Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pare-pare

Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Arogansi Birokrasi Pemkot Parepare: Oknum Protokoler Blokir Kontak HMI Saat Ditagih Kejelasan Audiensi Walikota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – PAREPARE, 4 JULI 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Parepare mengecam keras sikap antikritik dan arogansi yang ditunjukkan oleh oknum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Parepare. Tindakan tidak profesional berupa pemblokiran kontak kader HMI dinilai sebagai bukti nyata bobroknya sistem pelayanan publik dan komunikasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Parepare. Kejadian ini bermula saat Ketua Umum HMI Cabang Parepare melakukan penagihan komitmen dan janji kejelasan terkait surat permohonan audiensi resmi yang telah dilayangkan sebelumnya kepada Walikota Parepare. Namun, bukannya memberikan kepastian ataupun ruang dialog yang inklusif, oknum protokoler atas nama Wahyu Dwi Wantara justru memilih memutus saluran komunikasi dengan memblokir WhatsApp pengurus HMI pada hari, Rabu 6 Juli 2026 (3/6/2026). Pengurus HMI Cabang Parepare menyayangkan sikap kekanak-kanakan dan tidak beretika yang dipertontonkan oleh aparatur sipil negara/pelayan publik tersebut. “Surat permohonan audiensi yang kami masukkan adalah ruang legal dan konstitusional untuk membawa aspirasi rakyat ke meja Walikota. Tindakan oknum protokoler yang memblokir komunikasi saat ditagih kejelasan menunjukkan bahwa Pemkot Parepare hari ini alergi terhadap dialog, antikritik, dan gagal memahami fungsi dasar pelayanan humas serta keprotokolan,” tegasnya. HMI Cabang Parepare menilai, tindakan pemblokiran ini bukan sekadar masalah komunikasi personal, melainkan cerminan dari upaya sengaja untuk menutup pintu transparansi dan membungkam suara mahasiswa yang ingin mengawal kebijakan daerah. Protokoler seharusnya menjadi jembatan penghubung antara kepala daerah dan masyarakat, bukan malah bertindak sebagai benteng arogansi yang memilah dan memutus sepihak komunikasi organisasi kepemudaan. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dan permohonan maaf resmi atas buruknya respons birokrasi ini, HMI Cabang Parepare menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah-langkah organisasi yang lebih tegas demi mengawal hak keterbukaan informasi dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Daerah, Pare-pare, Pemuda, Pendidikan

Estafet Kepemimpinan Baru, HMI Komisariat Ahmad Yani Lapadde Gelar Pelantikan dan Dialog Krisis Intelektual

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – PAREPARE, 29 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ahmad Yani Lapadde resmi memulai babak baru kepengurusan melalui agenda Pelantikan dan Dialog yang digelar di Aula MT Al-Muhajirin pada Senin (29/6). Mengangkat tema krusial “Krisis Intelektual: Peran Kader dalam Menjawab Tantangan Organisasi”, momentum ini menjadi penanda serah terima amanah sekaligus refleksi arah juang organisasi ke depan. Acara ini dihadiri oleh jajaran tokoh pemuda dan pimpinan organisasi kepemudaan. Sambutan hangat mengalir dari Ketua Cabang HMI, Kakanda Muh. Ilham. M, serta perwakilan dari organisasi kepemudaan lain, di antaranya Ketua Umum PC PMII Parepare Agung Arra (diwakili oleh Muh. Fajar) dan Ketua Umum PCC IMM Kota Parepare Herlyana Septiasari (diwakili oleh Zulkifli). Dalam momentum perpisahan yang khidmat, Yunda Ririn Widyan Rustan selaku perwakilan dari Demisioner Ketua Komisariat periode 2024–2025, Kakanda Al-Imran, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam atas soliditas kader selama satu periode. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan kepengurusan tidak diukur dari kuantitas program kerja, melainkan dari tumbuhnya kader yang kritis. Kepada pengurus baru, ia menitipkan pesan penting untuk menjaga marwah institusi. “Rawatlah kaderisasi dengan sungguh-sungguh dan hidupkan budaya intelektual. Jadikan komisariat sebagai ruang yang melahirkan insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam, demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Amanah boleh berakhir, tetapi pengabdian kader tidak akan pernah selesai,” ujarnya. Menyambut tongkat estafet tersebut, Riswan selaku Ketua Komisariat periode 2026–2027 yang baru saja dilantik, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi bergerak lebih adaptif. Dalam sambutan perdananya, Riswan mengajak seluruh pengurus untuk menanamkan kesadaran kolektif. “Kemajuan organisasi tidak lahir dari kerja satu orang. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Mari kita hadir sebagai penggerak perubahan yang membawa gagasan, integritas, dan tindakan nyata. Dengan sinergi dan disiplin, kita akan bangun organisasi yang maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Riswan. Melalui pelantikan dan dialog ini, HMI Komisariat Ahmad Yani Lapadde siap menjawab tantangan zaman dan mengembalikan gairah intelektual kader sebagai pilar gerakan mahasiswa. Sumber: Khumaedi – Kontributor Parepare

Daerah, Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Politik

Ratusan Karyawan Dapur MBG Parepare Gelar Aksi Damai di DPRD, Tuntut Keberlanjutan Program

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, PAREPARE — Ratusan massa yang tergabung dari karyawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Senin (29/6/2026). Aksi ini dilakukan guna menuntut keberlanjutan dan mempertahankan program MBG di wilayah tersebut. Massa aksi mulai berkumpul di Lapangan Andi Makkasau sekitar pukul 09.00 WITA, sebelum akhirnya melakukan long march dan tiba di Kantor DPRD Kota Parepare sekitar pukul 10.00 WITA. Aksi yang diperkirakan dihadiri oleh sekitar 500 orang ini berlangsung dengan tertib. Jenderal Lapangan aksi, Tenri Wara, menyatakan bahwa kehadiran mereka di gedung parlemen adalah untuk meminta ketegasan dan dukungan nyata dari wakil rakyat melalui penandatanganan memorandum. “Kami meminta keberlanjutan dapur MBG di Parepare. Kami juga meminta DPRD untuk menandatangani memorandum yang berisi bukti keberpihakan masyarakat Kota Parepare terhadap program MBG agar tetap dilanjutkan,” ujar Tenri Wara saat diwawancarai di lokasi aksi, Senin (29/6/2026). Aspirasi dari ratusan karyawan dapur MBG tersebut akhirnya mendapat respons dari pihak parlemen. Menurut keterangan Tenri Wara setelah berdialog, pihak DPRD Kota Parepare menerima tuntutan massa dengan positif dan menyambut baik aspirasi tersebut. Pihak DPRD Parepare juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti memorandum dukungan itu guna diteruskan dan dibawa ke tingkat pusat. Reporter: Khumaedi

Daerah, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda

Sensus Ekonomi 2026: HMI dan BPS Kota Parepare Bersinergi Kawal Validitas Data

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id – PAREPARE, 26 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Parepare menggelar audiensi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare di Kantor BPS Parepare, Jumat (26/6/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan langkah strategis dan pengawasan bersama demi mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akurat dan akuntabel. Kepala BPS Kota Parepare, Ibu Dian Ernawaty, menyambut hangat inisiatif kolaborasi ini. Pihaknya mengapresiasi kehadiran dan kepedulian kader HMI untuk ikut ambil bagian dalam mengawal proses pendataan di lapangan. “Kami sangat berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan HMI yang siap berdiskusi dan mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BPS membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap elemen masyarakat guna memastikan pendataan berjalan optimal demi menghasilkan data yang lebih baik dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Dian Ernawaty Kepala BPS Kota Parepare. Di tempat yang sama, Ketua Umum HmI Cabang Parepare, Muh. Ilham M., menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda krusial yang berdampak langsung pada arah kebijakan ekonomi daerah. Oleh karena itu, HMI mendorong adanya pengawasan ketat dan pelibatan struktur pemerintahan dari tingkat paling bawah. “Sensus Ekonomi 2026 ini sangat penting. Namun, agar pelaksanaannya maksimal, perlu ada pelibatan dan pengawasan dari semua pihak, termasuk menyentuh tingkat kelurahan hingga Ketua RT dan RW. Hal ini penting agar masyarakat dapat menerima petugas pendata BPS dengan terbuka dan baik,” jelas Ilham. Selain koordinasi kewilayahan, Ilham juga menyoroti aspek kualitas SDM yang diturunkan ke lapangan. Menurutnya, BPS harus menjamin kompetensi para petugas serta memastikan tidak adanya tumpang tindih tugas yang berpotensi menurunkan validitas data. Pertemuan yang berlangsung hangat ini menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi kepemudaan, dan struktur masyarakat lokal adalah kunci utama dalam meminimalisir kendala sektoral selama SE 2026 berlangsung di Kota Parepare. Sumber: Khumaedi (Kontributor Parepare)

Daerah, Pare-pare, Pemuda, Pendidikan

Food Tech Expo 2026: Sinergi Kreativitas Mahasiswa, Dampak Nyata untuk Pangan Masa Depan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pare-pare, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id,  Parepare – Antusiasme luar biasa menyelimuti Pelataran Kampus 2, Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH) pada Rabu, 24 Juni 2026. Melalui kegiatan Food-tech Expo 2026, ajang pameran berdampak ini sukses menjadi panggung dalam membuktikan kreativitas serta inovasi nyata dari mahasiswa program studi Teknologi Pangan. Acara yang berlangsung mulai pukul 08:30 hingga 13:00 WITA ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si., dan Koordinator Program Studi Teknologi Pangan, Ibu Nur Hardina, S.P., M.Si. Pameran ini menampilkan lebih dari 30 produk pangan kreatif hasil karya kolaboratif dari Mahasiswa Teknologi Pangan Angkatan 2023 dan 2024. Produk-produk tersebut lahir dari integrasi teori dan praktikum mendalam pada berbagai mata kuliah pengolahan serta pengembangan produk pangan. Para pengunjung diajak menjelajahi hilirisasi riset mahasiswa melalui produk-produk unggulan dari mata kuliah: Teknologi Pengolahan Legum, Serealia, dan Umbi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Technopreneurship Healthy Food and Processing Technology Inovasi Produk Pangan Preservation and Packaging Technology Sebagian dari mata kuliah tersebut merupakan tugas Project Based Learning (PjBL) yang diharapkan dapat memberi dampak nyata untuk ITH ke depannya, serta berkontribusi dalam peningkatan nilai jual produk pangan di Kota Parepare. Melalui pameran ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk pangan yang lezat, bergizi, punya potensi manfaat bagi kesehatan, aman, dan bernilai jual, tetapi juga mengembangkan inovasi kemasan pangan yang menarik dan fungsional. Khusus pada mata kuliah Preservation and Packaging Technology, mahasiswa melakukan redesain kemasan berbagai produk UMKM di Kota Parepare sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan (technopreneurship) mahasiswa sejak dini. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik, “Food Tech Expo ini merupakan implementasi program kerja yang diharapkan dapat terus terselenggara setiap tahunnya dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi dari Program Studi Teknologi Pangan ITH.” Program Studi Teknologi Pangan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan expo tahun ini. Sampai jumpa di inovasi produk pangan berikutnya pada Food-tech Expo mendatang!

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMI Cabang Parepare Mempertanyakan Tindak Lanjut Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD kota Parepare

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id,  Parepare – Kilas balik polemik tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare kembali menjadi sorotan publik setelah persoalan yang muncul sejak periode 2019–2024 hingga kini memasuki periode 2024–2029 dinilai belum memiliki titik terang terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan utama terkait tunjangan perumahan di Indonesia, khususnya untuk pimpinan dan anggota DPRD, berakar pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diturunkan melalui PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan ini wajib memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, masyarakat terus mempertanyakan mengapa persoalan yang menyangkut hak keuangan pejabat publik itu seolah berjalan tanpa penjelasan yang utuh kepada publik. Perjalanan kasus ini bukan hanya berbicara soal angka dan fasilitas, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dari waktu ke waktu, isu tunjangan perumahan DPRD terus menjadi bahan diskusi karena dinilai menyisakan banyak pertanyaan, mulai dari dasar penganggaran, mekanisme penetapan, hingga pihak yang dianggap menjadi aktor utama di balik kebijakan tersebut. Namun hingga pergantian periode DPRD, bayang-bayang pertanyaan publik itu masih belum terjawab secara terbuka. Situasi ini menghadirkan kesan bahwa persoalan tersebut seperti berjalan di tempat. Pergantian wajah di kursi legislatif belum sepenuhnya menghadirkan kejelasan atas polemik lama yang masih membekas di tengah masyarakat. Publik pun mulai mempertanyakan sejauh mana komitmen transparansi pemerintah dan lembaga legislatif dalam membuka fakta secara terang mengenai awal mula munculnya kebijakan tunjangan perumahan tersebut. Di tengah semangat reformasi birokrasi dan pengawasan anggaran, masyarakat tentu berharap persoalan ini tidak hanya menjadi arsip perdebatan politik semata. Sebab, kejelasan terhadap siapa dalang atau pihak yang paling bertanggung jawab atas lahirnya polemik tunjangan perumahan DPRD menjadi penting demi menjaga integritas lembaga, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Polemik ini jadi ujian komitmen transparansi pemerintah dan DPRD serta polres Parepare dalam membuka fakta awal mula kebijakan tunjangan DPRD kota Parepare sebagai pihak penyidik dalam kasus ini. Menurut “Muh. Syahrul” _Bidang partisipasi pembangunan daerah_

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Cabang Parepare Mempertanyakan Ketegasan Walikota dalam Pelaksanaan Event Tanpa Izin

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Kota Parepare bukan sekadar kota persinggahan di pesisir Sulawesi Selatan, tetapi telah tumbuh menjadi kota event yang hidup, dinamis, dan penuh warna. Berbagai kegiatan seni, budaya, hiburan, olahraga, hingga kreativitas anak muda terus hadir menghiasi wajah kota, menjadikan kota Parepare sebagai ruang pertemuan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan wisatawan. Kota parepare sebagai kota event tentu membutuhkan penyelenggaraan kegiatan yang tertib, profesional, dan menghormati aturan yang berlaku . Semarak hiburan dan kreativitas tidak seharusnya berjalan tanpa legalitas, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan tanpa surat izin bukan hanya mencederai ketertiban administrasi, tetapi juga dapat mengurangi citra Parepare sebagai kota yang aman, tertata, dan berintegritas. pelanggaran terhadap suatu mekanisme perizinan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2025. Hal ini bukan sekedar suatu kesalahan tetapi juga menjadi suatu perhatian bagi penyelenggara event dalam hal ADIRA EXPO dikota parepare. Dalam hal ini kami mempertanyakan ketegasan Walikota Parepare kepada pelaksana event. Jangan sampai kedekatan emosional yang merubah regulasi menjadi hal yang disepelekan Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah administrasi dalam suatu kegiatan event bukan menjadi pehatian terkhusus bagi pemerintah kota parepare? SALDI KETUA BIDANG KPP (Kewirausahaan Pengembangan Profesi) HMI CABANG PAREPARE menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pengabaian terhadap tata kelola kegiatan yang seharusnya dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab.

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Cabang Parepare Menggelar Aksi Unjuk Rasa Menyoroti Isu Buruh dan Isu Hardiknas

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Parepare, Sulsel — Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai sejumlah titik di Kota Parepare, Senin (4/5/2026). Aksi yang berlangsung di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman–Ahmad Yani, depan Kantor Wali Kota Parepare, hingga Kantor DPRD Kota Parepare ini mengangkat isu ketenagakerjaan dan pendidikan. Aksi yang disebut sebagai bagian dari momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan refleksi Hari Pendidikan Nasional itu sempat menyita perhatian publik. Di depan Kantor Wali Kota Parepare, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Pemerintah Kota Parepare sempat mengutus Asisten II, Andi Ardian, untuk menemui massa. Namun, mahasiswa menolak perwakilan tersebut dan meminta Wali Kota hadir langsung. Massa aksi juga sempat menggelar salat berjamaah di badan jalan sebagai simbol perjuangan moral sebelum melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kota Parepare. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Parepare, Muh.Ilham M, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk respons atas berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani. “Ini bukan hanya seremonial. Kami membawa isu nasional dan daerah yang sama-sama mendesak untuk diselesaikan,” kata Ilham. Pada tingkat nasional, mahasiswa menyoroti perlunya percepatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk persoalan outsourcing serta perlindungan buruh di tengah dinamika ekonomi. Sementara di tingkat daerah, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Parepare segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Mereka juga menyoroti kesejahteraan guru serta keterlambatan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang disebut telah berlangsung selama empat bulan. Selain itu, mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan tenaga guru serta menilai adanya ketimpangan kebijakan. Mereka menyinggung pembentukan Satuan Tugas Protokoler yang dinilai berjalan lancar dari sisi pembiayaan, sementara hak tenaga kerja lain belum terpenuhi. Muh. Ilham M menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya prioritas pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga kerja. “Kalau benar ada tenaga kerja yang tidak digaji berbulan-bulan, ini bukan lagi persoalan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab negara terhadap warganya,” ujarnya. (*)

Hukum & Kriminal, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Aktivis Soroti Dugaan Praktik Mafia BBM di Kota Parepare, DEMA-I IAIN Parepare Desak Penegakan Hukum Transparan

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Parepare — Kota Parepare selama ini dikenal sebagai kota pelabuhan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi di wilayah Ajatappareng. Aktivitas perdagangan, transportasi, hingga sektor perikanan yang berkembang di kota ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Namun di balik dinamika ekonomi tersebut, masyarakat kerap menghadapi persoalan yang berulang, yakni sulitnya mendapatkan BBM pada waktu-waktu tertentu. Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kerap terjadi, terutama ketika pasokan BBM dianggap terbatas. Kondisi ini memunculkan keresahan di tengah masyarakat, apalagi ketika muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang justru dapat memperoleh BBM dalam jumlah besar dengan lebih mudah. Situasi tersebut menimbulkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya praktik yang kerap disebut sebagai “mafia minyak”. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DEMA-I IAIN Parepare, Muh. Nur Muallimin Rasyidin, menilai bahwa persoalan BBM tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi ketidakstabilan geopolitik yang turut memengaruhi rantai pasok energi internasional. “Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia, khususnya di Timur Tengah, memang memberikan dampak terhadap fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Namun persoalan yang terjadi di daerah tidak bisa semata-mata disandarkan pada faktor global,” ujar Muh. Nur Muallimin Rasyidin dalam keterangannya kepada media. Ia menjelaskan bahwa ketika kelangkaan BBM terjadi secara berulang di daerah tertentu, sementara terdapat dugaan distribusi yang tidak wajar atau bahkan praktik penimbunan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, persoalan ini sangat dirasakan oleh masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan BBM, seperti nelayan, pengemudi transportasi, hingga pelaku usaha kecil. “Jika distribusi BBM dipermainkan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil. Ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi menyangkut keadilan ekonomi bagi masyarakat.” Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi BBM di daerah. Ia berharap pihak kepolisian, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Parepare, dapat melakukan pengawasan secara serius terhadap dugaan praktik penyimpangan distribusi BBM. “Kami berharap Kanit Tipidter Polres Parepare dapat mengambil langkah tegas dan transparan jika memang terdapat indikasi praktik mafia BBM di lapangan. Penegakan hukum yang jelas dan terbuka sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan aparat dalam memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan sangat penting agar tidak ada ruang bagi oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan untuk keuntungan pribadi. “Pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum akan menjadi kunci untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan tepat sasaran. Masyarakat berharap negara hadir melalui aparatnya untuk melindungi kepentingan publik,” tutupnya.

Barru, Pare-pare, Pemuda, Pendidikan

GAPPEMBAR Parepare Sukses Gelar Jelajah Pelosok di Dusun Kamiri, Fokus Pertanian, Pendidikan, dan Keagamaan

Tinggalkan Komentar / Barru, Pare-pare, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Pare-pare – Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa Barru (GAPPEMBAR) Komisariat Wilayah Parepare Sukses melaksanakan kegiatan Jelajah Pelosok di dusun kamiri, Desa Kamiri, Kec. Balusu, Kab. Barru Kegiatan ini merupakan program jelajah sosial yang menyasar sektor pertanian, pendidikan, dan keagamaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh GAPPEMBAR Komisariat Wilayah Parepare dengan melibatkan kader kader nya. Jelajah Pelosok berlangsung selama empat hari, terhitung sejak Kamis hingga Minggu, 15–18 Januari 2025. Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di wilayah pelosok khusus nya di dusun Kamiri, Desa Kamiri, kec. Balusu, Kab. Barru yang menjadi lokasi pengabdian GAPPEMBAR Komisariat Wilayah Parepare Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial pemuda serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat pelosok, khususnya dalam menghadapi persoalan pertanian, keterbatasan pendidikan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, rangkaian kegiatan diawali dengan sektor pertanian melalui sosialisasi pencegahan hama tanaman kepada para petani Yang di hadiri langsung oleh Kepala POPT Kab. Barru, Kordinator Balai Penyuluh Pertanian Kec. Balusu Serta Kepala Desa Kamiri. Selanjutnya, pada sektor pendidikan, peserta Jelajah Pelosok melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah yang dirangkaikan dengan pemberian alat tulis menulis kepada siswa. Pada sektor keagamaan, kegiatan diisi dengan mengajar mengaji,Yasinan, dan Lomba Adzan serta ditutup dengan permainan tradisional sebagai sarana edukasi dan hiburan bagi anak-anak pelosok Melalui kegiatan Jelajah Pelosok ini, Aswar Selaku Ketua GAPPEMBAR Komisariat Wilayah Parepare berharap dengan dilaksanakannya kegiatan jelajah pelosok ini dapat menumbuhkan kepedulian, serta peran aktif pemuda khusus nya kab. Barru dalam membangun dan mendampingi masyarakat pelosok secara berkelanjutan Dan tentu nya Saya berharap Pemerintah Daerah tidak menutup mata akan hal yang menjadi kebutuhan dari masyarakat pelosok terutama dalam sektor pertanian dan pendidikan”

Scroll to Top