Author name: Admin01

Makassar, Nasional, Politik

Kembalikan Formulir Pendaftaran, IAS Siap Bawa Golkar Sulsel Kembali Jadi Partai Pemenang

ruminews.id – Makassar, – Mantan Wali Kota Makassar dua periode, *Ilham Arif Sirajuddin* atau yang akrab disapa IAS, resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2025-2030. Pengembalian formulir dilakukan IAS bersama tim dan sejumlah simpatisan di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Makassar, Kamis (4/9/2025). Kedatangan IAS disambut langsung oleh panitia penjaringan dan sejumlah pengurus DPD I Golkar Sulsel. “Alhamdulillah hari ini kami sudah mengembalikan formulir pendaftaran. Ini adalah bentuk komitmen dan keseriusan kami untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel,” ujar IAS kepada wartawan usai pengembalian formulir. IAS menegaskan, keputusannya maju sebagai calon ketua didasari semangat untuk memperkuat dan membesarkan Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Menurutnya, Golkar harus kembali menjadi partai pemenang dan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. “Golkar Sulsel harus solid, militan, dan menjadi rumah besar bagi seluruh kader. Ke depan kita ingin Golkar semakin kuat di akar rumput, menang di Pemilu, dan bisa memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan Sulsel,” katanya. Lebih lanjut, IAS menyampaikan akan mengusung visi “Golkar Sulsel Maju dan Berintegritas”. Visi tersebut, kata dia, diimplementasikan melalui penguatan struktur partai hingga tingkat desa, kaderisasi yang berkelanjutan, serta peningkatan elektabilitas partai menghadapi Pilkada dan Pemilu mendatang. “PR kita banyak. Mulai dari konsolidasi internal, pemenangan pemilu, sampai bagaimana Golkar bisa jadi solusi bagi persoalan masyarakat. Saya siap bekerja bersama seluruh kader untuk itu,” tegasnya. Ketua Panitia Penjaringan DPD I Golkar Sulsel menyampaikan apresiasi atas partisipasi IAS dalam proses penjaringan. Ia memastikan seluruh berkas yang dikembalikan akan diverifikasi sesuai dengan mekanisme dan AD/ART Partai Golkar. “Pak IAS sudah melengkapi berkas dan resmi mengembalikan formulir. Selanjutnya akan kami lakukan verifikasi administrasi. Proses ini terbuka untuk seluruh kader terbaik Golkar Sulsel,” ujarnya. Dengan dikembalikannya formulir oleh IAS, maka jumlah bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulsel yang telah mendaftar terus bertambah. Proses penjaringan akan berlangsung hingga batas waktu yang telah ditetapkan DPD I Golkar Sulsel. IAS sendiri merupakan kader senior Golkar Sulsel. Selama berkarir di pemerintahan, ia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan memiliki basis massa yang kuat, khususnya di Kota Makassar.

Makassar, Nasional

BBM Kapal Nelayan Kini Lebih Murah, HNSI Sulsel Nilai Kebijakan Prabowo Tepat Sasaran.

ruminews.id – Makassar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan mengapresiasi kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan. Organisasi tersebut menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk meringankan beban operasional nelayan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan nasional. Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras, mengatakan biaya bahan bakar selama ini menjadi komponen terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Karena itu, penurunan harga BBM akan memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya operasional para nelayan. “Bagi nelayan, BBM merupakan kebutuhan utama dalam aktivitas penangkapan ikan. Kebijakan Presiden Prabowo ini menjadi angin segar karena dapat menekan biaya operasional, sehingga nelayan memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatannya,” ujar Andi Iwan Darmawan Aras, Selasa (14/7/2026). Berdasarkan kebijakan pemerintah, kapal perikanan berukuran di bawah 30 Gross Ton (GT) memperoleh BBM bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Sementara itu, kapal perikanan berukuran 30 GT hingga 200 GT mendapatkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter, turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp21.300 per liter. Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menilai kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi beban biaya operasional nelayan, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya saing sektor perikanan tangkap, menjaga stabilitas pasokan hasil laut, serta menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. “Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha perikanan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya. DPD HNSI Sulawesi Selatan berharap implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif di seluruh daerah agar nelayan yang berhak dapat memperoleh akses BBM dengan mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. “Kami berharap pelaksanaan kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh nelayan di lapangan. Dengan distribusi yang baik dan tepat sasaran, kebijakan ini akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan nasional,” tambahnya. ‎HNSI Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Organisasi tersebut juga berharap berbagai program yang berpihak kepada nelayan terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan pangan nasional.(***)

Nasional, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa KKN UNHAS Hadirkan “Virtual Tour Cagar Budaya Desa Tosora” dalam Seminar Program Inovasi Desa

ruminews.id – Wajo – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Inovasi Desa Universitas Hasanuddin Gelombang 116 melaksanakan Seminar Program KKN pada Kamis (9/7/2026) pukul 13.00 WITA di Baruga Lasalewangeng, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Kegiatan seminar ini dihadiri oleh Kepala Desa Tosora beserta perangkat desa, Kepala Camat Majauleng, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa Desa Tosora, serta masyarakat Desa Tosora. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat tersebut menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan program-program KKN yang akan dijalankan selama masa pengabdian mahasiswa di desa tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Desa Tosora menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin yang membawa berbagai gagasan inovatif untuk mendukung pembangunan desa. Ia berharap program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal pengembangan potensi Desa Tosora. Pada seminar tersebut, mahasiswa memaparkan berbagai program kerja yang berfokus pada pengembangan potensi desa, pelestarian budaya dan sejarah lokal. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembuatan video dokumenter berjudul “Virtual Tour Cagar Budaya Desa Tosora” yang bertujuan memperkenalkan situs-situs cagar budaya di Desa Tosora kepada masyarakat luas melalui media digital. Video dokumenter tersebut dirancang sebagai sarana edukasi dan promosi budaya yang menampilkan sejarah, nilai budaya, serta potensi wisata heritage yang dimiliki Desa Tosora. Melalui konsep virtual tour, masyarakat dapat mengenal lebih dekat kawasan cagar budaya tanpa harus datang langsung ke setiap lokasi. Selain pemaparan program, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi bersama masyarakat. Pada sesi ini, warga dan perangkat desa memberikan masukan serta saran agar program yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa Tosora. Ketua Posko KKN Tematik Inovasi Desa UNHAS Gelombang 116 Desa Tosora, Muh. Rifki Andika Pratama, menyampaikan bahwa seminar program merupakan langkah awal untuk membangun sinergi antara mahasiswa dan masyarakat desa. “Melalui seminar ini, kami berharap tercipta kerja sama yang baik antara mahasiswa KKN dan masyarakat sehingga setiap program yang dijalankan dapat terlaksana secara maksimal dan memberi dampak positif bagi Desa Tosora,” ujarnya. Dengan terlaksananya Seminar Program KKN Tematik Inovasi Desa Universitas Hasanuddin Gelombang 116 ini, diharapkan seluruh program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta mampu mendukung upaya pengembangan dan pelestarian potensi Desa Tosora sebagai salah satu desa bersejarah di Kabupaten Wajo. Penulis: Mahasiswa KKN Tematik Inovasi Desa UNHAS Gelombang 116 – Posko Desa Tosora

Nasional, Politik

Empat DPD II Merapat, IAS Kini Kantongi 22 Dukungan Jelang Musda Golkar Sulsel

ruminews.id – MAKASSAR – Dukungan DPD II Partai Golkar di Sulsel terus berdatangan untuk mendukung, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) terus berdatangan jelang musda DPD I Golkar Sulsel yang akan digelar bulan Juli ini. Terbaru, dukungan DPD II Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Selayar yang diterima langsung, IAS pada, Minggu (5/7/2026). Salah satu kader Golkar Sulsel, M. Ilyas yang mendampingi, IAS saat menerima dukungan DPD II itu menjelaskan, bentuk dukungan DPD II adalah wujud keinginan mereka secara organisasi Golkar Sulsel dipimpin oleh IAS. “Betul hari ini, pak IAS menerima langsung dukungan 4 DPD II. Jadi dukungan ini bentuk keinginan DPD II mendukung pak IAS memimpin DPD I Golkar Sulsel,” ungkap, Ilyas. Ilyas mengaku jika DPD II Golkar di Sulsel sangat berharap kejayaan Golkar Sulsel kembali di tangan IAS. “Alasannya kejayaan partai harus kembali, maka DPD II Terus mendukung pak IAS. Hal ini sejalan dengan keinginan ketua umum DPP pak Bahlil Lahadalia kepada pak IAS untuk mengembalikan marwah Partai Golkar,” jelasnya. Saat ini, IAS mengantongi Rekomendasi diskresi DPP Partai Golkar dan sebanyak 22 rekomendasi dukungan dari DPD II dan sayap Partai Golkar.

Nasional, Opini, Politik

Luwu Timur di Atas Angka: Ketika Statistik Berbisik Tentang Perubahan

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Angka 1,66 persen. Itulah fakta yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan ekstrem di Luwu Timur pada 2025. Sebuah angka yang masih berada di atas rata-rata nasional dan, jujur saja, menjadi cermin paling jujur dari ketimpangan yang selama ini mengendap. Di tengah gunungan kekayaan mineral yang menggerakkan mesin ekonomi daerah, masih ada kantong-kantong warga yang belum menyentuh hasilnya. Ini bukan sekadar catatan statistik; ini adalah gugatan diam dari realitas yang tak bisa lagi dibelokkan. Namun, di balik kegaduhan angka ekstrem itu, ada gerakan bawah sadar yang justru menunjukkan titik balik. Jika kita berani menarik napas sejenak dan melihat tren makro, tingkat kemiskinan umum berhasil ditekan dari 6,55 persen pada 2024 menjadi 5,79 persen pada 2025 atau turun 0,76 persen poin. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2.150 jiwa, dari 20,7 ribu menjadi 18,55 ribu jiwa. Ini adalah angka kemiskinan terendah dalam satu dekade terakhir. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,31 menjadi 1,20, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,39 menjadi 0,32. Artinya, jarak mereka yang masih miskin dari garis kemiskinan kian menyempit, dan beban kemiskinan yang ditanggung pun semakin ringan. Angka pengangguran pun menunjukkan perbaikan serupa: turun dari 4,58 persen pada 2024 menjadi 3,70 persen pada 2025, atau dari 8.520 jiwa menjadi 6.120 jiwa. Capaian ini bahkan menjadikan Luwu Timur salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kepercayaan publik pun menguat: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik mencapai 89,38 persen dengan kategori “Sangat Baik”, melampaui target 87,86 persen. Di balik capaian ini, ada satu variabel penting yang menjadi kunci: “Tiga Kartu Sakti”, program unggulan yang digagas Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler. Bukan sekadar jargon politik, program ini adalah intervensi terstruktur yang menyentuh tiga sektor paling fundamental: Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial. Kartu Luwu Timur Pintar memastikan anak-anak dari TK hingga SMP mendapatkan seragam sekolah gratis, sementara mahasiswa menerima beasiswa yang dinaikkan dari Rp4 juta menjadi Rp6 juta per tahun, sebuah upaya mencegah putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Kartu Luwu Timur Sehat menghadirkan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, termasuk penyediaan rumah singgah bagi pasien rujukan ke luar daerah. Sementara Kartu Lansia menjadi bentuk perlindungan sosial yang paling nyata, dengan memberikan santunan Rp1 juta per bulan bagi 3.000 lansia. Ketiga kartu inilah yang menjadi jaring pengaman yang memastikan bahwa warga tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan hanya karena sakit, tidak bisa sekolah, atau terbebani di usia senja. Yang tak kalah menarik dari kepemimpinan Bupati Irwan Bachri Syam adalah keberanian untuk mulai melepaskan diri dari romantisme tambang. Sadar bahwa mineral adalah sumber daya yang suatu hari akan habis, pemerintah daerah mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan diantaranya sektor pertanian. Luwu Timur, sebagai kabupaten terluas kedua di Sulawesi Selatan, mendapat amanat untuk cetak sawah seluas 1.000 hektare. Target jangka panjangnya bahkan mencapai 10.000 hektare lahan sawah baru. Program ini bukan sekadar wacana; tim dari Kementerian Pertanian telah melakukan audiensi dan survei lapangan. Bupati bahkan secara tegas meminta agar kontraktor lokal dan masyarakat setempat dilibatkan dalam proses ini, sehingga efek domino ekonominya benar-benar dirasakan warga. Dukungan penuh dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun mengalir, dengan bantuan Rp27 miliar untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Jalan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hari ini ternyata seirama dengan pandangan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, DEA. Dalam berbagai kesempatan, beliau menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di Luwu Timur yang ditopang tambang belum otomatis diikuti pemerataan kesejahteraan, fenomena yang disebut sebagai paradox of plenty atau resource curse. Benang merah antara rekomendasi pakar dan langkah nyata Pemkab terlihat jelas: ketika Prof. Marsuki menyoroti industri tambang yang padat modal dan minim efek berganda bagi masyarakat lokal, Pemkab merespons dengan berani membangun fondasi ekonomi baru lewat program pertanian. Ketika pakar mendorong pemanfaatan APBD untuk memperkuat UMKM dan pemberdayaan masyarakat, Pemkab menjawab lewat program “Tiga Kartu Sakti” yang memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lansia menjadi jaring pengaman agar warga tidak jatuh miskin, sekaligus fondasi agar mereka mampu bangkit. Dan ketika rekomendasi mengarah pada bantuan sosial yang menyasar kelompok paling membutuhkan, Pemkab merespons dengan intervensi terstruktur seperti beasiswa pendidikan dan santunan bagi 3.000 lansia. Memang, angka 1,66 persen adalah pekerjaan rumah yang nyata dan belum selesai. Hal ini adalah upaya melanjutkan warisan dari struktur ekonomi yang mulai dibangun oleh kebijakan masa lalu. Namun, mengukur kepemimpinan bukanlah dari ada tidaknya masalah, tapi dari cara menghadapinya. Bupati Irwan Bachri Syam dan jajarannya memilih jalan yang lebih dewasa dengan tidak lari dari realitas, tetapi juga tidak terjebak dalam euforia proyek jangka pendek. Target menekan kemiskinan hingga 5,10–5,34 persen pada 2026 adalah komitmen realistis jika konsistensi dijaga. Karena perubahan sejati tidak pernah datang dengan gebrakan, tapi dari keberanian untuk terus memperbaiki fondasi meski hasilnya belum sempurna hari ini. Optimisme di Luwu Timur bukan terletak pada angka yang sudah turun, tetapi pada kesadaran bahwa masih ada yang harus dikerjakan dan langkah perbaikannya sudah mulai terlihat. Dari tambang yang suatu hari akan sunyi, Luwu Timur kini menatap masa depan pada hamparan sawah yang akan terus menghijau. Biarlah angka ekstrem itu menjadi pengingat, bukan penyesalan. Dan biarlah langkah hari ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam suatu hari nanti akan benar-benar berkeadilan. [Erwin]

Makassar, Pemuda

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

ruminews.id – Makassar – Dipilih sah oleh 33 OKP, dicopot tanpa rapat, tanpa surat resmi; Mandat pemuda diinjak hanya demi kemauan satu orang (19/6). Ada tawa getir yang menyimpan luka mendalam. Itulah yang dirasakan Muhammad Aldy Hidayat, Ketua Terpilih PK KNPI Kecamatan Wajo, saat melihat namanya digeser dari jabatannya — bukan lewat musyawarah, bukan lewat keputusan tertulis, melainkan hanya lewat selembar pengumuman digital: sebuah flyer. “Saya tertawa bukan karena senang, tapi karena heran melihat betapa ringannya Ketua DPD KNPI Kota Makassar memperlakukan amanah yang sudah dipilih oleh 33 Organisasi Kepemudaan sah. Kalau semudah ini mengganti ketua, buat apa lagi ada pemilihan? Buat apa OKP berkumpul? Cukup satu orang pegang kuasa, lalu tunjuk siapa saja seenaknya,” ujar Aldy dengan senyum yang menyembunyikan kekecewaan teramat dalam. Tusukan Pertama: KNPI Milik OKP, Bukan Properti Pribadi Ketua DPD Aldy mengarahkan pertanyaan tajam langsung ke pucuk pimpinan: “Pak Ketua DPD KNPI Kota Makassar, sejak kapan organisasi kolektif ini berubah menjadi perusahaan swasta yang Bapak jalankan layaknya CEO tunggal? Sejak kapan suara 33 OKP yang memberikan mandat kepada saya dianggap hanya angin lalu yang bisa diabaikan sesuka hati?” “Para senior mengajarkan kami: KNPI berdiri karena pemuda, hidup karena kesepakatan. Tapi gaya Bapak justru menunjukkan sebaliknya — seolah Bapak adalah raja di wilayah sendiri, keputusan tak butuh persetujuan siapa pun, aturan hanya berlaku jika menguntungkan kehendak pribadi. Kalau begini caranya, memang pantas dikatakan kepemimpinan ini prematur ruhnya, meski gelarnya terdengar megah,” sindirnya. Ia menegaskan: “Saya bukan ditunjuk oleh Bapak. Saya dipilih oleh OKP. Kalau Bapak ingin mencopot saya, copotlah melalui jalan yang benar. Jangan perlakukan mandat pemuda seperti stiker tembok — pasang sesuka hati, lepas sesuka hati.” Tusukan Kedua: Administrasi Kosong, Kekuasaan “Super Power” Tanpa Akuntabilitas Yang paling mencengangkan bagi Aldy dan publik adalah ketiadaan dasar hukum sedikit pun. “Sampai detik ini, tak ada surat resmi, tak ada nomor keputusan, tak ada tanda tangan Bapak Ketua DPD yang menjelaskan alasannya. Semua hanya lewat gambar flyer yang bisa dibuat siapa saja. Ini bukan tata kelola organisasi, ini persis alur drama Cina: keputusan di balik selimut, kesepakatan rahasia, tujuan tersembunyi.” Aldy membuka kemungkinan apa yang sesungguhnya terjadi: “Apakah alasannya karena Bapak ingin posisi Sekretaris diisi orang kepercayaan sendiri agar lebih mudah dikendalikan? Apakah karena saya berani bertanya kemana aliran dana hibah DPD yang jumlahnya diketahui cukup besar — padahal kami buat baju, baliho, biaya sendiri tanpa menerima bantuan sepeser pun? Bahkan pelantikan pun ditunda sepihak tanpa surat pemberitahuan resmi bertanda tangan Bapak.” “Kekuasaan yang Bapak banggakan itu terasa sangat super power, sayangnya tanpa tanggung jawab, tanpa transparansi, dan tanpa rasa hormat kepada mereka yang sesungguhnya memiliki KNPI ini.” Pembakaran Atribut: Protes Bukan Kejahatan — Tak Ada Api Tanpa Pemicu Tindakan Aldy membakar atribut PK KNPI Wajo sering dijadikan sasaran serangan. Ia menjawabnya dengan kepala tegak: “Saya menyampaikan permohonan maaf tulus kepada para pendahulu KNPI Kota Makassar. Tapi percayalah: tak akan pernah ada api jika tidak ada yang menyalakan apinya. Saya membakar baju itu bukan membakar nama organisasi — saya membakar cara Bapak Ketua DPD mempermainkan kepercayaan pemuda.” “Kalau aturan dijalani benar, kalau mandat saya dihormati, kalau suara OKP didengar — apakah hati ini sampai terpaksa meluapkan kekecewaan dengan cara itu? Jangan salahkan orang yang berteriak, tapi lihatlah apa yang membuatnya sampai harus berteriak sekencang ini.” Seruan Hati: Ini Bukan Soal Jabatan, Tapi Menyelamatkan Martabat Pemuda Aldy menegaskan dengan suara bergetar: “Saya siap mundur kapan saja Pak Ketua DPD mau. Tapi tuliskan alasannya secara terang-terangan di atas kertas resmi, tanda tangan sendiri, sebutkan satu per satu kesalahan saya. Jangan minta saya tunduk pada perintah tanpa dasar, pada keputusan yang hanya hidup di selembar flyer.” “Saya tetap menganggap diri saya Ketua Terpilih PK KNPI Kecamatan Wajo sampai ada surat pencabutan mandat yang sah. Kenapa bertahan? Bukan karena cinta jabatan — tapi karena saya berdiri mewakili 33 OKP yang menaruh harapan. Kalau saya diam saja, berarti saya membiarkan Ketua DPD mengajarkan generasi muda: di KNPI, kehendak satu orang lebih tinggi daripada kesepakatan banyak pemuda.” “Pak Ketua DPD KNPI Kota Makassar, ingatlah pesan sederhana ini: Bapak memimpin KNPI, bukan memiliki KNPI. Miliknya adalah OKP, miliknya adalah seluruh pemuda Makassar. Tusukan aturan yang Bapak lakukan hari ini kepada saya, sebenarnya menusuk masa depan organisasi ini sendiri.”

Makassar, Pemuda

DPD KNPI Kota Makassar Tunjuk Zulkifly sebagai Pejabat Ketua PK KNPI Kec Wajo

ruminews.id – Makassar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar resmi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 039/KPTS/Sek/VI/2026 tentang Penunjukan Pejabat Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Kecamatan Wajo, (19/06/2026). Keputusan tersebut merupakan langkah organisatoris yang ditempuh DPD KNPI Kota Makassar dalam rangka menjaga keberlangsungan roda organisasi, memperkuat konsolidasi kepemudaan, serta menghindari terjadinya kevakuman kepemimpinan di tingkat kecamatan. Dalam pertimbangannya, DPD KNPI Kota Makassar menilai telah terjadi tindakan yang mencederai marwah dan kewibawaan organisasi, termasuk tindakan pembakaran atribut dan pakaian dinas harian KNPI yang merupakan simbol identitas organisasi. Sebelum keputusan ini diambil, DPD KNPI Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya pembinaan, komunikasi, dan penyelesaian melalui mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui surat keputusan tersebut, Zulkifly resmi ditunjuk sebagai Penjabat Ketua PK KNPI Kecamatan Wajo dengan mandat untuk melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat koordinasi antar unsur kepemudaan, serta mempersiapkan langkah-langkah organisasi yang diperlukan demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan KNPI di Kecamatan Wajo. Menanggapi penunjukan tersebut, Zulkifly menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPD KNPI Kota Makassar. “Amanah ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh kader dan pemuda di Kecamatan Wajo. Saya mengajak seluruh elemen kepemudaan untuk kembali bersatu, mengedepankan semangat persaudaraan, serta menjadikan KNPI sebagai wadah pengabdian dan kolaborasi untuk kemajuan Kecamatan Wajo,” ujar Zulkifly. Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi yang inklusif dengan seluruh organisasi kepemudaan serta melakukan konsolidasi internal guna memperkuat peran KNPI sebagai rumah besar pemuda. “KNPI adalah milik seluruh pemuda. Karena itu, mari kita tinggalkan perbedaan yang dapat menghambat kemajuan organisasi dan fokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya siap merangkul semua pihak demi mewujudkan KNPI Wajo yang solid, produktif, dan berdaya guna,” tambahnya. Zulkifly juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI serta menjaga marwah organisasi sebagai wadah berhimpunnya pemuda yang independen, progresif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, “tutupnya”.

Makassar, Pemuda

Pelantikan Ditunda Sepihak: Ingat KNPI Milik OKP, Bukan Mainan Segelintir Penguasa

ruminews.id – MAKASSAR, 15 Juni 2026 — Hari yang ditunggu-tunggu berubah menjadi kekecewaan pahit. Rencana pelantikan Pengurus PK KNPI Kecamatan Wajo Kota Makassar yang sudah diagendakan hari ini ditunda secara sepihak, hanya disampaikan lewat telepon dan pesan singkat semalam — tidak ada surat resmi, tidak ada alasan tertulis, dan sama sekali tidak ada rasa hormat terhadap proses demokrasi akar rumput. Muhammad Aldy Hidayat selaku Ketua Terpilih mengaku terguncang sekaligus muak. Undangan sudah tersebar ke seluruh penjuru Wajo, Camat siap hadir, tokoh masyarakat sudah menempatkan diri, seluruh elemen pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) sudah menyatukan langkah. Namun semua itu dianggap tiada hanya karena permainan di balik pintu tertutup DPD KNPI Kota Makassar. “Saya maju atas keyakinan sendiri, didampingi mentor, berjuang tanpa tahu-menahu ada urusan gelap apa pun. Baru setelah menang didukung penuh oleh seluruh OKP, saya dikejutkan: ternyata dua oknum petinggi tertinggi DPD sudah membuat komitmen diam-diam jauh hari sebelumnya — bahkan sampai mengatur siapa yang harus duduk sebagai Sekretarisnya. Saya tidak dilibatkan, tidak diajak bicara, tidak diberi tahu sedikitpun,” tegas Aldy dengan nada menusuk. Ia melontarkan analogi yang paling telanjang membongkar logika busuk itu: “Inilah puncak ketidakwarasan mereka: Dia yang berbuat, dia yang membuat kesepakatan, dia yang ‘menghamili’ urusan ini diam-diam — tapi begitu masalah muncul, saya yang diminta melahirkan, saya yang harus membesarkan, dan saya yang dipaksa memikul tanggung jawab penuh atas perbuatan yang sama sekali bukan saya yang lakukan! Logika macam apa ini kalau bukan upaya meloloskan diri dari kesalahan sendiri?” Aldy kemudian mengingatkan batas yang sering dilupakan para penguasa sementara itu: “Ingat baik-baik wahai penguasa di DPD KNPI Kota Makassar: KNPI ini milik seluruh OKP! Bukan milik perorangan, bukan milik satu kelompok, bukan milik satu warna kepentingan semata. Di dalamnya ada banyak aspirasi, banyak suara, banyak warna. Saya dipilih dan diamanahkan oleh OKP Kecamatan Wajo — bukan ditunjuk, bukan diatur, bukan dibeli oleh DPD Kota. Jadi jangan bertindak seenaknya seolah organisasi ini adalah harta pusaka keluarga yang bisa diatur sesuka hati!” Penundaan yang disampaikan tanpa surat resmi itu menurutnya membuktikan satu hal: Sudah tidak ada lagi intelektualitas, sudah lenyap rasa keadilan, dan yang tersisa hanyalah nafsu memegang kendali serta kebiasaan bermain di belakang layar. Karena itu ia tidak akan diam: “Saya akan bersurat resmi kepada Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kota Makassar meminta klarifikasi dan keadilan mutlak. Jika tidak mendapat jawaban yang memuaskan, langkah akan saya teruskan sampai ke tingkat Provinsi. Biarkan pimpinan lebih tinggi melihat sendiri: apakah ini organisasi pemuda yang ingin melahirkan pemimpin, atau sekadar tempat memuaskan ambisi segelintir orang?” Aldy menegaskan satu kalimat terakhir yang menusuk kesadaran: “Kalau kalian membuat kesepakatan, tanggung jawablah atas kesepakatan itu sendiri. Jangan jadikan hasil muscam sebagai kambing hitam untuk menutupi aib logika terbalik kalian. Wajo sudah memilih, dan kami tidak akan tunduk pada kekuasaan yang kehilangan akal sehatnya.” Sumber Pernyataan: Muhammad Aldy Hidayat Ketua Terpilih PK KNPI Kecamatan Wajo Kota Makassar

Nasional, Pemuda, Politik

KSB KNPI Sulsel di Isi Para Ketua Partai, Cerminan Rumah Besar Pemuda Yang Inklusif.

ruminews.id – Sulsel – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan kembali menegaskan jati dirinya sebagai rumah besar pemuda yang menghimpun beragam latar belakang, gagasan, dan warna organisasi. Hal tersebut tercermin dari komposisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) KNPI Sulsel yang berasal dari berbagai spektrum politik, namun bersatu dalam semangat membangun kepemudaan Sulawesi Selatan. ‎ ‎Struktur KSB KNPI Sulsel saat ini diisi oleh Vonny Ameliani Suardi sebagai Ketua, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Agus Rasyid Butu, yang juga merupakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Sementara posisi Bendahara diemban oleh Irfan Malluserang Kahfi, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar. ‎ ‎Keberagaman latar belakang politik tersebut menjadi bukti bahwa KNPI tidak dibangun atas kepentingan satu kelompok atau golongan tertentu. Sebaliknya, KNPI menjadi wadah pemersatu pemuda yang mengedepankan kolaborasi, dialog, dan pengabdian untuk masyarakat. ‎ ‎ Komposisi KSB ini menunjukkan bahwa KNPI Sulsel benar-benar menjadi miniatur kebhinekaan. Perbedaan warna politik tidak menjadi penghalang untuk bersatu dan bekerja bersama dalam mengawal agenda kepemudaan,” ujar Dr.Syaiful Yang merupakan Dosen Politik UIN ‎ ‎Keberadaan figur-figur dari berbagai partai politik dalam satu kepengurusan juga menjadi pesan kuat bahwa generasi muda Sulawesi Selatan mampu menempatkan kepentingan pembangunan daerah dan pemberdayaan pemuda di atas perbedaan politik praktis. ‎ ‎Dengan semangat persatuan tersebut, KNPI Sulsel diharapkan dapat menjadi motor penggerak lahirnya program-program inovatif, produktif, dan inklusif yang menyentuh kebutuhan pemuda di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. ‎ ‎KNPI Sulsel meyakini bahwa keberagaman bukanlah sekat, melainkan kekuatan. Sebab dari perbedaan gagasan dan pengalaman, lahir energi kolaborasi yang mampu membawa organisasi kepemudaan ini semakin relevan dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta bangsa. ‎ ‎”Berbeda warna, satu tujuan. KNPI Sulsel untuk seluruh pemuda.”

Nasional, Politik

Ketua Presidium Aktivis 98: Pernyataan Qodari Soal “Reformasi Jilid II” Cerminkan Kegagalan Komunikasi Pemerintah

ruminews.id – Jakarta, 13 Juni 2026 – Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb sekaligus Ketua Presidium Aktivis 98, Muhammad Surya Wijaya, menilai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “Pemimpin Reformasi Jilid II” justru menunjukkan adanya persoalan serius dalam komunikasi publik pemerintah. Menurut Surya, klaim tersebut muncul pada momentum yang tidak tepat, yakni ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. “Jika pemerintah memang sedang menjalankan reformasi besar sebagaimana diklaim Qodari, pertanyaannya sederhana: mengapa narasi reformasi itu justru lebih dahulu muncul dari gerakan mahasiswa dibanding dari pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah?” kata Surya, Sabtu (13/6). Ia menegaskan bahwa reformasi tidak cukup dideklarasikan melalui slogan atau pelabelan politik. Reformasi harus dapat dijelaskan secara konkret kepada masyarakat, termasuk mengenai struktur yang sedang diperbaiki, kelompok kepentingan yang dikoreksi, serta manfaat yang akan diterima publik. “Qodari menyebut Presiden Prabowo sedang melakukan reformasi struktur ekonomi agar keuntungan pembangunan tidak hanya dinikmati elite tertentu. Pernyataan ini mengandung konsekuensi besar. Publik berhak mengetahui struktur apa yang sedang diubah, mekanisme rente apa yang diputus, siapa yang kehilangan privilese, dan bagaimana keberhasilan reformasi itu dapat diukur,” ujarnya. Menurut Surya, hingga saat ini pemerintah belum berhasil menjelaskan aspek-aspek tersebut secara utuh kepada masyarakat. Akibatnya, muncul kesenjangan antara narasi yang dibangun pemerintah dengan persepsi yang berkembang di publik. “Negara merasa sedang melakukan transformasi. Namun sebagian masyarakat justru merasa perubahan yang dijanjikan belum menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Kesenjangan persepsi inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama komunikasi pemerintah,” katanya. Surya menilai kondisi tersebut juga menjadi indikator bahwa fungsi komunikasi publik belum berjalan secara optimal. Ia mengingatkan bahwa Bakom dibentuk untuk menjembatani pemahaman antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar memproduksi narasi politik. “Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan banyaknya konferensi pers atau besarnya klaim yang disampaikan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah,” tegasnya. Karena itu, Surya mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Qodari di Bakom. “Jika reformasi yang dimaksud memang sedang berlangsung, mengapa masyarakat masih bertanya apa yang sebenarnya sedang diubah? Mengapa pemerintah masih harus menjelaskan makna reformasi setelah muncul demonstrasi mahasiswa? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang perlu dievaluasi secara serius,” ujarnya. Lebih lanjut, Surya menilai tugas utama komunikasi publik bukan menentukan siapa tokoh atau pahlawan perubahan, melainkan memastikan masyarakat memahami perubahan yang sedang berlangsung. “Pemerintah tidak membutuhkan slogan baru. Yang dibutuhkan publik adalah peta jalan yang jelas mengenai apa yang sedang diperbaiki, siapa yang dikoreksi, siapa yang diuntungkan, dan kapan hasilnya dapat dirasakan. Tanpa itu, istilah Reformasi Jilid II akan sulit memperoleh legitimasi di mata masyarakat,” katanya. Menurut Surya, legitimasi reformasi tidak lahir dari deklarasi, melainkan dari kemampuan pemerintah menunjukkan perubahan yang nyata, terukur, dan dipahami publik. “Jika pemerintah meyakini reformasi sedang berlangsung, maka keberhasilan pertama yang seharusnya terlihat adalah keberhasilan menjelaskan reformasi itu kepada masyarakat. Ketika hal tersebut belum tercapai, maka evaluasi terhadap kapasitas komunikasi pemerintah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari,” pungkasnya. — Untuk informasi lebih lanjut: Muhammad Surya Wijaya Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb Ketua Presidium Aktivis 98

Scroll to Top