Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pare-pare

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMI Cabang Parepare Mempertanyakan Tindak Lanjut Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD kota Parepare

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id,  Parepare – Kilas balik polemik tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare kembali menjadi sorotan publik setelah persoalan yang muncul sejak periode 2019–2024 hingga kini memasuki periode 2024–2029 dinilai belum memiliki titik terang terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan utama terkait tunjangan perumahan di Indonesia, khususnya untuk pimpinan dan anggota DPRD, berakar pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diturunkan melalui PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan ini wajib memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, masyarakat terus mempertanyakan mengapa persoalan yang menyangkut hak keuangan pejabat publik itu seolah berjalan tanpa penjelasan yang utuh kepada publik. Perjalanan kasus ini bukan hanya berbicara soal angka dan fasilitas, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dari waktu ke waktu, isu tunjangan perumahan DPRD terus menjadi bahan diskusi karena dinilai menyisakan banyak pertanyaan, mulai dari dasar penganggaran, mekanisme penetapan, hingga pihak yang dianggap menjadi aktor utama di balik kebijakan tersebut. Namun hingga pergantian periode DPRD, bayang-bayang pertanyaan publik itu masih belum terjawab secara terbuka. Situasi ini menghadirkan kesan bahwa persoalan tersebut seperti berjalan di tempat. Pergantian wajah di kursi legislatif belum sepenuhnya menghadirkan kejelasan atas polemik lama yang masih membekas di tengah masyarakat. Publik pun mulai mempertanyakan sejauh mana komitmen transparansi pemerintah dan lembaga legislatif dalam membuka fakta secara terang mengenai awal mula munculnya kebijakan tunjangan perumahan tersebut. Di tengah semangat reformasi birokrasi dan pengawasan anggaran, masyarakat tentu berharap persoalan ini tidak hanya menjadi arsip perdebatan politik semata. Sebab, kejelasan terhadap siapa dalang atau pihak yang paling bertanggung jawab atas lahirnya polemik tunjangan perumahan DPRD menjadi penting demi menjaga integritas lembaga, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Polemik ini jadi ujian komitmen transparansi pemerintah dan DPRD serta polres Parepare dalam membuka fakta awal mula kebijakan tunjangan DPRD kota Parepare sebagai pihak penyidik dalam kasus ini. Menurut “Muh. Syahrul” _Bidang partisipasi pembangunan daerah_

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Cabang Parepare Mempertanyakan Ketegasan Walikota dalam Pelaksanaan Event Tanpa Izin

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Kota Parepare bukan sekadar kota persinggahan di pesisir Sulawesi Selatan, tetapi telah tumbuh menjadi kota event yang hidup, dinamis, dan penuh warna. Berbagai kegiatan seni, budaya, hiburan, olahraga, hingga kreativitas anak muda terus hadir menghiasi wajah kota, menjadikan kota Parepare sebagai ruang pertemuan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan wisatawan. Kota parepare sebagai kota event tentu membutuhkan penyelenggaraan kegiatan yang tertib, profesional, dan menghormati aturan yang berlaku . Semarak hiburan dan kreativitas tidak seharusnya berjalan tanpa legalitas, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan tanpa surat izin bukan hanya mencederai ketertiban administrasi, tetapi juga dapat mengurangi citra Parepare sebagai kota yang aman, tertata, dan berintegritas. pelanggaran terhadap suatu mekanisme perizinan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2025. Hal ini bukan sekedar suatu kesalahan tetapi juga menjadi suatu perhatian bagi penyelenggara event dalam hal ADIRA EXPO dikota parepare. Dalam hal ini kami mempertanyakan ketegasan Walikota Parepare kepada pelaksana event. Jangan sampai kedekatan emosional yang merubah regulasi menjadi hal yang disepelekan Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah administrasi dalam suatu kegiatan event bukan menjadi pehatian terkhusus bagi pemerintah kota parepare? SALDI KETUA BIDANG KPP (Kewirausahaan Pengembangan Profesi) HMI CABANG PAREPARE menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pengabaian terhadap tata kelola kegiatan yang seharusnya dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab.

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Cabang Parepare Menggelar Aksi Unjuk Rasa Menyoroti Isu Buruh dan Isu Hardiknas

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Parepare, Sulsel — Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai sejumlah titik di Kota Parepare, Senin (4/5/2026). Aksi yang berlangsung di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman–Ahmad Yani, depan Kantor Wali Kota Parepare, hingga Kantor DPRD Kota Parepare ini mengangkat isu ketenagakerjaan dan pendidikan. Aksi yang disebut sebagai bagian dari momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan refleksi Hari Pendidikan Nasional itu sempat menyita perhatian publik. Di depan Kantor Wali Kota Parepare, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Pemerintah Kota Parepare sempat mengutus Asisten II, Andi Ardian, untuk menemui massa. Namun, mahasiswa menolak perwakilan tersebut dan meminta Wali Kota hadir langsung. Massa aksi juga sempat menggelar salat berjamaah di badan jalan sebagai simbol perjuangan moral sebelum melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kota Parepare. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Parepare, Muh.Ilham M, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk respons atas berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani. “Ini bukan hanya seremonial. Kami membawa isu nasional dan daerah yang sama-sama mendesak untuk diselesaikan,” kata Ilham. Pada tingkat nasional, mahasiswa menyoroti perlunya percepatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk persoalan outsourcing serta perlindungan buruh di tengah dinamika ekonomi. Sementara di tingkat daerah, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Parepare segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Mereka juga menyoroti kesejahteraan guru serta keterlambatan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang disebut telah berlangsung selama empat bulan. Selain itu, mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan tenaga guru serta menilai adanya ketimpangan kebijakan. Mereka menyinggung pembentukan Satuan Tugas Protokoler yang dinilai berjalan lancar dari sisi pembiayaan, sementara hak tenaga kerja lain belum terpenuhi. Muh. Ilham M menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya prioritas pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga kerja. “Kalau benar ada tenaga kerja yang tidak digaji berbulan-bulan, ini bukan lagi persoalan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab negara terhadap warganya,” ujarnya. (*)

Hukum, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Aktivis Soroti Dugaan Praktik Mafia BBM di Kota Parepare, DEMA-I IAIN Parepare Desak Penegakan Hukum Transparan

Tinggalkan Komentar / Hukum, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Parepare — Kota Parepare selama ini dikenal sebagai kota pelabuhan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi di wilayah Ajatappareng. Aktivitas perdagangan, transportasi, hingga sektor perikanan yang berkembang di kota ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Namun di balik dinamika ekonomi tersebut, masyarakat kerap menghadapi persoalan yang berulang, yakni sulitnya mendapatkan BBM pada waktu-waktu tertentu. Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kerap terjadi, terutama ketika pasokan BBM dianggap terbatas. Kondisi ini memunculkan keresahan di tengah masyarakat, apalagi ketika muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang justru dapat memperoleh BBM dalam jumlah besar dengan lebih mudah. Situasi tersebut menimbulkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya praktik yang kerap disebut sebagai “mafia minyak”. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DEMA-I IAIN Parepare, Muh. Nur Muallimin Rasyidin, menilai bahwa persoalan BBM tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi ketidakstabilan geopolitik yang turut memengaruhi rantai pasok energi internasional. “Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia, khususnya di Timur Tengah, memang memberikan dampak terhadap fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Namun persoalan yang terjadi di daerah tidak bisa semata-mata disandarkan pada faktor global,” ujar Muh. Nur Muallimin Rasyidin dalam keterangannya kepada media. Ia menjelaskan bahwa ketika kelangkaan BBM terjadi secara berulang di daerah tertentu, sementara terdapat dugaan distribusi yang tidak wajar atau bahkan praktik penimbunan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, persoalan ini sangat dirasakan oleh masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan BBM, seperti nelayan, pengemudi transportasi, hingga pelaku usaha kecil. “Jika distribusi BBM dipermainkan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil. Ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi menyangkut keadilan ekonomi bagi masyarakat.” Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi BBM di daerah. Ia berharap pihak kepolisian, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Parepare, dapat melakukan pengawasan secara serius terhadap dugaan praktik penyimpangan distribusi BBM. “Kami berharap Kanit Tipidter Polres Parepare dapat mengambil langkah tegas dan transparan jika memang terdapat indikasi praktik mafia BBM di lapangan. Penegakan hukum yang jelas dan terbuka sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan aparat dalam memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan sangat penting agar tidak ada ruang bagi oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan untuk keuntungan pribadi. “Pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum akan menjadi kunci untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan tepat sasaran. Masyarakat berharap negara hadir melalui aparatnya untuk melindungi kepentingan publik,” tutupnya.

Barru, Pare-pare, Pemuda, Pendidikan

GAPPEMBAR Parepare Sukses Gelar Jelajah Pelosok di Dusun Kamiri, Fokus Pertanian, Pendidikan, dan Keagamaan

Tinggalkan Komentar / Barru, Pare-pare, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Pare-pare – Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa Barru (GAPPEMBAR) Komisariat Wilayah Parepare Sukses melaksanakan kegiatan Jelajah Pelosok di dusun kamiri, Desa Kamiri, Kec. Balusu, Kab. Barru Kegiatan ini merupakan program jelajah sosial yang menyasar sektor pertanian, pendidikan, dan keagamaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh GAPPEMBAR Komisariat Wilayah Parepare dengan melibatkan kader kader nya. Jelajah Pelosok berlangsung selama empat hari, terhitung sejak Kamis hingga Minggu, 15–18 Januari 2025. Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di wilayah pelosok khusus nya di dusun Kamiri, Desa Kamiri, kec. Balusu, Kab. Barru yang menjadi lokasi pengabdian GAPPEMBAR Komisariat Wilayah Parepare Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial pemuda serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat pelosok, khususnya dalam menghadapi persoalan pertanian, keterbatasan pendidikan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, rangkaian kegiatan diawali dengan sektor pertanian melalui sosialisasi pencegahan hama tanaman kepada para petani Yang di hadiri langsung oleh Kepala POPT Kab. Barru, Kordinator Balai Penyuluh Pertanian Kec. Balusu Serta Kepala Desa Kamiri. Selanjutnya, pada sektor pendidikan, peserta Jelajah Pelosok melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah yang dirangkaikan dengan pemberian alat tulis menulis kepada siswa. Pada sektor keagamaan, kegiatan diisi dengan mengajar mengaji,Yasinan, dan Lomba Adzan serta ditutup dengan permainan tradisional sebagai sarana edukasi dan hiburan bagi anak-anak pelosok Melalui kegiatan Jelajah Pelosok ini, Aswar Selaku Ketua GAPPEMBAR Komisariat Wilayah Parepare berharap dengan dilaksanakannya kegiatan jelajah pelosok ini dapat menumbuhkan kepedulian, serta peran aktif pemuda khusus nya kab. Barru dalam membangun dan mendampingi masyarakat pelosok secara berkelanjutan Dan tentu nya Saya berharap Pemerintah Daerah tidak menutup mata akan hal yang menjadi kebutuhan dari masyarakat pelosok terutama dalam sektor pertanian dan pendidikan”

Daerah, Pare-pare, Pendidikan

Jurusan PGSD FIP UNM Kampus V Parepare Geber “Educulture Fest 2025”, Kepala Dinas Pendidikan Resmi Membuka Acara

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare, Pendidikan /

ruminews.id – Parepare, 21 November 2025, Suasana Kampus V Parepare Universitas Negeri Makassar (UNM) berubah meriah dan penuh energi positif pada Jumat pagi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FIP UNM sukses menggelar Educulture Fest 2025, sebuah festival edukasi dan budaya yang digadang menjadi ikon kegiatan berdampak di Kota Parepare. Acara megah ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, menandai dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inovasi dan kreativitas mahasiswa calon guru. Paket Lengkap: Seminar Nasional Kewirausahaan, Pentas Seni, Hingga Pameran Media Pembelajaran Tahun ini, Educulture Fest menghadirkan rangkaian kegiatan yang tak hanya memukau secara visual, tetapi juga kaya manfaat akademik. Kegiatan meliputi: Seminar Nasional Pendidikan, Pentas Seni dan Tari, dan Pameran Media Pembelajaran hasil karya mahasiswa Jurusan PGSD FIP UNM Kampus V Parepare. Perayaan ini mengusung tema besar: “Bersinergi Lewat Budaya: Dari Ilmu, Lahir Karya, Tumbuh Jiwa.” Tema ini dianggap sangat relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini, terutama dalam membangun karakter, kreativitas, dan kecakapan budaya para calon guru. Dihadiri Calon Guru SD dan Guru Sekolah Dasar Kota Parepare Ratusan peserta dari mulai dari mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD, guru-guru sekolah dasar, hingga para dosen dan praktisi pendidikan. Koordinator Kampus V Parepare FIP UNM, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi besar terhadap terselenggaranya Educulture Fest 2025. “Kegiatan ini perlu terus ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mahasiswa perlu ruang seperti ini untuk berkarya dan menunjukkan kompetensi mereka,” ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan: “Ini Memberikan Dampak Nyata untuk Guru dan Calon Guru” Tak kalah antusias, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare menyampaikan pujian dan dukungannya atas kegiatan ini. “Educulture Fest memberi dampak positif, bukan hanya bagi mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD, tetapi juga bagi para guru yang hadir. Tentu kami sebagai pengguna lulusan menyambut positif kegiatan seperti ini,” tutur Kadis dalam sambutannya. Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan kreatif seperti ini harus terus dihidupkan agar pendidikan di Parepare semakin adaptif, kreatif, dan berbudaya. Dengan antusiasme peserta, dukungan pemerintah, serta kreativitas mahasiswa, Educulture Fest 2025 diyakini menjadi salah satu gebrakan penting dalam mewujudkan Kampus Berdampak, kampus yang tidak hanya melahirkan lulusan berkualitas, tetapi juga berkontribusi nyata pada masyarakat dan dunia pendidikan.

Daerah, Pare-pare

DPD KNPI Parepare Resmi Dukung Vonny Ameliani Suardi Pimpin KNPI Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare /

ruminews.id, Pare Pare -DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Parepare menyatakan dukungan penuh kepada Vonny Ameliani Suardi untuk maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVI yang dijadwalkan digelar pada 29 November 2025. Dukungan itu lahir setelah melalui dialog panjang dan pertimbangan matang di internal organisasi, percakapan yang merangkum kegelisahan, harapan, dan pandangan kolektif tentang sosok pemimpin yang layak memandu arah gerak pemuda Sulawesi Selatan ke depan. Dari sekian nama, cahaya yang paling terang bagi Parepare tertuju pada Vonny. Ketua DPD KNPI Parepare, Rasmin Rajab, menegaskan bahwa pilihan mendukung Vonny bukan sekadar keputusan struktural, melainkan sikap yang dipenuhi keyakinan. Menurutnya, Vonny adalah sosok yang menghayati kepemimpinan sebagai pengabdian; seseorang yang membawa jejak rekam yang teruji dan visi yang bertaut erat dengan kebutuhan pemuda masa kini. “Vonny Ameliani Suardi adalah representasi pemimpin yang dibutuhkan KNPI Sulsel hari ini. Ia memiliki kedalaman pengalaman, jaringan yang luas, serta semangat kolaboratif yang mampu merangkul keberagaman pemuda. Parepare melihat beliau sebagai figur yang dapat membawa pembaruan dan penguatan organisasi,” ucap Rasmin, mantap. Rasmin juga menegaskan bahwa DPD KNPI Parepare tidak berhenti pada dukungan moral semata. Mereka siap mengawal jalannya dinamika menuju Musda XVI menjadi bagian dari arus besar konsolidasi pemuda Sulawesi Selatan yang lebih solid, lebih matang, dan lebih progresif. Menurutnya, dukungan kepada Vonny sejalan dengan gelombang aspirasi pemuda dari berbagai daerah aspirasi yang merindukan KNPI dengan wajah baru: lebih modern dalam gagasan, produktif dalam karya, serta terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor. Dengan pernyataan resmi ini, DPD KNPI Parepare menambah deretan daerah yang lebih awal menyatakan sikap mendukung Vonny Ameliani Suardi. Sementara itu, suhu dinamika menuju Musda XVI terus menghangat, menandai babak baru perjalanan organisasi kepemudaan terbesar di Sulawesi Selatan. (*)

Daerah, Hukum, Kriminal, Pare-pare, Uncategorized

Alumni STIEM Bongaya Desak Hukuman Berat untuk Pelaku Pembunuhan Suriani Tahir

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Kriminal, Pare-pare, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Sejumlah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEM) Bongaya mendesak agar pelaku pembunuhan terhadap Suriani Tahir, pegawai PT Hino Kumala Parepare, dijatuhi hukuman maksimal. Sigit Sugiarto, mewakili para alumni, menyebut peristiwa ini menimbulkan keprihatinan serius, terutama terkait keamanan pekerja perempuan di ruang kerja. Apalagi, insiden tragis itu terjadi di dalam kantor perusahaan tempat korban bekerja. “Kasus ini menjadi catatan kelam soal minimnya jaminan keselamatan karyawan, khususnya perempuan. PT Hino Kumala sebagai korporasi juga harus ikut bertanggung jawab,” ujar Sugiarto yang juga merupakan Ketua Sapma PP Kab Gowa. Ia menambahkan, pekerja seharusnya memperoleh rasa aman saat berada di kantor, bukan justru menjadi korban tindak kekerasan. “Kami berharap aparat kepolisian segera menuntaskan berkas perkara pelaku, sekaligus menekan perusahaan agar tidak lepas tangan,” tegasnya. Diketahui, Suriani Tahir, yang juga merupakan alumni STIEM Bongaya, ditemukan tewas pada Jumat (29/8/2025) dini hari di kantor PT Hino Kumala, Jalan HM Arsyad, Kelurahan Watan Soreang, Kecamatan Watan Soreang, Kota Parepare. Kasat Reskrim Polres Parepare, Muh Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa pelaku berinisial KA sudah diamankan. Dari hasil pemeriksaan, korban tewas setelah ditikam karena melawan saat hendak diperkosa. Sementara itu, pihak PT Hino Kumala belum banyak memberikan komentar. General Manager PT Hino Kumala, Jhony Tanaka, hanya meminta agar konfirmasi langsung diarahkan ke Kepala Cabang Parepare. “Silakan ditanyakan ke kepala cabang di Parepare. Saya sendiri berkantor di Makassar,” kata Jhony singkat.

Daerah, Pare-pare, Pendidikan

KKNT Unhas 114 Lakukan Re-branding UMKM Ujung Lare untuk Tingkatkan Daya Saing dan Citra Produk

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare, Pendidikan /

ruminews.id, Parepare – 11 Agustus 2025, Mahasiswa Kuliah Kerja NyataTematik (KKNT) Universitas Hasanuddin (Unhas) Gelombang114 melakukan pendampingan re-branding bagi pelaku UMKM di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kegiatan ini bertujuan memperkuat identitas merek, meningkatkan daya tarik produk, dan memperluas jangkauan pasar. Program ini menjadi bagian dari misi KKNT Unhas 114 dalammendorong UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar modern. Re-branding dilakukan dengan mempertimbangkantren desain terkini, segmentasi pasar, serta identitas unik darimasing-masing produk. Kegiatan dimulai dengan sesi diskusi bersama pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan merek yang sudah ada. Mahasiswa kemudian melakukan analisis terhadapdesain kemasan, logo, label, serta strategi pemasaran yang digunakan sebelumnya. Proses re-branding yang dilakukan meliputi pembuatan logo baru dengan visual modern dan mudah diingat sesuaikarakteristik produk, desain ulang kemasan menggunakankombinasi warna dan tipografi yang lebih menarik denganpenempatan informasi yang rapi, pembuatan label produk yang memuat informasi legalitas. Koordinator KKNT Unhas 114, Muhammad Fauzan Bachtiar, menjelaskan bahwa re-branding menjadi langkah penting agar UMKM dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. “Kemasan dan identitas merek adalah kesan pertama yang dilihat konsumen. Dengan re-branding, kami berharap produkUMKM Ujung Lare dapat tampil lebih profesional dan bersaingtidak hanya di pasar lokal, tetapi juga regional,” ujarnya. Salah satu pelaku UMKM, Ibu Ati, pemilik Bubble Ati, merasakan dampak positif dari perubahan yang dilakukan. ”Terima kasih banyak kepada mahasiswa KKNT Unhas 114 yang sudah membantu saya membuat spanduk jualan dan label produk. Sekarang tempat jualan saya kelihatan lebih rapi dan menarik, pembeli juga jadi gampang mengenali dagangan saya,”Katanya. Melalui program re-branding ini, diharapkan UMKM Ujung Lare tidak hanya mengandalkan kualitas rasa dan bahan baku, tetapi juga mampu membangun citra produk yang berkesan, relevan, dan memiliki daya tarik tinggi di pasaran.

Daerah, Pare-pare, Pendidikan

Legalitas UMKM Diperkuat, KKNT Unhas 114 Dampingi Pengurusan SPP-IRT hingga Penyerahan Sertifikat PIRT

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare, Pendidikan /

ruminews.id, Parepare – 11 Agustus 2025, Mahasiswa Kuliah Kerja NyataTematik (KKNT) Universitas Hasanuddin (Unhas) Gelombang114 melaksanakan pendampingan pembuatan Surat PersetujuanPendaftaran Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi pelakuUMKM di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja bidangpengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan legalitasproduk pangan olahan rumahan. Dengan memiliki sertifikatPangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pelaku usaha dapatmemperluas pemasaran dan meningkatkan kepercayaankonsumen. Pendampingan dilakukan mulai dari tahap pengumpulandokumen persyaratan, pengisian formulir pendaftaran, hinggaproses pengajuan ke Dinas Kesehatan. Setelah proses selesai, sertifikat PIRT diserahkan secara resmi kepada pelaku UMKM penerima. Koordinator KKNT Unhas 114, Nur Uswah Isba, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya membantu pelaku usaha memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai standar keamanan pangan. “Dengan adanya sertifikat PIRT, produk UMKM akan lebih mudah menembus pasar modern dan terjamin dari sisi keamanan pangan,” ujarnya. Salah satu pelaku UMKM penerima sertifikat PIRT, Ibu Ita, pemilik usaha Aneka Kue kering, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. “Saya sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini. Proses pengurusan PIRT ternyata tidak serumit yang saya bayangkan. Sekarang produk saya sudah punya izin resmi, jadi lebih percayadiri untuk memasarkannya ke toko-toko dan pameran,” tuturnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi UMKM Ujung Lare untuk lebih kompetitif dan berdaya saing, sekaligusmendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui produk panganolahan yang aman, berkualitas, dan memiliki izin resmi.

Scroll to Top