Admin01, Author at ruminews

Pelantikan Ditunda Sepihak: Ingat KNPI Milik OKP, Bukan Mainan Segelintir Penguasa

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda / Admin01

ruminews.id – MAKASSAR, 15 Juni 2026 — Hari yang ditunggu-tunggu berubah menjadi kekecewaan pahit. Rencana pelantikan Pengurus PK KNPI Kecamatan Wajo Kota Makassar yang sudah diagendakan hari ini ditunda secara sepihak, hanya disampaikan lewat telepon dan pesan singkat semalam — tidak ada surat resmi, tidak ada alasan tertulis, dan sama sekali tidak ada rasa hormat terhadap proses demokrasi akar rumput. Muhammad Aldy Hidayat selaku Ketua Terpilih mengaku terguncang sekaligus muak. Undangan sudah tersebar ke seluruh penjuru Wajo, Camat siap hadir, tokoh masyarakat sudah menempatkan diri, seluruh elemen pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) sudah menyatukan langkah. Namun semua itu dianggap tiada hanya karena permainan di balik pintu tertutup DPD KNPI Kota Makassar. “Saya maju atas keyakinan sendiri, didampingi mentor, berjuang tanpa tahu-menahu ada urusan gelap apa pun. Baru setelah menang didukung penuh oleh seluruh OKP, saya dikejutkan: ternyata dua oknum petinggi tertinggi DPD sudah membuat komitmen diam-diam jauh hari sebelumnya — bahkan sampai mengatur siapa yang harus duduk sebagai Sekretarisnya. Saya tidak dilibatkan, tidak diajak bicara, tidak diberi tahu sedikitpun,” tegas Aldy dengan nada menusuk. Ia melontarkan analogi yang paling telanjang membongkar logika busuk itu: “Inilah puncak ketidakwarasan mereka: Dia yang berbuat, dia yang membuat kesepakatan, dia yang ‘menghamili’ urusan ini diam-diam — tapi begitu masalah muncul, saya yang diminta melahirkan, saya yang harus membesarkan, dan saya yang dipaksa memikul tanggung jawab penuh atas perbuatan yang sama sekali bukan saya yang lakukan! Logika macam apa ini kalau bukan upaya meloloskan diri dari kesalahan sendiri?” Aldy kemudian mengingatkan batas yang sering dilupakan para penguasa sementara itu: “Ingat baik-baik wahai penguasa di DPD KNPI Kota Makassar: KNPI ini milik seluruh OKP! Bukan milik perorangan, bukan milik satu kelompok, bukan milik satu warna kepentingan semata. Di dalamnya ada banyak aspirasi, banyak suara, banyak warna. Saya dipilih dan diamanahkan oleh OKP Kecamatan Wajo — bukan ditunjuk, bukan diatur, bukan dibeli oleh DPD Kota. Jadi jangan bertindak seenaknya seolah organisasi ini adalah harta pusaka keluarga yang bisa diatur sesuka hati!” Penundaan yang disampaikan tanpa surat resmi itu menurutnya membuktikan satu hal: Sudah tidak ada lagi intelektualitas, sudah lenyap rasa keadilan, dan yang tersisa hanyalah nafsu memegang kendali serta kebiasaan bermain di belakang layar. Karena itu ia tidak akan diam: “Saya akan bersurat resmi kepada Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kota Makassar meminta klarifikasi dan keadilan mutlak. Jika tidak mendapat jawaban yang memuaskan, langkah akan saya teruskan sampai ke tingkat Provinsi. Biarkan pimpinan lebih tinggi melihat sendiri: apakah ini organisasi pemuda yang ingin melahirkan pemimpin, atau sekadar tempat memuaskan ambisi segelintir orang?” Aldy menegaskan satu kalimat terakhir yang menusuk kesadaran: “Kalau kalian membuat kesepakatan, tanggung jawablah atas kesepakatan itu sendiri. Jangan jadikan hasil muscam sebagai kambing hitam untuk menutupi aib logika terbalik kalian. Wajo sudah memilih, dan kami tidak akan tunduk pada kekuasaan yang kehilangan akal sehatnya.” Sumber Pernyataan: Muhammad Aldy Hidayat Ketua Terpilih PK KNPI Kecamatan Wajo Kota Makassar

Nasional, Pemuda, Politik

KSB KNPI Sulsel di Isi Para Ketua Partai, Cerminan Rumah Besar Pemuda Yang Inklusif.

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik / Admin01

ruminews.id – Sulsel – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan kembali menegaskan jati dirinya sebagai rumah besar pemuda yang menghimpun beragam latar belakang, gagasan, dan warna organisasi. Hal tersebut tercermin dari komposisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) KNPI Sulsel yang berasal dari berbagai spektrum politik, namun bersatu dalam semangat membangun kepemudaan Sulawesi Selatan. ‎ ‎Struktur KSB KNPI Sulsel saat ini diisi oleh Vonny Ameliani Suardi sebagai Ketua, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Agus Rasyid Butu, yang juga merupakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Sementara posisi Bendahara diemban oleh Irfan Malluserang Kahfi, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar. ‎ ‎Keberagaman latar belakang politik tersebut menjadi bukti bahwa KNPI tidak dibangun atas kepentingan satu kelompok atau golongan tertentu. Sebaliknya, KNPI menjadi wadah pemersatu pemuda yang mengedepankan kolaborasi, dialog, dan pengabdian untuk masyarakat. ‎ ‎ Komposisi KSB ini menunjukkan bahwa KNPI Sulsel benar-benar menjadi miniatur kebhinekaan. Perbedaan warna politik tidak menjadi penghalang untuk bersatu dan bekerja bersama dalam mengawal agenda kepemudaan,” ujar Dr.Syaiful Yang merupakan Dosen Politik UIN ‎ ‎Keberadaan figur-figur dari berbagai partai politik dalam satu kepengurusan juga menjadi pesan kuat bahwa generasi muda Sulawesi Selatan mampu menempatkan kepentingan pembangunan daerah dan pemberdayaan pemuda di atas perbedaan politik praktis. ‎ ‎Dengan semangat persatuan tersebut, KNPI Sulsel diharapkan dapat menjadi motor penggerak lahirnya program-program inovatif, produktif, dan inklusif yang menyentuh kebutuhan pemuda di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. ‎ ‎KNPI Sulsel meyakini bahwa keberagaman bukanlah sekat, melainkan kekuatan. Sebab dari perbedaan gagasan dan pengalaman, lahir energi kolaborasi yang mampu membawa organisasi kepemudaan ini semakin relevan dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta bangsa. ‎ ‎”Berbeda warna, satu tujuan. KNPI Sulsel untuk seluruh pemuda.”

Nasional, Politik

Ketua Presidium Aktivis 98: Pernyataan Qodari Soal “Reformasi Jilid II” Cerminkan Kegagalan Komunikasi Pemerintah

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik / Admin01

ruminews.id – Jakarta, 13 Juni 2026 – Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb sekaligus Ketua Presidium Aktivis 98, Muhammad Surya Wijaya, menilai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “Pemimpin Reformasi Jilid II” justru menunjukkan adanya persoalan serius dalam komunikasi publik pemerintah. Menurut Surya, klaim tersebut muncul pada momentum yang tidak tepat, yakni ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. “Jika pemerintah memang sedang menjalankan reformasi besar sebagaimana diklaim Qodari, pertanyaannya sederhana: mengapa narasi reformasi itu justru lebih dahulu muncul dari gerakan mahasiswa dibanding dari pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah?” kata Surya, Sabtu (13/6). Ia menegaskan bahwa reformasi tidak cukup dideklarasikan melalui slogan atau pelabelan politik. Reformasi harus dapat dijelaskan secara konkret kepada masyarakat, termasuk mengenai struktur yang sedang diperbaiki, kelompok kepentingan yang dikoreksi, serta manfaat yang akan diterima publik. “Qodari menyebut Presiden Prabowo sedang melakukan reformasi struktur ekonomi agar keuntungan pembangunan tidak hanya dinikmati elite tertentu. Pernyataan ini mengandung konsekuensi besar. Publik berhak mengetahui struktur apa yang sedang diubah, mekanisme rente apa yang diputus, siapa yang kehilangan privilese, dan bagaimana keberhasilan reformasi itu dapat diukur,” ujarnya. Menurut Surya, hingga saat ini pemerintah belum berhasil menjelaskan aspek-aspek tersebut secara utuh kepada masyarakat. Akibatnya, muncul kesenjangan antara narasi yang dibangun pemerintah dengan persepsi yang berkembang di publik. “Negara merasa sedang melakukan transformasi. Namun sebagian masyarakat justru merasa perubahan yang dijanjikan belum menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Kesenjangan persepsi inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama komunikasi pemerintah,” katanya. Surya menilai kondisi tersebut juga menjadi indikator bahwa fungsi komunikasi publik belum berjalan secara optimal. Ia mengingatkan bahwa Bakom dibentuk untuk menjembatani pemahaman antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar memproduksi narasi politik. “Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan banyaknya konferensi pers atau besarnya klaim yang disampaikan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah,” tegasnya. Karena itu, Surya mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Qodari di Bakom. “Jika reformasi yang dimaksud memang sedang berlangsung, mengapa masyarakat masih bertanya apa yang sebenarnya sedang diubah? Mengapa pemerintah masih harus menjelaskan makna reformasi setelah muncul demonstrasi mahasiswa? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang perlu dievaluasi secara serius,” ujarnya. Lebih lanjut, Surya menilai tugas utama komunikasi publik bukan menentukan siapa tokoh atau pahlawan perubahan, melainkan memastikan masyarakat memahami perubahan yang sedang berlangsung. “Pemerintah tidak membutuhkan slogan baru. Yang dibutuhkan publik adalah peta jalan yang jelas mengenai apa yang sedang diperbaiki, siapa yang dikoreksi, siapa yang diuntungkan, dan kapan hasilnya dapat dirasakan. Tanpa itu, istilah Reformasi Jilid II akan sulit memperoleh legitimasi di mata masyarakat,” katanya. Menurut Surya, legitimasi reformasi tidak lahir dari deklarasi, melainkan dari kemampuan pemerintah menunjukkan perubahan yang nyata, terukur, dan dipahami publik. “Jika pemerintah meyakini reformasi sedang berlangsung, maka keberhasilan pertama yang seharusnya terlihat adalah keberhasilan menjelaskan reformasi itu kepada masyarakat. Ketika hal tersebut belum tercapai, maka evaluasi terhadap kapasitas komunikasi pemerintah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari,” pungkasnya. — Untuk informasi lebih lanjut: Muhammad Surya Wijaya Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb Ketua Presidium Aktivis 98

Internasional, Nasional, Olahraga

Maroko dan Norwegia, Dua Negara Underdog yang Siap Mencuri Perhatian di Piala Dunia

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Olahraga / Admin01

ruminews.id – Jakarta – Dalam sejarah Piala Dunia, selalu ada tim-tim yang mampu mematahkan prediksi dan tampil sebagai kuda hitam. Di antara negara yang kerap dianggap sebagai underdog, Maroko dan Norwegia menjadi dua tim yang menarik perhatian berkat perkembangan pesat mereka dalam beberapa tahun terakhir. ‎Maroko telah membuktikan bahwa status underdog bukan penghalang untuk bersaing dengan negara-negara elite sepak bola dunia. Pada Piala Dunia FIFA 2022, tim berjuluk Atlas Lions mencatat sejarah sebagai negara Afrika dan Arab pertama yang berhasil mencapai babak semifinal. Dalam perjalanan sensasional tersebut, Maroko menyingkirkan tim-tim kuat seperti Belgia, Spanyol, dan Portugal sebelum akhirnya terhenti di empat besar. Prestasi itu membuat Maroko mendapat pujian luas sebagai salah satu kisah underdog terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Norwegia perlahan mulai menunjukkan potensinya sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Meski belum memiliki prestasi sebesar Maroko di Piala Dunia modern, generasi emas yang dipimpin oleh Martin Ødegaard dan Erling Haaland membuat banyak pengamat menilai Norwegia dapat menjadi kejutan di turnamen besar mendatang. ‎Keberhasilan Maroko dan potensi Norwegia menunjukkan bahwa dominasi negara-negara tradisional seperti Brasil, Argentina, Jerman, dan Prancis tidak lagi mutlak. Dengan pembinaan pemain muda yang semakin baik serta kompetisi yang semakin merata, peluang munculnya kuda hitam baru semakin besar. ‎Jika Maroko telah membuktikan diri sebagai simbol keberhasilan negara underdog, maka Norwegia kini berusaha mengikuti jejak tersebut. Kedua negara menjadi contoh bahwa kerja keras, strategi yang tepat, dan generasi pemain berbakat dapat mengubah status tim dari pelengkap menjadi penantang serius di panggung sepak bola dunia.

Hukum, Makassar, Nasional, Pemuda

Ratusan Kader HMI Cabang Gowa Raya Turun ke Jalan, Desak Kapolrestabes Makassar Mundur karena Dinilai Gagal Menjaga Kamtibmas

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar, Nasional, Pemuda / Admin01

ruminews.id – Makassar, 10 Juni 2026 – Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Polrestabes Makassar. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kinerja Kapolrestabes Makassar yang dinilai gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam aksinya, massa HMI Cabang Gowa Raya membawa tiga tuntutan utama, yakni mendesak pencopotan Kapolrestabes Makassar, menuntut penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, serta meminta jaminan perlindungan hak-hak sipil masyarakat Kota Makassar. Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Taufikurrahman, menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah bentuk kebencian terhadap institusi Polri, melainkan kritik terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak mampu menjawab persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kota Makassar. «“Kami menilai Kapolrestabes Makassar gagal menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Berbagai persoalan kriminalitas, konflik sosial, hingga keresahan publik menunjukkan bahwa fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kami mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mencopot Kapolrestabes Makassar demi kepentingan masyarakat luas,” tegas Taufikurrahman. Menurutnya, kepolisian harus menjadi institusi yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Jika fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka evaluasi terhadap pimpinan menjadi langkah yang wajar dalam sistem demokrasi. Lebih lanjut, Taufikurrahman menekankan bahwa HMI sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan dan penegakan hukum. «“Kami hadir sebagai bagian dari kontrol sosial. Kritik ini lahir dari kegelisahan masyarakat yang menginginkan situasi keamanan yang lebih baik. Negara tidak boleh kalah oleh ketidakmampuan dalam menjaga ketertiban dan menjamin hak-hak warga negara. Kepolisian harus kembali menjadi institusi yang berdiri di atas kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan,” tambahnya.» Sementara itu, Jenderal Lapangan, Thafdil, menyampaikan bahwa demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi keamanan Kota Makassar yang dinilai membutuhkan perhatian serius. «“Aksi ini adalah peringatan kepada para pemangku kebijakan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman. Ketika berbagai persoalan keamanan terus berulang, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan yang ada. Kami datang membawa aspirasi rakyat dan akan terus mengawal tuntutan ini hingga mendapat respons yang jelas,” ujar Thafdil.» Thafdil menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi berlangsung secara damai, tertib, dan konstitusional sebagai wujud tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Kota Makassar. Massa aksi juga menegaskan bahwa tuntutan mereka berlandaskan prinsip konstitusional dan dijalankan secara damai. HMI Cabang Gowa Raya berharap pemerintah dan institusi kepolisian dapat menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi demi terciptanya penegakan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tuntutan HMI Cabang Gowa Raya 1. Mendesak pencopotan Kapolrestabes Makassar karena dinilai gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. 2. Menuntut Polrestabes Makassar meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Mendesak penegakan supremasi hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. 4. Menuntut jaminan perlindungan hak-hak sipil masyarakat Kota Makassar.

Nasional, Opini

Ilusi Kemampuan Finansial di Era Transaksi Digital

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini / Admin01

‎Yustika Jauhari, S.Ak., M.Ak. – Dosen Akuntansi D4 Universitas Negeri Makassar ruminews.id – Pernahkah kita merasa uang lebih cepat habis saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu, padahal penghasilan tidak banyak berubah? Salah satu penyebabnya mungkin bukan hanya karena kebutuhan hidup yang meningkat, tetapi juga karena cara kita bertransaksi telah berubah secara drastis. ‎Saat ini, hampir semua transaksi dapat dilakukan melalui handphone. Membeli makanan, membayar tagihan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari cukup dilakukan dengan beberapa sentuhan jari. Kehadiran QRIS, dompet digital, dan mobile banking membuat transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. ‎Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital terus meningkat. Nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp500 triliun, sementara pengguna QRIS telah melampaui 50 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi tanpa uang tunai. ‎Di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena yang perlu mendapat perhatian, yaitu ilusi kemampuan finansial. Banyak orang merasa kondisi keuangannya baik-baik saja karena proses pembayaran berlangsung sangat mudah. Padahal, kemudahan bertransaksi tidak selalu mencerminkan kemampuan keuangan yang sebenarnya. ‎Ketika pembayaran masih didominasi uang tunai, seseorang dapat lebih mudah menyadari berapa banyak uang yang telah dikeluarkan. Kini, transaksi cukup dilakukan dengan memindai kode QR atau menekan tombol pembayaran. Akibatnya, pengeluaran sering kali terasa tidak nyata sehingga banyak orang menjadi kurang peka terhadap jumlah uang yang telah dibelanjakan. ‎Fenomena ini didukung oleh berbagai penelitian. Salah satu studi yang dipublikasikan dalam Journal of Consumer Research menunjukkan bahwa konsumen cenderung mengeluarkan lebih banyak uang ketika menggunakan instrumen pembayaran non-tunai karena berkurangnya pain of paying atau rasa kehilangan saat mengeluarkan uang. ‎Kondisi tersebut semakin terlihat di kalangan masyarakat yang akrab dengan teknologi digital. Tidak sedikit orang yang merasa masih mampu berbelanja karena saldo dompet digital tersedia atau limit paylater masih tersisa. Padahal, kemampuan melakukan pembayaran tidak selalu berarti memiliki kondisi keuangan yang sehat. ‎Berbagai promo, cashback, diskon, gratis ongkir, dan fasilitas cicilan juga mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih sering. Ditambah lagi dengan layanan paylater yang semakin mudah diakses. Dalam banyak kasus, limit kredit mulai dianggap sebagai tambahan kemampuan keuangan, padahal sebenarnya merupakan kewajiban yang harus dibayar di kemudian hari. ‎Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai lebih dari 75 persen, tetapi tingkat literasi keuangannya masih lebih rendah. Artinya, akses terhadap layanan keuangan berkembang lebih cepat dibandingkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak. ‎Teknologi tentu bukan pihak yang harus disalahkan. Kemudahan transaksi digital telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan literasi dan disiplin keuangan yang baik. Pada akhirnya, kesejahteraan tidak ditentukan oleh seberapa mudah seseorang bertransaksi, melainkan oleh kemampuannya mengelola uang secara bertanggung jawab agar tidak terjebak dalam ilusi kemampuan finansial.

Badan Gizi Nasional, Jakarta, Nasional

Presiden Prabowo Ganti Pimpinan BGN, Nanik S. Dayang Ditunjuk Jadi Kepala Baru

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Jakarta, Nasional / Admin01

Ruminews.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Ruang Sidang Kabinet Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026) malam. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, tugas besar tersebut membutuhkan komitmen yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas. Karena itu, Presiden secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh kabinet, termasuk pimpinan BGN. “Bapak Presiden terus melakukan monitoring, dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh kabinet, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo dalam keterangannya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sandjaya, juga diberhentikan dari jabatannya. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi ketiganya dalam membangun fondasi awal Badan Gizi Nasional. Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono. Ketiganya diharapkan segera melakukan konsolidasi internal serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Prasetyo menegaskan bahwa pergantian pimpinan ini tidak akan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan seluruh unit kerja di lingkungan BGN tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. “Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat dengan cepat melaksanakan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” katanya. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh proses dan program yang dijalankan BGN agar lembaga tersebut dapat bekerja secara optimal dalam mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Konferensi pers tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.

Nasional, Politik

Jamal Mirdad: Gerindra Pangkep Sembelih 8 Ekor Sapi Qurban untuk Masyarakat.

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik / Admin01

ruminews.id – Pangkep – DPC Gerindra Pangkep kembali melaksanakan ibadah qurban pada momentum hari raya idul adha 1447 H 2026 Jamal Mirdad Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut yang juga wakil sekretaris DPC Gerindra Pangkep mengungkapkan rasa syukur karena tahun ini DPC Gerindra pangkep kembali memotong hewan qurban untuk berbagi kepada masyarakat kab. Pangkep melalui ibadah qurban “Alhamdulillah kami bersyukur tahun ini DPC gerindra pangkep berqurban di beberapa lokasi di pangkep di antaranya kecamatan Marang 4 Ekor, K kecamatan Bungoro 2 Ekor, kecamatan Pangkajene 2 ekor, total hewan qurban” Menurut Kader Muda Gerindra Pangkep tersebut tujuan dari berqurban tahun ini yaitu spirit berbagi di moment hari raya idul adha 1447 Hijriah tahun 2026

Hukum, Nasional, Politik

Husniah Talenrang Bantah Isu Perselingkuhan, Kuasa Hukum Pastikan Tempuh Jalur Hukum

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Politik / Admin01

ruminews.id – Gowa — Bupati Gowa, Husniah Talenrang, membantah tudingan perselingkuhan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi perhatian publik di Kabupaten Gowa. Klarifikasi tersebut disampaikan Husniah saat ditemui awak media di Salah satu Cafe di Kota Makassar, Jumat (22/5/2026) sore. Dalam keterangannya, Husniah menegaskan informasi yang beredar tidak benar dan menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah. Ia memilih menyerahkan penanganan persoalan itu kepada tim kuasa hukumnya. “Tudingan itu tidak benar, ini fitnah. Untuk langkah hukum, saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saat ini saya ingin fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan program-program strategis Kabupaten Gowa demi terwujudnya Gowa maju,” ujar Husniah. Meski isu tersebut terus berkembang di ruang publik, Husniah memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, kuasa hukum Husniah, Rudi Kadiaman, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi tudingan tersebut. Menurut dia, langkah hukum tengah dipersiapkan secara terukur. Rudi juga menyinggung surat klarifikasi hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Gowa yang sebelumnya dilayangkan kepada kliennya pada Senin (18/5/2026). Ia menyebut surat tersebut telah dijawab pada Kamis sore (21/5/2026). “Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum secara terukur, dan atas persuratan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Gowa sudah dijawab oleh klien kami,” kata Rudi. Isu dugaan perselingkuhan tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan warganet di berbagai platform media sosial. Namun hingga kini belum terdapat bukti resmi yang menguatkan tudingan tersebut.

Makassar, Nasional, Pemuda

Akhir Perpecahan KNPI Kanita & KNPI Surahman Batara; Menyatu di KNPI Vonny

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda / Admin01

ruminews.id – Makassar – DPD KNPI Sulawesi Selatan resmi Melaksanakan Pleno Bersama DPD KNPI Sulsel yang digelar di Makassar, Kamis (21/5/2026). Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya menyatukan seluruh DPD II kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di bawah satu kepemimpinan organisasi. ‎ ‎KNPI Surahman Batara dan KNPI Kanita Kahfi dalam Pleno Bersama DPD KNPI Sulsel sepakat mendukung dan menyatuh di KNPI Vonny Ameliani Suardi serta membentuk Tim Transisi untuk Menyatukan DPD II Se Sulawesi Selatan. ‎ ‎Dalam pleno tersebut, Imran Yusuf dipercaya sebagai Ketua Tim Transisi, sementara Agus Rasyid Butu ditunjuk sebagai sekretaris. Tim ini akan bekerja membangun konsolidasi dan memperkuat komunikasi antar DPD II guna mempercepat proses penyatuan KNPI di daerah. ‎ ‎Pleno bersama DPD KNPI Sulsel juga menegaskan bahwa organisasi kepemudaan tersebut kini telah bersatu di bawah kepemimpinan Vonny Ameliani Suardi. ‎ ‎Ketua Tim Transisi, Imran Yusuf, menegaskan bahwa tim yang dibentuk akan fokus melakukan penyatuan struktur DPD II kabupaten/kota agar roda organisasi berjalan lebih solid dan terarah. ‎ ‎“Tim transisi akan fokus pada penyatuan DPD II kabupaten/kota di bawah kepemimpinan Vonny Ameliani Suardi,” ujar Imran Yusuf. ‎ ‎Sementara itu, momentum pleno bersama ini dinilai menjadi titik awal kebangkitan KNPI Sulsel untuk kembali memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah. Dengan soliditas yang mulai terbangun, KNPI Sulsel diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu generasi muda serta mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan Sulawesi Selatan. ‎ ‎Konsolidasi organisasi yang dilakukan melalui tim transisi juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis di internal KNPI, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi pemuda di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01