Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Internasional, Maros, Pemerintahan, Pendidikan

Jejak Akademik Tokoh Keamanan Iran Ali Larijani: Dari Sains hingga Filsafat Barat

Tinggalkan Komentar / Internasional, Maros, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, TEHERAN, – Kabar duka datang dari Iran setelah Ali Larijani, figur penting dalam sektor keamanan nasional, dinyatakan meninggal dunia. Sosok yang dikenal luas dalam lingkar kekuasaan tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang cukup berbeda dibandingkan banyak tokoh sezamannya Dalam perjalanan akademiknya, Larijani tidak hanya menempuh jalur pendidikan keagamaan, tetapi juga mengenyam studi di bidang ilmu eksakta. Ia tercatat menyelesaikan pendidikan sarjana pada bidang matematika dan ilmu komputer sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Menariknya, fokus keilmuannya kemudian bergeser ke ranah filsafat. Ia meraih gelar doktor dengan kajian filsafat Barat, termasuk pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Immanuel Kant. Disertasinya pun membahas keterkaitan antara matematika dan filsafat, yang menunjukkan kedalaman pemikirannya dalam dua disiplin ilmu yang berbeda. Latar belakang akademik tersebut menjadikan Larijani sebagai figur yang tidak lazim di antara elite Iran, yang umumnya lebih banyak berasal dari pendidikan berbasis keagamaan. Kombinasi antara ilmu sains dan filsafat ini turut membentuk cara pandangnya dalam menjalankan peran strategis di pemerintahan. Sepanjang kariernya, ia dikenal tidak hanya sebagai pejabat tinggi negara, tetapi juga sebagai intelektual yang aktif menulis dan mengkaji berbagai isu pemikiran. Perjalanan hidupnya memperlihatkan perpaduan antara dunia akademik dan politik yang jarang ditemui dalam satu sosok. Kepergian Larijani menjadi kehilangan besar bagi Iran, khususnya dalam bidang keamanan dan pemikiran strategis, mengingat kontribusinya yang panjang dalam pemerintahan serta dunia intelektual.

Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Bungkam Hak Pekerja, SRIKANDI SUL-SEL : Gaji Tak Di Bayar, Negara Tidak Boleh Diam

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Serikat Mahasiswa Pejuang Demokrasi Indonesia (SRIKANDI SUL- SEL) Kembali menyoroti Dugaan Pelanggaran hukum oleh PT. Sulindo Lintas Samudera Seperti yang kami ketahui bahwa Dalam sistem hubungan industrial modern, upah bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan, melainkan hak fundamental pekerja yang dijamin oleh hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, dugaan praktik tidak dibayarkannya gaji karyawan oleh PT. Sulindo Lintas Samudera patut dipandang sebagai persoalan serius yang melampaui sengketa internal perusahaan. Ini adalah isu hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan. Secara yuridis, hubungan kerja melahirkan kewajiban mutlak bagi pengusaha untuk membayar upah sejak pekerja menjalankan pekerjaannya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Norma tersebut tidak membuka ruang kompromi bagi pengusaha untuk menunda, mengurangi, apalagi meniadakan pembayaran gaji secara sepihak dengan alasan apa pun. Ketua Umum Serikat Mahasiswa Pejuang Demokrasi Indonesia (SRIKANDI SUL-SEL) Rudi Ahmadi Menegaskan Bahwa Masalah upah bukan sekadar soal angka di slip gaji. Upah adalah instrumen utama bagi pekerja untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Ketika upah tidak dibayarkan, yang terampas bukan hanya hak ekonomi pekerja, tetapi juga hak atas kelangsungan hidup, pendidikan keluarga, dan kesehatan. Dalam konteks ini, praktik penahanan atau pemotongan gaji secara sepihak dapat dikategorikan sebagai eksploitasi tenaga kerja yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu berdasarkan data yang kami pegang dan kajian secara kelembagaan serta perampungan data yang akurat terkait dasar hukum dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sulindo Lintas Samudera kuat dugaan kami bahwa PT Sulindo Lintas Samudera telah mengabaikan kewajiban hukum dan tanggung jawab sosialnya sebagai pemberi kerja. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang tegas dari instansi ketenagakerjaan, serta membuka ruang bagi pekerja untuk menempuh upaya hukum melalui mekanisme bipartit, mediasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pemenuhan hak pekerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat dan keadilan bagi tenaga kerja yang telah mengabdikan waktu, tenaga, dan loyalitasnya kepada perusahaan. Kasus dugaan tidak dibayarkannya gaji karyawan oleh PT Sulindo Lintas Samudera merupakan potret nyata lemahnya perlindungan pekerja di hadapan kekuasaan modal. Jika praktik semacam ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka hukum ketenagakerjaan kehilangan makna sebagai instrumen perlindungan sosial, dan pekerja akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam relasi industrial. Sebagai Bentuk Sikap Tegas Serikat Mahasiswa Pejuang Demokrasi Indonesia (SRIKANDI SUL-SEL) berkomitmen akan terus mengawal kasus ini dan akan melaksanakan aksi unjuk rasa besar besaran dalam waktu dekat sebagai bentuk pengawalan terhadap hak hak pekerja.

Ekonomi, Mamuju, Nasional, Pemerintahan

Ribuan PPPK Sulbar Berpotensi Dirumahkan Akibat Pembatasan Anggaran Daerah

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Mamuju, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran daerah yang berdampak pada nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekitar 2.000 tenaga PPPK dilaporkan berpotensi tidak lagi diperpanjang kontraknya mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap ketentuan pemerintah pusat yang mengatur batas maksimal belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 30 persen. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap komposisi pengeluaran, termasuk sektor kepegawaian. Langkah ini bukan tanpa pertimbangan, mengingat tekanan terhadap struktur anggaran yang harus tetap sehat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Meski demikian, potensi pemutusan kontrak ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan PPPK yang selama ini bergantung pada status kepegawaian tersebut. Banyak di antara mereka berharap adanya solusi atau kebijakan alternatif agar tetap dapat mengabdi tanpa harus kehilangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pun diharapkan dapat mencari jalan tengah, baik melalui penataan ulang anggaran maupun koordinasi dengan pemerintah pusat, guna meminimalisir dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ke depan, kebijakan ini menjadi gambaran tantangan yang dihadapi daerah dalam mengelola sumber daya manusia aparatur di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus menuntut perencanaan yang lebih matang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Ekonomi, Hukum, Jakarta, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

KPK Tahan Eks Stafsus Menag Gus Alex, Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Jakarta, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz atau yang dikenal sebagai Gus Alex, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan dilakukan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/3/2026). Gus Alex ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Ia terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan dalam kondisi tangan terborgol saat digiring oleh penyidik. Penahanan ini menjadikan Gus Alex menyusul mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang lebih dahulu ditahan dalam kasus yang sama. Dengan demikian, keduanya dipastikan menjalani proses hukum serta masa penahanan di rumah tahanan KPK, termasuk pada momentum Hari Raya Idulfitri tahun ini. Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota haji tambahan. Gus Alex diduga memiliki peran dalam membantu pengaturan distribusi kuota serta menghubungkan sejumlah pihak terkait, termasuk dalam praktik pengumpulan sejumlah dana dari penyelenggara haji khusus. Meski demikian, saat digiring menuju mobil tahanan, Gus Alex membantah adanya perintah dari Yaqut terkait pembagian kuota tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada penyidik dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. KPK menegaskan bahwa penahanan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna mengusut tuntas dugaan korupsi di sektor pelayanan keagamaan. Proses penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Ekonomi, Hukum, Internasional, Maros, Pemerintahan, Politik, Tekhnologi

Serangan Israel Tewaskan Tokoh Kunci Keamanan Iran, Ali Larijani Gugur di Teheran

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Internasional, Maros, Pemerintahan, Politik, Tekhnologi /

ruminews.id, TEHERAN – Iran secara resmi mengumumkan wafatnya Ali Larijani, salah satu figur penting dalam struktur keamanan nasional, setelah menjadi korban dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel di wilayah Teheran. Larijani dikenal luas sebagai sosok strategis yang memiliki kedekatan dengan lingkaran tertinggi kepemimpinan Iran. Perannya selama ini dianggap vital dalam menentukan arah kebijakan pertahanan dan stabilitas negara. Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari eskalasi konflik yang terus memanas antara Iran dan Israel. Otoritas Iran menilai insiden ini sebagai pukulan serius terhadap sistem keamanan nasional sekaligus bentuk agresi yang memperkeruh situasi kawasan. Selain menjabat dalam posisi penting di bidang keamanan, Larijani juga dikenal memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam isu-isu geopolitik dan hubungan internasional. Kematian tokoh sentral ini diperkirakan akan membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik internal Iran, sekaligus berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah dilanda konflik berkepanjangan. Pemerintah Iran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan tengah mempertimbangkan langkah-langkah respons atas serangan tersebut. Situasi ini pun menjadi perhatian dunia internasional karena berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Ekonomi, Hukum, Internasional, Maros, Pemerintahan, Politik, Tekhnologi

Komandan Basij Iran Gugur dalam Serangan di Teheran, Konflik Regional Kian Memanas

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Internasional, Maros, Pemerintahan, Politik, Tekhnologi /

ruminews.id, TEHERAN, 18 Maret 2026 – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah dilaporkan gugurnya Komandan pasukan Basij Iran, Gholam Reza Soleimani, dalam serangan udara yang menargetkan ibu kota Teheran. Peristiwa ini terjadi di tengah eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Gholam Reza Soleimani dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam struktur keamanan internal Iran. Ia menjabat sebagai komandan Basij sejak 2019, sebuah organisasi paramiliter yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas domestik serta mobilisasi masyarakat sipil. Selama masa kepemimpinannya, Soleimani berkontribusi dalam memperkuat jaringan Basij yang berbasis kerakyatan, termasuk dalam program sosial dan penanganan kelompok rentan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai veteran perang Iran-Irak yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia militer. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa ia gugur pada 17 Maret 2026 akibat serangan yang secara spesifik menargetkan kawasan strategis di Teheran. Kejadian ini menjadi salah satu pukulan signifikan terhadap struktur keamanan Iran, mengingat posisi Basij yang sangat vital dalam sistem pertahanan dalam negeri. Insiden tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian konflik yang lebih luas di kawasan. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat tinggi Iran juga dilaporkan menjadi target serangan, menandai meningkatnya intensitas konfrontasi antara pihak-pihak yang terlibat. Seiring dengan peristiwa ini, situasi regional diperkirakan akan semakin kompleks. Serangan yang menargetkan figur strategis dinilai dapat memicu respons lanjutan dan memperpanjang siklus ketegangan di Timur Tengah, yang hingga kini masih jauh dari titik penyelesaian. Perkembangan ini menjadi perhatian dunia internasional, mengingat dampaknya tidak hanya pada stabilitas regional, tetapi juga pada dinamika politik global secara keseluruhan.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan

Wabup Gowa Salurkan Paket Sembako Ke Guru Honorer

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan /

Kolaborasi PGRI dan BazNas Gowa ruminews.id, GOWA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gowa bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berkolaborasi menyalurkan paket sembako kepada puluhan guru honorer. Bantuan kali ini menyasar 80 guru honorer di Kabupaten Gowa yang diserahkan langsung Wakil Bupati Gowa, Darmawansyah Muin di Kantor PGRI Gowa, Selasa (17/3). Darmawangsyah Muin mengungkapkan, kolaborasi PGRI dan Baznas merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau kebutuhan para tenaga honorer. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, termasuk kalangan tenaga pendidik. “Kami menyampaikan terimakasih kolaborasi atau kerjasama yang baik antara PGRI dan Baznas dengan mengadakan aksi sosial ini yang peduli akan nasib para guru honorer kita,” ungkapnya. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para guru honorer, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Lanjutnya, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gowa menaruh perhatian serius terhadap kondisi guru honorer. Sebab hingga saat ini masih ada ratusan guru honorer yang belum mendapatkan kesempatan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami tentunya prihatin masih banyak tenaga pendidik yang belum memiliki kepastian status, padahal peran mereka sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia,” tegasnya. Ia menyebutkan jumlah guru honorer di Gowa yang belum terangkat PPPK diperkirakan mencapai sekitar 600 orang. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya terjadi di Kabupaten Gowa, tetapi juga menjadi persoalan nasional akibat kebijakan dari pemerintah pusat yang telah menutup formasi PPPK. Karena itu, Pemkab Gowa terus mendorong agar kebijakan tersebut dapat kembali dibuka. Harapan tersebut juga diarahkan kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, agar memberikan perhatian lebih terhadap nasib para guru honorer. “Ini menjadi perhatian kami. Kami tidak tinggal diam, tetapi terus berupaya agar para guru honorer mendapatkan peluang diangkat menjadi PPPK,” ujar Darmawangsyah. Ia berharap kolaborasi antara PGRI dan Baznas dapat terus berlanjut sebagai bentuk dukungan nyata bagi para tenaga honorer. Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan kebijakan di tingkat pusat demi memperjuangkan masa depan para guru honorer agar memperoleh status yang lebih pasti sebagai abdi negara. Ketua PGRI Kabupaten Gowa, Sampe Mangiriang, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas organisasi terhadap para guru honorer yang selama ini telah mengabdikan diri di dunia pendidikan meski dengan keterbatasan status dan kesejahteraan. “Inisiatif ini lahir dari kepedulian pengurus PGRI yang kemudian diperkuat melalui sinergi dengan Baznas Gowa. Meski bantuan yang diberikan masih terbatas, pihaknya berharap ke depan cakupan penerima manfaat dapat semakin luas” ungkapnya. Salah satu penerima bantuan, Idris Syarif, guru honorer di SMK 4 Gowa, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Ia menilai dukungan tersebut tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para guru honorer untuk terus mengabdi. “Kami berharap pemerintah dapat membuka peluang lebih luas agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Terimakasih kepada PGRI Gowa dan Baznas semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik melalui aksi sosial yang dilakukan hari ini,” ujarnya.(NH)

Ekonomi, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Pemkab Gowa Jaga Stabilitas Harga Jelang Idul Fitri, Daya Beli Masyarakat Tetap Terjaga

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M melalui inspeksi langsung di Pasar Minasa Maupa dan Pasar Sentral Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Selasa (17/3). Kegiatan ini dipimpin Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang didampingi sejumlah pimpinan SKPD terkait. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa mayoritas komoditas pangan berada dalam kondisi stabil. Kenaikan hanya terjadi pada cabai dan ayam dengan tren yang masih terkendali. Kondisi ini berdampak langsung pada terjaganya daya beli masyarakat dan kelancaran aktivitas transaksi di pasar. “Secara umum harga kebutuhan pokok masih relatif normal. Kenaikan hanya terjadi pada cabai dan ayam, dan itu masih dalam batas yang wajar,” ujar Bupati Talenrang. Bupati Talenrang menilai tidak terjadi gejolak harga yang signifikan. Aktivitas belanja masyarakat tetap berlangsung, menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi menjelang lebaran dapat terpenuhi tanpa gangguan berarti. “Kami melihat masyarakat masih tetap berbelanja artinya kebutuhan pokok tetap terpenuhi meskipun ada penyesuaian harga,” lanjutnya. Dari sisi tata kelola, Pemkab Gowa memperkuat pengawasan untuk memastikan tidak terjadi distorsi harga di tingkat pedagang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa bersama pengelola pasar melakukan pemantauan rutin guna menjaga kepatuhan terhadap harga acuan serta mencegah praktik kecurangan yang merugikan konsumen. “Kami terus melakukan pengawasan. Jika ada kenaikan yang tidak wajar atau praktik yang merugikan masyarakat, tentu akan segera ditindak,” tegas orang nomor satu di Gowa ini. Langkah ini memberikan dampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi pasar serta menjaga ekspektasi harga tetap terkendali hingga hari raya. Stabilitas ini juga menjadi faktor penting dalam mengendalikan tekanan inflasi daerah pada periode musiman. Salah satu pedagang di Pasar Minasa Maupa, Hj. Asni menyampaikan bahwa kenaikan harga masih dalam batas yang dapat diikuti oleh pasar. “Memang cabai sama ayam naik sedikit, tapi pembeli tetap ada. Orang tetap belanja karena kebutuhan lebaran,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar komoditas lain masih stabil sehingga tidak memicu penurunan transaksi secara keseluruhan. “Yang lain seperti sayur, bawang, bumbu masih normal, jadi tidak terlalu berpengaruh ke jualan,” lanjutnya. Pemantauan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan perlindungan daya beli masyarakat di Kabupaten Gowa. Turut hadir pada pemantauan ini, SKPD yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD), Camat Somba Opu, serta lurah di wilayah Kecamatan Somba Opu.(PS)

Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Black Propaganda : False Flag Operation (Operasi Bendera Palsu)

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Yulianto Ardiwinata – Penulis Buku Instrumentalisasi Demokrasi ruminews.id, Saat ini, dalam konteks politik modern, sistem demokrasi diidentifikasi sebagai salah satu sistem yang menjamin kebebasan berpendapat, partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Di sisi lain, di tengah-tengah pengejewantahannya, ruang-ruang demokrasi sering menerima serangan-serangan propaganda dengan berbagai bentuk yang kemudian akan mempengaruhi kualitas kehidupan politik ataupun memecah belah kelompok tertentu bahkan sampai melemahkan kepercayaan publik pada institusi-institusi tertentu. Di sini, propaganda tidak hanya berbentuk fisik dan informasi miring, tetapi juga strategi komunikasi massa yang bertujuan untuk memanipulasi opini, perasaan dan perilaku masyarakat guna kepentingan terselubung. Salah satu teknik propaganda yang kontroversial adalah false flag operation (operasi bendera palsu), teknik ini dahulu sering digunakan dalam pertempuran laut abad ke-16, di mana kapal-kapal dalam pertempuran laut mengibarkan bendera palsu untuk mengelabui musuh. Namun di era kontemporer, operasi bendera palsu kini menjelma menjadi teknik propaganda. False Flag Operation atau operasi bendera palsu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu tetapi sengaja dibuat seolah-olah dilakukan oleh pihak lain sebagai kambing hitam. Strategi ini bertujuan untuk memanipulasi opini publik, menciptakan legitimasi terhadap suatu tindakan tertentu, atau mendiskreditkan suatu kelompok. Dalam praktiknya, teknik propaganda ini tidak selalu berbentuk tindakan fisik yang nyata. Operasi bendera palsu juga dapat berlangsung melalui konstruksi narasi di ruang publik, baik melalui media massa maupun media digital. Dengan memanfaatkan arus informasi yang sangat cepat dan sering kali tidak terverifikasi, suatu peristiwa dapat dibingkai sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi tertentu dalam kesadaran masyarakat. apalagi dengan bantuan artificial inteligence yang berpotensi mengaburkan fakta bahkan sebelum proses verifikasi fakta terjadi. Dalam catatan sejarah dunia, terdapat beberapa peristiwa sejarah yang bisa dijadikan contoh dari strategi false flag operation. Salah satu yang sangat terkenal adalah Gleiwitz Incident pada tahun 1939. Dalam peristiwa ini, pasukan Nazi melakukan serangan terhadap sebuah stasiun radio di wilayah perbatasan Jerman–Polandia. Serangan tersebut kemudian dipropagandakan seolah-olah dilakukan oleh tentara Polandia. Narasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pasukan Nazi untuk memulai invasi terhadap Polandia, yang kemudian menjadi salah satu pemicu pecahnya Perang Dunia II. Peristiwa ini dapat menunjukkan bagaimana sebuah insiden dapat direkayasa untuk menciptakan legitimasi politik terhadap tindakan agresi militer. Keberhasilan dari teknik propaganda bendera palsu tidak terlepas dari mekanisme psikologi massa yang bekerja dalam masyarakat. Ketika sebuah peristiwa terdramatisir dengan baik, masyarakat cenderung mengalami kondisi emosional yang intens seperti kemarahan, ketakutan, atau merasa tidak aman. Dalam situasi seperti itu, kemampuan masyarakat untuk melakukan analisis rasional berkurang. Sehingga publik cenderung akan mencari penjelasan sederhana mengenai siapa yang harus disalahkan. Kondisi psikologis tersebut dapat menciptakan ruang yang terbuka lebar bagi propagandis untuk menawarkan narasi mengenai pelaku yang dianggap bertanggung jawab. Selain menunggangi isu tertentu, teknik propaganda bendera palsu ini juga memanfaatkan berbagai bias kognitif yang ada dalam diri manusia. Salah satunya adalah kecenderungan untuk lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan prasangka atau pelabelan yang sudah ada sebelumnya. Jika suatu kelompok telah lama dipersepsikan sebagai ancaman atau musuh, maka masyarakat kemudian  akan lebih mudah menerima narasi yang menyatakan bahwa kelompok tersebut adalah pelaku suatu kejahatan. Dengan demikian, propaganda tidak perlu sepenuhnya menciptakan persepsi baru, melainkan cukup memperkuat prasangka yang telah ada dalam kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap cara kerja  propaganda menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam konstruksi narasi yang sengaja dirancang untuk mengarahkan opini dan emosi kolektif masyarakat.

Hukum, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Aktivis Soroti Dugaan Praktik Mafia BBM di Kota Parepare, DEMA-I IAIN Parepare Desak Penegakan Hukum Transparan

Tinggalkan Komentar / Hukum, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Parepare — Kota Parepare selama ini dikenal sebagai kota pelabuhan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi di wilayah Ajatappareng. Aktivitas perdagangan, transportasi, hingga sektor perikanan yang berkembang di kota ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Namun di balik dinamika ekonomi tersebut, masyarakat kerap menghadapi persoalan yang berulang, yakni sulitnya mendapatkan BBM pada waktu-waktu tertentu. Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kerap terjadi, terutama ketika pasokan BBM dianggap terbatas. Kondisi ini memunculkan keresahan di tengah masyarakat, apalagi ketika muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang justru dapat memperoleh BBM dalam jumlah besar dengan lebih mudah. Situasi tersebut menimbulkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya praktik yang kerap disebut sebagai “mafia minyak”. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DEMA-I IAIN Parepare, Muh. Nur Muallimin Rasyidin, menilai bahwa persoalan BBM tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi ketidakstabilan geopolitik yang turut memengaruhi rantai pasok energi internasional. “Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia, khususnya di Timur Tengah, memang memberikan dampak terhadap fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Namun persoalan yang terjadi di daerah tidak bisa semata-mata disandarkan pada faktor global,” ujar Muh. Nur Muallimin Rasyidin dalam keterangannya kepada media. Ia menjelaskan bahwa ketika kelangkaan BBM terjadi secara berulang di daerah tertentu, sementara terdapat dugaan distribusi yang tidak wajar atau bahkan praktik penimbunan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, persoalan ini sangat dirasakan oleh masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan BBM, seperti nelayan, pengemudi transportasi, hingga pelaku usaha kecil. “Jika distribusi BBM dipermainkan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil. Ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi menyangkut keadilan ekonomi bagi masyarakat.” Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi BBM di daerah. Ia berharap pihak kepolisian, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Parepare, dapat melakukan pengawasan secara serius terhadap dugaan praktik penyimpangan distribusi BBM. “Kami berharap Kanit Tipidter Polres Parepare dapat mengambil langkah tegas dan transparan jika memang terdapat indikasi praktik mafia BBM di lapangan. Penegakan hukum yang jelas dan terbuka sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan aparat dalam memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan sangat penting agar tidak ada ruang bagi oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan untuk keuntungan pribadi. “Pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum akan menjadi kunci untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan tepat sasaran. Masyarakat berharap negara hadir melalui aparatnya untuk melindungi kepentingan publik,” tutupnya.

Scroll to Top