“Kami dari Sulawesi Selatan menyatakan dukungan total terhadap Deklarasi Nasional DPP GORAN. Ini adalah wujud loyalitas dan semangat kami untuk membawa visi besar organisasi ke kancah nasional. Sulsel siap hadir dan satu komando!” tegas Aditya Johar dalam keterangannya.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Halmahera Utara untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi, apalagi oleh isu-isu bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) yang berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama,” ujar Hizkia dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).
Ruminews.id, Tangerang 13 Februari 2026 – Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam forum Pleno II Pengurus Besar HMI yang diselenggarakan pada 12–15 Februari 2026 di Bumi Perkemahan Kitri Bhakti, Tangerang, menyampaikan rekomendasi strategis terkait pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Ketua Umum PB HMI untuk Kongres XXXIII Tahun 2026. Pleno II PB HMI merupakan agenda rutin organisasi sekaligus forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Pengurus Besar di luar Kongres. Forum ini dihadiri oleh seluruh unsur Pengurus Besar HMI, Badan Koordinasi (Badko) se-Indonesia, serta Bakornas Lembaga Profesi. Dalam forum inilah kebijakan-kebijakan mendasar organisasi dirumuskan dan diputuskan sebagai arah kolektif Himpunan. MPK HMI sebagai produk Kongres yang memiliki mandat konstitusional untuk memberikan saran dan masukan kepada PB HMI, memandang bahwa proses reproduksi kepemimpinan nasional HMI merupakan hulu strategis yang menentukan kualitas organisasi ke depan. Oleh karena itu, MPK meminta agar pembentukan Panitia Seleksi Calon Ketua Umum PB HMI pada Kongres XXXIII Tahun 2026 ditetapkan dan diputuskan sebagai produk resmi Pleno II PB HMI. Panitia Seleksi yang direkomendasikan terdiri dari unsur MPK HMI dan perwakilan PB HMI, sebagai bentuk sinergi antara fungsi pengawasan konstitusional dan fungsi eksekutif organisasi. Komposisi ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, objektivitas, serta legitimasi proses. Adapun tugas Panitia Seleksi adalah: • Menyusun regulasi administratif dan tata cara verifikasi persyaratan calon sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI. • Melakukan verifikasi administratif dan substantif terhadap bakal calon. • Menyusun pentahapan proses seleksi, termasuk mekanisme sosialisasi dan kampanye, agar berjalan tertib, terukur, serta relevan dengan kebutuhan zaman. Output Panitia Seleksi adalah menghasilkan daftar calon yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam AD/ART HMI serta melakukan verifikasi kelayakan substantif kepemimpinan secara terstruktur dan terukur. Verifikasi substantif tersebut akan dirumuskan dalam bentuk mekanisme yang memungkinkan kualitas ideologis, kapasitas manajerial, kedalaman intelektual, dan integritas moral calon dapat terukur dan terlihat secara terbuka oleh seluruh cabang. Seluruh hasil proses tersebut akan disampaikan secara transparan sebagai referensi objektif bagi cabang-cabang dalam memberikan dukungan pada kandidat Ketua Umum PB HMI. Dengan demikian, dukungan tidak lagi bertumpu pada relasi dan preferensi semata, tetapi juga pada kapasitas dan gagasan yang terverifikasi. Apabila Panitia Seleksi ini disepakati oleh forum Pleno II PB HMI, maka Pansel akan segera melakukan pengayaan konsep melalui silaturahmi kelembagaan kepada HMI Connection sebagai ruang publik kader lintas generasi untuk menghimpun pandangan dan masukan dalam penyempurnaan ide dan gagasan, dengan orientasi membangun sistem reproduksi guna menjaga nafas kepemimpinan HMI yang mendorong tumbuhkembang progresif dalam pemikiran dan gerakan serta otentik dalam nilai dan khittah perjuangan. Pembentukan Panitia Seleksi ini merupakan salah satu ikhtiar organisatoris untuk menjawab keresahan kolektif keluarga besar HMI terhadap situasi dan kondisi Himpunan yang dinilai mulai menghadapi tantangan relevansi dalam lanskap perubahan Indonesia dan dunia. Melalui Ikhtiar ini diharapkan tercipta penguatan kualitas proses Kongres agar kompetisi kepemimpinan bertumpu pada kapasitas, integritas, dan gagasan. Tahun 2026 menandai usia 79 tahun HMI, yang berarti 21 tahun menuju satu abad perjalanan Himpunan. Momentum ini beririsan langsung dengan agenda besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, kualitas reproduksi kepemimpinan HMI tidak lagi sekadar persoalan internal organisasi, melainkan bagian dari tanggung jawab sejarah untuk menjaga dan memperbaharui “syafaat historis” HMI bagi Indonesia dan dunia. Sebagai organisasi kader yang tengah menatap satu abad perjalanannya, HMI dituntut untuk berani melakukan penyempurnaan sistemik demi menjaga marwah, kualitas, dan daya saingnya di masa depan. Hidayah dan Taufiq, Bahagia HMI. Hormat kami, Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) HMI Periode 2024–2026
Ruminews.id, Jakarta — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Ketua Bidang ESDM, Rizki Alif Maulana, mendorong pemerintah untuk melakukan redesain menyeluruh terhadap aturan subsidi energi, khususnya di sektor LPG 3 Kg, agar lebih tepat sasaran dan berbasis sistem digital yang terintegrasi. Menurut Rizki, subsidi energi merupakan instrumen perlindungan sosial yang sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun dalam praktiknya, distribusi subsidi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga potensi kebocoran dalam tata niaga. “LPG 3 Kg merupakan subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat tergolong miskin. Namun tanpa sistem yang presisi dan berbasis data, subsidi berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Karena itu, kami mendorong adanya redesain aturan subsidi yang berbasis digital, transparan, dan akuntabel,” tegas Rizki. PB HMI menilai bahwa momentum reformasi energi yang tengah berjalan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus dimanfaatkan untuk membangun sistem subsidi yang lebih modern. Integrasi data penerima manfaat, pembatasan berbasis identitas, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi langkah strategis yang perlu dipercepat. Pemerintah mesti mengintegrasikan data dari BPS, Data Pajak maupun data pendukung lainnya yang terverifikasi bahwa status pendapatan ekonominya masuk kategori layak sebagai penerima manfaat. PB HMI menilai bahwa subsidi lpg 3 kg berbasis data KTP diatur mekanisme peruntukanmya baik rumah tangga maupun umkm. Karena ini berkaitan dengan kuota yang mesti diatur di setiap pangkalan. Kita menghindari potensi fraud, penimbunan dan lain-lain. Oleh karena itu perlu pengawasan yang baik dan menyeluruh hingga ke tingkat desa/kelurahan PB HMI menekankan bahwa redesain subsidi bukan berarti mengurangi hak rakyat, melainkan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok rentan seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah. “Digitalisasi adalah keniscayaan. Dengan sistem berbasis data dan teknologi, negara dapat mengontrol distribusi secara real time, meminimalisir penyalahgunaan, dan menjaga stabilitas fiskal,” tambah Rizki. PB HMI juga mendorong agar kebijakan subsidi energi ke depan disusun dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan yang kuat, sehingga reformasi subsidi menjadi bagian dari agenda besar ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Sebagai organisasi mahasiswa, PB HMI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan sektor energi secara kritis dan konstruktif demi memastikan energi benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subsidi tepat sasaran, energi berkeadilan, Indonesia berdaulat. Ketua Bidang ESDM PB HMI Rizki Alif Maulana
Ruminews.id, Jakarta – Sejumlah Aktivis 98 Resolusi Network silaturahim ke kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dipimpin Koordinator Haris Rusly Moti. Mereka menyalurkan bantuan bencana banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh berupa uang 98 juta, untuk biaya tenaga kesehatan dan obat-obatan. Para Aktivis 98 ini disambut Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. dr. Slamet Budiarto, SH., MHKes, didampingi Wakil Ketua Umum : Kolonel Laut (Purn) Dr. Wiweka, MARS, Bendahara Umum : Dr. Fazilet Soeprapto., MPH dan Humas PB IDI, Selasa sore (16/12/2025). Bertempat di Ruang Rapat Sekretariat PB IDI Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No. 29, Menteng, Jakarta Pusat. “Kami dari Aktivis 98 Resolusi Network yang terdiri dari Aktivis 98 dan Relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Saat ini kita berhasil mengumpulkan 98 juta yang dananya berumber dari solidaritas kawan-kawan aktivis 98 pendukung Pemerintahan Prabowo Gibran. Donasi ini disalurkan melalui PB IDI untuk disalurkan dalam penanganan krisis kesehatan di bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh,” kata Haris Rusly Moti sebagai salah satu inisiator 98 Resolution Network didampingi Eli Salomo beserta puluhan inisiator 98 Resolution Network di sekretariat PB IDI. Menurut Moti sapaan akrabnya, penggalangan dan penyaluran ini sengaja diberikan melalui IDI, karena kata dia, PB IDI adalah organisasi yang kompeten dan mempunyai sumber daya dalam menerjunkan relawan dari dokter-dokter dan tenaga kesehatan. “IDI adalah wadah yang tepat untuk menyalurkan donasi solidaritas sesama warga negara dalam membantu penanganan gangguan kesehatan dan munculnya wabah penyakit akibat bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh,” tandasnya. Selain itu kata Moti, “kami percaya pada kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memimpin dan menggerakan secara maksimal sumber dana dan tenaga pemerintahan untuk mengatasi situasi tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi kelak”. Donasi Rp 98 juta yang kami serahkan saat ini adalah tahap awal sumbangan dari kawan-kawan Aktivis 98 Resolution Network. Kedepan tahap kedua akan terus kami galang dan akan kami sumbangkan lagi untuk warga Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh yang terdampak bencana. “Kami yakin pemerintah bisa menangani musibah bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh secara tepat dan cepat. Untuk itu kami juga terlibat menggalang sumbangan, sebagai upaya kepedulian dan mengajak warga Indonesia peduli warga lainnya yang sedang mengalami musibah,” pungkas Moti. “Kami berharap kerjasama atau kemitraan antara 98 Resolution Network dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan terus berlanjut dalam berbagai agenda sosial dalam solidaritas penanganan kesehatan masyarakat, ujar Moti. Sementara itu Ketua Umum PB IDI Dr. dr. Slamet Budiarto, SH., MHKes., mengatakan, sangat antusias dan berterima kasih atas kedatangan teman-teman Aktivis 98 Resolution Network. Kami akan menyalurkan setiap satu sen dana yang disumbangkan melalui IDI untuk disalurkan kepada warga yang terdampak bencana. “Terima kasih atas bantuan dan sumbangan dari para Aktivis 98 Resolution Network. Insya Allah dana ini akan disalurkan untuk penanganan kesehatan yang melibatkan dokter-dokter dan tenaga medis,” ucap Slamet sapaan akrabnya. Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menjelaskan, bahwa PB IDI dan Pengurus Wilayah Propinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota IDI, juga menggalang untuk bencana Sumatera dan Aceh. Dengan adanya bantuan dan uluran tangan dari Aktivis 98 Resolution Network akan menjadi energi untuk peduli pada bencana tersebut. “Saat ini kami sudah menerjunkan dokter-dokter ke pelosok atau daerah yang terdampak bencana Sumatera dan Aceh. Langkah ini terus akan kami lakukan dengan dukungan banyak pihak dan masyarakat yang peduli masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Slamet. Acara serah terima ini diserahkan secara simbolis dengan penyerahan dana dan foto bersama para dokter-dokter PB IDI dan Aktivis 98 Resolution Network. Bahkan diiringi dengan Yel-yel “Satu IDI Bersatu Maju” dan Yel-yel 98 Resolution Network, “Gotong Royong, Warga Peduli Warga”. “Yel-yel IDI ini adalah slogan yang mencerminkan semangat persatuan dan kemajuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia,” kata Slamet sang Nahkoda PB IDI. “Yel-yel Gotong Royong Warga Peduli Warga ini adalah wujud kepedulian bersama pada golongan masyarakat rentan ekonomi dan masyarakat yang terdampak bencana alam,” terang Eli Salomo Kordinator Gerakan Solidaritas Warga Peduli Warga. Gerakan Warga Peduli Salurkan Bantuan 12.000 Paket Sembako di Berbagai Daerah Koordinator Gerakan Solidaritas Warga Peduli Warga Eli Salomo meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen pada bencana alam di Sumatera dan Aceh. Dimana terus mengerahkan seluruh aparat negara untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tuntas. ‘Kami menghimbau agar seluruh pembantu Presiden, tanpa terkecuali, mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Presiden dalam memiliki empati, kepedulian, dan tanggung jawab ekologis untuk menyelamatkan bumi,” ucapnya. Eli sapaan akrabnya juga mengajak seluruh warga Indonesia, dari Aceh sampai Papua, untuk terus mengobarkan semangat gotong royong dan kepedulian. Warga peduli warga adalah kekuatan besar yang dapat kita manfaatkan, untuk menghadapi tantangan dan masalah sosial yang kita hadapi. “Bersama-sama kita bisa mengatasi setiap persoalan, baik itu bencana alam, masalah sosial, maupun isu ekologis, demi masa depan yang lebih baik,” jelasnya. Eli mengatakan 98 Resolution Network telah dan akan membagikan paket sembako “Tali Kasih Natal” ke beberapa kota di Indonesia, antara lain: 1. Kota Manado pada tanggal 16 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Hutama Karya (HK). 2. Kota Bitung pada tanggal 16 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). 3. Kabupaten Langowan, pada tanggal 19 Desember 2025, sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara. 4. Amurang, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). 5. Di kota Ambon (samping kantor Gubernur Maluku, tanggal 20 Desember 2025 sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) melalui Sekretariat Negara dan Perusahaan BUMN Pelindo 1000 paket. 6. Kupang, NTT pada tanggal 20 Desember 2025, sebanyak 2.000 paket, didukung oleh BUMN Angkasa Pura dan Nindya Karya. 7. Di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2025, di HKBP Rawalumbu sebanyak 500 paket dan Gereja Katolik Santa Clara sebanyak 500 paket. Total 1000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara. “Total keseluruhan 12.000 Paket Tali Kasih Natal Warga Peduli Warga yang berasal Banpres (Sekretariat Negara) dan BUMN,” tutupnya. (red)
Ruminews.id, Jakarta – Autism Awareness Indonesia (AAI), sebuah organisasi yang berdedikasi untuk meningkatkan kesadaran dan inklusi bagi individu dengan autisme, hari ini sukses menggelar acara tahunan “AAI Berbagi Kasih” bertempat di Manhattan Hotel, Jakarta. Mengusung tema inspiratif “AAI Berbagi Kasih, Fokus pada Kemampuan bukan Keterbatasan, Menuju Indonesia Maju”, acara ini menekankan pentingnya melihat potensi dan bakat unik yang dimiliki oleh individu dalam spektrum autisme sebagai aset berharga bagi bangsa. Acara yang berlangsung meriah dari pukul 15.00 WIB hingga selesai ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk keluarga, pendukung, dan berbagai pihak yang peduli terhadap isu autisme. Puncak Acara: Pelantikan DPD AAI DKI Jakarta dan Pesan Utama Inklusi Perhelatan “AAI Berbagi Kasih” tahun ini semakin istimewa dengan dilaksanakannya Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AAI Provinsi DKI Jakarta secara resmi. Pelantikan ini menandai langkah strategis AAI dalam memperluas jangkauan advokasi dan program kerja di tingkat ibu kota. Dalam sambutannya, Ketua DPP AAI, Veronica Dessy Anngraeni, SE, AMTRU yang sapaan akrabnya Dessy Carlo, menyampaikan komitmen organisasinya “Pelantikan DPD DKI Jakarta adalah komitmen nyata AAI untuk lebih dekat dan lebih masif dalam melakukan pendampingan serta advokasi di ibu kota. Kami akan memastikan bahwa visi kami, yaitu fokus pada kemampuan dan bukan keterbatasan, benar-benar terwujud dalam kebijakan dan praktik di Jakarta. Sudah saatnya kita mengubah narasi; individu autis adalah aset yang berharga.” Selanjutnya, Ketua DPD AAI Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik, Dr. Hj. Zahara S.Pd., M.Psi, yang kerap disapa Bunda Ara juga menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas “Kami bersemangat untuk segera bekerja, berkolaborasi dengan semua pihak di Jakarta untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Setiap individu autis di Jakarta harus mendapatkan hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi nyata menuju Indonesia Maju. “Rangkaian acara “AAI Berbagi Kasih” meliputi: • Pelantikan DPD AAI Provinsi DKI Jakarta: Pengukuhan pengurus DPD AAI DKI Jakarta yang baru, siap menjalankan program kerja regional. • Berbagi Kasih: Penyerahan santunan, goodie bag, dan sembako kepada keluarga dan individu dengan autisme dari berbagai wilayah. • Performance Anak Spesial: Penampilan memukau dari anak-anak spesial yang menunjukkan bakat mereka di bidang seni, musik, dan tari, membuktikan bahwa mereka mampu berprestasi. Kolaborasi dan Apresiasi Acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk para pendukung seperti Edelweiss, Peace Love, dan Gulali Sisterhood, serta kerja sama dengan Yayasan Pelangi Autisme School yang turut menjadi bagian penting dalam menyukseskan kegiatan ini. AAI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pendidikan, pelatihan kerja, dan fasilitas yang ramah bagi individu dengan autisme, sehingga mereka dapat berpartisipasipenuh dalam pembangunan dan berkontribusi nyata menuju Indonesia Maju.
Ruminews.id, Jakarta – Lebak, 4 Desember 2025 — Transformasi digital yang kian cepat menuntut kemampuan masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Hal itu disampaikan oleh aktivis perempuan Kabupaten Lebak, Ratu Nisya Yulianti, yang menegaskan perlunya kesadaran kolektif untuk memperkuat budaya literasi digital sebagai benteng utama bagi perempuan, anak, dan keluarga. Dalam kegiatan Pelatihan Literasi Digital yang digelar Kementerian Komdigi RI bersama PKK Kabupaten Lebak di Aula Multatuli Setda Lebak yang dihadiri oleh Bupati Lebak, Ketua DPRD Lebak, Kapolres Lebak, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten, Komisioner KPID Banten, Ratu Nisya Yulianti tampil sebagai Ketua Pelaksana sekaligus bagian dari aktivis perempuan yang vokal menyuarakan pentingnya kecakapan digital yang aman dan bertanggung jawab. Menurutnya, era digital bukan hanya membawa kemudahan, tetapi juga risiko yang harus diantisipasi. Perempuan—sebagai pilar utama pendidikan dalam keluarga—memiliki peran penting dalam memastikan ruang digital tetap sehat, produktif, dan terlindungi. “Kita tidak hanya harus melek digital, tetapi cerdas secara digital. Teknologi seharusnya memberdayakan, bukan membahayakan. Perempuan harus mampu membimbing keluarga agar tidak terjebak pada hoaks, perundungan siber, eksploitasi digital, dan konten destruktif,” tegas Ratu Nisya. Ia juga menekankan bahwa literasi digital tidak boleh berhenti pada pengetahuan teknis, melainkan harus menyentuh kesadaran etika, keamanan, dan tanggung jawab bermedia sosial. Menurutnya, kecerdasan digital yang utuh adalah kombinasi pemahaman, keterampilan, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi. Lebih jauh, aktivis yang juga dikenal sebagai pemerhati isu perempuan dan anak ini mengajak perempuan di seluruh wilayah Indonesia—khususnya Banten para kader desa—untuk menjadi agen edukasi literasi digital bagi lingkungan sekitar. “Saat perempuan terliterasi, maka keluarga terlindungi. Saat keluarga terlindungi, generasi bangsa terjaga. Jadi, literasi digital bukan hanya isu teknologi, melainkan investasi peradaban,” ungkapnya. Ratu Nisya berharap pendidikan literasi digital dapat terus diperluas hingga tingkat desa sebagai gerakan berkelanjutan yang terintegrasi dengan penguatan ketahanan keluarga, pendidikan anak, dan pemberdayaan ekonomi berbasis digital. Sebagai penutup, ia mengajak semua pihak untuk menjadikan ruang digital sebagai ruang kemajuan, bukan ruang kerusakan. “Mari jadikan digitalisasi sebagai jalan pemberdayaan, bukan jebakan. Kita semua, terutama perempuan, mampu menjadi penjaga peradaban di tengah derasnya arus teknologi,” tutupnya.
Ruminews.id, Jakarta – Ketua Umum Yayasan Kemanusiaan Rombsis (YK ROMBSIS), Hj. Andi Idha Nursanti, SH, didampingi oleh Ibu Hj. Dr. Andi Yuliani Paris (Dewan Kehormatan dan Anggota DPR RI), Ibu Hj. Dr. Marwah Daud Ibrahim (Majelis Pakar), Ibu Hj. Monirah Jafar Hafsah, SE (Ketua Harian), Ibu Hj. Yuliana Wahid (Sekjen), serta beberapa pengurus lainnya, melakukan audiensi dengan Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani di Gedung MPR RI pada Selasa, 2 Desember 2025. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memohon kesediaan Ketua MPR RI untuk menghadiri Pengukuhan Pengurus YK ROMBSIS Masa Bakti 2025–2030, yang akan dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional dan Peringatan Hari Ibu 2025. Dalam audiensi tersebut, rombongan YK ROMBSIS diterima langsung oleh Ketua MPR RI yang menyatakan kesediaannya menjadi pembicara inti (Keynote Speaker) pada acara tersebut. Ketua Umum YK ROMBSIS memaparkan sejarah singkat yayasan yang berdiri pada tahun 2015 sebagai Rombongan Ibu-Ibu Istiqamah (Rombsis). “YK ROMBSIS bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan keagamaan. Berbagai kegiatan kemanusiaan telah dilakukan, antara lain: membantu masyarakat terdampak bencana alam, memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa setiap bulan Ramadan terakhir sebanyak 5.000 penerima di Masjid Istiqlal tahun 2024 serta menyalurkan bantuan untuk warga Palestina dan berbagai kegiatan sosial lainnya, termasuk pada peringatan hari-hari nasional”. Ujar Andi Idha Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran dan kegigihan perempuan Indonesia, termasuk para pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Alhamdulillah, beliau menyambut baik maksud dan niat YK ROMBSIS serta bersedia memfasilitasi penggunaan gedung. Beliau juga menyampaikan kesiapan untuk hadir dan memberikan sambutan utama pada acara tersebut.
Ruminews.id, Jakarta, 18 November 2025 – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2024-2026 sukses menggelar diskusi publik bertajuk “ENERGY TALK” dengan tema sentral: “Peran Mahasiswa dan Pemuda dalam Menguatkan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Net Zero Emission.” Acara yang diselenggarakan pada hari Selasa, 18 November 2025, pukul 14.00 WIB bertempat di Sadjoe Cafe and Resto Tebet ini, bertujuan untuk memantik kesadaran, diskusi kritis, dan kontribusi nyata dari kalangan mahasiswa dan pemuda terkait isu strategis energi nasional dan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emission (NZE). Diskusi ini menghadirkan narasumber terkemuka dari berbagai sektor: 1. Bambang Haryadi (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI) 2. Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D. (Sekjen Kementerian ESDM RI) 3. Dr. Ir. Ali Ahmudi, S.Si., MT, M.Si. (Direktur Eksekutif PUSKEP UI) Ketua Bidang ESDM PB HMI, Rizki Alif Maulana, dalam sambutannya menekankan bahwa transisi energi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif, di mana mahasiswa dan pemuda harus mengambil peran sebagai agen perubahan. “Visi Indonesia Net Zero Emission pada tahun 2060 adalah peluang sekaligus tantangan terbesar generasi kita. Melalui Energy Talk ini, kami berharap dapat merumuskan langkah taktis agar semangat ini tidak berhenti di ruang diskusi, melainkan terwujud dalam advokasi kebijakan dan inovasi,” ujarnya. Ali Ahmudi, memandang bahwa mewujudkan ketahanan energi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia berpusat pada transisi energi bersih dan pemerataan akses. Menurutnya, “ Kemandirian energi dan kedaulatan harus diperjuangkan melalui proses transisi energi terbarukan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sinergi antar-pihak, memastikan akses yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara itu, Ahmad Amiruddin , Inspektur Madya Ketenagalistrikan memaparkan peran pemuda sebagai edukator dan penggerak komunitas. “Dengan menjadi fasilitator pelatihan dan kampanye kesadaran, pemuda dapat mengedukasi masyarakat tentang hemat energi, manfaat EBT, dan cara berkontribusi dalam transisi energi”. Terakhir Taofik Rofi Nugraha Ketua Pelaksana sekaligus sebagai Wasekjen ESDM PB HMI menegaskan bahwa PB HMI akan fokus dan membangun konsolidasi pemuda dan mahasiswa di seluruh Nusantara untuk sama-sama memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam mewujudkan Ketahanan Energi diberbagai sektor. Acara Energy Talk ini menegaskan posisi HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berkomitmen penuh untuk mengawal isu-isu strategis bangsa, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Ruminews.id, Labuan Bajo – Suasana konflik sengketa tanah seluas 3,1 hektare di hamparan Bukit Kerangan, Labuan Bajo, kembali memanas. Ketegangan meningkat pasca peristiwa 26 Oktober 2025 yang oleh para pemilik tanah dirasakan sebagai tindakan intimidasi dan ancaman oleh oknum TNI–AD di lokasi sengketa. Dandim dan oknum anak buahnya intimidasi pemilik tanah di rumah pemilik tanah. “Tiba-tiba saya kedatangan tamu. Masuk rumah dengan anak buahnya, Lalu, LMFP. Pakaian seragam TNI, ternyata bliau Dandim. Duduk. Bilang ke saya supaya pagar yang barusan dibuat supaya dibongkar. Saya tidak mau, saya bilang hubungi pengacara kami saja”, kata Zulkarnain, salah satu pemilik tanah, kepada media, Senin (17/11/2025) di Labuan Bajo. Tidak berhenti di situ, kemudian esok pagi tanggal 28/10/2025, oknum TNI-AD LMFP jemput Muhamad Hata, diajak ke lokasi untuk bongkar pagar. “Tanggal 28/10/25 saya dijemput Lalu, naik mobil menuju lokasi. Dalam perjalanan, merasa sendiri tanpa rekan2 lain, saya turun di tengah jalan, balik pulang ke rumah,” kata Muhamad Hatta, salah satu pemilik. “Karena merasa terancam, kami pergi lapor ke Pomdam IX Udayana tgl 4 November 2025,” tutup Hatta menambahkan. Tujuh pemilik tanah yang tengah berperkara perdata mengaku tindakan tersebut mengesankan dukungan terhadap pihak Santosa Kadiman dan anak-anak dari Nikolaus Naput, pemilik klaim 40 hektare yang telah dinyatakan fiktif. Sejumlah dari tujuh pemilik tanah itu telah melaporkan dugaan intimidasi tersebut ke Pomdam IX/Udayana pada 4 November 2025. Mereka juga telah menjalani pemeriksaan dan BAP, termasuk para saksi, pada 5 November 2025 di kantor Pomdam, Jl. Udayana No. 1, Denpasar. Terkait pemberitaan berbagai media, Dandim 1630/Manggarai Barat, Letkol Budiman Manurung, memberikan bantahan sebagaimana dimuat harianlabuanbajo.com pada Jumat, 14 November 2025. Dalam pernyataannya, Budiman menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya intimidasi, ancaman, atau tindakan membekingi pihak tertentu oleh anggota berinisial LMFP adalah tidak benar. “Yang bersangkutan sedang menjalankan tugas sesuai fungsi aparat teritorial. Pemberitaan tersebut tidak berimbang dan tidak pernah mengonfirmasi pihak Kodim. Tuduhan seperti itu bisa mencemarkan nama baik institusi TNI,” ujarnya. Budiman menyebut keberadaan prajurit TNI di sekitar Bukit Kerangan hanya untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi bentrok antarwarga akibat sengketa lahan yang masih berproses hukum. Ia juga menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan berita tidak benar. Pernyataan Dandim itu langsung menuai respons dari tim kuasa hukum para pelapor dari Sukawinaya-88 Law Firm & Partners. Dr.(c) Indra Triantoro, S.H., M.H., menilai Dandim tidak menanggapi substansi laporan para pemilik tanah ke Pomdam, melainkan lebih sibuk mengkritik teknis pemberitaan media. “Materinya beda. Ia mengkritik media soal tidak cover both side, sementara pernyataannya sendiri dimuat di media yang narasumbernya hanya dia. Itu lebih seperti berpidato dengan toa daripada seorang pemimpin yang objektif,” ujar Indra, Sabtu (15/11/2025). Indra menegaskan bahwa klien mereka telah memilih jalur hukum dengan melapor ke Pomdam, sehingga Dandim semestinya menghormati dan mengikuti proses hukum tersebut. “Kalau mau lebih sadar hukum, datang saja ke Pomdam tanpa harus menunggu panggilan,” tambahnya. Salah satu pelapor, Muhamad Hatta, menanggapi keras pernyataan Dandim yang menyebut laporan intimidasi itu tidak berdasar. “Apa yang diucapkan Dandim itu bohong semua. Kami yang mengalami langsung. Kalau kami merasakan intimidasi, ya itulah faktanya,” ujarnya. Menurut Hatta, tindakan oknum TNI tersebut dirasakan lebih memihak pada Santosa Kadiman dan Nikolaus Naput dibanding pada warga lokal yang tanahnya tumpang tindih oleh klaim 40 hektare yang telah diputus inkrah sebagai fiktif. Pelapor lain, Mustarang, menilai pernyataan Dandim soal penutupan jalan oleh warga pada 26 Oktober tidak sesuai kenyataan. “Jalan itu tidak ditutup. Kami membuat pagar di depan portal yang lebih dulu dibuat Santosa Kadiman. Tapi pagar kami disuruh bongkar, sementara portal Santosa dibiarkan. Itu yang terasa intimidatif,” kata Mustarang. Ia menilai inkonsistensi perlakuan itu memperkuat dugaan bahwa Dandim membekingi pihak tertentu, sehingga mereka memilih melaporkannya ke Pomdam. Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku pernah melihat Serka LMFP ikut melakukan pengukuran tanah di Labuan Bajo sambil membawa pistol. Menurutnya, tindakan itu tidak terkait tupoksi teritorial. “Dandim bilang berani tindak anggota yang melanggar. Maka buktikan sekarang,” ujar narasumber tersebut. Tokoh masyarakat adat sekaligus anggota tim kuasa hukum pelapor, Jon Kadis, S.H., menegaskan bahwa para petani hanya melaporkan apa yang mereka alami tanpa rekayasa apa pun. “Mereka rakyat sederhana. Apa yang mereka alami itulah yang mereka laporkan. Membantah fakta yang mereka rasakan justru membuat mereka semakin militan, karena mereka hanya takut pada Tuhan,” ujarnya. (red)
