Author name: Andi Yuni Elfira

ruminews.id, Jawa Barat — Pemuda Penggerak Energi Indonesia (PPEI) menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah dalam mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi di Provinsi Jawa Barat, termasuk potensi panas bumi di kawasan Gunung Papandayan dan Gunung Galunggung. Ketua Umum Pemuda Penggerak Energi Indonesia menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki potensi panas bumi yang besar dan strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju pemanfaatan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. “PPEI mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan panas bumi di Jawa Barat. Potensi yang kita miliki harus segera dioptimalkan agar tidak hanya menjadi potensi di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi ketahanan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Umum PPEI. Menurut PPEI, percepatan pengembangan panas bumi harus dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengembangan. Pengembangan energi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. PPEI juga mendorong agar keberadaan proyek panas bumi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Masyarakat sekitar harus mendapatkan ruang untuk terlibat, baik melalui kesempatan kerja, pengembangan usaha masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun program pemberdayaan ekonomi lokal. “Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kehadiran pengembangan panas bumi harus mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat dan daerah. Ada lapangan kerja, ada pemberdayaan UMKM, ada peningkatan kapasitas SDM, dan tentu ada kontribusi terhadap pembangunan daerah,” tegasnya. Selain itu, PPEI memandang penting adanya komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta pemuda. Kolaborasi tersebut diperlukan agar proses pengembangan panas bumi dapat berjalan transparan, partisipatif, dan memperoleh dukungan masyarakat. PPEI juga mendorong agar pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas pemuda di daerah penghasil energi. Pemuda lokal harus dipersiapkan agar dapat mengambil bagian dalam ekosistem industri energi, tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pelaku usaha, inovator, dan penggerak ekonomi di daerah. “Pemuda harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Kami ingin melihat lahirnya generasi muda daerah yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di sektor energi, sehingga ketika investasi dan pengembangan panas bumi masuk, masyarakat lokal memiliki kesiapan untuk mengambil peluang tersebut,” lanjutnya. PPEI berharap percepatan pengembangan panas bumi di Gunung Papandayan, Gunung Galunggung, dan wilayah potensial lainnya di Jawa Barat dapat segera memberikan kepastian arah pengembangan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi PPEI, pengembangan energi panas bumi bukan semata-mata persoalan pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga bagian dari upaya membangun kedaulatan energi, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi masa depan energi. Pemuda Penggerak Energi Indonesia (PPEI) menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan bersama dalam mengawal pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan, berkeadilan, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi Indonesia.

Ruminews.id, Jakarta — Proyek pemasangan Sambungan Rumah (SR) PAM JAYA di wilayah Jakarta Utara yang dikerjakan PT menuai sorotan. Dugaan pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja sesuai standar K3 memperlihatkan persoalan yang lebih serius: apakah keselamatan benar-benar menjadi prioritas dalam proyek ini atau hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas?

ruminews.id, Jakarta— Anggota Komite I DPD RI dapil Sulawesi Barat, A. Ian Ali Baal Masdar, mengajak para kepala desa memperkuat sinergi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) APDESI Sulawesi Barat. Ia menegaskan Musda bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan momentum strategis menyatukan visi dan menyerap aspirasi riil masyarakat desa. Sebagai ujung tombak pemerintahan, kepala desa dinilai paling memahami kondisi sosial-ekonomi dan pelayanan publik di wilayahnya. Modal sosial ini penting dikonsolidasikan agar pembangunan di Sulawesi Barat semakin tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Seruan ini sejalan dengan peran Komite I DPD RI dalam membidangi otonomi daerah dan pemerintahan desa, khususnya mengawal pelaksanaan UU Desa serta mengevaluasi regulasi tata kelola anggaran dan kewenangan desa. Aspirasi Musda APDESI Sulbar nantinya menjadi masukan berharga bagi DPD RI dalam mengawal kebijakan nasional di tingkat pusat. “APDESI harus jadi wadah perjuangan dan ruang bertukar gagasan. Kepentingan desa harus disampaikan secara terarah, baik ke daerah maupun pusat,” tegasnya. A. Ian berharap Musda ini melahirkan agenda konkret, seperti peningkatan kapasitas aparatur, pengelolaan anggaran yang transparan, pemberdayaan ekonomi warga, hingga penguatan pelayanan publik. Sinergi antara APDESI, pemerintah daerah, dan DPD RI menjadi kunci utama menciptakan tata kelola desa yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan.

ruminews.id, Jakarta – Enam dekade perjalanan Korps HMI-Wati (KOHATI) menjadi momentum bagi KOHATI PB HMI Periode 2024–2026 untuk memperkuat kembali arah gerakan HMI-Wati. Menyambut Dies Natalis ke-60 KOHATI (1966–2026), KOHATI PB HMI resmi meluncurkan “September Bernilai” dengan tema “KOHATI Bernilai, Perempuan Berdaulat”, Senin, 7 September 2026, di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. “September Bernilai” menjadi rangkaian gerakan sepanjang September yang mempertemukan pengabdian sosial, ruang diskusi dan pemikiran, serta penguatan kapasitas kader. Gagasan ini diarahkan untuk menjadikan momentum 60 tahun KOHATI sebagai energi baru perjalanan Kohati, sekaligus mendorong HMI-Wati agar memiliki kapasitas untuk membaca persoalan, keberanian mengambil posisi, dan kemampuan menghadirkan solusi di tengah masyarakat. Ketua Pelaksana “September Bernilai”, Nur Indah, menegaskan bahwa rangkaian ini dirancang sebagai ruang bersama bagi HMI-Wati untuk menguatkan kontribusi dan memperluas kebermanfaatan. “September Bernilai kami hadirkan untuk menguatkan kapasitas dan keberanian kader HMI-Wati. Usia 60 tahun harus menjadi energi baru bagi KOHATI untuk terus relevan, bergerak, dan memberi dampak. Karena itu, seluruh rangkaian ini membutuhkan gotong royong dan komitmen kolektif dari kader KOHATI di seluruh Indonesia,” ujar Nur Indah. Ketua Umum KOHATI PB HMI, Sri Meisista, menyampaikan bahwa enam puluh tahun KOHATI merupakan perjalanan panjang yang membentuk karakter dan kepemimpinan HMI-Wati. “Enam puluh tahun KOHATI adalah perjalanan pendewasaan. Dari dekade ke dekade, KOHATI telah menjadi ruang bagi HMI-Wati untuk bertumbuh, belajar, memimpin, dan mengambil peran. Momentum ini harus membawa kita untuk melihat kembali perjalanan perjuangan KOHATI sekaligus menentukan keberanian kita dalam menjawab tantangan ke depan,” ujar Sri Meisista. Menurutnya, perempuan berdaulat lahir dari perempuan yang memiliki pengetahuan, kapasitas, kemandirian, dan keberanian menentukan sikap. Karena itu, September Bernilai diharapkan menjadi ruang yang mendorong kader untuk terus berkembang dan mengambil peran strategis dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan keumatan. “Harapan saya, September Bernilai dapat meningkatkan kesadaran, memberdayakan, dan menginspirasi HMI-Wati di seluruh Indonesia. Kita ingin KOHATI yang bernilai melahirkan perempuan yang berdaulat, perempuan yang mampu menentukan arah hidupnya, berani bersuara, dan hadir membawa perubahan,” tegasnya. Peluncuran “September Bernilai” dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, yang menyatakan dukungannya terhadap rangkaian Dies Natalis ke-60 KOHATI. Dengan dimulainya “September Bernilai”, KOHATI PB HMI mengajak seluruh kader untuk menjadikan September sebagai ruang bertumbuh, bergerak, dan memberi arti. Enam puluh tahun KOHATI menjadi pijakan untuk menatap masa depan dengan gerakan yang semakin bernilai dan perempuan yang semakin berdaulat.

ruminews.id, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat Geliat Anak Negeri (LSM GAN) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap perkara dugaan perusakan ruko di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Jambi. Desakan tersebut disampaikan karena perkara yang dilaporkan telah berjalan lebih dari satu tahun tanpa kepastian mengenai kelanjutan proses hukumnya. Kepala Bidang Investigasi LSM GAN, Fengki Efniza, menyampaikan desakan itu dalam aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026). “Kami desak Kejagung RI ambil alih kasus perusakan ruko di Muaro Jambi karena satu tahun lebih mangkrak. Kami menduga kuat adanya ketidakprofesionalan aparat,” kata Fengki dalam aksi tersebut. LSM GAN Soroti Proses Penanganan Perkara Fengki menuding terdapat indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebut. Karena itu, pihaknya meminta Kejagung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penanganan perkara dan memastikan tidak ada intervensi maupun pembiaran. Menurut Fengki, dugaan tindak pidana tersebut bermula pada 6 Mei 2025. Saat itu, seseorang bernama Fendi bersama sejumlah orang disebut melakukan perusakan gembok dan pengosongan paksa sebuah ruko. LSM GAN menduga tindakan tersebut dilakukan tanpa prosedur pengosongan melalui pengadilan. Organisasi itu pun mempertanyakan dasar hukum tindakan tersebut, khususnya apabila tidak terdapat penetapan pengosongan dari ketua pengadilan negeri yang berwenang. Fengki juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/Pdt/2024 yang menurutnya dapat menjadi salah satu rujukan dalam melihat persoalan pengosongan secara paksa tanpa prosedur hukum. Namun, dia menegaskan penerapan putusan tersebut terhadap perkara yang sedang dipersoalkan tetap harus diuji berdasarkan fakta dan konstruksi hukum secara keseluruhan. Dugaan Pasal Pidana LSM GAN menyebut peristiwa tersebut berpotensi memenuhi unsur pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP serta ketentuan lain yang relevan, termasuk dugaan penyertaan sebagaimana Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Organisasi tersebut juga menyebut adanya kemungkinan penerapan Pasal 170 KUHP apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang atau orang. Sementara itu, berdasarkan analisis ahli ekonomi yang dirujuk LSM GAN, kerugian materiil yang dialami korban disebut mencapai ratusan juta rupiah. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak serta-merta membuktikan kesalahan pidana pihak-pihak yang dilaporkan. Soroti Perkara yang Belum P-21 Fengki mengatakan posisi hukum perkara semestinya semakin terang setelah permohonan praperadilan pihak terlapor ditolak pengadilan. Dia merujuk pada Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Snt yang menurut LSM GAN menolak permohonan praperadilan yang diajukan pihak bernama Fendi. Persoalan utama yang kini disoroti adalah lamanya proses penanganan perkara. Fengki menyebut perkara tersebut telah lebih dari satu tahun berada dalam proses hukum tanpa kejelasan mengenai kelanjutannya hingga tahap P-21. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap penanganan perkara pidana di lingkungan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. LSM GAN juga menduga terdapat pihak tertentu yang sengaja memperlambat atau menghambat proses penanganan perkara. Namun, Fengki menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan internal dan tidak semata-mata didasarkan pada tudingan di ruang publik. “Yang kami minta sederhana, perkara ini diperiksa secara objektif. Kalau memang tidak cukup bukti, jelaskan secara terbuka. Kalau unsur pidananya terpenuhi, proses sesuai hukum,” ujarnya. Minta Pejabat Kejaksaan Dievaluasi Selain meminta pengambilalihan atau pemeriksaan khusus, LSM GAN mendesak Kejagung mengevaluasi kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi berjalan. LSM GAN juga meminta pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagoal, serta Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Muaro Jambi, Tommy Detasatria. Fengki bahkan meminta kedua pejabat tersebut diproses secara disiplin dan dicopot apabila pemeriksaan internal menemukan pelanggaran kode etik, ketidakprofesionalan, atau pembiaran dalam penanganan perkara. Dia menegaskan desakan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan institusi penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, dan kesetaraan di hadapan hukum. Kejagung Janji Teruskan Aspirasi ke Pimpinan Dalam aksi tersebut, perwakilan Kejaksaan Agung menerima aspirasi yang disampaikan LSM GAN. Bambang, selaku perwakilan Kejagung, mengatakan tuntutan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan untuk mendapat perhatian. “Ya, apa tuntutan yang telah disampaikan akan segera kami atensikan ke pimpinan kami,” ujar Bambang, Rabu (26/8/2026). Dia juga mengapresiasi kritik yang disampaikan massa aksi. “Terima kasih juga atas kritikan untuk institusi kami ini, biar jadi bahan untuk evaluasi bagi kami,” tuturnya. Fengki mengatakan pihaknya akan terus mengawal perkara tersebut hingga terdapat kepastian hukum. “Kami akan terus mengawal kasus ini. Hukum harus berdiri untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kekuatan atau akses,” kata Fengki. LSM GAN berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut secara objektif melalui mekanisme pengawasan internal dan pemeriksaan terhadap proses penanganan perkara. Dengan demikian, dapat diketahui apakah lambannya proses penanganan perkara tersebut disebabkan persoalan administratif dan pembuktian atau terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dipertanggungjawabkan secara institusional.