Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Bone, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Terima Kunjungan Pemkab Bone, Wabup Gowa Sebut Bangun Sinergi untuk Sulsel Maju

Tinggalkan Komentar / Bone, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menerima kunjungan Wakil Bupati Bone, untuk melakukan ziarah Makam Raja Latenritatta Datu Mario Arung Palakka Raja Bone Ke-XV Matinroe ri Bontoala, di Kompleks Makam Arung Palakka, Kelurahan Katangka, Kamis (26/3). Dalam sambutannya, Wabup Gowa menyampaikan hubungan antara Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone bukan sekadar relasi administratif, melainkan ikatan persaudaraan yang telah terjalin sejak lama. “Atas nama pribadi dan masyarakat Kabupaten Gowa, kami sangat menyambut baik, bukan hanya sebagai tamu, melainkan sebagai keluarga,” ujarnya. Darmawangsyah menyebut, tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Luwu, memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Jejak sejarah itu, lanjutnya, masih dapat ditemukan melalui situs bersejarah seperti prasasti Batu Tallua atau Tellu Poccoe di Kelurahan Katangka. “Momentum ziarah ini menjadi simbol kuat bahwa Bone dan Gowa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun sinergi dan kolaborasi menuju Sulawesi Selatan yang lebih maju,” tambah Darmawangsyah. Ia berharap, melalui kunjungan ini seluruh elemen masyarakat dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu melalui pengabdian nyata bagi daerah, bangsa, dan negara. “Selamat Hari Jadi Bone ke-696. Semoga Kabupaten Bone semakin maju, sejahtera, serta tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan jati diri daerah,” harapnya. Sementara Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan ziarah makam ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bone ke-696 tahun 2026 yang diperingati pada 6 April 2026, dan mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Gowa. Menurutnya Hari Jadi Bone tahun ini yang mengangkat tema, “To Masseddi Patarompoi Wanua Bone”, sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan dan memuliakan tanah leluhur. “Kami bersyukur dapat berkumpul di makam Raja Tallo dan Arung Palakka. Ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk komitmen kami dalam menghormati jasa para pendahulu,” katanya. Akmal juga mengungkapkan rombongan Pemerintah Kabupaten Bone membagi kunjungan ziarah ke beberapa daerah, termasuk Kabupaten Gowa, Sidrap, Pinrang, dan Pangkep, untuk mengunjungi makam raja-raja Bone serta para mantan bupati. Di akhir sambutannya, Akmal menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga sebagai ajang memperkuat kolaborasi antara Bone dan Gowa. “Yang terpenting adalah bagaimana sinergitas dan kolaborasi antara Bone dan Gowa semakin kuat ke depan,” pungkasnya.

Bone, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Sosok Sujitno Ngadino : Ketua BEM Uncapi yang Mengedepankan Kepedulian Sosial

Tinggalkan Komentar / Bone, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, BONE – Di tengah dinamika pergerakan mahasiswa yang sering kali identik dengan diskusi dan aksi demonstrasi, sosok Sujitno Ngadino hadir dengan pendekatan yang berbeda. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncapi ini dikenal aktif tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, Sujitno Ngadino juga merupakan salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi kemahasiswaan yang dikenal melahirkan banyak pemimpin dan tokoh bangsa. Pengalaman berorganisasi di HMI turut membentuk karakter kepemimpinan dan kepekaan sosialnya dalam melihat persoalan masyarakat. Sebagai pemimpin mahasiswa, Sujitno mengedepankan nilai kepedulian sosial dalam setiap program yang dijalankannya. Ia percaya bahwa peran mahasiswa tidak hanya sebatas menyuarakan aspirasi, tetapi juga hadir memberi solusi nyata di tengah masyarakat. Salah satu program inovatif yang digagas di lingkungan kampus adalah kegiatan “Ngopi Sambil Baca Buku”. Program ini dilaksanakan setiap hari Jumat dengan konsep sederhana namun bermakna, di mana mahasiswa dapat menikmati kopi sambil membaca buku tanpa dipungut biaya. Menariknya, “pembayaran” dalam kegiatan ini cukup dengan senyum dan doa. Menurut Sujitno, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta membangun budaya literasi di kalangan mahasiswa. Ia menilai bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan generasi yang kritis dan berwawasan luas. “Kadang yang dibutuhkan mahasiswa hanya ruang yang nyaman dan pendekatan yang sederhana untuk mulai membaca. Dari situ kebiasaan baik bisa tumbuh,” ujarnya. Tak hanya aktif di kampus, Sujitno Ngadino juga dipercaya memimpin komunitas sosial Millenial Peduli Bone. Melalui komunitas ini, ia bersama relawan lainnya rutin melakukan aksi kemanusiaan, seperti membantu masyarakat kurang mampu, penyaluran bantuan, hingga kegiatan sosial di pelosok daerah. Selain itu, Sujitno juga memimpin komunitas besar Makassar Peduli, yang bergerak dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Peran ini semakin memperkuat komitmennya sebagai mahasiswa yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam gerakan sosial. Dengan berbagai peran dan kontribusinya, Sujitno Ngadino menjadi contoh figur mahasiswa yang mampu menggabungkan intelektualitas dengan kepedulian sosial. Kepemimpinannya diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa lain untuk lebih peka terhadap kondisi sekitar dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Hukum, Pemerintahan, Pemuda, Sidrap

Tahanan Tewas di Rutan Sidrap, PPM Sebut Pelanggaran HAM Berat

Tinggalkan Komentar / Hukum, Pemerintahan, Pemuda, Sidrap /

ruminews.id – Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) melalui Ahmad Mujahid, menyatakan sikap tegas dan kecaman keras atas tewasnya seorang tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sidrap, Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga mengalami penyiksaan sistematis selama dua hari hingga meregang nyawa. PPM menilai peristiwa ini bukan sekadar kelalaian prosedur, melainkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di bawah pengawasan negara. Pernyataan Langsung Ahmad Mujahid: Dalam keterangannya di Makassar, Ahmad Mujahid selaku anggota PPM menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kritik tajam terhadap sistem pemasyarakatan saat ini. “Kematian tahanan di Rutan Sidrap adalah tamparan keras bagi wajah kemanusiaan kita. Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan fisik dan mental, bukan berubah menjadi ‘ruang gelap’ di mana nyawa dicabut tanpa proses hukum yang adil. Jika negara gagal melindungi mereka yang berada dalam kuasa pengawasannya, maka negara sedang mempertontonkan praktik barbarisme di era modern,” tegas Ahmad Mujahid. “Insiden ini memicu krisis kepercayaan publik yang akut. Bagaimana rakyat bisa percaya pada hukum, jika di dalam benteng hukum itu sendiri nyawa manusia dihargai lebih murah daripada prosedur birokrasi? Saya, atas nama PPM, menuntut transparansi penuh; jangan ada fakta yang dikubur bersama jasad korban dengan dalih prosedur internal,” tambahnya. Tuntutan Resmi PPM: Mendesak Kapolri dan Kemenipas untuk membentuk Tim Investigasi Independen guna memeriksa seluruh petugas yang berjaga pada saat kejadian. Menuntut Otopsi Transparan yang melibatkan pihak eksternal/independen untuk membuktikan kebenaran luka-luka di tubuh korban secara medis-legal. Meminta Komnas HAM turun tangan melakukan investigasi lapangan atas dugaan praktik penyiksaan yang terstruktur di Rutan Sidrap. Copot Kepala Rutan Sidrap sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif tertinggi atas hilangnya nyawa warga binaan PPM berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini bersama lembaga bantuan hukum dan aktivis HAM hingga keadilan ditegakkan bagi keluarga korban.

Gowa, Opini, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Yang Lebih Busuk dari Fitnah Itu Sendiri: Kita

Tinggalkan Komentar / Gowa, Opini, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Sultan – Masyarakat Gowa ruminews.id – Di Kabupaten Gowa, ada satu keyakinan yang diam-diam telah menjelma menjadi “kebenaran” bahwa isu perselingkuhan seorang Bupati adalah pasti benar, selama ia cukup sering diulang, cukup ramai dibicarakan, dan cukup memuaskan rasa ingin tahu publik. Mari kita lihat itu lebih dalam. Bukan sekadar membantah atau mempertanyakan isinya , tetapi membongkar cara berpikir yang membuat masyarakat begitu mudah menjadi alat dari sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami. Kita tdk lagi Mencari Kebenaran, Kita Mencari Sensasi Ada satu hal yang jarang diakui, mayoritas orang tidak peduli apakah isu itu benar atau tidak. Yang mereka pedulikan adalah apakah isu itu menarik, mengguncang, dan memberi mereka bahan untuk merasa lebih suci dari orang lain. Fitnah bukan lagi soal benar atau salah. Ia telah berubah menjadi komoditas sosial. Dan di titik ini, masyarakat tidak lagi menjadi korban, tetapi mereka adlah pasar. Narasi “Pemimpin Harus Siap Dihujat” Adalah kebohongan yang dipelihara. Konsekuensi dasar yang harus diterima setiap pejabat publik adalah mengikhlaskan urusan privasinya untuk dikunyah, terlampau matang bahkan dalam keadaan mentah. Negara sebenarnya telah mengatur batasannya. Ada hukum. Ada etika. Ada garis yang jelas. Namun yang terjadi? Batas itu dilindas oleh sesuatu yang lebih liar “Etika Versi Massa.” Pemimpin dianggap harus: Ikhlas dihina,Siap difitnah, Wajib diam.Padahal, itu bukan etika. Itu pembiaran terhadap kekerasan sosial.Dan di celah itulah para parasit hidup. Mereka mengatasnamakan moral, tetapi pekerjaannya menghancurkan moral orang lain. Mereka berbicara tentang etika, tetapi metode mereka adalah kebohongan. Pertanyaan yang Tak Pernah Berani Diajukan oleh kita semua Bagaimana kalau, isu perselingkuhan itu bukan skandal, tapi strategi? Bukan fakta, tapi alat politik murah? Bukan kecelakaan, tapi operasi yang dirancang rapi? Bagaimana kalau ada orang-orang yang tidak mampu menang melalui gagasan, tidak cukup kuat melalui jalur demokrasi, tetapi cukup licik untuk membunuh karakter? Lalu mereka memilih jalan tercepat yaitu fitnah. Mari kita bicara jujur. Apa yang lebih mudah? Membangun kepercayaan publik selama bertahun-tahun? atau Menjatuhkan seseorang dalam 3 hari dengan isu perselingkuhan? Apa yang lebih murah? Kampanye politik bersih? atau menyewa buzzer dan menyebar cerita kotor? Jika Anda cukup rasional, jawabannya jelas. Jadi kenapa kita masih berpura-pura bahwa semua ini terjadi “Secara Alami”? Kita Bukan Penonton. Kita Komplotan ini bagian paling tidak nyaman Fitnah tidak akan pernah besar tanpa partisipasi masyarakat. yang begitu saja Share tanpa verifikasi Komentar tanpa bukti Tawa atas aib orang lain Itu bukan hal kecil. Itu adalah bahan bakar utama kebohongan. Kita sering merasa sedang “mengikuti berita”. Padahal kita sedang membantu menghancurkan seseorang tanpa pengadilan, tanpa bukti, tanpa rasa bersalah. Yang lebih amoral bukan tuduhannya, tapi Cara Kita Menyikapinya Mari kembali ke pertanyaan paling tajam, Jika semua ini adalah hasil dari dendam, iri, dan ambisi yang gagal maka siapa yang lebih amoral? Orang yang menyebarkan fitnah?Atau masyarakat yang menikmatinya? Hari ini mungkin seorang Bupati. Besok bisa siapa saja, tokoh masyarakat, tetangga Anda bahkan anda sendiri Jika standar kebenaran hanya “yang viral pasti benar” maka tidak ada lagi yang aman. Mulai hari ini mari curigai semua yang terlalu sensasional pertanyakan semua yang terlalu cepat dipercaya, lawan dorongan untuk ikut menyebarkan, daan yang paling penting adalah berhenti merasa paling tahu, padahal belum tahu apa-apa. Sebagai Penutup, fitnah itu selalu gaduh dan kebenaran seringkali sunyi. Dan ironisnya, kita lebih memilih yang gaduh. Jadi sebelum Anda percaya isu berikutnya, tanyakan satu hal: “Saya sedang mencari kebenaran… atau hanya mencari hiburan dari kehancuran orang lain?” Jika pertanyaan itu membuat anda tidak nyaman berarti selama ini, anda memang tidak pernah benar-benar berpikir.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan

Dari Rahim Peradaban ke Pinggiran Kekuasaan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan /

Membaca Luwu Raya dalam Perspektif Sejarah dan Pembangunan Wilayah  Penulis: Reza Apriyanto – Putra Daerah Luwu Raya ruminews.id – Tidak semua tempat yang menjadi pusat kebudayaan tetap berperan sebagai pusat kekuasaan. Sejarah sering kali memperlihatkan adanya pertentangan, wilayah yang dulunya merupakan asal mula budaya dan tatanan sosial perlahan-lahan berubah menjadi daerah yang terpinggirkan dalam peta pembangunan modern. Dalam konteks ini, Luwu Raya seharusnya dipandang, bukan hanya sebagai wilayah administratif di Sulawesi Selatan, tetapi sebagai ruang sejarah yang menyimpan jejak peradaban serta menghadapi tantangan ketimpangan pembangunan saat ini. Saat membahas Luwu Raya, pemahaman itu tidak hanya mencakup area Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Sebenarnya, daerah ini memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi salah satu lokasi awal bagi peradaban masyarakat Bugis selama berabad-abad. Oleh karenanya, ketika ide perjuangan untuk Luwu Raya muncul dalam diskusi publik, yang diperjuangkan bukan sekadar perubahan administratif, tetapi juga kesadaran akan nilai sejarah dan keadilan dalam pembangunan wilayah. Dalam kajian sejarah Sulawesi Selatan, Kedatuan Luwu sering dipandang sebagai salah satu kerajaan tertua di tanah Bugis. Sejarawan Christian Pelras dalam bukunya The Bugis mengungkapkan bahwa Luwu memiliki peran signifikan dalam sejarah awal komunitas Bugis, lantaran wilayah ini dulunya menjadi pusat perdagangan besi yang strategis di Nusantara. Antara abad ke-13 hingga ke-16, besi yang berasal dari kawasan Danau Matano dan bagian timur Luwu menjadi komoditas yang sangat berharga dalam jaringan perdagangan maritim di Sulawesi. Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh sejarawan Bugis Mattulada dalam bukunya Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Ia menyatakan bahwa Luwu merupakan salah satu pusat utama yang berpengaruh dalam pembentukan struktur sosial masyarakat Bugis. Dalam penelitiannya, Mattulada mencatat bahwa banyak tradisi dan sistem sosial masyarakat Bugis berakar dari perkembangan yang terjadi di Luwu sebelum akhirnya menyebar ke berbagai daerah Bugis lainnya. Selain yang tertera dalam penelitian akademis, posisi historis Luwu juga dapat dilihat dari sastra Bugis dalam epik besar I La Galigo, yang menjadikan Luwu sebagai latar penting dalam cerita Sawerigading. Dari sudut pandang budaya, narasi ini bukan hanya berfungsi sebagai mitos, tetapi juga sebagai representasi asal-usul dan pengakuan budaya masyarakat Bugis. Namun, perjalanan sejarah sering kali memiliki sisi yang bertentangan. Wilayah yang sebelumnya menjadi pusat peradaban bisa beralih menjadi daerah pinggiran dalam sistem kekuasaan modern. Saat ini, Luwu termasuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahan di Makassar. Jarak sekitar 370 kilometer antara Makassar dan Palopo bukan sekadar masalah geografis, tetapi juga mencerminkan jarak politik dalam distribusi kekuasaan dan pembangunan. Semakin jauh suatu daerah dari pusat pengambilan keputusan, semakin besar kemungkinan adanya keterlambatan kebijakan dan kurang tepatnya program pembangunan. Dari segi ekonomi, Luwu Raya memiliki potensi yang sangat besar untuk melaju. Wilayah ini mencakup lebih dari 17. 000 kilometer persegi dengan sumber daya alam yang banyak dalam bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Salah satu contoh penting adalah industri tambang nikel di Sorowako yang dikelola oleh PT Vale Indonesia. Perusahaan ini termasuk salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal maupun nasional melalui aktivitas pertambangan dan ekspor mineral. Di samping itu, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 5–6 persen per tahun, sedangkan Kabupaten Luwu bahkan pernah mencatat pertumbuhan melebihi 7 persen. Angka ini menegaskan bahwa kawasan Luwu Raya bukanlah daerah dengan kapasitas ekonomi rendah, melainkan wilayah dengan potensi pertumbuhan yang kompetitif di tingkat regional. Namun, Kabupaten Luwu memiliki karakter ekonomi yang berbeda dengan fokus utama pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai fondasi kegiatan ekonomi masyarakat. Produksi komoditas seperti kakao, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya menunjukkan bahwa Luwu Raya memiliki struktur ekonomi yang beragam dan saling melengkapi. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki basis ekonomi yang cukup kuat untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur, jika didukung oleh kebijakan pembangunan yang tepat. Meskipun demikian, potensi ekonomi ini tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang ada. Jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi di Makassar sering kali menjadi penghambat dalam distribusi kebijakan pembangunan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pembangunan yang terpusat justru menciptakan ketimpangan baru, di mana daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan lebih cepat berkembang dibandingkan daerah yang terpinggirkan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada cara kekuasaan mengatur distribusi pembangunan. Dalam konteks ini, Luwu Raya bukan sedang menghadapi kekurangan potensi, tetapi menghadapi keterbatasan akses terhadap kebijakan yang adil dan merata. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Luwu Raya. Dalam sejarah administrasi Indonesia, berbagai daerah pernah mengalami kondisi serupa sebelum dibentuknya wilayah administratif baru. Salah satu contohnya adalah pembentukan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004 yang sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pemekaran ini terbukti mampu mempercepat pembangunan administratif, meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi. Pengalaman itu menunjukkan bahwa memperluas wilayah tidaklah merupakan solusi yang cepat, melainkan bisa menjadi alat untuk memperpendek jangkauan kontrol pemerintahan jika disertai dengan persiapan ekonomi dan lembaga yang cukup. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Luwu Raya perlu dipahami bukan hanya sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk mencapai distribusi pembangunan yang lebih adil. Selain dari faktor ekonomi dan geografi, perubahan politik di tingkat regional juga memengaruhi perkembangan diskusi tentang Luwu Raya. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki latar belakang politik yang rumit dengan berbagai kepentingan pembangunan yang tersebar di banyak daerah. Dalam hal ini, ide tentang Luwu Raya dapat dilihat sebagai usaha masyarakat setempat untuk menguatkan posisi daerah mereka dalam pembangunan provinsi sekaligus memperbaiki ketidakadilan struktural yang telah ada dalam waktu yang lama. Dalam sudut pandang filosofis sejarah, cara kita memandang masa lalu sering kali menjadi dasar bagi masyarakat untuk merumuskan masa depannya. Sejarawan dan pemikir sejarah Arnold J. Toynbee mengemukakan bahwa kemajuan peradaban terjadi melalui sebuah proses di mana tantangan dihadapi dan dijawab. Dalam hal ini, perjuangan Luwu Raya dapat dipahami sebagai respons sejarah terhadap masalah ketidakadilan dalam pembangunan serta sebagai usaha untuk mengembalikan posisi strategis daerah ini dalam kerangka pembangunan modern. Dengan demikian, usaha untuk memperjuangkan Luwu Raya bukan hanya sekadar soal pengaturan wilayah administratif atau pembentukan provinsi baru. Ini merupakan langkah untuk mengaitkan kembali sejarah panjang

Hukum, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized

Satu Tahun Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka: Catatan Merah HAM Menguat

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, isu Hak Asasi Manusia (HAM) justru jadi sorotan tajam. Sejumlah catatan menunjukkan adanya indikasi kemunduran, terutama dalam penanganan aksi-aksi protes dan kebebasan sipil. Gelombang demonstrasi besar pada Agustus – September 2025 berujung pada tindakan represif aparat. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ratusan hingga ribuan orang ditangkap. Dalam kurun 25–28 Agustus saja, sebanyak 951 orang diamankan, sementara total penahanan di berbagai daerah mencapai 1.683 orang. Sejumlah laporan juga menyebut adanya penggunaan kekuatan yang dinilai berlebihan. Tak hanya penangkapan, korban jiwa juga terjadi. Setidaknya 10 orang dilaporkan meninggal dalam rangkaian aksi di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, dan Solo. Ratusan lainnya mengalami luka-luka, menambah daftar panjang dampak pengamanan massa yang dinilai belum proporsional. Di sisi lain, ruang sipil dinilai semakin menyempit. Pemantauan CIVICUS Monitor menempatkan Indonesia dalam kategori “obstructed” atau terhambat. Artinya, masih ditemukan praktik intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela HAM, terutama saat gelombang protes dan di wilayah konflik seperti Papua. Berbagai kalangan menilai, satu tahun pemerintahan ini belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap perlindungan HAM. Harapan pun disuarakan agar ke depan pemerintah lebih serius menjamin kebebasan berekspresi dan memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa kekerasan.

Pemerintahan, Pemuda, Takalar

Abrasi Parah Ancam Permukiman Warga Desa Mangindara, Butuh Pemecah Ombak Segera

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Pemuda, Takalar /

ruminews.id, Takalar – Desa Mangindara kembali menghadapi ancaman serius akibat abrasi pantai yang kian hari semakin parah. Berdasarkan kondisi terbaru di lapangan, gelombang laut terus mengikis bibir pantai hingga mendekati permukiman warga. Dari dokumentasi yang ada, terlihat jelas struktur tanah di tepi pantai mengalami longsor, akar pohon terbuka, serta sebagian daratan sudah runtuh dan terbawa arus laut. Air laut tampak keruh kecokelatan dengan gelombang yang cukup kuat dan langsung menghantam garis pantai. Meski telah terdapat susunan batu di beberapa titik, namun belum mampu menahan laju abrasi secara maksimal. Bahkan, jarak antara ombak dan rumah warga kini semakin dekat, menandakan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera. Ketua Karang Taruna Desa Mangindara, Murni, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tersebut dan berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah. “Abrasi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap gelombang datang, tanah terus terkikis. Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata, khususnya pembangunan pemecah ombak agar abrasi tidak semakin parah,” ujar Murni. Masyarakat menilai bahwa solusi yang paling mendesak saat ini adalah pembangunan pemecah ombak (breakwater) yang kokoh dan terencana dengan baik. Infrastruktur ini dinilai penting untuk meredam energi gelombang laut sebelum mencapai bibir pantai, sehingga dapat melindungi daratan dan permukiman warga dari kerusakan lebih lanjut. Jika tidak segera ditangani, abrasi berpotensi menggerus lebih banyak lahan, merusak infrastruktur, serta mengancam keselamatan warga yang tinggal di kawasan pesisir. Rilis ini disampaikan sebagai bentuk harapan dan desakan masyarakat Desa Mangindara agar pemerintah daerah segera hadir dengan solusi konkret dan berkelanjutan, demi melindungi wilayah pesisir dan kehidupan masyarakat setempat.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Pererat Sinergi Pemerintah dan Tokoh Adat, Bupati Gowa Lakukan Kunjungan Silaturahmi

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang bersama Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Jeneberang, Khaerul Aco melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Tokoh Adat, Andi Syamsuddin A. Idjo Patta Sassu Daeng Mattawang Karaeng Segeri Karaengta Tumabicara Butta di BTN Hamzy, Makassar, Selasa (24/3). Bupati Talenrang mengatakan kunjungan ini menjadi upaya dalam mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dengan tokoh adat Gowa. “Momentum Hari Raya Idul Fitri menjadi waktu yang tepat untuk menjalin silaturahmi serta memperkuat hubungan emosional antara pemerintah dan tokoh adat sekaligus menjaga keharmonisan nilai adat dan budaya di tengah pembangunan daerah,” ungkap orang nomor satu di Gowa ini. Menurutnya, keberadaan tokoh adat dan sesepuh daerah memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya serta menjadi sumber nasihat bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. “Momentum lebaran ini kita manfaatkan untuk saling mengunjungi, terutama tokoh masyarakat dan orang tua kita. Ini juga bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka,” tambah bupati perempuan pertama di Gowa ini. Sebagai kepala daerah, Bupati Talenrang merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dengan tokoh adat serta seluruh elemen masyarakat. “Kami berharap silaturahmi yang terjalin dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun Gowa yang semakin maju, dengan semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat khususnya tokoh adat Kabupaten Gowa,” tambahnya. Sementara Andi Syamsuddin A. Idjo Patta Sassu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Gowa beserta rombongan. Ia menilai kunjungan tersebut bukan hanya sebagai agenda pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan kekeluargaan. “Kami menerima kunjungan Ibu Bupati bukan hanya sebagai pemerintah, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga Kerajaan Gowa,” katanya. Dirinya berharap kepemimpinan Bupati Gowa dapat membawa pembangunan yang berkelanjutan. Pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam melestarikan adat dan budaya serta menjalankan program pembangunan ke depan. “Pada intinya kami akan terus mendukung pemerintah daerah dan bekerja sama untuk menjaga adat budaya yang ada di Kabupaten Gowa serta menyukseskan program bupati dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya.

Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Uncategorized

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Tekankan Kolaborasi Lintas Daerah untuk Promosi Pariwisata

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Uncategorized /

ruminews.id -Munafri Arifuddin. Wali Kota Makassar, menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas daerah sebagai strategi memperkuat promosi pariwisata di Kota Makassar. Mubes KKDB: Appi Gaungkan Kolaborasi, Usulkan Corner Wisata Terpadu di Makassar Salah satu langkah konkret yang didorong adalah menghadirkan “corner wisata”, yakni ruang khusus, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang dirancang untuk menampilkan kekayaan destinasi, kuliner, serta budaya dari berbagai daerah. Gagasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) ke-VIII Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Daerah Barru (DPP-KKDB) yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (24/3/2026). Munafri secara khusus mengajak Pemerintah Kabupaten Barru untuk membangun kolaborasi konkret melalui penyelenggaraan event bersama maupun pembentukan corner promosi” wisata. Konsep ini, menurutnya, dapat menjadi jembatan yang menghubungkan aktivitas di Makassar dengan destinasi wisata di Barru. “Kita bisa bikin event atau corner promosi wisata. Kegiatannya dilaksanakan di Makassar, sementara kunjungan wisatanya diarahkan ke Kabupaten Barru,” saran Appi. Menurut Munafri, keberadaan corner wisata tidak hanya menjadi etalase promosi, tetapi juga jembatan yang menghubungkan potensi daerah dengan pasar wisata yang lebih luas. Melalui konsep ini, setiap daerah dapat memperkenalkan identitas dan keunggulannya secara terpadu di Makassar sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, sehingga mampu menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan kunjungan ke daerah asal. “Ini sudah pernah kita lakukan bersama Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan MTQ Korpri tingkat nasional. Pembukaannya di Makassar, tetapi rangkaian acaranya di Pangkep,” tuturnya. “Hasilnya, lebih dari 4.000 orang datang dan memberikan dampak ekonomi bagi kedua daerah,” lanjut Munafri. Wadah ini kata Appi, akan menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas kedaerahan dalam mendorong pembangunan berbasis kolaborasi. Dalam kesempatan itu, Munafri juga menekankan bahwa peran organisasi kedaerahan seperti KKDB sangat penting dalam memperkuat jejaring promosi daerah, khususnya dalam mengangkat potensi wisata dan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Ia berharap, melalui kolaborasi yang terbangun, Makassar tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga menjadi hub promosi pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah sekitarnya. Appi menambahkan, jarak yang relatif dekat antara Makassar dan Barru menjadi keunggulan tersendiri untuk mengembangkan kolaborasi tersebut. Terlebih, Barru memiliki potensi wisata yang dinilai sangat unik dan tidak dimiliki daerah lain, seperti panorama alam hingga destinasi unggulan Celebes Canyon yang menjadi daya tarik tersendiri di Sulawesi Selatan, bahkan di kawasan Indonesia Timur. Lebih lanjut, Munafri menekankan Pemerintah Kabupaten Barru untuk menghadirkan “Barru Corner” di Kota Makassar, sebagai pusat informasi wisata dan promosi ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan ruang promosi tersebut akan memudahkan masyarakat dan wisatawan untuk mengenal lebih dekat potensi Barru. “Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Bupati, carilah lokasi terbaik di Makassar untuk menghadirkan Barru Corner sebagai pusat informasi wisata dan ekonomi,” imbuh Appi. “Kami siapkan ruangnya di Makassar agar masyarakat bisa mengetahui potensi Barru, dan kita lakukan promosi bersama tanpa biaya,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu. Munafri juga mengaku terkesima dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Barru, mulai dari potensi wisata bahari hingga infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Garongkong. Dia menilai, kekuatan Barru terletak pada potensi tiga dimensi yang jarang dimiliki daerah lain, yakni perpaduan antara laut, darat, dan potensi industri. Bahkan, ia mengungkapkan adanya minat investor untuk mengembangkan industri perkapalan di Barru. Dikatakan, jika sektor industri tersebut berkembang, maka akan memberikan dampak ekonomi tidak hanya bagi Barru, tetapi juga bagi Makassar. “Kalau industrinya dibangun di Barru, maka aktivitas pendukung seperti akomodasi akan banyak dilakukan di Makassar. Artinya, kedua daerah akan sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi,” tambahnya. Selain itu, Munafri menekankan pentingnya momentum Mubes sebagai ruang evaluasi menyeluruh bagi organisasi. Mantan CEO PSM itu, juga mendorong agar KKDB dapat merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, sekaligus melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. “Melalui pelaksanaan Musyawarah Besar ini, saya berharap KKDB dapat melakukan evaluasi organisasi secara menyeluruh, merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, serta melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman,” terangnya. Ketua Golkar Makassar itu, mengingatkan bahwa saat ini masyarakat berada dalam era perubahan yang begitu cepat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun teknologi. Kondisi tersebut menuntut organisasi kemasyarakatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar organisasi tetap relevan dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Tanpa kemampuan beradaptasi, organisasi berpotensi tertinggal di tengah arus perkembangan yang semakin dinamis. Lebih jauh, Munafri mengajak seluruh keluarga besar KKDB untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan dunia usaha. Dia menilai sinergi lintas sektor sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar. “Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat nilai-nilai gotong royong, serta berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar,” ajakannya. Selain aspek pembangunan, Munafri juga menuturkan, pentingnya menjaga warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas daerah. Ia mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus globalisasi, budaya dan adat istiadat harus tetap dijaga sebagai kekuatan sekaligus kebanggaan bersama. Menurutnya, pelestarian nilai-nilai luhur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kedaerahan seperti KKDB. Mubes ini dapat melahirkan berbagai gagasan konstruktif, program kerja inovatif, serta keputusan-keputusan terbaik yang berdampak langsung pada kemajuan organisasi dan kesejahteraan seluruh anggota KKDB. “Semoga dari forum ini akan lahir berbagai gagasan konstruktif, program kerja yang inovatif, serta keputusan-keputusan terbaik yang membawa kemajuan bagi organisasi dan kesejahteraan seluruh anggota KKDB,” harapnya. Di akhir sambutannya, Munafri juga menyampaikan kedekatan emosionalnya dengan masyarakat Barru. Ia mengaku memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, sehingga merasa menjadi bagian dari keluarga besar Kerukunan Keluarga Daerah Barru (KKDB). “Alasan saya hadir di sini juga karena saya merasa bagian dari Barru. Anak-anak saya sudah menjadi bagian dari Barru, sehingga hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Saya adalah bagian dari keluarga besar KKDB,” tutupnya. Kegiatan Mubes VIII DPP-KKDB ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Dewan Pembina DPP-KKDB HM Aksa Mahmud, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, Ketua DPRD Kabupaten Barru Syamsuddin Muhiddin. Serta masyarakat Barru yang berdomisili di Kota Makassar. Kehadiran berbagai elemen ini memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun sinergi lintas daerah demi kemajuan bersama. (*)

Daerah, Jambi, Kesehatan, Pemerintahan, Pertanian, Peternakan

Balai Karantina Jambi Musnahkan Ratusan Spesies Ikan Invasif

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jambi, Kesehatan, Pemerintahan, Pertanian, Peternakan /

Ruminews.id, Jambi – Upaya melindungi ekosistem perairan Indonesia terus diperkuat. Selain ancaman polusi dan pencemaran industrial, penyebaran spesies asing invasif turut pula menjadi ancaman yang perlu diperhatikan. Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Jambi melakukan pemusnahan ratusan ikan invasif yang dinilai berbahaya bagi keseimbangan lingkungan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran spesies asing invasif yang berpotensi merusak ekosistem serta mengancam keberlangsungan ikan lokal. Pemusnahan ini dilakukan dengan metode pembakaran menggunakan fasilitas insinerator Karantina Jambi pada Kamis (5/3/2026). Kepala Karantina Jambi, Sudiwan Situmorang, menjelaskan bahwa ikan yang dimusnahkan terdiri dari 105 ekor ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys gibbiceps albino) serta dua ekor ikan aligator gar (Atractosteus spp). Sebagian besar merupakan hasil penahanan lalu lintas antarwilayah yang tidak memenuhi ketentuan karantina. Menurutnya, keberadaan spesies ini tidak bisa dianggap sepele karena memiliki karakteristik biologis yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. “Ikan invasif memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, berkembang biak dengan cepat, serta dapat mendominasi habitat. Jika dilepas ke perairan di wilayah Indonesia, dapat mengancam keberadaan ikan lokal dan merusak keseimbangan ekosistem,” ujarnya. Secara ekologis, ikan sapu-sapu dikenal mampu bertahan di berbagai kondisi perairan dan cenderung mendominasi habitat. Sementara itu, aligator gar merupakan predator yang dapat memangsa ikan lokal dalam jumlah besar. Jika kedua spesies ini berkembang di perairan umum, dampaknya dapat mengganggu rantai makanan dan menurunkan populasi ikan asli seperti yang sudah terjadi di beberapa sungai di Indonesia seperti Sungai Ciliwung dan Brantas. Dalam perspektif kebijakan, tindakan pemusnahan ini memiliki dasar hukum yang jelas. Karantina Jambi mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang memungkinkan pemusnahan terhadap media pembawa yang berisiko merusak sumber daya hayati. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 juga menetapkan ikan invasif sebagai komoditas yang dilarang karena berpotensi merugikan. “Langkah pemusnahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan atau diduga membawa hama dan penyakit, mengganggu Kesehatan manusia dan menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati dapat dilakukan tindakan karantina berupa pemusnahan,” jelas Sudiwan. Meski demikian, proses pemusnahan tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan dan prosedur operasional yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian spesies invasif tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekosistem, tetapi juga mempertimbangkan aspek etis dalam perlakuan terhadap hewan. Selain tindakan pemusnahan, Karantina Jambi juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah penyebaran spesies invasif. Masyarakat diimbau untuk tidak memperjualbelikan, memelihara, maupun melepaskan ikan invasif ke perairan umum. “Peran aktif masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati perairan Indonesia,” tegasnya. Secara lebih luas, kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya terkait masuknya spesies asing melalui perdagangan atau hobi akuarium. Tanpa pengawasan ketat, spesies invasif dapat dengan cepat mengganggu keseimbangan ekologis yang telah terbentuk secara alami selama bertahun-tahun. Langkah tegas Karantina Jambi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan ekosistem tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan dari ancaman spesies invasif.

Scroll to Top