Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Hukum, Jakarta, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Ketua PTKP BADKO HMI Sulsel Tantang Listyo Sigit Prabowo Bongkar Aktor Intelektual Teror Air Keras

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jakarta, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized /

ruminews.id, Jakarta – Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulawesi Selatan, Muhammad Rafly Tanda, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis HAM yang dinilai sebagai bentuk teror keji terhadap kebebasan sipil dan suara kritik di negeri ini. Rafly menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Ia mendesak Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri untuk segera mengungkap secara terang kepada publik siapa pelaku lapangan serta siapa aktor intelektual di balik kejahatan yang diduga kuat terorganisir tersebut. “BADKO HMI Sulsel mengecam keras tindakan biadab penyiraman air keras ini. Kami mendesak Kapolri untuk segera mengumumkan kepada publik siapa pelaku dan siapa otak intelektual di balik teror ini. Negara tidak boleh kalah oleh teror. Jika hukum tunduk pada ketakutan, maka yang runtuh bukan hanya rasa aman warga negara, tetapi juga kewibawaan negara hukum,” tegas Rafly. Ia juga menyoroti bahwa dengan segala kemampuan teknologi pengawasan dan perangkat investigasi yang dimiliki aparat penegak hukum saat ini, tidak ada alasan bagi negara untuk gagal mengungkap pelaku. “Negara ini dipenuhi perangkat pengawasan, kamera, dan kemampuan investigasi modern. Sangat tidak masuk akal jika pelaku tidak segera ditemukan. Kerahkan seluruh kemampuan reserse. Usut sampai ke akar-akarnya, hingga ke dalang utama yang berada di balik kejahatan terorganisir ini,” lanjutnya. Menurut Rafly, teror semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga upaya membungkam kritik dan melemahkan keberanian masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan. “Kami para aktivis tidak akan pernah mundur menghadapi teror keji seperti ini. Jika ada pihak yang berpikir air keras bisa membungkam kritik, mereka keliru. Teror seperti ini justru semakin membakar semangat kami untuk terus melawan ketidakadilan dan kedzaliman di negeri ini,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa publik menunggu keberanian negara untuk menunjukkan bahwa hukum masih berdiri tegak dan tidak tunduk pada kekuatan teror. “Jika negara lamban dan abai, maka publik berhak bertanya, di mana keberanian negara melindungi warganya? Karena itu kami menuntut pengungkapan kasus ini secara cepat, transparan, dan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terlibat. Yakin Usaha Sampai,” tutup Rafly.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Hadiri Bakti Sosial DWP, Bupati Talenrang Dorong Kolaborasi Tangani Kemiskinan dan Stunting

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menghadiri kegiatan Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Gowa di Kantor Camat Somba Opu, Senin (16/3). Bupati Talenrang menyampaikan apresiasinya kepada DWP Kabupaten Gowa atas kontribusinya dalam membantu pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan keluarga miskin ekstrem (KME) dan pencegahan stunting. “Terima kasih kepada DWP yang telah membantu pemerintah dalam memberikan penanganan kepada keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berisiko stunting. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menangani persoalan kemiskinan, sehingga kehadiran mitra strategis seperti DWP sangat membantu kami,” ujarnya. Ia menyampaikan, agar koordinasi harus terus dilakukan bersama instansi terkait, termasuk Dinas PPKB untuk memastikan data ibu hamil dan balita berisiko stunting terpantau dengan baik. “Kalau kita ingin Gowa maju, maka persoalan kemiskinan harus diselesaikan. Alhamdulillah angka stunting di Gowa terus menurun dan saat ini menjadi yang terendah di Sulawesi Selatan, yakni 17 persen. Dengan kolaborasi bersama, kita optimis kemiskinan dan stunting dapat terus ditekan,” jelasnya. Olehnya dirinya berharap seluruh organisasi, termasuk DWP, terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kemiskinan dan stunting, disertai aksi nyata di lapangan melalui pendekatan sosial, khususnya kepada ibu hamil dan menyusui. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah agar kedepan tidak ada lagi miskin ekstrem sehingga Gowa semakin maju dan kesejahteraan masyarakat teerus meningkat. “Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan hasil positif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gowa terus menurun dari 6,85 persen pada tahun 2024 menjadi 6,64 persen pada tahun 2025 atau sekitar 54 ribu jiwa, angka yang berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional,” jelasnya. Sementara Ketua DWP Kabupaten Gowa, Suryanti Andy Azis mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan serta mendukung program transformasi sosial daerah, khususnya penanganan kemiskinan ekstrem. “Kegiatan ini lahir dari kepedulian DWP kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui bakti sosial ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan harapan bagi mereka yang masih membutuhkan uluran tangan kita,” katanya. Dirinya menjelaskan kegiatan bakti sosial dilaksanakan dalam dua tahap. Pada 13 Maret 2026 lalu, DWP mengunjungi beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tidak hanya menyerahkan bantuan tetapi juga memberikan perhatian dan kebahagiaan kepada anak-anak panti. Selanjutnya, DWP juga memberikan bantuan kepada 20 keluarga miskin ekstrem berisiko stunting di wilayah Kecamatan Somba Opu. “DWP percaya kekuatan organisasi bukan hanya pada program kerja, tetapi juga pada kepedulian, kasih sayang, dan kebersamaan dalam berbagi kepada sesama. Insyaallah kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan kita,” tambahnya. Usai kegiatan di Kantor Camat Somba Opu, Bupati Gowa mengunjungi langsung beberapa lokasi penerima bantuan diantaranya keluarga Syamsuddin di Kelurahan Batangkaluku, Nurhidayanti di Kelurahan Bontoramba, serta korban kebakaran Usman Daeng Late di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu. Salah satu penerima bantuan, Nurhidayanti, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah, DWP, dan Baznas Kabupaten Gowa. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan menerima bantuan bedah rumah, sembako, serta bantuan tunai. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas bantuan dan kepedulian yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami,” ungkapnya. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, sejumlah Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa, Camat Somba Opu dan Lurah se-Kecamatan Somba Opu.(NH)

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Ali Khamenei: Membaca Kolonialisme (Bagian III)

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Rahmatullah Usman – Buruh Tinta ruminews.id – Ali Khamenei berpesan bahwa perang budaya harus dihadapi! Jelas, aktivitas serangan budaya tak mungkin dihadapi dengan bedil, melainkan oleh pena (2023:21). Oleh karena itu, menulis dan membaca peradaban Islam dan kolonial mesti mempersiapkan senjata kita melalui pena dan pemikiran yang mendalam. Jelas, melawan perang budaya bukan untuk mengutip teks-teks yang telah kita baca. Melainkan, melakukan rekonstruksi terhadap teks tersebut; untuk mempersiapkan diri dalam pertarungan gagasan dan diekspresikan melalui tulisan. Ada kecenderungan manusia atau kelompok untuk mempertahankan keyakinannya dan menghindari pertarungan gagasan. Modusnya, selain mempertahankan gagasan, juga mempertahankan kelompoknya agar gagasan tersebut tetap terjaga. Mereka menolak perbedaan pendapat, karena kekhawatiran dan ketidakmampuannya mempertanggungjawabkan gagasan yang diyakini. Mereka menolak pertarungan gagasan di mimbar publik. Sebab kecenderungan mereka, gagasan hanya bisa diyakini dengan kata kesepakatan di kelompoknya sendiri. Bagi hemat penulis, tidak ada kata kesepakatan secara kolektif dalam ruang gagasan. Ia harus diuji di mimbar publik. Sebab, membaca buku tidak sebercanda itu. Dalam hal ini, Ali Khamenei berwasiat (2023:21); “Saya ingin berwasiat kepada para penulis, pemikir, dan penceramah agar tidak takut terhadap perbedaan pendapat. Mengapa kita harus takut terhadap pendapat yang bertentangan dengan pendapat kita? Sesungguhnya kita adalah ahli logika, bukti, dan dalil. Perkataan kita tidak hanya terarah kepada bangsa kita semata, melainkan ratusan juta muslim dan non-muslim”. Bagi Khamenei, budaya Barat yang memengaruhi kaum Muslim dan memperdaya mereka untuk dibentuk sesuai dengan keinginannya. Barat menyerbu budaya kaum Muslim dengan teknologi dan naskah-naskah yang ditampilkan dengan beragam mode untuk melakukan propaganda. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mengamati cara kerja kolonial ini, dengan melakukan pengamatan yang jeli terhadap serang budaya. Maka unsur yang paling fundamental dalam melakukan parang budaya adalah keterlibatan kaum Muslim terhadap ilmu pengetahuan. “Jika suatu Masyarakat telah membuka diri terhadap ilmu pengetahuan, niscaya pertahanannya akan lebih kukuh dalam menghadapi serangan musuh. Jika suatu masyarakat memiliki kecenderungan dan keinginan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, niscaya dirinya akan segera menjalin hubungan dengan negeri dan bangsa lain guna menggali ilmu dari mereka”, tutur Ali Khamenei, (2023:26). Jika kaum Muslim tidak melibatkan dirinya kepada ilmu pengetahuan, maka terus-menerus akan menjadi objek kolonialisme yang siap untuk dibentuk. Kaum Muslim akan menjadi peniru yang siap untuk menerima apa yang Barat telah persiapkan untuk mereka. Sikap peniruan tersebut, akan mengarahkan kaum Muslim untuk tunduk kepada kolonial. Ketika ketundukan itu terjadi, maka Barat dengan mudah untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan melakukan penjajahan secara halus. Konsep peniruan ini, dalam gagasan Homika K. Bhabba merupakan bentuk sarana yang dilakukan kolonialisme untuk menjajah bangsa lain. Istilah yang digunakan sebagai peniru ini adalah mimikri. Dalam pandangan Bhabba, mimikri digunakan untuk melakukan proses peniruan yang dilakukan oleh bangsa atau masyarakat bekas jajahan terhadap bangsa kolonial (2016:147). Peniruan ini dianggap bahwa kolonial sebagai pusat dari identitas, budaya, sistem politik, ekonomi, demokrasi, pendidikan, dan lain sebagainya yang siap untuk ditiru. Kolonial lah sebagai pusat dari kebijakan suatu bangsa, yang akan memberikan kesejahteraan kaum Muslim. Bagi kolonialisme, perubahan kaum Muslim dalam menjalankan roda perubahan zaman harus menurut definisi kolonial dan meniru apa yang mereka lakukan. Kaum muslim dianggap tidak mampu berdiri sendiri untuk memajukan bangsanya. Mereka kaum kolonial, melihat kaum Muslim memiliki cacat bawaan, yang dengannya tidak mampu secara otonomi untuk mengelola bangsanya sendiri. Sikap ini, dianalisis oleh Said dalam rangka membedah cara kolonialisme bekerja; “Jika Islam memiliki (cacat bawaan) karena ketidakmampuannya untuk berkembang dan berubah, maka sang orientalis akan menentang semua upaya Islam untuk memperbarui diri kerena menurut pandangan-pandangan mereka, pembaruan Islam merupakan suatu yang harus ditentang”, (2010:160). Kaharusan penentangan tersebut, disebabkan kolonialisme telah memberikan asumsinya bahwa kaum Muslim tidak memiliki orientasi dan masa depan jika ia sendiri yang melakukan perubahan tanpa bantuan Barat. Modus ini, agar kolonial tetap menjaga jajahannya di dunia Islam untuk menguasai geografisnya. Terlebih lagi, kata Ali Khameneni (2023:56) tujuannya untuk menghapus eksistensi agama kaum Muslim. Maksudnya, kolonialisme bukan untuk menghapus nama agama. Melainkan menyingkirkan makna hakiki agama yang murni. “Boleh jadi sejumlah fenomena keagamaan dibiarkan eksis, namun itu hanyalah sebuah penampilan lahiriah tanpa isi. Agama semacam ini telah tercerabut dari akarnya berupa keimanan yang realistis. Banyak sekali ongkos yang telah dikeluarkan untuk tujuan ini”, tulis Ali Khamenei, (2023:56). Ketika kaum Muslim telah berhasil dijauhkan dari makna hakiki agamanya, maka tidak ada lagi jalan bagi kita untuk melakukan perbaikan masyarakat dan bangsa Islam secara menyeluruh. Bukankah tauhid sebagai prinsip yang mendasar bagi perlawanan terhadap kolonial? Barat telah mengetahui bahwa kekuatan kaum Muslim berasal dari keyakinan agamanya, maka perlu bagi mereka melakukan serangan budaya. Itu lah mengapa, Khamenei berujar di atas bahwa kolonial telah mengeluarkan ongkos yang banyak untuk melakukan serangan budaya. Bagi Ali Khamenei, selain dari ilmu pengetahuan, tauhid juga merupakan bagian paling penting melakukan perlawanan terhadap bangsa kolonial. Tauhid adalah pusat dari segala perlawanan atas perilaku kolonial yang tengah melancarkan serangan budaya. Jika kaum Muslim menjauh dari ajaran agamanya, maka perlawanan terhadap kolonial tidak akan menjadi salah satu bagian dari tujuannya. Dan memang hal itu diinginkan oleh mereka (kolonial). “Islam adalah agama tauhid, sedangkan makna tauhid adalah membebaskan manusia dari belenggu peribadatan kepada segala sesuatu (selain Allah) dan penyerahan diri kepada Allah semata-mata. Tauhid bermakna membebaskan diri dari belenggu semua sistem dan bentuk kekuasaan sewenang-wenang”, tugas Ali Khamenei, (2023:97).

Maros, Olahraga, Pemerintahan, Pemuda

Tradisi Ramadan di Maros: Lomba Jolloro Mini Satukan Warga Dusun Lengkese

Tinggalkan Komentar / Maros, Olahraga, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, MAROS – Suasana di Dusun Lengkese, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, tampak berbeda dari biasanya. Pada Minggu, 15 Maret 2026, riuh rendah suara mesin motor kecil memecah kesunyian. Ratusan warga berkumpul bukan untuk bekerja, melainkan untuk menyaksikan perhelatan Lomba Jolloro Mini yang digelar khusus dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1447 H. Kegiatan yang telah dinanti-nantikan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Perahu-perahu kecil hasil rakitan tangan kreatif warga ini beradu kecepatan di lintasan air, menciptakan ketegangan dan pemandangan yang memukau bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Team work sekaligus Ketua umum HPPMI Maros Kom. Unhas-PNUP Muh. Asri menyatakan bahwa “esensi utama dari lomba ini bukanlah sekadar mengejar trofi atau gelar juara. Momentum Ramadan dipilih sebagai waktu yang tepat untuk mempertemukan warga dalam suasana yang penuh kegembiraan.” “Lomba Jolloro Mini ini adalah sebuah kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk saling berbagi kebahagiaan. Di hari biasa, banyak warga sibuk bertambak atau bertani. Hari ini, 15 Maret, kita semua berkumpul untuk saling bertemu kembali dalam suasana yang santai dan mempererat silaturahmi sambil menunggu waktu berbuka,” ujarnya. Jolloro sendiri merupakan ikon transportasi air bagi masyarakat di Kabupaten Maros, khususnya di wilayah pesisir seperti Bontoa. Dengan mengadaptasi Jolloro ke dalam bentuk miniatur, warga Desa Tunikamaseang berhasil menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat terus dilestarikan melalui inovasi dan kreativitas pemuda Penonton tidak hanya berasal dari Dusun Lengkese, tetapi juga desa-desa tetangga yang penasaran melihat ketangkasan kendali perahu mini. Kegiatan ini menjadi alternatif hiburan positif bagi remaja. Kemudian dari sektor perekonomian masyarakat, UMKM dan pedagang lokal di sekitar Dusun Lengkese mengalami peningkatan pendapatan berkat keramaian penonton yang hadir. Harapan kedepan kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang lebih besar. Selain sebagai sarana hiburan, Lomba Jolloro Mini diharapkan mampu memupuk rasa bangga generasi muda terhadap identitas daerahnya sebagai masyarakat pesisir yang inovatif dan kompak. Dengan berakhirnya perlombaan, semangat kebersamaan yang tercipta diharapkan terus terjaga hingga Idul Fitri tiba dan seterusnya, menjadikan Dusun Lengkese sebagai contoh dusun yang harmonis dalam menjaga tradisi dan persaudaraan.

Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar

PB HIPERMATA Apresiasi Pemkab Takalar Raih Peringkat 1 SPM Pendidikan di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar /

ruminews.id, Takalar – Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB HIPERMATA) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Takalar atas capaian dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan, dari peringkat 23 menjadi peringkat 1 di Sulawesi Selatan. Di bawah kepemimpinan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, Kabupaten Takalar berhasil meraih peringkat pertama capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Selatan dengan predikat Tuntas Madya. Ketua Umum PB Hipermata yang akrab disapa Akbar menilai, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta berbagai pihak yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah. “Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Takalar untuk terus berinovasi. Fokus utama ke depan adalah memastikan mutu pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Akbar. Ia juga menambahkan bahwa capaian tersebut tidak boleh berhenti hanya pada aspek peringkat semata, melainkan harus diikuti dengan penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Dengan demikian, peningkatan Standar Pelayanan Minimal benar-benar berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda Takalar. Selain itu Ketua PB Hipermata menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah kabupaten takalar dalam mengawal setiap kebijakan. Kami memposisikan diri, artinya. Apresiasi harus diberikan ketika pemerintah bekerja dengan baik, namun fungsi kontrol tetap harus berjalan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Takalar dapat berlangsung secara sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” Tutupnya.

Mamuju, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Pengurus Pusat HIPERMAJU Soroti peniadaan THR untuk ASN P3K Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Tinggalkan Komentar / Mamuju, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Sebagai mahasiswa yang berasal dari sulawesi barat, yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan daerah, kami menilai polemik tidak dibayarkannya THR bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan persoalan serius yang harus dijelaskan secara transparan kepada publik. Sangat disayangkan ketika pemerintah daerah di satu sisi meminta perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada para pekerja, namun di sisi lain justru pegawainya sendiri tidak mendapatkan hak yang sama. Kondisi ini tentu menimbulkan kesan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerjanya. Alasan keterbatasan fiskal yang disampaikan oleh pihak BKPSDM patut diuji secara terbuka. Apalagi jika benar terdapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk program lain yang sifatnya opsional, sementara kewajiban normatif seperti pembayaran THR PPPK justru tidak diprioritaskan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan anggaran seharusnya menempatkan hak-hak pegawai sebagai prioritas utama. Lebih ironis lagi, di tengah alasan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah provinsi justru diketahui mengalokasikan tambahan insentif melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada ratusan kepala desa dan ribuan perangkat desa di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala desa menerima tambahan Rp1 juta per bulan, sementara sekretaris desa, kaur, dan kasi menerima Rp500 ribu per bulan. Kebijakan ini tentu patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan aparat desa, namun menjadi pertanyaan publik ketika pada saat yang sama THR bagi PPPK yang merupakan hak normatif justru tidak dibayarkan. Kami patut menduga bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal kemampuan anggaran, tetapi juga menyangkut keberpihakan kebijakan. Pemerintah daerah perlu menunjukkan political will yang jelas dalam melindungi dan menghargai pengabdian para PPPK yang selama ini telah bekerja menjalankan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat serta segera mencari solusi konkret agar hak THR PPPK dapat dipenuhi. Selain itu, kami juga mendorong DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal agar kebijakan pengelolaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan aparatur yang bekerja untuk daerah. Kesejahteraan pegawai bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap pengabdian dan kerja keras mereka dalam membangun daerah.

Internasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Mengutip Puisi “Kie Raha Revolusi” dan Ironi Jaminan Keamanan bagi Sang Agresor

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, – Tulisan ini saya awali dengan penuh kesadaran akan kecintaan pada kemanusiaan dan rasa khawatir atas noda-noda hubungan luar negeri yang kian nyata. Dan, yah, bagaimana tidak, rencana-rencana politik luar negeri kita kian memperlihatkan adanya sikap mementingkan keuntungan pribadi dalam kelompok yang kita kenal sebagai Board of Peace (BoP). Dari tulisan ini, saya mengajak pembaca melihat konflik politik dunia antara negara kita Indonesia yang mau menginisiasi sebagai mediator untuk perdamaian antar konflik Iran-AS-Israel dengan cara pandang dan sudut pandang yang berbeda. Board of Peace (BoP). Salah satu alat hubungan internasional yang diatur oleh Donald Trump, dan boleh jadi di antara kita mungkin setuju bahwa cerita perdamaian yang diangkatnya hanyalah bungkus luar dari nafsu kekuasaan dunia yang mampu merusak kesadaran atas kemerdekaan, baik dari berbagai sisi maupun cara. Dari sedikit tulisan ini mungkin kita sudah ketahui arahnya? Yap benar, kita memasuki pembahasan mengenai tekanan Geopolitik dunia dan ketidaksesuaian yang muncul dalam kebijakan luar negeri Presiden kita hari ini. Membacanya bagaikan perahu kata, yang membawa kita melewati waktu, pertikaian, dan kesadaran. Kita diajak mendengar kembali suara hati yang terlalu lama ditekan oleh aturan kehidupan. Bukan hanya membahas sejarah, perubahan besar, dan politik dunia di meja-meja pertemuan resmi. Sebagaimana bait pembuka dari “Kie Raha Revolusi” karya Amar Ome: “Gerimis mengundang amarah, berdesis dalam.Ingat penguasa, bersiul bukan menggonggong, menari bukan berkelahi.” Perjuangan dan kepemimpinan dalam pandangan kita seharusnya dibayangkan sebagai kumpulan pemikiran, bukan kumpulan kursi pejabat yang tunduk pada pembuat perang. Jika perdamaian jadi tempat membagi-bagi jaminan keamanan bagi pembuat perang, bukan membagi-bagi dukungan pada yang ditindas, maka itu bukan politik, itu adalah dagang. Dalam kacamata Islam, keberpihakan kita seharusnya mutlak kepada kaum yang tertindas (Mustadh’afin). Namun, dalam konteks BoP, kepentingan siapa yang sedang kita bela? Ketika Presiden menyatakan bahwa hak Israel untuk ada dan jaminan keamanannya harus kita bela, cerita ini seolah menanamkan pemahaman salah dalam membangun ketenangan palsu. Bagaimana mungkin kita bicara tentang “keamanan Israel” di saat negara tersebut justru secara brutal melakukan serangan ke Palestina sampai ke Iran? Ini adalah bentuk “Tip-Ex yang menjadi judul penguasa” menghilangkan jejak penindasan demi pengakuan di meja perundingan. Sejujurnya, muncul keraguan besar dalam pikiran saya mengenai kekuatan hubungan internasional kita hari ini, benarkah sang pemimpin atau presiden kita mampu memulai perdamaian antarnegara jika hak-hak di internal Indonesia saja tidak sepenuhnya diselesaikan? Sebagaimana bunyi protes dalam puisi tersebut “Menukik harapan kalam dengan sadis, menghalalkan masa depan dengan bengis, teringat mahasiswa mogok makan di pelataran jalan tanpa belas kasih mengadu impian untuk masa depan.” Bagaimana mungkin kita bergaya hebat di panggung dunia, sementara teriakan ketidakadilan di negeri sendiri masih menyakitkan dan merusak masa depan dengan kejam. Selesaikan dulu luka di daerah kita sendiri sebelum bermimpi menjadi penyelamat di tanah orang. Mari kita bercermin pada sejarah para Raja di Maluku dan sikap Raja Faisal dari Arab Saudi. Sedikit cerita tentang sejarah, Dulu, Raja Faisal dengan gagah berani menutup keran minyak untuk Amerika meski diancam. Beliau berkata “Kami bangsa Arab dulu hidup hanya dengan kurma dan susu, jadi kalau mau putus hubungan persoalan minyak ya silahkan saja kami bisa kembali ke masa-masa itu.” Sikap “mati terhormat” inilah yang membuat negara adidaya bertekuk lutut dan mendatangi langsung Raja Faisal untuk membujuk. Hal yang sama juga melekat pada darah para Sultan di Kie Raha yang “mengangkat parang dan salawaku, wajah-wajah alifuri dengan semangat marimoi ngone foturo.” Kerajaan Maluku di masa lampau tidak pernah mau didikte oleh bangsa asing karena mereka sadar akan harga diri. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tetap hidup dengan kekayaan alamnya sendiri, karena “di sini tanah para raja bukan untuk tuan berdasi.” Namun hari ini, kita melihat pemimpin yang seolah kehilangan taji tersebut. Iran hari ini, meski terus ditekan dengan embargo, tetap berhasil menunjukkan bahwa mereka bisa hidup mandiri. Seperti yang saya kutip dari beberapa narasi media (Kakanda Fikri Haikal), Iran bahkan mengancam akan “membakar” kapal-kapal yang mencoba melewati selat Hormuz jika terus ditekan. Jenderal Sardar Jabbari menyatakan Teheran “tidak akan membiarkan setetes minyak pun meninggalkan wilayah tersebut”. Kenaikan MOJTABA KHAMENEI sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya, SYAHID ALI KHAMENEI, menandai fase baru perlawanan di tengah ancaman serangan AS dan Israel yang berpotensi melambungkan harga minyak dunia. Hal ini membawa kita pada pengamatan SYAHID ALI KHAMENEI mengenai Perang Budaya, seperti yang saya kutip dari beberapa narasi media (Kakanda Rahmatullah). Bagian yang sangat halus dalam cengkeraman kolonialisme adalah serangannya melalui budaya sebagai wujud perang melalui kekuatan ekonomi dan politik. Mereka menggunakan teror halus untuk menaklukkan prinsip-prinsip suatu negara. SYAHID ALI KHAMENEI memandang serangan ini bertujuan untuk menggoyahkan keyakinan agama, memutuskan hubungan dari prinsip revolusi Islam, dan menggiring masyarakat pada ketakutan agar mereka tunduk di bawah kendalinya. Akibatnya, umat Muslim tidak lagi sadar akan perang budaya yang tengah berlangsung karena pikiran dan identitasnya telah dikuasai kolonial. Heidegger mengamati gejala ini sebagai “ketakberpikiran”, di mana manusia terpenjara oleh keinginan melakukan segala sesuatu secara instan. Inilah yang oleh SYAHID ALI KHAMENEI disebut sebagai dua pilar kolonialisme , mengganti budaya lokal dengan budaya asing dan melakukan serangan terhadap nilai-nilai Islam melalui media produksi asing. Senada dengan itu, Edward W. Said dalam wacana Orientalisme Barat membagi empat modus kekuasaan yakni politik, intelektual, kultural, dan moral. Kekuasaan intelektual Barat membuat masyarakat akademik kita merasa rendah diri, seperti yang dikatakan Frantz Fanon tentang alienasi psikologis bangsa jajahan. Kolonialisme memberikan kemudahan agar masyarakat menjadi malas berpikir, sebagaimana dijelaskan Toynbee, sehingga mereka yang dijajah tidak mampu mengubah kondisi sosialnya. Dalam pandangan teori sosial, bergabungnya Indonesia ke BoP adalah upaya mencari pengaruh dengan harga kejujuran hati yang sangat mahal. Kita seolah lupa pesan sejarah bahwa “di sini lahirnya legitimasi bukan caci maki, di sini lahirnya demokrasi bukan amarah dan dengki.” Para politisi hari ini sedang mengumbar janji manis dengan bahasa persuasif sampai propaganda legitimasi, sementara rakyat kebingungan melihat kedaeratan bangsa ditukar demi pengakuan kelompok pembuat perang. Tahukah kalian apa yang lebih buruk? Indonesia kini terpecah antara ambisi menjadi pemain dunia dan kenyataan rakyat kecil yang masih berharap pada masa depan di pinggir jalan tanpa rasa kasihan. Apakah ada kesengajaan dalam membangun citra pahlawan di luar negeri untuk menutupi masalah di dalam negeri? Mari kita lihat lebih dalam.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Uncategorized

Wabup Gowa Buka Festival Ramadan BKPRMI 1447 Hijriah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, GOWA – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin secara resmi membuka Festival Ramadan DPD BKPRMI Kabupaten Gowa 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Agung Syech Yusuf, Sabtu (13/3). Kegiatan tersebut diikuti para santri dan generasi muda masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Gowa sebagai bagian dari upaya menyemarakkan bulan suci Ramadan. Dalam sambutannya, Darmawangsyah Muin menyampaikan apresiasi kepada DPD BKPRMI Kabupaten Gowa yang telah menginisiasi pelaksanaan festival Ramadan tahun ini. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam membangun karakter generasi muda, khususnya para santri, agar lebih aktif dalam kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa mengapresiasi kegiatan ini. Festival Ramadan ini merupakan gebrakan yang sangat baik dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan sekaligus membangun karakter para santri,” ujar Darmawangsyah. Ia yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPD BKPRMI Gowa menekankan bahwa festival tersebut tidak sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi para peserta. Melalui kegiatan tersebut, para santri diharapkan dapat menanamkan nilai kedisiplinan, kepedulian sosial, serta integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Program yang dibuat BKPRMI Gowa ini betul-betul memberikan yang terbaik bagi generasi anak-anak kita. Ilmu agama akan membawa kesuksesan bagi kita semua. Untuk itu saya mengucapkan selamat berlomba dan dengan ini secara resmi membuka Festival Ramadan DPD BKPRMI Gowa 1447 Hijriah,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Asri Said juga menyambut baik pelaksanaan festival tersebut. Ia menilai antusiasme para santri yang hadir dalam pembukaan kegiatan menjadi bukti bahwa semangat menyemarakkan Ramadan melalui kegiatan positif masih sangat tinggi. “Kegiatan Festival Ramadan BKPRMI ini hampir dilaksanakan di seluruh daerah. Saya melihat antusiasme generasi anak-anak kita sangat besar. Semoga kegiatan ini terus berlanjut, bahkan ke depan kita dapat mengadakan festival khusus untuk remaja masjid,” kata Asri Said. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, BAZNAS, serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat menjadi sarana memperkuat syiar Ramadan dan menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Ramadan BKPRMI Gowa, Kaharuddin Lallo, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan baik. Ia menyebut keberhasilan pelaksanaan festival tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan BAZNAS. “Alhamdulillah kegiatan Festival Ramadan tahun ini dapat berjalan dengan baik. Kami berterima kasih kepada Pemkab Gowa yang terus memberikan ruang bagi kami untuk melaksanakan kegiatan dalam membangun generasi Qur’ani yang kreatif, berkarakter, dan peduli terhadap kemajuan umat,” ujarnya. Kaharuddin menjelaskan, sejumlah lomba mulai digelar sejak hari pertama pelaksanaan festival, di antaranya lomba da’i, lomba da’iyah dan lomba qasidah. Ke depan, panitia juga berencana menambah berbagai kategori lomba untuk kalangan remaja masjid hingga majelis taklim, mengingat tingginya antusiasme peserta. Ia berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi muda yang mampu bersaing hingga ke tingkat nasional, khususnya dalam bidang dakwah dan syiar Islam. “Kami berharap dari kegiatan ini akan lahir dai-dai muda yang mampu bersaing hingga ke tingkat nasional dan terus membawa syiar Islam dengan lebih baik,” ungkapnya. Pembukaan Festival Ramadan DPD BKPRMI Gowa tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, perwakilan Baznas Alimuddin Muhammad, serta jajaran pengurus BKPRMI Kabupaten Gowa.(FZ)

Luwu Timur, Pemerintahan, Pemuda

Pemkab Lutim dan Diaspora Bukber di Makassar, KKLT Dorong Sinergi Pembangunan Daerah

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama masyarakat diaspora menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di Aula Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, Sabtu (14/3/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan warga Luwu Timur yang berada di perantauan sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pengurus Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT), tokoh masyarakat, serta mahasiswa asal Luwu Timur yang sedang menempuh pendidikan di Makassar dan sekitarnya. Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam hadir bersama istrinya yang juga anggota DPRD Sulawesi Selatan, dr. Any Nurbani. Turut hadir pula sejumlah tokoh Luwu Timur, di antaranya mantan Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma serta Wakil Ketua DPRD Lutim Jihadin Peruge. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memaparkan sejumlah capaian serta program unggulan pemerintahan Irwan Bachri Syam–Puspawati Husler (Ibas–Puspa) melalui tayangan visual. Beberapa program yang diperkenalkan di antaranya pemberian beasiswa gratis bagi pelajar dan mahasiswa, program kartu lansia yang memberikan insentif bagi warga lanjut usia, serta berbagai program pembangunan daerah lainnya yang saat ini tengah berjalan di Luwu Timur. Di hadapan pengurus KKLT dan mahasiswa, Bupati Irwan Bachri Syam berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk diaspora Luwu Timur di Makassar, dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Luwu Timur yang selama ini terus mendukung upaya pembangunan di daerah. Sementara itu, Ketua KKLT Dr. dr. Abdul Rahman Rauf, Sp.OG(K) mengapresiasi kegiatan silaturahmi Ramadan yang digelar Pemkab Luwu Timur tersebut. Menurutnya, kegiatan buka puasa bersama ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang berada di perantauan. “Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi Pemkab Lutim yang mengadakan kegiatan buka puasa bersama ini. Memang sudah menjadi agenda rutin setiap Ramadan bagi kita untuk berkumpul dan bersilaturahmi,” ujar Abdul Rahman Rauf yang akrab disapa Dokter Mammang. Ia menilai kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya semangat keterbukaan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat diaspora. “Kita melihat banyak pejabat OPD Lutim yang hadir, termasuk Ibu Bupati yang juga anggota DPRD Sulsel. Semuanya berbaur dengan masyarakat. Ini menjadi wujud kebersamaan dan kolaborasi kita dalam membangun Luwu Timur yang lebih baik ke depan,” katanya. Dokter Mammang menambahkan, masyarakat diaspora Luwu Timur di Makassar memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi daerah, baik melalui pemikiran, jejaring, maupun dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan diaspora dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur. (*)

Badan Gizi Nasional, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Politik

TII Soroti Pelaksanaan MBG, Tegaskan Bahaya Kebijakan Publik Tanpa Partisipasi Publik

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus memicu perdebatan di ruang publik. Program yang sejak masa kampanye dipromosikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat ini justru diiringi berbagai kontroversi dalam praktik pelaksanaannya. Di berbagai daerah muncul laporan keracunan makanan, sementara pada saat yang sama kritik menguat mengenai tata kelola kebijakan yang dianggap sentralistik, minim transparansi, dan rawan konflik kepentingan. Dalam waktu kurang dari satu tahun sejak mulai dijalankan, program MBG telah menghadapi sejumlah persoalan serius di lapangan. Beberapa kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat menjadi sorotan karena menyangkut standar keamanan pangan serta kualitas pengawasan distribusi makanan. Peristiwa-peristiwa tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kesiapan infrastruktur program, mulai dari dapur penyedia makanan hingga mekanisme kontrol kesehatan. Bagi banyak pengamat kebijakan publik, insiden keracunan tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi lemahnya desain tata kelola program sejak awal. Dalam wawancara dengan Tim Redaksi Ruminews pada Rabu (17/02/26), Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, menilai pemerintah cenderung menempatkan program MBG sebagai jawaban atas berbagai persoalan sosial yang lebih kompleks. Hal ini seolah menjadikan MBG sebagai program “sapujagad” yang akan menyelesaikan aemua masalah di Indonesia, “…Klau kita pantau kan memang dikit-dikit apapun dikaitkan dengan MBG gitu. MBG seperti jadi one size fits all policy yang bisa menjawab semua permasalahan bangsa”, tegas Adinda. Pandangan tersebut mencerminkan posisi rezim yang cenderung menyederhanakan persoalan sosial dengan satu kebijakan simbolik. Dalam konteks itu, program MBG bukan hanya dilihat sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen politik yang diproyeksikan untuk menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat miskin. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dirancang dengan tata kelola yang matang. Dalam teori kebijakan publik, setiap program pemerintah seharusnya melalui proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang transparan serta melibatkan pengawasan lembaga politik. Dalam kasus MBG, sejumlah pengamat menilai fungsi pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Adinda juga menyoroti lemahnya kontrol lembaga legislatif terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, diskusi kebijakan yang terjadi di parlemen sering kali bersifat reaktif dan belum mencerminkan pengawasan yang sistematis terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini membuat banyak aspek program berjalan tanpa evaluasi yang memadai sejak tahap awal implementasi. Selain itu, kritik juga ia lemparkan kepada pendekatan kebijakan negara yang dinilai terlalu terpusat. Dalam banyak kasus, pemerintah pusat memegang kendali hampir seluruh proses pengambilan keputusan, sementara pemerintah daerah dan masyarakat sipil hanya berperan sebagai pelaksana di tingkat lokal. Model kebijakan yang terlalu sentralistik ini dianggap mempersempit ruang partisipasi publik sekaligus meningkatkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan program. Adinda juga mengingatkan bahwa pendekatan seperti ini berisiko membuka ruang bagi praktik nepotisme dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program. Hal itu terutama berkaitan dengan proses penunjukan penyedia layanan, pengelolaan dapur produksi makanan, hingga distribusi anggaran program. Ia bahkan menyebut adanya indikasi bahwa proyek-proyek yang berkaitan dengan MBG berpotensi menjadi arena kepentingan elit politik karena minimnya pengawasan. “Ternyata Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk MBG itu malah jadi bancakan untuk kepentingan elit. Sehingga janji bahwa program ini akan mendatangkan trickle down akan menjadi misleading karena hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu juga.” Jika kondisi tersebut benar terjadi, maka tujuan awal program untuk menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat luas justru bisa terhambat. Program yang seharusnya membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil, penyedia katering lokal, atau ahli gizi independen bisa berubah menjadi proyek yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Persoalan lain yang turut disorot adalah minimnya transparansi informasi terkait pelaksanaan program MBG. Publik hingga kini masih kesulitan memperoleh data yang jelas mengenai proses seleksi penyedia layanan, standar dapur produksi makanan, hingga mekanisme audit penggunaan anggaran. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar. Absennya transparansi dan akuntabilitas berpotensi melemahkan kualitas kebijakan publik secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, kebijakan yang pada awalnya dirancang untuk kepentingan sosial dapat berubah menjadi program yang sarat kepentingan politik maupun ekonomi. “kalau transparansi dan akuntabilitas tidak didorong, tata kelola tidak didorong, ya memang sulit mengharapkan kita punya suara, punya hak untuk mendorong kebijakan yang lebih baik untuk Indonesia untuk semua.” Perdebatan mengenai MBG pada akhirnya bukan hanya soal dukung atau tidak mendukung, tetapi tentang esensi dari diadakannya program MBG sebagai sarana pemenuhan gizi rakyat. Banyak pihak sepakat bahwa upaya meningkatkan kualitas gizi publik merupakan kebijakan yang penting. Namun yang menjadi sorotan adalah bagaimana kebijakan tersebut dirancang, dijalankan, dan diawasi secara transparan serta akuntabel. Dalam konteks ini, polemik seputar MBG menjadi gambaran yang lebih luas tentang tata kelola kebijakan publik di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah janji besar kesejahteraan sosial, muncul pertanyaan mendasar mengenai sentralisme kebijakan, potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), lemahnya pengawasan politik, serta risiko keselamatan publik yang terlihat dari berbagai kasus keracunan makanan. Tanpa perbaikan serius dalam tata kelola program, kebijakan yang dimaksudkan sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat justru berpotensi menjadi sumber persoalan baru dalam kebijakan publik dan politik penganggaran di Indonesia.

Scroll to Top