Author name: Admin01

Nasional, Politik

Andi Amar : Banyak Kejahatan Berawal dari Miras, Jangan Berlindung di Balik Tradisi.

ruminews.id – Jakarta – Komisi III DPR RI menyoroti maraknya kasus pembunuhan dan kekerasan seksual yang dinilai kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras), khususnya miras oplosan. ‎Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, mengungkapkan bahwa persoalan miras sebagai pemicu kejahatan tidak hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga di berbagai daerah lain, termasuk Sulawesi. Ia mencontohkan miras tradisional seperti “ballo” di Sulawesi Selatan yang kerap menjadi akar persoalan serupa. “Banyak kasus pembunuhan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya yang disampaikan oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan. Ini mirip dengan di daerah kami, yang muaranya sering kali dari miras oplosan atau kebiasaan yang dianggap sebagai bagian dari adat,” ujar Andi Amar usai Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Kupang, NTT, Rabu (24/04/2026). Legislator asal Sulawesi Selatan itu menyayangkan kebiasaan konsumsi miras yang berlindung di balik dalih tradisi, sehingga membuat masyarakat cenderung permisif. Kondisi tersebut dinilai memicu hilangnya kontrol diri, yang berujung pada perkelahian, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Sebagai langkah pencegahan, Andi mendorong aparat penegak hukum bersama para pemangku kepentingan untuk mengintensifkan sosialisasi bahaya miras, dengan fokus pada edukasi generasi muda. ‎“Kalau generasi yang lebih tua mungkin sulit diubah, tetapi generasi muda masih bisa kita arahkan. Kita perlu bersama-sama menyosialisasikan bahwa ini bukan adat yang baik untuk dipertahankan, melainkan kebiasaan buruk yang harus perlahan dihilangkan,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Bulukumba, Hukum

Istri Anggota Polisi Diduga Lakukan Penipuan Arisan Online dan Investasi Bodong, Korban Rugi Hingga Ratusan Juta Rupiah

ruminews.id – Bulukumba – Seorang perempuan berinisial NAM (22), yang diketahui merupakan istri anggota kepolisian, diduga melakukan penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong di Kabupaten Bulukumba. Aksi tersebut dilaporkan telah merugikan korban hingga ratusan juta rupiah, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan orang. Para korban berasal dari berbagai daerah, di antaranya Ternate, Bulukumba, Tidore, Makassar, Gowa, Pinrang, Wajo, hingga Jambi. Bahkan, beberapa korban dilaporkan berada di luar negeri, termasuk di malaysia serta daerah lainnya yang belum dapat disebutkan satu per satu. Jumlah korban terdiri dari peserta arisan online maupun investasi yang dikelola langsung oleh terduga pelaku sebagai pemilik (owner). Namun, terduga pelaku diduga telah meninggalkan tanggung jawabnya dengan keluar dari seluruh grup komunikasi yang digunakan untuk kegiatan arisan dan investasi. Tindakan tersebut dinilai menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada para korban. Salah satu korban mengaku telah berupaya menagih dengan mendatangi kediaman terduga pelaku. Namun, yang bersangkutan diduga menghindar dan tidak memberikan kepastian terkait pengembalian dana. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian pada 20 Maret 2026. Menurut NU, salah satu pelapor di Polres Bulukumba, saat laporan dibuat terduga pelaku tidak berada di tempat dan diduga melarikan diri. Namun, berdasarkan informasi terbaru, terduga pelaku kemudian mengamankan diri di Polres Bulukumba pada 22 Maret 2026. Terduga pelaku diketahui memiliki hubungan keluarga dengan anggota kepolisian. Suaminya bertugas di Polres Ternate, sementara mertuanya juga merupakan anggota polisi di Polres Bulukumba, serta beberapa anggota keluarga lainnya yang juga berada di institusi tersebut. Saat ini, terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 10 April 2026. Berkas perkara sedang dalam proses penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang. “Saya sudah melaporkan yang bersangkutan. Saya hanya meminta pengembalian kerugian sebesar Rp84 juta, namun hingga saat ini belum ada itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut,” ujar NU. NU juga mengecam pihak mana pun yang diduga mencoba menghalangi proses hukum atau melindungi terduga pelaku. Ia berharap penanganan kasus ini dapat berjalan secara transparan dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengakuan terduga pelaku, dana yang dihimpun dari investasi tersebut diduga digunakan untuk berbagai usaha, seperti jual beli sepeda motor bekas, telepon genggam, usaha sewa baju bodo, kosmetik, serta perputaran dana pinjaman. Para korban berharap adanya itikad baik dari terduga pelaku maupun pihak keluarga untuk bertanggung jawab dan mengembalikan dana yang telah dihimpun, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi terkait upaya pengembalian kerugian dari pihak terduga pelaku maupun keluarganya.

Internasional, Nasional, Opini

Islamabad Tanpa Titik Damai dan Pertarungan Diam Dua Kekuatan Dunia.

Penulis : Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Dunia baru saja menyaksikan satu hal yang jarang diakui secara terang terang. Setelah dua puluh satu jam saling menatap di meja perundingan, dua negara bisa keluar tanpa membawa apa pun selain ego yang tetap utuh. Pertemuan di Islamabad itu bukan sekadar gagal mencapai kesepakatan. Pertemuan itu membuka fakta telanjang bahwa dalam politik global, kelelahan tidak selalu melahirkan kompromi, kadang justru mempertegas siapa yang tidak mau kalah. Di balik pintu tertutup itu, sumber diplomatik yang mengikuti jalannya pertemuan menggambarkan suasana yang jauh dari kata cair. Sejak awal, delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh JD Vance datang dengan mandat yang sangat tegas. Penghentian program nuklir Iran bukan sekadar salah satu agenda, melainkan prasyarat utama yang tidak bisa ditawar. Sementara di sisi lain, delegasi Iran membaca tuntutan itu bukan sebagai ajakan berdamai, tetapi sebagai upaya melucuti posisi tawar mereka di kawasan. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa titik buntu terjadi ketika pembahasan mulai masuk ke isu teknis yang justru paling politis. Amerika mendorong mekanisme verifikasi ketat, sementara Iran meminta jaminan konkret atas pencabutan sanksi dan pengakuan kedaulatan strategisnya. Dalam bahasa diplomasi, ini terdengar seperti negosiasi biasa. Namun dalam praktiknya, kedua tuntutan itu saling meniadakan. Yang menarik, pembukaan kembali Selat Hormuz yang semula menjadi harapan utama justru berubah menjadi alat tekanan. Bagi Amerika, stabilitas jalur energi global adalah kepentingan mendesak. Bagi Iran, itu adalah kartu tawar paling bernilai. Di titik inilah negosiasi berubah arah. Bukan lagi tentang bagaimana mengakhiri konflik, tetapi tentang siapa yang lebih dulu menyerahkan pengaruhnya. Beberapa analis melihat pola yang berulang. Setiap kali negosiasi mendekati kesepakatan parsial, selalu muncul klausul yang secara implisit memaksa salah satu pihak untuk mundur lebih jauh. Dan di situlah perundingan berhenti. Bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena harga politik dari jalan keluar itu terlalu mahal untuk dibayar di dalam negeri masing masing. Apa yang terjadi di Islamabad pada akhirnya memperlihatkan satu hal yang sering luput dari perhatian publik. Diplomasi tingkat tinggi bukan sekadar seni mencapai kesepakatan, melainkan juga seni mempertahankan posisi tanpa terlihat kalah. Dalam konteks ini, kebuntuan justru menjadi strategi. Sebuah pesan diam diam bahwa permainan masih berlangsung dan belum ada pihak yang bersedia menutup babak ini dengan tanda menyerah. Yang tidak banyak muncul ke permukaan adalah bagaimana dinamika di balik meja perundingan itu juga dipengaruhi oleh tekanan dari luar ruang negosiasi. Beberapa laporan diplomatik menyebutkan bahwa masing masing delegasi tidak benar benar datang sebagai aktor tunggal, melainkan membawa beban kepentingan yang jauh lebih luas dari sekadar hubungan bilateral. Setiap kalimat yang diucapkan di dalam ruangan itu sejatinya adalah hasil tarik menarik dari berbagai pusat kekuasaan di luar, mulai dari militer, parlemen, hingga sekutu regional yang mengamati dengan sangat cermat setiap perkembangan. Dalam situasi seperti ini, bahkan bahasa kompromi pun menjadi sulit menemukan bentuknya. Usulan yang di atas kertas terlihat moderat sering kali jatuh di meja internal masing masing pihak sebelum sempat menjadi kesepakatan formal. Di sinilah diplomasi modern menunjukkan wajah paradoksnya. Semakin banyak jalur komunikasi terbuka, semakin besar pula kemungkinan pesan kehilangan makna awalnya. Yang tersisa kemudian bukan lagi dialog, tapi rangkaian posisi yang saling menguji ketahanan. Pada akhirnya, pertemuan di Islamabad ini lebih mirip sebuah cermin daripada sebuah solusi. Pertemuan ini memperlihatkan dengan jernih bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bukan hanya soal program nuklir atau Selat Hormuz, tetapi tentang struktur dunia yang sedang berubah dan belum menemukan bentuk stabilnya yang baru. Selama struktur itu belum selesai terbentuk, setiap meja perundingan hanya akan menjadi panggung sementara bagi pertunjukan panjang yang belum memiliki akhir. [Erwin]

Badan Gizi Nasional, Nasional

BGN Jelaskan Alasan Gunakan EO Rp113 Miliar, Ini Kata Dadan Hindayana

ruminews.id – Jakarta – Dadan Hindayana buka suara terkait penggunaan jasa event organizer (EO) oleh Badan Gizi Nasional. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kebutuhan strategis lembaga yang masih berada dalam tahap awal pembentukan sistem dan tata kelola operasional. Dadan merespons sorotan publik mengenai penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa EO. Menurutnya, sebagai lembaga baru yang menjalankan program strategis nasional, BGN masih dalam proses membangun struktur organisasi, sistem kerja, serta kapasitas internal. ‎Ia menilai bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti event nasional, kampanye publik, dan sosialisasi, dibutuhkan dukungan tenaga profesional. EO dinilai memiliki keahlian khusus yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN. ‎Penggunaan EO disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan kegiatan berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki kemampuan dalam berbagai aspek manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pelaksanaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. ‎Selain itu, keterlibatan EO juga dinilai membantu dalam tata kelola administrasi dan keuangan. Dengan pihak ketiga, proses pengadaan, pembayaran vendor, serta pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara lebih terpusat dan sistematis, sehingga memudahkan audit dan pengawasan. ‎Dadan menegaskan bahwa kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Termasuk di dalamnya kegiatan seperti bimbingan teknis bagi penjamah makanan agar keamanan pangan dapat dikelola oleh tenaga yang terlatih. Dari sisi efisiensi, penggunaan EO dianggap lebih rasional dibandingkan membentuk tim internal dalam waktu singkat. EO berperan sebagai solusi sementara agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu, sembari BGN terus membangun kapasitas internal dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Internasional, Nasional, Opini

Gencatan Senjata atau Jeda Taktis

Penulis : Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi  ruminews.id – Di permukaan, kabar tentang gencatan senjata antara Amerika dan Iran terdengar seperti kabar baik, sejenis jeda napas di tengah dunia yang terlalu sering kehabisan oksigen konflik. Tapi kalau kita sedikit menepi dari riuh headline, lalu melihat angka, pola, dan ritme peristiwa, cerita yang muncul justru lebih menarik. Peristiwa ini bukan sekadar berhenti perang, melainkan momen ketika dua kekuatan besar sama-sama menghitung ulang langkahnya. Dalam beberapa pekan terakhir sebelum gencatan senjata diumumkan, intensitas konflik meningkat dengan pola yang tidak biasa. Serangan tidak lagi sekadar simbolik, tetapi mulai menyentuh titik-titik sensitif seperti jalur distribusi energi, infrastruktur logistik, dan posisi militer strategis. Di saat yang sama, harga minyak global sempat bergerak naik tajam, bukan karena kekurangan pasokan yang nyata, tetapi karena ketakutan pasar. Dan dalam dunia ekonomi, ketakutan seringkali lebih berpengaruh daripada kenyataan itu sendiri. Di sinilah cerita mulai berubah. Amerika, yang secara militer jelas lebih unggul, justru terlihat menahan diri pada fase tertentu. Bukan karena tidak mampu melanjutkan tekanan, tetapi karena biaya dari eskalasi mulai melampaui manfaatnya. Data anggaran militer tambahan, tekanan dari sekutu, hingga kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan menunjukkan satu hal bahwa perang ini mulai kehilangan efisiensi strategis. Dalam bahasa ekonomi yang dingin, marginal cost-nya sudah terlalu tinggi. Sementara itu, Iran memainkan permainan yang berbeda. Iran tidak mencoba menang dalam arti konvensional. Tidak ada ambisi untuk mengungguli Amerika secara langsung. Tetapi yang dilakukan Iran justru lebih halus, mengganggu, menekan, dan menciptakan ketidakpastian di titik-titik yang paling sensitif bagi sistem global. Ketika lalu lintas di sekitar Selat Hormuz terganggu, efeknya tidak hanya terasa di kawasan, tetapi merambat ke Eropa, Asia, hingga pasar domestik negara-negara jauh dari medan konflik. Dalam logika ini, Iran tidak perlu menjadi lebih kuat, tapi cukup membuat sistem yang dihadapi menjadi lebih rapuh. Menariknya, jika kita membaca data pernyataan resmi kedua pihak, ada pola retorika yang hampir identik bahwa keduanya sama-sama mengklaim posisi kuat. Amerika berbicara tentang keberhasilan menekan ancaman, sementara Iran menekankan keberhasilan bertahan dari tekanan. Ini bukan kontradiksi, melainkan cerminan dari dua cara berbeda dalam mendefinisikan “kemenangan”. Dalam geopolitik modern, kemenangan tidak selalu berarti menghancurkan lawan. Kadang cukup dengan memastikan bahwa Anda tidak bisa dipaksa menyerah. Gencatan senjata akhirnya muncul bukan sebagai hasil kesepakatan moral, tetapi sebagai titik temu dari dua kelelahan yang berbeda. Amerika lelah dengan biaya dan risiko eskalasi, sementara Iran telah mencapai tujuan minimalnya yakni menunjukkan bahwa bangsa Iran tidak bisa ditekan tanpa konsekuensi. Di titik ini, berhenti sejenak menjadi pilihan paling rasional bagi keduanya. Namun yang sering luput dari perhatian adalah apa yang terjadi setelahnya. Data pergerakan diplomatik justru meningkat setelah gencatan senjata. Kanal komunikasi yang sebelumnya tertutup mulai dibuka kembali, perantara internasional bergerak lebih aktif, dan narasi publik mulai bergeser dari “konflik” ke “negosiasi”. Ini memberi petunjuk bahwa gencatan senjata bukan akhir, melainkan pintu masuk ke fase lain, fase di mana tekanan militer diterjemahkan menjadi posisi tawar politik. Kalau kita tarik sedikit lebih dalam, situasi ini seperti menghidupkan kembali satu tesis lama dalam filsafat politik bahwa perang dan damai bukan dua kutub yang saling meniadakan, tetapi dua instrumen dalam satu permainan yang sama. Perang digunakan untuk mengubah posisi, sementara damai digunakan untuk mengunci hasilnya (setidaknya untuk sementara). Dan mungkin di situlah letak pelajaran paling menariknya. Dunia tidak benar-benar berhenti berkonflik ketika senjata didiamkan. Dunia hanya berpindah arena, dari medan tempur ke meja perundingan, dari ledakan ke kalkulasi, dari peluru ke angka-angka. Jadi ketika kita mendengar kata “gencatan senjata”, mungkin kita perlu sedikit tersenyum seperti seorang filsuf yang tahu bahwa hidup ini penuh ironi. Karena dalam banyak kasus, termasuk peristiwa ini, damai bukanlah kebalikan dari perang. Damai hanyalah cara lain untuk melanjutkannya, tapi dengan gaya yang lebih halus, lebih senyap, tapi seringkali jauh lebih menentukan. [Erwin]

Hukum

BNN Ungkap Vape Jadi Media Konsumsi Narkoba, Sahroni: Ini Dapat Membahayakan Generasi Bangsa.

ruminews.id – Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Suyudi Ario Seto, mengusulkan larangan peredaran vape di Indonesia karena dinilai berpotensi disalahgunakan untuk konsumsi narkoba. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, yang menilai langkah itu penting untuk mencegah kerusakan yang lebih luas di masyarakat. ‎Sahroni menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut. Ia menilai penggunaan vape sebagai media penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan generasi bangsa jika tidak segera ditindak tegas oleh pemerintah. Menurut Sahroni, vape kini kerap dijadikan kamuflase untuk mengonsumsi narkoba jenis baru. Ia menegaskan bahwa zat-zat yang digunakan dalam vape tersebut sudah termasuk dalam kategori psikotropika yang merupakan bagian dari narkotika. Ia juga mendorong agar larangan vape dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika yang saat ini tengah dibahas di Komisi III DPR. Dengan demikian, regulasi terkait vape dapat memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen Senayan, Suyudi mengungkap hasil temuan BNN terkait kandungan berbahaya dalam cairan vape. Dari 341 sampel yang diuji, ditemukan 11 sampel mengandung kanabinoid (ganja) dan satu sampel mengandung methamphetamine (sabu). ‎Selain itu, BNN juga menemukan zat etomidate, yaitu obat bius, dalam beberapa sampel vape. Suyudi menjelaskan bahwa saat ini telah teridentifikasi 175 jenis zat psikoaktif baru di Indonesia. Ia berharap pelarangan vape dapat menjadi langkah efektif untuk menekan peredaran zat berbahaya tersebut, mengingat vape telah terbukti disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

Ekonomi

Pemerintah Perkuat Debottlenecking untuk Dorong Iklim Investasi yang Sehat dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

ruminews.id – Jakarta, Kemenkeu — Pemerintah terus memperkuat upaya debottlenecking sebagai langkah strategis dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha sekaligus menjadi cara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam seminar yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi Group bertajuk “Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal, Moneter, dan Dunia Usaha Menuju Indonesia 6%” pada Senin (6/4). ‎Dalam paparannya, Menkeu Purbaya mengidentifikasi dua hambatan yang mempengaruhi iklim investasi, yakni hambatan dalam aspek kebijakan dan hambatan dalam kegiatan melakukan bisnis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang berfungsi mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Satgas ini bekerja lintas kementerian/lembaga dan berfokus pada penyelesaian kasus secara langsung melalui sidang aduan kanal debottlenecking. “Jadi semua pelaku bisnis di Indonesia baik domestik maupun asing bisa lapor ke kita. Ini ada banyak pengaduan, sampai 6 April ada 112 pengaduan, 52 pengaduan sudah disidangkan,” jelas Menkeu. Menkeu menekankan bahwa pendekatan debottlenecking tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada perbaikan sistemik melalui penyempurnaan regulasi. “Kalau di atas kertas sudah bagus, tapi di lapangan tidak ada yang jalan. Jadi saya kembali lagi lihat di lapangan, kalau ada masalah di peraturan, kita betulin peraturannya,” imbuhnya. Dengan kontribusi sektor swasta yang mencapai sekitar 90 persen terhadap perekonomian, memastikan dunia usaha dapat melakukan bisnis dengan baik menjadi poin penting dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. “Jadi saya berkepentingan untuk memastikan sektor swasta bisa melakukan bisnis dengan baik tanpa kendala. Itu salah satu resep untuk memastikan kita bisa tumbuh ke arah 8%,” ujar Menkeu. ‎Di akhir paparannya, Menkeu Purbaya mengungkapkan optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia seiring koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin sinkron serta perbaikan iklim investasi melalui penguatan debottlenecking yang dilakukan oleh Satgas P2SP. (lh/al)

Opini

Kemenangan Versi Washington, Ketidakstabilan di Tubuh Pentagon

Penulis : Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Di panggung resmi, Pete Hegseth berdiri dengan penuh keyakinan, menyuarakan satu kalimat yang ingin didengar dunia bahwa Amerika menang. Iran disebut lumpuh, operasi militer dianggap sukses, dan publik global (setidaknya menurut versi Washington) diminta percaya bahwa ini adalah kemenangan cepat, bersih, dan menentukan. Sebuah narasi yang rapi, tegas, dan terdengar meyakinkan… sampai realitas mulai berbicara dengan bahasa yang jauh lebih jujur. Sebab di saat kata “kemenangan” dipukul seperti genderang perang, justru yang terjadi di balik layar adalah pemecatan para jenderal tertinggi. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat dicopot di tengah konflik yang belum juga reda. Di sini, akal sehat tidak bisa lagi diam. Publik mulai bertanya dengan nada yang hampir sinis, sejak kapan kemenangan dirayakan dengan pemecatan? Sejak kapan jenderal yang “berhasil” justru disingkirkan, bukan diangkat? Sejarah tidak pernah mencatat kemenangan dengan cara seperti ini. Dalam setiap perang yang benar-benar dimenangkan, para komandan pulang sebagai pahlawan, bukan sebagai korban restrukturisasi. Mereka menerima medali, bukan surat pemberhentian. Tapi yang kita saksikan hari ini justru kebalikannya, sebuah ironi yang terlalu mencolok untuk diabaikan, terlalu keras untuk disangkal. Di titik ini, narasi resmi mulai retak. Karena dalam logika politik kekuasaan, klaim kemenangan yang dibarengi dengan “pembersihan internal” hampir selalu menandakan satu hal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan di garis depan saja, tetapi di jantung kekuasaan itu sendiri. Dan semakin keras kemenangan itu diklaim, semakin terasa ada kegelisahan yang disembunyikan di baliknya. Lebih janggal lagi, perang itu sendiri belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Operasi militer justru diperluas, ancaman serangan semakin meningkat, dan eskalasi terus dipacu. Ini bukan suasana pasca-kemenangan tapi lebih mirip suasana perang yang belum menemukan ujungnya. Namun anehnya, narasi kemenangan sudah dipaksakan seolah-olah akhir cerita telah tiba. Di sinilah kita menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar strategi militer. Kita menyaksikan strategi persepsi, sebuah upaya untuk mendahului realitas dengan kata-kata. Dan dalam filsafat politik, ini bukan hal baru. Kekuasaan sering kali tidak menunggu fakta. Kekuasaan kadang menciptakan versi faktanya sendiri. Tapi ada satu hukum yang tak pernah gagal yakni ketika sebuah kekuasaan terlalu cepat menyatakan kemenangan, sering kali itu bukan karena ia telah menang, melainkan karena ia takut menghadapi kemungkinan sebaliknya. Kemenangan berubah dari fakta menjadi kebutuhan psikologis, sesuatu yang harus diumumkan, bukan dibuktikan. Pemecatan para jenderal di tengah perang lalu menjadi sinyal yang lebih dalam, lebih gelap. Ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi tanda bahwa kepercayaan di dalam struktur komando mulai retak. Ketika peluru masih berdesing namun kursi-kursi kekuasaan mulai digeser, itu bukan tanda kendali tapi tanda kegelisahan. Sebuah upaya untuk mengatur ulang permainan ketika permainan itu sendiri belum dimenangkan. Dunia internasional, tentu saja, tidak naif. Negara-negara tidak menilai dari pidato, mereka membaca pola. Dan pola yang terbaca hari ini sangat jelas yaitu klaim kemenangan yang terlalu cepat, diiringi kekacauan internal, di tengah perang yang justru semakin intens. Itu bukan gambaran kekuatan yang solid, melainkan bayangan dari sesuatu yang sedang goyah. Kontradiksi itu menjadi terlalu terang untuk disembunyikan. Ketika Pete Hegseth mengumumkan kemenangan, ia seolah sedang menutup sebuah bab, padahal tindakan yang menyertainya justru membuka bab baru yang lebih problematik. Pemecatan para jenderal bukan sekadar keputusan administratif tapi juga adalah sinyal bahwa ada ketidakpuasan mendasar terhadap jalannya perang itu sendiri. Dalam logika sederhana, jika strategi berhasil, maka para pelaksana strategi itu dipertahankan. Jika mereka justru disingkirkan, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya orangnya, tetapi keseluruhan arah dan klaim keberhasilannya. Lebih jauh lagi, dunia membaca ini sebagai gejala klasik kekuatan besar yang mulai kehilangan keseimbangan antara narasi dan realitas. Klaim kemenangan yang tidak diikuti stabilitas internal justru menggerus kredibilitas global, karena kekuatan sejati tidak perlu diumumkan secara tergesa-gesa tapi akan terlihat dari konsistensi. Ketika Amerika memecat para petinggi militernya di tengah klaim kemenangan, pesan yang tersirat menjadi jauh lebih keras daripada pidato mana pun bahwa di balik deklarasi kemenangan itu, ada kegelisahan strategis yang belum terselesaikan, dan mungkin, ketakutan bahwa perang ini tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Kesimpulannya sederhana dan telanjang: ini bukan kemenangan. Ini tanda kepanikan. Amerika sedang mencari jalan keluar dari perang tanpa harus mengakui kegagalan—dan dalam proses itu, wibawanya di mata dunia mulai runtuh.

Ekonomi, Nasional

IKA ISMEI Apresiasi Pemerintah Tidak Naikkan Harga BBM di Tengah Tekanan Global

ruminews.id- Jakarta, 1 April 2026 — Ikatan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan strategis yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika dan tekanan ekonomi global yang masih berfluktuasi. Ketua Bidang Energi IKA ISMEI, Fahmi Ismail, menilai langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi. Di tengah ketidakpastian harga energi dunia, kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi,” ujar Fahmi. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berdampak positif terhadap pengendalian inflasi, khususnya pada sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada harga energi. IKA ISMEI juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui: • Optimalisasi produksi energi dalam negeri • Diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan • Efisiensi distribusi energi agar lebih tepat sasaran Selain itu, IKA ISMEI mengingatkan pentingnya pengelolaan subsidi energi yang tepat guna agar tetap berkelanjutan dan tidak membebani fiskal negara dalam jangka panjang. “Kami berharap kebijakan ini diiringi dengan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi energi nasional, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global,” tambahnya. IKA ISMEI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan masukan konstruktif dalam perumusan kebijakan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Internasional, Jakarta, Nasional

Gugurnya 3 Pasukan Perdamaian Unifil Indonesia, PB HMI : Indonesia Harus Berani Peringatkan PBB dan Unsur yang Terlibat.

ruminews.id – Jakarta – Indonesia sebagai negara yang memiliki cita-cita mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia sesuai amanat UUD 1945, maka Indonesia terlibat dalam pengiriman pasukan kontingen Garuda Unifil, ke wilayah konflik dan memiliki dampak masalah korban kemanusiaan. Ketulusan Indonesia sebagai negara Asia demi menjaga kedamaian Dunia telah diuji, namun tak jarang prajurit TNI kusuma bangsa, gugur dalam tugas tersebut. Seorang prajurit Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dalam serangan Israel terhadap Lebanon. Bukan hanya itu, beberapa prajurit lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Kementerian Pertahanan RI mengonfirmasi bahwa dua prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur di Lebanon Selatan pada Senin (30/3/2026). Hal tersebut menambah daftar prajurit TNI yang gugur menjadi tiga anggota, korban terbaru adalah Mayor ZA dan Sertu I. Secara langsung hal ini telah mencemari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam peristiwa ini Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, melalui Ketua Bidang Hubungan Internasional PB HMI, Muhammad Arsyi Jailolo, menyanpaikan turut berbela sungkawa atas gugurnya patriot kusuma bangsa, Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dalam serangan Israel terhadap Lebanon yaitu Prajurit TNI Praka Farizal Romadhon, Mayor ZA dan Sertu I. PB HMI meminta negara dalam atas nama pemerintah dan Presiden untuk tidak tinggal diam, agar Presiden mendesak Dewan Keamanan PBB melakukat rapat darurat dan investigasi terhadap pelanggaran hukum Internasional. “Saudara-saudara sekalian bangsa kiya telah berkontribusi untuk perdamaiain dunia, Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL adalah pasukan TNI yang dikirim PBB ke Lebanon Selatan sejak 2006 (melalui kontingen XXIII-A) untuk memonitor penghentian permusuhan antara Israel-Hizbullah. Oleh karena itu ketegasan Pemerintah Indonesia kepada PBB dalam hal ini harus segera ditindaklanjuti, dan walaupun kita Indonesia sudah masuk ke dalam Board Of Peace, namun kita seperti tidak diperhitungkan, karena Israel dengan sengaja menyerang markas Pasukan Kontingen Garuda UNIFIL, ini sama saja tamparan buruk bagi Bangsa Indonesia” tegas Arsyi Jailolo. Pasukan perdamaian PBB (UN Peacekeepers) berfungsi menjaga stabilitas di wilayah konflik dengan memantau gencatan senjata, memisahkan pihak bertikai, melindungi warga sipil, serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Mereka bertindak sebagai pihak netral untuk menciptakan kondisi aman guna dialog politik. Berikut adalah fungsi utama pasukan perdamaian PBB secara lebih rinci: Menjaga Keamanan dan Stabilitas: Mengawasi gencatan senjata dan mengamankan kawasan penyangga (buffer zone) agar tidak terjadi kembalinya konflik. Perlindungan Warga Sipil: Melindungi masyarakat lokal yang terdampak konflik bersenjata dari ancaman kekerasan. Bantuan Kemanusiaan: Memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan kepada warga yang membutuhkan di daerah konflik. Penegakan HAM dan Hukum: Mendukung penegakan hak asasi manusia (HAM) dan membantu proses transisi hukum yang adil. Mendukung Proses Politik: Membantu proses perdamaian, mediasi, dan pelaksanaan pemilu di negara konflik. Pelucutan Senjata (DDR): Melakukan program perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan kombatan ke masyarakat. PB HMI juga menuntut keras peran Indonesia sendiri sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang baru, dimana bahkan sebagai fasilitator perdamaian, Indonesia sendiri yang mendapatkan tindakan kejahatan Kemanusiaan dari negara sekelas Israel. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab atas gugurnya tiga patriot kusuma bangsa dan negara haeus mendesak PBB melakukan investigasi dan Dewan Keamanan PBB melakukan rapat darurat untuk memutuskan perkara ini.

Scroll to Top