Author name: Admin01

Teknologi

Merger XL dan Smartfren Tuntas 2025, Apa yang Didapat Pelanggan?

Ruminews.id – PT XLSmart Telekom Sejahtera Tbk., perusahaan hasil merger antara XL Axiata dan Smartfren, ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025. Hal ini disampaikan Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/12). Merza menyebut seluruh tahapan proses merger diperkirakan rampung pada semester pertama 2025. “Paling tidak, tidak lebih dalam kurun waktu sebelum semester pertama berakhir, ini semua sudah harus selesai, sehingga XLSmart sudah harus bisa beroperasi pada first-half 2025,” ujarnya dikutip dari Antara. Proses Perizinan dan Persetujuan Merza menjelaskan bahwa proses penggabungan masih membutuhkan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia berharap pengurusan perizinan dari regulator dan pemegang saham berjalan lancar agar XLSmart dapat mulai beroperasi sesuai target. “Kita akan lanjutkan dengan proses perizinan dari regulator, yaitu Komdigi maupun dari OJK,” tambahnya. Dampak Positif bagi Pelanggan dan Korporasi Merza optimis penggabungan ini akan membawa dampak positif bagi karyawan, pelanggan, dan korporasi. Dengan kehadiran XLSmart, layanan internet diproyeksikan akan lebih cepat, terutama melalui peluncuran teknologi 5G. “Kecepatan internet pasti akan jauh lebih baik dengan kecepatan dan peluncuran 5G, adanya kebebasan memilih, karena tadi produk-produk yang ditawarkan dengan tiga macam brand,” jelas Merza. Selain itu, layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi juga diharapkan meningkat setelah merger terealisasi. Meningkatkan Kompetisi dan Pilihan Produk Merger ini juga bertujuan untuk memberikan pilihan produk yang lebih luas bagi pelanggan, dengan tetap mempertahankan kekuatan masing-masing brand. XLSmart diharapkan menjadi pemain utama dalam industri telekomunikasi Indonesia, menggabungkan sumber daya kedua perusahaan untuk menawarkan layanan yang lebih baik.

Opini

Starbucks, Bank “Berkedok” Warung Kopi

Siapa yang tidak kenal Starbucks? Kedai kopi kekinian yang ada dihampir semua kota besar di Indonesia bahkan didunia. Sebagai perusahaan franchise Kedai Kopi terbesar didunia, Starbucks memiliki lebih dari 34,000 jaringan yang tersebar di 84 negara. Tapi, tahu kah kamu bahwa dalam hal strategi dan model bisnisnya, Starbucks kerap kali dianggap sebagai Bank yang berkedok Kedai kopi oleh beberapa kalangan ahli strategi dan pengamat bisnis. Benarkah demikian? Hal Ini yang coba dibahas dalam tulisan sederhana ini. Sekilas Sejarah Berdirinya Starbucks. Kedai Starbucks berawal dari sebuah toko kecil yang berdiri di Seattle, Washington, Amerika pada tahun 1971 yang dirintis oleh 3 sekawan, yakni Jerry Baldwin (guru bahasa Inggris), Zev Siegl (guru sejarah), dan Gordon Bowker (penulis). Awal berdirinya, Starbucks adalah toko kecil yang menjual biji kopi, daun teh dan berbagai rempah yang berasal sari mancanegara. Starbucks berubah menjadi Kedai Kopi, baru pada tahun 1987 ketika seorang pebisnis asal Amerika bernama Howard Schultz bergabung sebagai CEO hingga kemudian mengambil alih Starbucks dari Founder sebelumnya. Sejak saat itulah Starbucks terus berkembang menjadi kedai kopi dengan kualitas premium hingga saat ini. Krisis ekonomi yang melanda Amerika dan sebagian belahan dunia pada tahun 2008, mungkin adalah momentum bagi bisnis Starbucks. Pada saat itu, bisnis Starbucks mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan hingga terpaksa menutup 900 gerainya selama kurun waktu 2008-2009 dan harus melakukan PHK sebanyak 6.000 karyawannya. Disaat itulah Howard Schultz yang sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai CEO Starbucks, kembali ditarik sebagai CEO untuk membenahi keterpurukan bisnis Starbucks. Sebagai CEO, Schultz melakukan reformasi radikal yang merubah konsep dan model bisnis Starbucks secara fundamental. Inovasi terbesar yang dilakukannya adalah membuat sebuah program “Customer Loyalty” dengan menerbitkan Kartu yang kemudian dikenal sebagai “Starbucks Gift Card” yang terkoneksi dengan aplikasi digital “My Starbucks” yang diluncurkan pada tahun 2009. Dengan program kartu dan aplikasi tersebut, setiap pelanggan ditawari berbagai bentuk promosi dan rewards dengan model perhitungan point atas setiap pembelian produk Starbucks dengan menggunakan Kartu dan Aplikasi. Selain itu, pelanggan juga bisa melakukan deposit uang mereka ke kartu atau aplikasi yang nantinya saldo deposit tersebut bisa digunakan untuk membayar pembelian mereka di semua gerai Starbucks. Sebenarnya, model transaksi melalui deposit dengan media kartu dan aplikasi diatas hampir sama dengan model dompet digital yang kita miliki. Perbedaannya adalah jika saldo pada dompet digital bisa kita gunakan untuk pembayaran berbagai macam jenis transaksi atau pembayaran pembelian berbagai produk, sedangkan saldo deposit pada aplikasi dan kartu Starbucks, hanya khusus digunakan untuk transaksi pembayaran pembelian produk di gerai Starbucks saja. Lalu, kenapa Starbucks disebut Bank berkedok Kedai Kopi? Sebagaimana kita ketahui bersama, secara sederhana Bank adalah lembaga keuangan yang aktivitas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (berupa tabungan/deposito) dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk Pinjaman (kredit). Dari sisi ini, jelas Starbucks bukanlah lembaga keuangan Bank, karena Starbucks tidak menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, meskipun dalam proses bisnisnya sebagaimana yg dibahas diatas, Starbucks menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk saldo deposit pelanggan yang terkoneksi dengan sistem aplikasi digital dan fisik kartu. Selain itu, saldo deposit pelanggan Starbucks tersebut tidak bisa ditarik tunai kembali oleh pelanggan kecuali hanya bisa digunakan untuk pembayaran pembelian produk Starbucks. Konsep Bank dalam model bisnis Starbucks akan menjadi menarik jika kita menengok pada fakta berupa data perkembangan total jumlah saldo yang didepositkan pelanggan Starbucks. Pada tahun 2011, 25% penjualan Starbucks dilakukan lewat deposit pelanggan melalui kartu maupun aplikasi, sementara pada tahun 2021, pengguna kartu dan aplikasi Starbucks pada dua negara Amerika dan Canada saja sudah mencapai 24,2 Juta pelanggan dengan total transaksi yg dilakukan melalui kartu dan aplikasi sebesar 40-45%. Kalau kita bedah lebih jauh, besarnya jumlah akumulasi top up doposit pelanggan Starbucks pada tahun 2021, mencapai 10 Milyar US Dollar atau setara dengan 145 Trilyun Rupiah. Nah, sampai disini bisa dibayangkan, dengan besarnya jumlah saldo deposit pelanggan yang dikelola Starbucks tersebut, tentu akan membuat Starbucks mampu melakukan ekspansi bisnis dengan sangat leluasa tanpa harus mengajukan pinjaman pada Bank. Manajemen Starbucks bisa membuka ratusan cabang dan membiayai semua biaya operasional bisnisnya dengan dana yang dikelolanya sendiri. Ibaratnya, Starbucks meminjam uang pada pelanggannya dengan suku bunga 0% dan Starbucks tidak perlu khawatir dengan adanya tagihan atau penarikan uang tunai dari pelanggan karena saldo deposit mereka tidak bisa ditarik tunai dan malahan hanya diperuntukkan untuk membeli kembali produk Starbucks. Iklan Apakah terkesan mengada-ada dan berlebihan jika Starbucks dinilai sebagai Bank berkedok Kedai Kopi??! Ya, mungkin kesan itu mengada-ada dan berlebihan menurut sebagian orang. Tapi, jika kita coba bandingkan misalnya antara aset dalam bentuk deposit pelanggan yang dikelola Starbucks dengan Bank-bank yang ada di Amerika, maka tampak bahwa dana deposit yang dikelola Starbucks (dana pelanggan yang mengendap per tahun 2022) adalah sebesar 1,723 Milyar US Dollar (25,8 Triliun Rupiah), sementara berdasarkan data yang ada, sekitar 87% Bank yang ada di Amerika total asetnya tidak sampai pada angka 1,723 Milyar US Dollar. Artinya, jika misalnya Starbucks benar adalah sebuah Bank, maka bisa diasumsikan bahwa Starbucks akan masuk kedalam 13% Bank terbesar di Amerika. Sampai disini, mungkin kita bisa pahami kenapa oleh sebagian pengamat bisnis, Starbucks dianggap sebagai Bank Berkedok Kedai Kopi, karena Starbucks yang profile dan core bisnis sesungguhnya adalah Kedai Kopi, ternyata dengan inovasi bisnis yang dilakukannya, Starbucks bisa menghimpun dan mengelola aset dalam bentuk dana mengendap pihak ketiga (milik pelanggannya) dengan jumlah yang sangat fantastik melebihi jumlah rata-rata dana pihak ketiga yang dikelolah oleh Bank besar pada umumnya, sehingga dengan dana tersebut, setidaknya Starbucks mampu menjadi “Bank” bagi perusahaan mereka sendiri yaitu mendanai operasional dan pengembangan bisnisnya dari dana pihak ketiga (deposit pelanggan) layaknya lembaga perbankan.

Internasional

Kapal Perang China ‘Kepung’ Taiwan, Taipei Siaga Ketat

Ruminews.id – Puluhan kapal Angkatan Laut China dilaporkan berlayar di sekitar Taiwan pada Selasa (10/12). Seorang pejabat senior keamanan Taiwan mengatakan bahwa “nyaris 90” kapal milik AL dan penjaga pantai (coast guard) Beijing saat ini berada di perairan sekitar Selat Taiwan dan Pasifik Barat. Kementerian Pertahanan Taiwan merinci bahwa kapal-kapal Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dari komando Teater Timur, Utara, dan Selatan, serta kapal penjaga pantai telah memasuki kawasan sekitar Taiwan pada Senin. Kementerian Pertahanan Taiwan pun bersiaga tinggi dan memantau ketat pergerakan PLA. “Setiap provokasi sepihak dapat merusak perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik. Kami akan mengatasi semua serangan di zona abu-abu dan memastikan keamanan nasional kami,” demikian pernyataan Kemhan Taiwan, seperti dikutip CNN. Menurut pejabat senior Taiwan, pengerahan Angkatan Laut China untuk latihan militer kali ini lebih besar daripada dua latihan militer sebelumnya. Pada Mei, beberapa hari setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te dilantik, China meluncurkan latihan militer skala besar selama dua hari di sekitar Taiwan yang Joint Sword-2024A. Menurut China, latihan itu merupakan “hukuman” atas “tindakan separatis” Taiwan. Pada Oktober, China melakukan lagi latihan militer bertajuk Joint Sword-2024B usai Lai mengatakan dalam pidatonya bahwa Taiwan “tidak berada di bawah” China.(*)

Internasional

Mohammed Al Bashir Jadi Perdana Menteri Suriah Sementar

Mohammed Al Bashir ditunjuk menjadi perdana menteri sementara pemerintah transisi Suriah. Penunjukkan itu diutrakan Al Bashir sendiri dalam pernyataannya yang disiarkan di televisi Suriah pada Selasa (10/12) Waktu setempat. Dikutip Al Jazeera, dalam pernyataan itu Al Bashir ditunjuk sebagai PM sementara sampai 1 Maret 2025. Al Bashir merupakan pemimpi Pemerintah Keselamatan Suriah (Salvation Government) yang menguasai Sebagian wilayah barat laut Suriah dan Idlib. Pemerintah Keselamatan Suriah berafiliasi dengan Hayat Tharir Al Sham (HTS), kelompok milisi yang berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad hanya dalam 11 hari. Sejumlah media melaporkan Al Bashir telah bertemu dengan petinggi HTS, termasuk pemimpinnya, Abu Mohammed Al Julani. Kini, Al Bashir menghadapi tantangan besar dalam mengarahkan fase transisi Suriah, termasuk menangani ketidakstabilan politik serta upaya rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang, yang sebelumnya berada di bawah kendali HTS. Al Bashir adalah seorang insinyur dan politikus Suriah yang mulai menjabat sebagai perdana menteri kelima dalam pemerintahan yang dideklarasikan sendiri oleh HTS, yaitu Pemerintahan Keselamatan Suriah, sejak Januari. Ia lahir di wilayah Jabal Zawiya, Idlib, pada tahun 1986, menurut CV yang diterbitkan oleh Pemerintahan Keselamatan. Al Bashir memiliki berbagai kualifikasi di bidang teknik, hukum, dan perencanaan administratif. Ia meraih gelar sarjana teknik listrik dan elektronik dengan spesialisasi komunikasi dari Universitas Aleppo pada 2007. Pada 2010, ia menyelesaikan kursus lanjutan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Di tahun 2021, Al-Bashir lulus dengan predikat cum laude dalam bidang syariah dan hukum dari Universitas Idlib. Di tahun yang sama, ia juga memperoleh sertifikat dalam perencanaan administratif serta sertifikasi manajemen proyek dari Akademi Internasional Suriah untuk Pelatihan, Bahasa, dan Konsultasi. Sebelumnya, ia bekerja sebagai insinyur yang mengawasi pembangunan pabrik gas yang berafiliasi dengan Perusahaan Gas Suriah.(*)

Internasional

Partai Usul Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mundur Februari 2025

Ruminews.id – Partai berkuasa People Power Party (PPP) menyatakan sedang membahas pengunduran diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol usai drama darurat militer. Ketua satgas yang mengurusi pengunduran diri presiden, Lee Yang Soo, mengatakan tim mengusulkan Yoon untuk mundur pada Februari atau Maret 2025. Tim yang dibentuk PPP pada 9 Desember itu juga mengusulkan pemilu digelar pada April, dua bulan usai Yoon mundur. Dalam aturan Korsel, mereka harus menggelar pemilu dalam waktu 60 hari usai presiden mundur. “Kami belum mencapai kesimpulan di seluruh partai dan akan mengadakan pertemuan lagi dengan semua anggota Parlemen pada sore hari untuk membahas rencana itu,” kata Lee ke awak media pada Selasa (10/12), dikutip Reuters. Menurut jadwal Yoon baru akan lengser dari kursi kepresidenan pada 2027. Namun, politik di Negeri Ginseng gonjang-ganjing usai Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember. Penetapan itu mendapat penolakan dari parlemen hingga warga. Legislator lalu menggelar pleno luar biasa untuk membahas darurat militer dan sepakat menolak. Tak lama setelah itu, Yoon mencabut darurat militer. Namun, kemarahan warga tak begitu saja sirna. Warga meminta Yoon mundur dari jabatan saat ini karena dianggap memicu kekacauan. Sementara itu, partai oposisi yang menguasai parlemen mengajukan mosi pemakzulan. Namun saat voting, PPP walk out sehingga suara tak sampai ambang batas. Pemakzulan terhadap Yoon pun gagal. Yoon juga menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup karena tuduhan melakukan pengkhianatan terhadap negara imbas darurat militer.(*)

Ekonomi

Aparatur Sipil Negara (ASn) dilarang untuk bermain judi online hingga ngutang di pinjaman online

Ruminews.id –  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan abdi negara harus menjaga citra baik diri dan pemerintah. Menurut dia ASN tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar norma maupun perundang-undangan. “Tentunya saya ingin me-rebranding bagaimana ASN Itu dimata masyarakat. Banyak kejadian-kejadian terhadap oknum-oknum ASN, misalnya kita mendengar terlibat di dalam pinjol, judi online atau tidak netral di dalam ASN atau banyak hal lain yang kita temukan,” kata dia dalam acara ASN Culture Festival 2024 di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (10/12/2024). Karena itu Rini kembali meminta kepada para ASN untuk benar-benar mengikuti nilai dasar BerAKHLAK yang sudah dicetuskan sejak pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Termasuk tadi tidak ikut judi online atau terlilit utang pinjol. “Pada acara ini mari kita rebranding ASN kita supaya masyarakat paham bahwa kita itu sudah berubah. Saatnya ASN ini berubah, bukan hanya Power Ranger aja yang berubah tetapi ASN pun bisa berubah,” ujar dia. Dalam acara tersebut, Rini melaporkan hasil survei Indeks BerAKHLAK Nasional 2024 berada di angka 68,2%. Nilai ini tercatat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 61,1%. Indeks BerAKHLAK 2024 sendiri merupakan indikator yang digunakan oleh Kementerian PANRB untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi budaya kerja ASN sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). “Di dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Kita menghadirkan ASN BerAKHLAK sebagai fondasi dan sebagai akar dari budaya kerja, dan nilai BerAKHLAK ini tentunya diharapkan akan mendasari setiap keputusan dalam melaksanakan tugas,” kata Rini. “Tahun 2024 terdapat peningkatan di dalam indeks BerAKHLAK, dari mulai angka 61% sekarang meningkat menjadi 68,2%. Artinya bahwa indeks BerAKHLAK kita itu memang masih kategori cukup sehat, mudah-mudahan semakin tahun semakin sehat,” terangnya lagi.(*)

Ekonomi

Gubernur BI Prediksi Ekonomi Tumbuh hingga 5,6% di 2025, Ini Penopangnya

Ruminews.id – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6%. Angka itu akan terus meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik. Ia menuturkan salah satu kebijakan untuk bertahan dari ketidakpastian global adalah makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah untuk pertumbuhan (pro-growth). Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Pertumbuhan kredit meningkat ke 11-13% pada 2025 dan 2026. Stabilitas sistem keuangan terjaga,” kata Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Jumat (29/11/2024). “Hasil stress-test menunjukkan ketahanan dari dampak gejolak global,” sambungnya. Menurut Perry, ekonomi keuangan digital meningkat pesat. Transaksi e-commerce, digital banking dan uang elektronik tumbuh tinggi. “Kebijakan makroprudensial longgar akan dipertahankan tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan yang akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja,” ujar Perry. “Jumlah insentif likuiditas KLM kami naikkan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025. Semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas lebih besar,” lanjutnya. Langkah kedua dalam menerapkan KLM yaitu rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan Uang Muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan otomotif. “Ketiga, penguatan surveillance sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan, berkoordinasi erat dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” kata Perry. Kebijakan Sistem Pembayaran 2025 Perry menyebut di sistem pembayaran, digitalisasi terus diakselerasi pada 2025. Hal ini mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 yang diluncurkan pada 1 Agustus 2024. “Lima inisiatif Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasionalisasi, dan Rupiah Digital. Dengan semboyan ‘Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa’,” tutur Perry. Strategi pertama yang dilakukan BI dalam menggenjot pertumbuhan di sistem pembayaran adalah pengembangan NewBI-Fast yang interkoneksi dengan fast payments industri. Modernisasi BI-RTGS yang multi-currency dan standar internasional. “Pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI-Payment Info,” ujar Perry. Kedua yaitu konsolidasi industri sesuai kemampuan Transaksi, lnterkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan infrastruktur Teknologi (TIKMI). Klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) Utama dan Non-Utama juga dilakukan. “Ketiga, inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant. Pendirian BI Digital Innovation Center (BIDIC) berkolaborasi dengan ASPI,” jelas Perry. “Keempat, perluasan kerja sama QRIS dengan sejumlah negara. Juga BI-Fast dalam proyek Nexus, integrasi dengan Local Currency Transaction,” imbuhnya. Selanjutnya, eksperimentasi lanjutan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Perry juga mengatakan BI akan melakukan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah. BI juga memiliki lima sinergi dalam menjaga stabilitas, yang pertama, sinergi memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong permintaan domestik. Ketiga, sinergi meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional. Keempat, sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian. Terakhir, sinergi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional. Perry menyebutkan sinergi ini merupakan kunci untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. “Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks ke depan dan mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat,” pungkasnya.

Ekonomi

RI Mau Bangun PLTN Kapasitas 250 MW, Ini Lokasinya

Ruminews.id – Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto mengungkapkan progres terbaru dari rencana pemerintah Indonesia dalam membangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Djoko menyebutkan saat ini seluruh pihak yang terlibat sedang melakukan studi dan kajian terkait dengan aturan-aturan energi nuklir. Ia mengatakan aturan terkait energi nuklir akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang saat ini sudah dibahas di DPR dan akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat. “Di dalam RPP KEN targetnya di tahun 2032. Nah, saat ini semua pihak yang terkait dengan persiapan untuk pembangunan nuklir sedang bekerja. Terkait studi-studinya dan sebagainya. Targetnya adalah pada tahap awal itu 250 Mega watt dan ini bisa dikali dua,” katanya di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Djoko juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah menerima pemilihan lokasi yang aman untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) oleh BRIN. “Nah, beberapa lokasi studi tapak, baik di Bangka Belitung dan juga di Kalimantan, dan di tempat-tempat lain oleh BRIN, itu sudah dilaporkan ke DEN,” katanya. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan komitmen tambahan listrik atau elektrifikasi sebanyak 100 gigawatt (GW) selama 15 tahun ke depan. Sebagian kecil target itu akan dipenuhi menggunakan energi nuklir. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Delegasi Indonesia di COP 29 Hashim S. Djojohadikusumo. Dalam pidatonya di ajang COP 29, Hashim mengungkapkan rencana Indonesia menambah 100 GW tenaga listrik, sekitar 75% di antaranya akan dipenuhi dengan energi bersih. Dari total 75% target energi bersih itu sekitar 5,3 GW akan dipenuhi dengan menggunakan tenaga nuklir. Menurutnya, nuklir adalah energi bersih meskipun banyak pihak meragukan keberlanjutan pengunaannya “Di samping itu ada 5,3 GW dari tenaga nuklir, meskipun tidak dianggap sustainable, tapi kan sudah jelas clean. So itu juga tenaga bersih. Di samping itu nanti juga ada dari tenaga gas,” papar Hashim usai memaparkan pidato National Message pada ajang COP 29, di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024) yang lalu.

Ekonomi

Prabowo Ungkap Ekonomi RI Boros, Ini Buktinya

Ruminews.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tergolong tinggi. Tingginya angka tersebut menandakan tidak efisien suatu negara untuk masuk investasi karena biaya ekonominya semakin tinggi menggerus modal pelaku usaha. Prabowo mengatakan ICOR Indonesia saat ini berada di level 6%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang di level 3-5%. “Dalam penilaian terhadap ekonomi kita, ada suatu tolak ukur yang disebut ICOR. ICOR kita dinilai angkanya 6, ICOR beberapa negara tetangga kita 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita, bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30%,” kata Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/12/2024) Prabowo mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui berbagai upaya. Salah satunya dengan pengelolaan manajemen yang baik, penggunaan teknologi, hingga berani menegakkan hukum. “Marilah kita wujudkan pemerintahan yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kira harus berani tegakkan hukum,” ucap Prabowo. Dari sisi penggunaan teknologi, Prabowo berharap e-Katalog atau aplikasi belanja online versi 6.0 dapat membuat ketidakefisienan dapat dikurangi. Kehadirannya sebagai upaya transparansi, efisiensi dan kecepatan. “Diharapkan dengan penggunaan e-Katalog, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi. Karena itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua unsur,” imbuhnya.(*)

Ekonomi

Prabowo Targetkan Pendapatan Negara Rp3 Ribu T, Terbesar dari Pajak

Ruminews.id – Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun terhadap total penerimaan negara tahun depan. “Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun,” katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12). Sementara belanja negara, sambungnya, dipatok sebesar Rp3.621,3 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Belanja pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. “Untuk itu dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun,” katanya. Sementara anggaran program MBG dipatok Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan anggaran MBG tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa. “Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” kata Sri Mulyani.(*)

Scroll to Top