Penulis: Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV ruminews.id – Kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di Prancis pada 17 Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana keresahan sosial dapat berkembang menjadi gangguan ketertiban. Demonstrasi besar yang diikuti ratusan ribu orang berangkat dari keluhan tentang mahalnya biaya hidup, kenaikan harga bahan bakar, kondisi sekolah, dan penurunan kualitas layanan publik. Namun, aksi yang sebagian besar berlangsung sebagai demonstrasi berubah menjadi bentrokan, pembakaran, perusakan gedung, dan penjarahan di sejumlah kota. Pemerintah Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi, sedangkan penyelenggara menyebut jumlahnya mencapai 800.000. Menurut laporan 18 Oktober, sekitar 2.400 orang ditangkap di seluruh Prancis. Angka itu menunjukkan besarnya mobilisasi dan seriusnya gangguan keamanan, tetapi tidak berarti seluruh demonstran terlibat dalam kekerasan. Presiden Emmanuel Macron membedakan warga yang menyampaikan aspirasi secara damai dari kelompok yang melakukan perusakan dan penjarahan. Akar keresahan di Prancis Demonstrasi itu mempertemukan berbagai kelompok—antara lain pelajar, serikat pekerja, aktivis, dan pendukung gerakan Yellow Vest—dengan tuntutan yang beragam. Isu biaya hidup dan harga bahan bakar bertemu dengan keluhan mengenai sekolah serta layanan publik. Ketika masyarakat merasa tekanan ekonomi makin berat sementara tanggapan pemerintah dianggap belum memadai, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan. Namun, penyebab demonstrasi perlu dibedakan dari alasan terjadinya penjarahan. Ketidakpuasan ekonomi dan sosial dapat menjelaskan mengapa banyak orang turun ke jalan, tetapi tidak membenarkan pembakaran, perusakan, atau pengambilan barang dari toko. Pemerintah Prancis menyebut kekerasan dilakukan oleh kelompok radikal dan pelaku kriminal yang memanfaatkan situasi. Tuduhan tentang siapa yang menggerakkan kekerasan perlu diuji melalui penyelidikan dan proses hukum; tidak tepat menyamakan semua demonstran dengan perusuh. Dampak langsung dirasakan warga dan pemilik usaha. Toko-toko rusak atau dijarah, kendaraan dibakar, fasilitas umum menjadi sasaran, dan balai kota bersejarah di Limoges terbakar hingga atapnya runtuh. Kerusakan tersebut menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus merusak ruang publik dan simbol kehidupan bersama. Kekerasan juga dapat mengalihkan perhatian dari tuntutan awal demonstrasi serta melemahkan dukungan masyarakat terhadap gerakan yang semula damai. Kerusuhan berlangsung menjelang pemilihan presiden Prancis 2027, sehingga persoalan sosial turut menjadi bahan persaingan politik. Dalam situasi seperti ini, isu ekonomi dan layanan publik dapat tertutup oleh saling tuding dan seruan tindakan keras. Klaim mengenai siapa yang bertanggung jawab perlu disampaikan berdasarkan bukti. Associated Press melaporkan bahwa aparat Prancis belum mengaitkan kerusuhan tersebut dengan imigran, meskipun isu itu digunakan dalam perdebatan politik. Pelajaran bagi Indonesia Kerusuhan di Prancis dapat menjadi bahan pembanding bagi Indonesia, tetapi tidak berarti kedua negara menghadapi situasi yang sama. Pelajaran utamanya adalah bahwa keresahan sosial yang nyata dapat dimanfaatkan oleh kelompok perusak. Karena itu, aspirasi demonstran dan tindakan kriminal harus dibedakan secara tegas. Pada 20 Oktober 2026, Indonesia memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah elemen mahasiswa diberitakan berencana menggelar aksi evaluasi. Namun, agenda tersebut tidak berarti semua kelompok akan turun ke jalan. Koalisi besar serikat buruh, misalnya, menyatakan tidak berencana menggelar demonstrasi pada tanggal itu. Skala dan bentuk aksi perlu dinilai berdasarkan informasi terverifikasi dari masing-masing penyelenggara. Faktor yang dapat meningkatkan kerawanan Tekanan ekonomi dan rasa tidak aman terhadap masa depan. Inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28 persen menurut BPS. Angka nasional tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan pengalaman setiap rumah tangga: kenaikan harga pangan, bahan bakar, atau biaya hidup di wilayah tertentu dapat terasa lebih berat. Kekhawatiran ekonomi juga diperkuat oleh tekanan terhadap pasar keuangan pada 19 Oktober, setelah MSCI menyatakan sedang mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dan IHSG turun tajam. Perkembangan pasar bukan penyebab langsung demonstrasi, tetapi dapat menambah rasa cemas dan ketidakpastian. Penilaian publik terhadap pemerintah yang beragam. Reuters melaporkan hasil survei SMRC yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen dalam survei 1–10 Oktober. Sementara itu, survei Parameter Politik Indonesia yang dipublikasikan pemerintah melaporkan tingkat kepuasan 65,4 persen, dengan waktu pengumpulan data dan metodologi berbeda. Angka-angka ini tidak dapat dibandingkan begitu saja seolah-olah berasal dari survei yang sama. Namun, perbedaan hasilnya menunjukkan bahwa penilaian masyarakat tidak tunggal dan kinerja pemerintah tetap menjadi bahan perdebatan publik. Akumulasi tuntutan sosial dan politik. Peringatan dua tahun pemerintahan menjadi momentum bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk menilai janji, pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, kondisi demokrasi, dan keadilan sosial. Jika tuntutan tidak disampaikan dengan jelas atau pemerintah dianggap tidak memberi tanggapan yang memadai, kekecewaan dapat meningkat. Sebaliknya, dialog terbuka dan jawaban yang konkret dapat membantu menjaga aksi tetap sebagai sarana kontrol sosial yang konstitusional. Risiko kelompok yang menunggangi aksi. Indonesia juga memiliki pengalaman gangguan setelah aksi pada Agustus 2026, ketika polisi melaporkan ratusan orang ditahan menyusul kerusuhan setelah demonstrasi. Pengalaman tersebut menjadi alasan untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi bukan dasar untuk menyimpulkan bahwa aksi 20 Oktober pasti berakhir ricuh. Risiko harus dinilai berdasarkan perkembangan dan bukti yang tersedia di lapangan. Penilaian dan langkah yang diperlukan Potensi kerawanan tidak sama dengan kepastian terjadinya kerusuhan. Aksi yang bertepatan dengan peringatan politik dapat menarik perhatian besar. Tekanan ekonomi dan perbedaan sikap terhadap kebijakan pemerintah juga dapat memperkeras suasana. Namun, jumlah peserta, luas sebaran aksi, dan kemungkinan gangguan tidak dapat dipastikan hanya dari pemberitaan tentang rencana demonstrasi. Pemerintah dan aparat perlu melindungi hak warga untuk menyampaikan pendapat, menjaga komunikasi dengan penyelenggara, serta bertindak proporsional terhadap pelanggaran yang benar-benar terjadi. Penyelenggara aksi perlu menyampaikan tuntutan secara tertib, menjaga keselamatan peserta, dan mencegah perusakan fasilitas umum atau usaha warga. Masyarakat juga perlu memeriksa informasi sebelum menyebarkannya agar kabar palsu dan provokasi tidak memperbesar ketegangan. Penutup “Ada apa dengan France?” Prancis sedang menghadapi pertemuan antara keresahan sosial dan tekanan ekonomi, perdebatan tentang layanan publik, serta ketegangan politik menjelang pemilu. Penjarahan dan pembakaran harus dipertanggungjawabkan, tetapi penyelesaian jangka panjang juga memerlukan jawaban terhadap keluhan masyarakat. Bagi Indonesia, peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dapat menjadi ruang evaluasi yang sah dalam demokrasi. Kritik damai perlu dihormati, sedangkan kekerasan dan penjarahan harus dicegah serta ditangani sesuai hukum—tanpa menyamaratakan demonstran sebagai perusuh. Ketertiban akan lebih kuat jika berjalan bersama keterbukaan terhadap kritik dan langkah nyata untuk menjawab persoalan yang dirasakan warga.
