Ekonomi

Ruminews.id – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6%. Angka itu akan terus meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik. Ia menuturkan salah satu kebijakan untuk bertahan dari ketidakpastian global adalah makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah untuk pertumbuhan (pro-growth). Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Pertumbuhan kredit meningkat ke 11-13% pada 2025 dan 2026. Stabilitas sistem keuangan terjaga,” kata Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Jumat (29/11/2024). “Hasil stress-test menunjukkan ketahanan dari dampak gejolak global,” sambungnya. Menurut Perry, ekonomi keuangan digital meningkat pesat. Transaksi e-commerce, digital banking dan uang elektronik tumbuh tinggi. “Kebijakan makroprudensial longgar akan dipertahankan tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan yang akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja,” ujar Perry. “Jumlah insentif likuiditas KLM kami naikkan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025. Semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas lebih besar,” lanjutnya. Langkah kedua dalam menerapkan KLM yaitu rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan Uang Muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan otomotif. “Ketiga, penguatan surveillance sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan, berkoordinasi erat dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” kata Perry. Kebijakan Sistem Pembayaran 2025 Perry menyebut di sistem pembayaran, digitalisasi terus diakselerasi pada 2025. Hal ini mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 yang diluncurkan pada 1 Agustus 2024. “Lima inisiatif Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasionalisasi, dan Rupiah Digital. Dengan semboyan ‘Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa’,” tutur Perry. Strategi pertama yang dilakukan BI dalam menggenjot pertumbuhan di sistem pembayaran adalah pengembangan NewBI-Fast yang interkoneksi dengan fast payments industri. Modernisasi BI-RTGS yang multi-currency dan standar internasional. “Pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI-Payment Info,” ujar Perry. Kedua yaitu konsolidasi industri sesuai kemampuan Transaksi, lnterkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan infrastruktur Teknologi (TIKMI). Klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) Utama dan Non-Utama juga dilakukan. “Ketiga, inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant. Pendirian BI Digital Innovation Center (BIDIC) berkolaborasi dengan ASPI,” jelas Perry. “Keempat, perluasan kerja sama QRIS dengan sejumlah negara. Juga BI-Fast dalam proyek Nexus, integrasi dengan Local Currency Transaction,” imbuhnya. Selanjutnya, eksperimentasi lanjutan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Perry juga mengatakan BI akan melakukan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah. BI juga memiliki lima sinergi dalam menjaga stabilitas, yang pertama, sinergi memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong permintaan domestik. Ketiga, sinergi meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional. Keempat, sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian. Terakhir, sinergi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional. Perry menyebutkan sinergi ini merupakan kunci untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. “Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks ke depan dan mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat,” pungkasnya.

Ruminews.id – Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto mengungkapkan progres terbaru dari rencana pemerintah Indonesia dalam membangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Djoko menyebutkan saat ini seluruh pihak yang terlibat sedang melakukan studi dan kajian terkait dengan aturan-aturan energi nuklir. Ia mengatakan aturan terkait energi nuklir akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang saat ini sudah dibahas di DPR dan akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat. “Di dalam RPP KEN targetnya di tahun 2032. Nah, saat ini semua pihak yang terkait dengan persiapan untuk pembangunan nuklir sedang bekerja. Terkait studi-studinya dan sebagainya. Targetnya adalah pada tahap awal itu 250 Mega watt dan ini bisa dikali dua,” katanya di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Djoko juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah menerima pemilihan lokasi yang aman untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) oleh BRIN. “Nah, beberapa lokasi studi tapak, baik di Bangka Belitung dan juga di Kalimantan, dan di tempat-tempat lain oleh BRIN, itu sudah dilaporkan ke DEN,” katanya. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan komitmen tambahan listrik atau elektrifikasi sebanyak 100 gigawatt (GW) selama 15 tahun ke depan. Sebagian kecil target itu akan dipenuhi menggunakan energi nuklir. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Delegasi Indonesia di COP 29 Hashim S. Djojohadikusumo. Dalam pidatonya di ajang COP 29, Hashim mengungkapkan rencana Indonesia menambah 100 GW tenaga listrik, sekitar 75% di antaranya akan dipenuhi dengan energi bersih. Dari total 75% target energi bersih itu sekitar 5,3 GW akan dipenuhi dengan menggunakan tenaga nuklir. Menurutnya, nuklir adalah energi bersih meskipun banyak pihak meragukan keberlanjutan pengunaannya “Di samping itu ada 5,3 GW dari tenaga nuklir, meskipun tidak dianggap sustainable, tapi kan sudah jelas clean. So itu juga tenaga bersih. Di samping itu nanti juga ada dari tenaga gas,” papar Hashim usai memaparkan pidato National Message pada ajang COP 29, di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024) yang lalu.

Ruminews.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tergolong tinggi. Tingginya angka tersebut menandakan tidak efisien suatu negara untuk masuk investasi karena biaya ekonominya semakin tinggi menggerus modal pelaku usaha. Prabowo mengatakan ICOR Indonesia saat ini berada di level 6%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang di level 3-5%. “Dalam penilaian terhadap ekonomi kita, ada suatu tolak ukur yang disebut ICOR. ICOR kita dinilai angkanya 6, ICOR beberapa negara tetangga kita 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita, bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30%,” kata Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/12/2024) Prabowo mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui berbagai upaya. Salah satunya dengan pengelolaan manajemen yang baik, penggunaan teknologi, hingga berani menegakkan hukum. “Marilah kita wujudkan pemerintahan yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kira harus berani tegakkan hukum,” ucap Prabowo. Dari sisi penggunaan teknologi, Prabowo berharap e-Katalog atau aplikasi belanja online versi 6.0 dapat membuat ketidakefisienan dapat dikurangi. Kehadirannya sebagai upaya transparansi, efisiensi dan kecepatan. “Diharapkan dengan penggunaan e-Katalog, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi. Karena itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua unsur,” imbuhnya.(*)

Ruminews.id – Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun terhadap total penerimaan negara tahun depan. “Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun,” katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12). Sementara belanja negara, sambungnya, dipatok sebesar Rp3.621,3 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Belanja pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. “Untuk itu dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun,” katanya. Sementara anggaran program MBG dipatok Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan anggaran MBG tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa. “Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” kata Sri Mulyani.(*)