KPA Experiment Week 2026 Digelar di Yogyakarta, Kenalkan Sains dan Agama kepada Anak-anak
Ruminews.id, Yogyakarta — Tim Tarbiyat Jemaat Ahmadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sukses menyelenggarakan KPA Experiment Week 2026.
Pendidikan
TII: Pernyataan Prabowo soal Kebebasan Akademik Belum Sesuai Realitas di Perguruan Tinggi
Ruminews.id, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kebebasan akademik dalam penutupan “Sarasehan Kebangsaan Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026” dinilai belum mencerminkan makna kebebasan akademik secara utuh. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, menilai pernyataan presiden masih terbatas pada konteks pengembangan sains, teknologi, dan inovasi, sementara persoalan mendasar mengenai kebebasan akademik di Indonesia belum tersentuh.
Aturan Bisa Diatur: Warek III UINAM Lantik Pengurus DEMA-U 2026 yang ‘Kebal’ Syarat IPK
ruminews.id – Makassar, 30 Juni 2026 — Birokrasi UIN Alauddin Makassar (UINAM) kembali mempertontonkan drama komedi penegakan aturan di lingkungan kampus. Meski didera gugatan resmi akibat rentetan kecurangan Pemilihan Mahasiswa (Pemilma), Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan tetap nekat melantik pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) periode 2026–2027.
IJABI Gelar Refleksi Tahun Baru Hijriah 1448 H, Angkat Nilai Kemanusiaan dari Peristiwa Karbala
Ruminews.id, Jakarta – Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) menggelar Refleksi Budaya Tahun Baru Hijriah 1448 H di Gedung Muhammad Toha, Bandung, Kamis (25/6/2026). Kegiatan yang dihadiri lebih dari 1.400 jemaah itu mengangkat tema “Merawat Kemanusiaan dalam Cahaya Karbala” sebagai upaya merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kebangsaan melalui peringatan Asyura.
DPP Ahlulbait Indonesia Gelar Rapat Pleno Nasional, Luncurkan Dua Lembaga Strategis
Ruminews.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ahlulbait Indonesia (ABI) menggelar Rapat Pleno Semester I 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran program Dewan Syura secara hybrid, Selasa (30/6/2026). Agenda tersebut menjadi ajang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026 sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi menjelang semester kedua.
Pendampingan Pembuatan Suling Bulatta Bagi Anggota Masyarakat kabupaten Gowa Untuk Penguatan dan Pelestarian Musik Trasional Sulawesi Selatan
ruminews.id, GOWA — Cegah Kepunahan ‘Makassar Flute’, Tim Dosen FSD UNM Latih Warga Gowa Bikin Suling Bulatta, Keberadaan Suling Bulatta atau yang populer di dunia internasional sebagai Makassar Flute kian hari kian tergerus zaman. Khawatir alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan ini dilupakan generasi muda, tim pakar dari Fakultas Seni dan Desain (FSD) Universitas Negeri Makassar (UNM) turun tangan melakukan aksi penyelamatan budaya di Kabupaten Gowa. Melalui program pengabdian masyarakat yang didanai oleh dana PNBP Skema Kompetitif LP2M UNM, tim dosen memberikan pendampingan intensif mulai dari pembuatan hingga teknik memainkan instrumen sakral tersebut. Aksi taktis ini dipimpin langsung oleh Ketua Jurusan Seni Pertunjukan FSD UNM, Khaeruddin, S.Sn., M.Pd., bersama Dekan FSD UNM Dr. Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd., Tony Mulumbot, S.Sn., M.Hum., dan pakar organologi Rahmat Kurniawan, M.Sn. Berbahan Bambu Khusus dan Punya Nilai Sakral Suling Bulatta memiliki keunikan anatomi yang tidak dimiliki suling biasa. Musik tiup ini wajib dibuat dari bambu a’wo, sejenis bambu lokal berdinding tipis yang menghasilkan resonansi suara lembut dan menyayat hati. Secara historis, suling dengan enam lubang nada presisi ini dirancang agar pas saat dikolaborasikan dengan kecapi Bugis-Makassar. Di masa lalu, Suling Bulatta bukan sekadar hiburan pelepas lelah para petani, melainkan instrumen sakral dalam ritual maddoja bine (prosesi menabur benih padi). Memainkannya pun butuh teknik pernapasan diafragma yang stabil mirip seorang penyanyi profesional. Menurut Khaeruddin, S.Sn., M.Pd. (Ketua Tim Pengabdian): “Program ini adalah misi penyelamatan kebudayaan yang mendesak karena adanya jurang pemisah yang lebar antara generasi muda dengan akar budayanya. Kami menerapkan pendekatan partisipatif agar masyarakat Gowa tidak sekadar jadi penonton, tapi menjadi aktor utama sekaligus penjaga gawang kelestarian musik tradisional Makassar. Saat warga mandiri memproduksi dan memainkannya kembali, ekosistem budaya kita akan hidup lagi, Ungkapnya” Gerakan Gotong Royong Lewat Lima Tahapan Agar program tidak sekadar menjadi gerakan yang “hangat-hangat tahi ayam,” tim FSD UNM menerapkan metode Participatory Community Development secara konsisten dengan melibatkan warga sebagai subjek aktif melalui lima tahapan yang terukur. Langkah pertama dimulai dengan melakukan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyamakan persepsi bersama tokoh masyarakat sekaligus memetakan potensi bahan baku bambu a’wo. Setelah kesepahaman terbangun, warga kemudian dibekali dengan pelatihan komprehensif melalui metode learning by doing, yang mencakup praktik langsung pembuatan suling, penyetelan nada (tuning) menggunakan penala digital, hingga penguasaan teknik vokal pengiring. Untuk mendukung kemandirian di luar ruang pelatihan, tim juga memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan membagikan e-modul serta video tutorial interaktif yang dapat diakses warga kapan saja melalui smartphone. Tidak berhenti di situ, keberlanjutan program ini dikawal lewat pendampingan berkala melalui pembentukan kelompok belajar seni di tingkat komunitas yang dipantau secara rutin. Akhirnya, sebagai strategi keberlanjutan jangka panjang, tim FSD UNM membangun komunitas seni mandiri yang terkoneksi langsung dengan sekolah lokal dan tokoh adat guna memastikan terciptanya ruang regenerasi yang kokoh bagi generasi mendatang. Menurut Rahmat Kurniawan, M.Sn. (Pakar Organologi FSD UNM): “Suling Bulatta adalah mahakarya yang genius. Penggunaan bambu a’wo membuktikan kepekaan leluhur kita terhadap akustik suara. Tantangan terbesar ada pada proses tuning, di mana kami mengawinkan teknologi penala digital dengan rasa tradisional. Kami membekali warga teknik potong dan ukur yang akurat agar suling yang dihasilkan bernilai estetis sekaligus memiliki standar mutu yang layak untuk media pembelajaran di sekolah, Ungkapnya.” Berikan Dampak Ekonomi dan Sosial Program ini terbukti memberikan dampak ganda bagi masyarakat non-produktif di Gowa. Secara ekonomi (pendidikan & keterampilan), warga kini punya keahlian vokasional membuat suling yang bernilai jual. Secara sosial budaya, kegiatan ini memantik kembali kebanggaan kolektif terhadap identitas daerah. Antusiasme warga Gowa sangat luar biasa. Mereka secara swadaya menyediakan tempat pelatihan, logistik, hingga berkomitmen menjaga alat kerja pasca-program. Melalui evaluasi ketat dari awal hingga pemantauan 3-6 bulan ke depan, tim UNM optimistis target kemandirian budaya ini tercapai. Kini, kelompok seni mandiri telah lahir dan produk Suling Bulatta siap dipasarkan ke sekolah-sekolah. Kolaborasi manis akademisi FSD UNM dan warga Gowa sukses membuat Makassar Flute kembali bergema menjaga marwah tradisi Sulawesi Selatan.
DEMA UIN Alauddin Makassar Desak Evaluasi UU Polri demi Menjaga Supremasi Sipil
ruminews.id, Gowa – Kementerian Sosial dan Politik Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera meninjau kembali sejumlah regulasi yang menuai kontroversi dan kegelisahan di tengah masyarakat, khususnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang dinilai mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
FMPP Sulsel: Jangan Biarkan Jabatan Kepala Sekolah Jadi Komoditas
ruminews.id, MAKASSAR — Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses pemeriksaan yang kini dilakukan Inspektorat Kota Makassar, Forum Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan (FMPP Sulsel) mendesak agar kasus tersebut diusut secara tuntas sekaligus dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola pengangkatan kepala sekolah agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis sistem merit. Desakan itu disampaikan FMPP Sulsel melalui pernyataan sikap yang diterbitkan pada Senin (29/6/2026). Organisasi tersebut menilai dugaan praktik transaksional dalam proses pengangkatan maupun penempatan kepala sekolah, meski masih menunggu pembuktian, telah memicu keresahan di kalangan pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat serta berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Koordinator FMPP Sulsel, Muhammad Rafii, menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah strategis yang menentukan arah penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, menurutnya, proses pengisian jabatan tersebut tidak boleh dipengaruhi praktik transaksional dalam bentuk apa pun. “Jabatan kepala sekolah bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan. Jabatan tersebut merupakan amanah strategis untuk memimpin satuan pendidikan, membangun budaya belajar yang sehat, serta memastikan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik,” tegas Rafii. FMPP Sulsel meminta Inspektorat Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara independen, profesional, menyeluruh, dan transparan terhadap seluruh pihak yang disebut dalam dugaan kasus tersebut. Organisasi itu juga mendorong agar hasil pemeriksaan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Selain pengawasan internal, FMPP Sulsel juga mendesak aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Menurut FMPP Sulsel, apabila praktik transaksional dalam pengisian jabatan kepala sekolah terbukti benar terjadi, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai integritas birokrasi pendidikan serta menghambat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Sebagai langkah pembenahan, organisasi tersebut juga mendorong Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi dan penempatan kepala sekolah. FMPP Sulsel mengusulkan agar hasil seleksi beserta indikator penilaiannya dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap pengangkatan dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, bukan karena kedekatan maupun transaksi. Di sisi lain, FMPP Sulsel mengajak seluruh insan pendidikan untuk bersama-sama menjaga integritas dunia pendidikan dengan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan. “Kemajuan pendidikan hanya dapat diwujudkan apabila sekolah dipimpin oleh figur-figur yang dipilih melalui proses yang bersih, objektif, dan berkeadilan,” terang Raffi. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut semestinya tidak berhenti pada pencarian pihak yang bertanggung jawab, melainkan menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi tata kelola pendidikan secara menyeluruh. “Penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pencarian siapa yang bersalah, tetapi harus menjadi momentum reformasi tata kelola pendidikan yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas, baik di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan secara umum,” ujarnya. Kasus dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di Kota Makassar mencuat setelah beredarnya video pengakuan seorang kepala sekolah yang mengaku diminta menyediakan sejumlah uang agar memperoleh penempatan di sekolah tertentu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan Inspektorat Kota Makassar melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang disebut dalam video yang beredar, termasuk pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Hingga kini, proses pemeriksaan masih berlangsung. Hingga berita ini diterbitkan, Inspektorat Kota Makassar masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut. Pemerintah Kota Makassar menyatakan akan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan menegaskan seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (*)
Estafet Kepemimpinan Baru, HMI Komisariat Ahmad Yani Lapadde Gelar Pelantikan dan Dialog Krisis Intelektual
ruminews.id – PAREPARE, 29 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ahmad Yani Lapadde resmi memulai babak baru kepengurusan melalui agenda Pelantikan dan Dialog yang digelar di Aula MT Al-Muhajirin pada Senin (29/6). Mengangkat tema krusial “Krisis Intelektual: Peran Kader dalam Menjawab Tantangan Organisasi”, momentum ini menjadi penanda serah terima amanah sekaligus refleksi arah juang organisasi ke depan. Acara ini dihadiri oleh jajaran tokoh pemuda dan pimpinan organisasi kepemudaan. Sambutan hangat mengalir dari Ketua Cabang HMI, Kakanda Muh. Ilham. M, serta perwakilan dari organisasi kepemudaan lain, di antaranya Ketua Umum PC PMII Parepare Agung Arra (diwakili oleh Muh. Fajar) dan Ketua Umum PCC IMM Kota Parepare Herlyana Septiasari (diwakili oleh Zulkifli). Dalam momentum perpisahan yang khidmat, Yunda Ririn Widyan Rustan selaku perwakilan dari Demisioner Ketua Komisariat periode 2024–2025, Kakanda Al-Imran, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam atas soliditas kader selama satu periode. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan kepengurusan tidak diukur dari kuantitas program kerja, melainkan dari tumbuhnya kader yang kritis. Kepada pengurus baru, ia menitipkan pesan penting untuk menjaga marwah institusi. “Rawatlah kaderisasi dengan sungguh-sungguh dan hidupkan budaya intelektual. Jadikan komisariat sebagai ruang yang melahirkan insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam, demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Amanah boleh berakhir, tetapi pengabdian kader tidak akan pernah selesai,” ujarnya. Menyambut tongkat estafet tersebut, Riswan selaku Ketua Komisariat periode 2026–2027 yang baru saja dilantik, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi bergerak lebih adaptif. Dalam sambutan perdananya, Riswan mengajak seluruh pengurus untuk menanamkan kesadaran kolektif. “Kemajuan organisasi tidak lahir dari kerja satu orang. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Mari kita hadir sebagai penggerak perubahan yang membawa gagasan, integritas, dan tindakan nyata. Dengan sinergi dan disiplin, kita akan bangun organisasi yang maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Riswan. Melalui pelantikan dan dialog ini, HMI Komisariat Ahmad Yani Lapadde siap menjawab tantangan zaman dan mengembalikan gairah intelektual kader sebagai pilar gerakan mahasiswa. Sumber: Khumaedi – Kontributor Parepare
Andi Teguh Terpilih sebagai Ketua DPP KEPMI Bone pada Kongres XXI
ruminews.id, Bone – Kongres XXI Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone telah menetapkan Andi Teguh sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) KEPMI Bone untuk periode kepengurusan yang baru. Terpilihnya Andi Teguh menjadi penanda dimulainya estafet kepemimpinan organisasi mahasiswa asal Bone tersebut setelah melalui rangkaian proses kongres yang berlangsung secara demokratis. Kongres XXI KEPMI Bone menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat persatuan, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan peran pelajar serta mahasiswa Bone dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Seluruh tahapan kongres diharapkan menjadi cerminan kedewasaan organisasi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan demokrasi. Dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, Andi Teguh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh peserta kongres. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa KEPMI Bone menjadi organisasi yang semakin progresif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman. “Kepercayaan ini adalah amanah yang harus dijalankan bersama. Saya mengajak seluruh kader KEPMI Bone untuk meninggalkan perbedaan selama proses kongres dan bersatu membangun organisasi yang lebih kuat, inovatif, serta tetap menjadi rumah besar bagi seluruh pelajar dan mahasiswa Bone,” ujar Andi Teguh. Di bawah kepemimpinannya, Andi Teguh berkomitmen memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kader, memperluas kemitraan strategis dengan berbagai pihak, serta mendorong lahirnya program-program yang berdampak bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Bone. Dengan berakhirnya Kongres XXI, seluruh elemen KEPMI Bone diharapkan dapat bersatu mengawal kepengurusan baru demi mewujudkan organisasi yang semakin solid, profesional, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sumber daya manusia Bone. Sumber: Iwan – Mantum HMI Komisariat UNITAMA