kecamatan yang telah menunjukkan komitmen dalam menata kawasan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, program ini menjadi contoh nyata bahwa penataan tidak harus mematikan mata pencaharian warga UMKM. Inilah yang diinginkan di Kota Makassar. “Jadi, menertibkan boleh, tapi harus disertai solusi pengganti dari apa yang ditertibkan. Kita tidak boleh hanya menghilangkan pekerjaan orang lain, kita juga harus menggantinya dengan yang lebih baik sehingga tahapan kehidupan UMKM bisa lebih baik lagi,” tegasnya. Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga mendorong warga untuk jeli melihat peluang ekonomi. Ia mencontohkan, potensi perputaran ekonomi akan semakin besar bila aktivitas jual beli bunga di kawasan TPU Dadi diimbangi dengan budidaya tanaman bunga oleh warga setempat. “Kalau di sini ada penjual bunga, harus ada juga yang menanam bunga. Dengan begitu, terjadi perputaran ekonomi secara maksimal,” imbuh Appi. Tak hanya itu, Munafri mengingatkan peran RT/RW sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing agar pemerintah dapat segera melakukan penataan di tempat lain. Ia memastikan akan mengecek langsung rencana penganggaran di Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung keberlanjutan program penataan lingkungan ini. “Peran RT/RW sangat penting untuk melihat kondisi di wilayah masing-masing. Pemerintah butuh informasi cepat agar bisa mengintervensi apa yang harus diperbaiki,” tuturnya. Salah satu penerima bantuan gerobak CSR dari PT Bank Sulselbar, M. Iqbal, menyatakan komitmennya untuk memanfaatkan fasilitas yang diterima sesuai ketentuan Pemerintah Kelurahan Mamajang Luar. Iqbal menegaskan bahwa gerobak yang diterimanya merupakan aset pemerintah Kota yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ia siap mendukung upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) agar kawasan sekitar TPU Dadi tetap tertib dan nyaman. “Saya sebagai penerima bantuan CSR pengadaan gerobak PT Bank Sulselbar bersedia memanfaatkan gerobak sesuai peruntukannya, mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Mamajang Luar, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekitar penjualan,” ujar Iqbal. Pernyataan tersebut mempertegas sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, pihak bank, dan para pedagang dalam menjaga ketertiban kawasan sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kebersihan dan kerapian lingkungan. Ia juga menekankan kesiapannya untuk mematuhi seluruh ketentuan, termasuk larangan mengubah bentuk dan fungsi gerobak, serta tidak memindahtangankan, menyewakan, maupun menjual fasilitas tersebut. “Gerobak ini adalah aset pemerintah Kelurahan Mamajang Luar. Saya jaga dengan baik,” tambahnya.

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

Dari Sekjen ISMEI, Kini Didapuk Jadi Sekjen Kementerian ESDM Prof. Ahmad Erani Yustika

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Jakarta, 16 September 2025, – Perombakan pejabat tinggi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membawa kejutan besar. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Surat Keputusan Presiden yang menetapkan sejumlah nama baru, termasuk untuk posisi strategis Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM. Yang mengejutkan, jabatan Sekjen yang biasanya diisi pejabat karier internal Kementerian ESDM, kini dipercayakan kepada sosok dari luar kementerian: Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika. Prof. Erani bukan hanya seorang akademisi, melainkan juga aktivis dari Sekjen ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) pada masa mudanya, dan saat ini menjadi Dewan Pakar Ikatan Alumni ISMEI (IKA ISMEI). Rekam jejak panjangnya dalam dunia gerakan mahasiswa, akademisi, hingga birokrasi membuat kehadirannya diyakini bisa membawa warna baru bagi kebijakan energi nasional. Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini memiliki pengalaman luas, antara lain: Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT (2015–2017) Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendes PDTT (2017–2018) Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Ekonomi (2017–2018) Selain itu, saat ini ia juga dipercaya sebagai Sekretaris Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo. Adapun SK Presiden tertanggal 10 September 2025 itu juga menetapkan dua perombakan lain, yaitu: Jisman P. Hutajulu digantikan sebagai Dirjen Ketenagalistrikan dan dipindah menjadi Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM. Irjen Pol. Yudhiawan ditetapkan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, menggantikan Letjen TNI (Purn.) Bambang Suswantono. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM belum merilis keterangan resmi terkait waktu pelantikan. Namun, masuknya Prof. Ahmad Erani Yustika, aktivis ISMEI yang kini menjabat Sekjen ESDM, menandai babak baru keterlibatan tokoh gerakan mahasiswa ekonomi dalam panggung kebijakan strategis energi nasional.

Ekonomi, Jakarta

Peresmian PT Supreme Indonesia Group: Langkah Awal Menuju Penegakkan Hukum Yang Berkualitas

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta /

Ruminews.id, Jakarta – PT Supreme Indonesia Group yang terletak di Gedung Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, diresmikan pada hari ini, Sabtu (13/9/2025). Peresmian tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh Negara salah satunya ialah Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D (Ketua Ombudsman RI), turut hadir beberapa Guru Besar dalam bidang hukum dan dihadiri juga oleh para koleganya. Afan Ari Kartika, Direktur Utama PT Supreme Indonesia Group, menyampaikan bahwa PT ini bergerak pada bidang jasa layanan hukum dan pendidikan, serta pelatihan. “Dengan lima unit usahanya yaitu supreme law office, supreme institute, supreme akademi, supreme house, begerak dibidang jasa layanan hukum, dan pendidikan serta pelatihan. Untuk Koorbisnisnya di jasa, cuma memang lebih ke jasa pelayanan hukumnya.” ujarnya. Tidak hanya itu, PT ini dibentuk karena dengan melihat berbagai fenomena saat ini baik dalam ranah pendidikan hukum dan konsep penegakkan hukum yang ada. “Penegakkan hukum yang saat ini, masih banyak yang tebang pilih dan setengah hati atau bisa dibilang penegakkan hukum saat ini masih dipersimpangan jalan. Oleh karena itu, memang kita menginisiasi tidak hanya berbicara supreme law office saja tetapi kita juga ada lembaga pendidikannya dengan tujuan memberikan pencerahan, mencerdaskan kepada mahasiswa dan masyarakat umum agar dalam tanda petik melek hukum, kritis melihat realita yang ada sehingga kedepan penegakkan hukum itu bisa lebih baik lagi,”. sambungnya. Harapannya, kata dia, dari sisi internal dengan adanya wadah Supreme Indonesia Group ini menjadi sarana kita untuk berdikusi, bertukar pikiran yang muaranya untuk perbaikan penegakkan hukum, perbaikan pendidikan hukum di Indonesia,” imbuh Afan.

Ekonomi, Jakarta, Nasional

Ketum DPP IKA ISMEI: Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilainya membawa harapan baru.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta, Nasional /

ruminews.id – Jakarta, 10 September 2025 – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (DPP IKA ISMEI) periode 2025–2030 resmi dilantik di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/9). Organisasi alumni yang baru terbentuk pada Maret 2025 ini mengusung tema besar “Indonesianomic: Wujudkan Pasal 33 UUD 1945.” Ketua Umum DPP IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran IKA ISMEI lahir dari semangat aktivisme mahasiswa yang pernah berjuang di bawah panji ISMEI. Kini, semangat tersebut diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa. “Kehadiran IKA ISMEI bukan hanya simbolik, tetapi harus memberi manfaat dan substansi. Kita lahir dari rahim aktivisme mahasiswa, dan kini saatnya ikut berkontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Indonesia,” ujar Bahtiar. Bahtiar juga menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya membawa harapan baru melalui program-program ekonomi yang menyentuh masyarakat luas. Ia menekankan bahwa IKA ISMEI harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah, tidak hanya menyampaikan kritik konstruktif, tetapi juga menawarkan solusi nyata yang berpihak kepada rakyat. Visi Indonesianomic Dalam arah barunya, DPP IKA ISMEI memperkenalkan visi Indonesianomic yang ditopang oleh empat pilar utama: Ketahanan pangan – memperkuat sektor pangan agar Indonesia berdaulat dan mandiri. Kedaulatan energi – mendorong terwujudnya swasembada energi nasional. UMKM naik kelas – membantu usaha kecil berkembang agar mampu bersaing di level nasional maupun global. Penguatan pendidikan – meningkatkan kapasitas generasi muda agar memiliki daya saing unggul. Bahtiar menegaskan, keempat pilar tersebut bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan solusi strategis atas tantangan bangsa di tengah dinamika ekonomi global. Rangkaian Acara Pelantikan DPP IKA ISMEI 2025–2030 turut dirangkaikan dengan Talkshow IKA ISMEI yang membahas isu-isu strategis seperti transisi energi dan hilirisasi mineral, swasembada pangan dan stabilitas harga, serta penguatan UMKM sebagai motor ekonomi inklusif dan berdaya saing global. Selepas talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP IKA ISMEI untuk merumuskan program kerja kepengurusan baru. Forum ini diharapkan menghasilkan roadmap konkret bagi kontribusi alumni terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tonggak Baru Dengan dukungan penuh berbagai pihak, termasuk Arkara Group sebagai sponsor utama, pengukuhan ini menandai tonggak baru perjalanan IKA ISMEI. Organisasi ini bertekad memperluas kiprah alumni, memperkuat jejaring, sekaligus mengawal amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, inklusif, dan berdaulat.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan

Reshuffle Sri Mulyani Antara Tekhnokrasi dan Geopolitik.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan jelas bukan sekadar reshuffle biasa. Momen itu terjadi tepat setelah Presiden Prabowo pulang dari China, membawa narasi besar tentang investasi, infrastruktur, dan kerja sama strategis. Sulit untuk tidak melihat kaitan antara dua peristiwa ini. Sri Mulyani, dengan disiplin fiskalnya yang ketat, dikenal sebagai figur yang sering mengerem ambisi politik yang rakus anggaran. Sedangkan agenda pasca-kunjungan ke Beijing justru menuntut ruang fiskal lebih longgar, bahkan jika harus ditempuh lewat utang baru. Sejak kembali ke kabinet pada 2016, Sri Mulyani memang menjadi wajah utama kebijakan fiskal di era Jokowi. Ia dipercaya untuk mengawal program pembangunan besar-besaran, mulai dari infrastruktur hingga penanganan pandemi. Dalam kapasitas itu, wajar bila dirinya kerap dianggap bagian dari orbit Jokowi. Bukan karena ia kader partai, tetapi karena kebijakannya jelas berkelindan dengan prioritas politik pemerintahan saat itu. Dengan reputasi internasionalnya, Sri Mulyani juga membantu membangun citra stabilitas ekonomi Indonesia di mata global, sesuatu yang sangat dibutuhkan Jokowi untuk menopang program-program besar. Namun di dalam negeri, reputasi itu tidak selalu seindah narasi global. Ia berhasil menjaga angka defisit agar tidak liar, membuat laporan fiskal tampak rapi, dan menahan kesan bahwa utang tak terkendali. Tetapi faktanya, utang tetap membengkak. Publik tetap merasa harga-harga makin mencekik, sementara proyek-proyek megah dan utang produktif sering lebih cepat dirasakan investor asing ketimbang pedagang kecil di pasar. Kritik utama terhadap Sri Mulyani ada pada pendekatan teknokratik-nya. Ia sangat memperhatikan pandangan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, dan sering kali menyesuaikan kebijakan demi menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar global. Tetapi pendekatan ini kadang tidak sejalan dengan nalar rakyat banyak. Pemangkasan subsidi atau kebijakan pajak, misalnya, bisa tampak logis di kertas laporan, tetapi terasa berat di pundak masyarakat kelas bawah. Konteks geopolitik membuat posisinya makin sulit. China kini tampil sebagai mitra strategis yang bukan hanya menawarkan perdagangan, tapi juga dana raksasa untuk proyek infrastruktur. Untuk membuka pintu itu selebar-lebarnya, pemerintah tentu membutuhkan Menteri Keuangan yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga lentur secara politik. Figur seperti Sri Mulyani yang hati-hati, disiplin, dan masih membawa jejak kuat kebijakan era sebelumnya, mudah dipersepsikan sebagai penghambat ambisi baru. Politik internal juga ikut bermain. Sri Mulyani bukan kader partai, dan itu membuatnya sering berdiri sendirian. Pada masa Jokowi, posisinya terlindungi oleh otoritas presiden. Tetapi ketika rezim berganti, pelindung itu memudar. Maka, kepergiannya tak hanya bisa dibaca sebagai pergantian seorang menteri, tetapi juga sebagai penanda pergeseran kekuatan, yakni dari teknokrasi yang dijaga erat, menuju arah baru yang lebih sarat dengan kalkulasi politik dan geopolitik. Dengan demikian, reshuffle ini bukan semata soal mengganti orang, melainkan mengganti paradigma. Dari kebijakan fiskal yang selama ini ditata ketat oleh seorang teknokrat berintegritas, menuju era baru di mana ambisi politik domestik dan strategi geopolitik bersama China mungkin akan lebih menentukan arah ekonomi Indonesia daripada catatan disiplin fiskal di atas kertas. Pertanyaannya, apakah perubahan ini akan membawa kita pada lompatan kemajuan, atau justru menyeret negeri ini lebih jauh ke pusaran utang dengan dalih “demi masa depan”? [Erwin]

Ekonomi, Opini, Uncategorized

Tumbangnya Sri Mulyani: Ketika Poros Dunia Bergeser dari IMF ke BRICS

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Sedikit Drama, Banyak Makna Sri Mulyani lengser. Bukan karena tersandung korupsi, bukan karena gagal menjaga fiskal, apalagi bukan karena bocor APBN—tapi justru karena terlalu disiplin, terlalu IMF, terlalu World Bank. Dan mungkin, terlalu Amerika. Bersamaan dengan itu, Prabowo pulang dari Beijing dengan senyum tipis dan dada tegap. Ia tak banyak bicara. Tapi seperti harimau tua yang kembali dari rimba raksasa Tiongkok dan hutan salju Rusia, Prabowo membawa lebih dari sekadar oleh-oleh diplomatik. Ia membawa sinyal pergeseran poros dunia. Babak Baru: Indonesia Tak Lagi di Samping Meja, Tapi Di Tengah Meja Selama ini, posisi Indonesia dalam ekonomi global mirip tamu VIP dalam pesta IMFdihargai, dipuji, tapi tetap disuruh cuci piring. Sri Mulyani adalah duta besar kebanggaan pesta itu. Dengan jargon defisit 3%, tax ratio, dan “confidence investor”, beliau menjaga citra kita di mata Barat. Tapi pesta itu sekarang sepi. Dunia berubah. Amerika sedang demam utang, Eropa terengah-engah, dan IMF kehilangan pamor di negara-negara Selatan. Di sisi lain, BRICS+ tumbuh dengan percaya diri. Yuan, rubel, rupee, bahkan real Brazil, mulai berbicara dengan bahasa baru: kolaborasi tanpa kolonialisasi. Prabowo melihat itu. Dan ia memilih. Pemecatan Bernuansa Geopolitik Tak ada penguasa yang mengganti menteri seberat Sri Mulyani tanpa alasan besar. Publik hanya melihat reshuffle. Tapi orang dalam tahu: ini adalah “reset fiskal”. Dan itu butuh backup strategis dari dua raksasa dunia—China dan Rusia. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin, bisa jadi Prabowo memberi isyarat: “Saya ingin mengubah cara kami mengelola ekonomi. Kami akan lebih berani membelanjakan uang untuk rakyat. Kami tak bisa terus dikekang aturan Washington. Apakah Anda akan mendukung saya?” Dan jawaban mereka mungkin sederhana: “Silakan. Kami siap bantu. Tapi keluarkan dulu ‘penjaga gerbang IMF’ itu.” Momen Kudeta Ekonomi Pemecatan Sri Mulyani bukan soal pribadi. Ini adalah tanda pergeseran ideologi ekonomi Indonesia: Dari austerity ke sovereign spending, Dari defisit ketat ke investasi masif, Dari Barat ke Timur. Dan kita akan menyaksikan: Target pertumbuhan 8% bukan lagi slogan. Kredit murah dari China mengalir deras untuk pangan, energi, dan industri. Oligarki baru mungkin lahir tapi kali ini bukan dari Harvard Club, melainkan dari sekolah kader Beijing dan pabrik baja Vladivostok. Yang Pergi Bukan Musuh, Yang Datang Bukan Malaikat Kita tidak sedang membenci Sri Mulyani. Kita hanya sedang membaca perubahan zaman. Siapa pun yang mengerti sejarah tahu: ada masanya ekonom seperti Soemitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo) memikirkan hal serupa: kemandirian. Kini sejarah berputar. Prabowo seperti ingin menuntaskan ide lama itu bukan dengan teori semata, tapi dengan tindakan konkret. Dan tindakan pertama itu: mencopot simbol rezim fiskal lama. Sri Mulyani, pamit. Epilog Selamat datang di Indonesia versi 2025. Tempat di mana geopolitik menentukan fiskal, dan pertemuan bilateral bisa mengganti Menteri Keuangan. Kita ucapkan salam hormat untuk Bu Ani, dan sekaligus: Selamat datang “Soemitronomic”

Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Resmikan Pabrik Coklatana, Harap Serap Tenaga Kerja Lokal

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Makassar terus mendorong pertumbuhan industri berbasis produk lokal yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat meresmikan pabrik coklatana PT Agrinesia Raya yang berlokasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Jumat (25/7/2025), di Kecamatan Biringkanaya. Dalam sambutannya, Wali Kota menyatakan dukungan penuh atas kehadiran pabrik tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor industri makanan dan membuka peluang kerja bagi warga Makassar. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas berdirinya pabrik ini,” ujarnya. “Kehadiran PT Agrinesia Raya di Makassar tentu memberikan dampak positif, khususnya dalam menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat rantai pasok industri makanan kita,” tambah Munafri. Wali Kota juga mengungkapkan bahwa sebagian besar harapan tenaga kerja yang direkrut oleh pabrik tersebut merupakan warga lokal, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membuka akses seluas-luasnya terhadap lapangan pekerjaan. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa kebutuhan akan lapangan kerja di Makassar masih tinggi. Alhamdulillah, pihak perusahaan telah melibatkan tenaga kerja dari warga Makassar sendiri. Ini sangat membantu,” jelasnya. Munafri menekankan, kehadiran PT Agrinesia Raya menjadi contoh baik kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hadirnya pabrik cokelat ini diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem industri kuliner khas Makassar. Besar harapan produk yang dihasilkan PT Agrinesia bisa menjadi bagian dari identitas kuliner Makassar yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. “Tentu, ini membuka peluang besar bagi Makassar untuk lebih dikenal melalui produk-produk unggulan,” harap Appi. Lanjut dia, Kota Makassar dikenal sebagai kota yang kaya akan ragam kuliner, dari makanan tradisional hingga olahan modern. Dengan hadirnya industri makanan berskala besar seperti ini, Pemkot berkomitmen untuk terus menjadi fasilitator dan pembuka jalan bagi pelaku usaha, baik di sektor UMKM maupun industri menengah-besar. Ke depan, Pemerintah Kota Makassar akan terus mendorong hadirnya berbagai unit usaha makanan dan minuman melalui berbagai skema dukungan. “Karena kita sadar, Makassar sejak dulu adalah kota jasa dan perdagangan, dan hari ini, posisi itu makin kuat,” tuturnya. Ia juga menekankan bahwa peluang pasar di Kota Makassar sangat potensial. Dengan populasi warga yang mencapai 1,4 juta jiwa dan meningkat hingga 2 juta jiwa di siang hari karena mobilitas urban. Menurutnya, pasar domestik Makassar menjadi sangat strategis bagi pengembangan industri makanan. Dimana Makassar memiliki daya serap pasar yang sangat besar. Ini peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang. “Namun tentu saja, kita juga berharap ada kontribusi balik, seperti kepatuhan dalam membayar pajak agar pembangunan kota tetap berjalan lancar,” tegas Wali Kota.

Scroll to Top