Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Politik, Uncategorized

Iran di Titik Api: Dunia Tanpa Pemimpin.

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Khamenei telah tiada, dan Teheran terasa seperti kapal besar yang kehilangan nahkodanya di tengah badai. Jalan-jalan dingin ibu kota masih bergema dengan retorika lama tentang perlawanan, tapi di balik tirai, elite politik dan komandan militer saling menatap satu sama lain, mempertanyakan siapa yang akan menyalakan percikan berikutnya. Dalam dunia internasional yang keras dan tanpa wasit, perlu di liat dari dari sisi padangan Hubungan internasional: Realisme, tidak ada tempat untuk kelemahan. Ancaman dari Amerika Serikat dan sekutunya tidak bisa diabaikan, karena di mata Teheran, diam berarti membuka jalan bagi penetrasi kekuatan asing. Bertahan hidup bukan pilihan itu kebutuhan yang menuntut keberanian dan, kadang, keganasan. Di lapangan militer, faksi-faksi bersiap untuk berebut kendali. Radar berkelap-kelip, kapal-kapal perang berpatroli, misil siap diluncurkan, setiap gerakan adalah pesan, kami masih ada, dan siapa pun yang mencoba menekan akan membayar mahal. Dalam logika Realisme, ini bukan soal moral atau diplomasi ini soal kredibilitas. Negara yang terlihat lemah akan dihancurkan, dan setiap jeda bisa diartikan lawan sebagai peluang menyerang. Eskalasi bukan lagi kemungkinan ia menjadi bahasa yang paling dipahami, bahasa hidup dan mati di panggung global yang liar ini. Rakyat dan elite menghadapi ketidakpastian dengan campuran rasa takut dan kesetiaan. Narasi “kita dikepung” menguat, membungkus negara dalam mantel perlawanan yang membara. Identitas Iran, yang lahir dari revolusi dan resistensi bertahun-tahun, terus menekan setiap keputusan, menyerah tidak ada dalam kamus mereka. Tanpa Khamenei, keputusan menjadi lebih kolektif, lebih liar, lebih dramatis. Setiap langkah bisa menjadi manuver diplomasi tersembunyi, provokasi militer, atau kebijakan keras yang memicu getaran di seluruh Timur Tengah. Dalam padangan Realisme, satu hal jelas, bertahan berarti melawan, dan melawan berarti menghadapi risiko yang bisa membakar segalanya namun hanya dengan keberanian itu negara ini tetap hidup.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Nurcholish Madjid: Islam dan Masalah Pembaharuan Pemikiran (Bagian V)

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Ahmad Wahib lawan debat Cak Nur di HMI tahun 1960-an bahkan mengapresiasi perubahan pemikiran Cak Nur dalam ide pembaharuannya. Ia mengakui gagasan tersebut merupakan pandangan HMI Yogyakarta yang selama ini ia suarakan, terutama menyangkut sekularisasi. “Pemikiran Nurcholish dengan artikel ini telah mengalami pergeseran orientasi dari seorang pemikir Islam konservatif, kepada pemikir liberal terutama soal sekularisasi merupakan pandangan HMI Yogyakarta pada waktu itu, seperti dirinya, Djohan Efendi dan M.D. Rahardjo”, tulis B.M. Rachman (2019: Xi). Hanya saja, Wahib tidak memperhatikan genealogi pembaruan dalam sekularisasi itu hadir pada gagasan Cak Nur tentang modernisasi (lihat bagian IV tulisan ini). Sehingga tampaknya, ia memahami seolah-olah Cak Nur beranjak dari pemikiran Islam konservatif ke pemikiran liberal. Dalam hemat penulis, tulisan Cak Nur yang dituduhkan Wahib bukanlah merupakan proses perubahan paradigmatik, melainkan kelanjutan dari sebuah gagasan dari pemikiran sebelumnya. Pada bagian akhir tulisan modernisasi (lihat bagian IV tulisan ini), Cak Nur mengemukakan pemikirannya tentang modernisasi berkaitan dengan sunnatullah yang telah mengejewantahkan dirinya dalam hukum alam. Sehingga, untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu (perintah Tuhan). Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum-hukum alam akan melahirkan ilmu pengetahuan dan dapat dikembangkan manusia untuk menjalani kehidupan modern. Baginya, pemahaman terhadap hukum-hukum alam merupakan perintah Tuhan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan sunatullah. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan perkembangan ilmu pengetahuan dengan guna daya rasional. Dengan demikian, manusia akan lebih progresif dalam menyikapi hidup ini di alam. Manusia akan lebih terbuka terhadap kejadian-kejadian alam, dan lebih dapat memahaminya. Dan tidak memberikan suatu kemutlakan terhadap keyakinan. Sebab, rasionalisasi menuntut adanya perubahan dalam dunia modern. Cak Nur mengatakan: “Sikap rasional ialah memperoleh daya guna yang maksimal untuk memanfaatkan alam ini bagi kebahagiaan manusia. Oleh karena manusia—karena keterbatasan kemampuannya—tidak dapat sekaligus mengerti seluruh hukum alam ini melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, menjadi modern adalah juga berarti progresif”, tulisnya (2008:210). Ia menyikapi bahwa proses memahami hukum alam, karena merupakan prosedur ilmu pengetahuan maka dibutakanlah suatu tahapan dan waktu tertentu guna mengembangkan dan memahaminya agar lebih maksimal kedepannya. Sehingga, proses modernisasi tidak ada kemutlakan di dalamnya. Sebab, modernisasi meniscayakan perubahan zaman yang disitu, proses ilmu pengetahuan ilmiah dibutuhkan. Dengan demikian, tidak ada keyakinan mutlak dalam proses modernisasi dalam perkembangannya. Sebab, perubahan tersebut menuntut kebenaran-kebenaran yang kontekstual (saat ini). Sehingga, ia bisa berubah seiring berjalannya waktu dan proses penelitian ilmiah dalam menemukan hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan; sains dan teknologi. Bagi Cak Nur, justru karena perubahan tersebut dalam perkembangan ilmu pengetahuan, manusia dapat memahami kebanaran Mutlak yang sejati, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. “Sesuatu yang sekarang dikatakan modern, dapat dipastikan menjadi kolot (tidak modern lagi) pada masa yang akan datang. Sedangkan yang modern secara mutlak ialah yang benar secara mutlak, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, pencipta seluruh alam. Jadi, modernitas berada dalam suatu proses, yaitu proses penemuan kebenaran-kebenaran relatif, menuju ke penemuan Kebenaran Yang Mutlak, yaitu Allah”, tulis Cak Nur (2008:211). Bagi Cak Nur, kebenaran Mutlak hanya disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, rasionalisasi, modernisasi, dan ilmu pengetahuan bukanlah suatu bentuk yang berhadap-hadapan dengan ajaran agama. Justru, ketiga hal itu merupakan perintah Tuhan untuk memahami sunatullahNya. Inilah yang membedakannya pemahaman modern dan rasionalisme di Barat. Modern dan rasionalisme di Barat merupakan keutuhan mutlak bagi manusia. rasionalisme dijunjung tinggi sebagai pusat kebenaran yang beriringan dengan ilmu pengetahuan. Inilah bentuk pemahaman antroposentris yang dimulai oleh Barat dalam membangun dunia modern. Sehingga, standar hidup, orientasi, etika, banar—salah dipusatkan pada diri manusia. Itulah sebabnya, Cak Nur membedakan rasionalisasi dan rasionalisme. Rasionalisme yang menjadi identik bagi Barat. “Rasionalisme adalah suatu paham yang mengakui kemutlakan rasio. Maka, seorang rasionalis adalah seorang yang menggunakan akal pikirannya secara sebaik-baiknya, ditambah dengan keyakinan bahwa akal pikirannya itu sanggup menemukan kebenaran, sampai yang merupakan kebenaran terakhir. Sedangkan Islam hanya membenarkan rasionalitas, yaitu dibenarkannya menggunakan akal pikiran oleh manusia dalam menemukan kebenaran-kebenaran”, tandas Cak Nur (2008: 220). Cak Nur mengakui bahwa Barat telah memulai modernisasi yang berkembang begitu pesatnya. Sementara kaum Muslim dalam konteks Indonesia masih dalam perdebatan tantang menerimanya atau tidak. Atau dengan kata lain, jika pun diterima, maka untuk memulainya harus mengadopsi apa yang telah dimulai oleh Barat. Dan tentu kata Cak Nur, hal tersebut bukanlah orisinal. Dan ini mengindikasikan persoalan, sebab pengadopsian tersebut bisa menjadi identik dengan Barat. Sehingga, ajaran tauhid bukan lagi menjadi pusat dari modernisasi dalam pengertian Cak Nur. “Namun karena dimensi pengaruhnya yang global dan cepat itu, maka modernitas sekali dimulai oleh suatu kelompok manusia (Barat), tidak mungkin lagi bagi kelompok manusia lain untuk memulainya dari titik nol. Jadi bangsa-bangsa bukan-barat dalam usaha memodernisasi dirinya terpaksa pada permulaan prosesnya harus menerima paradigma modernitas Barat. Atau berdasarkan paradigma yang ada itu membuat paradigma baru. Namun hasilnya tidak dapat dipandang orisinal, melainkan sekedar adopsi”, tulisnya (2019:527). Bisa dipahami bahwa modernitas cenderung digunakan oleh kaum Muslim yang diproduksi oleh Barat. Sehingga, identitas Muslim menjadi kabur. Sebab, apa yang dimodifikasi oleh Barat, merupakan bagian yang tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Kebenaran-kebenaran yang ditemukannya, merupakan ukuran dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi Barat modern, rasionalisme dan ilmu pengetahuan; sains dan teknologi lebih tinggi dari pada agama. Atau bahkan kehadiran modernisasi di Barat untuk menyingkirkan agama, dan memang demikianlah sejarah modern di Barat itu muncul. Dalam pandangan Cak Nur, rasio tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti dalam padangan Barat. Rasio tidak lebih tinggi dari agama, melainkan rasio merupakan perintah agama untuk digunakan manusia dalam rangka memahami hukum-hukum alam dan kebenaran-kebenaran yang telah ditemukannya. Namun, kebenaran-kebenaran tersebut bukan lah sesuatu yang mutlak. Cak Nur mengatakan: “Maka menurut Islam sekalipun, rasio dapat menemukan kebenaran-kebenaran, namun kebenaran-kebenaran yang relatif, sedangkan kebenaran yang mutlak hanya dapat diketahui oleh manusia melalui sesuatu yang lain yang lebih tinggi dari pada rasio, yaitu wahyu yang melahirkan agama-agama Tuhan, melalui nabi-nabi……….keterbatasan kemampuan rasio, dan keharusan manusia untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi dari pada rasio dalam rangka mencari kebenaran”, tegas Cak Nur (2008:220). Bersambung………………….

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Evaluasi Yuridis: Desakan Konstitusional untuk Keluar dari Board of Peace

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) tidak dapat semata dipahami sebagai langkah diplomasi biasa. Ia harus diuji dalam terang konstitusi, prinsip hukum internasional, dan komitmen historis bangsa terhadap hak asasi manusia. Politik luar negeri Indonesia memang bebas dan aktif, tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas; ia dibatasi oleh amanat normatif Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dalam kerangka hukum tata negara, setiap kebijakan strategis yang berimplikasi pada posisi moral dan geopolitik Indonesia wajib konsisten dengan prinsip anti-penjajahan dan perlindungan HAM. Apabila suatu forum internasional beririsan dengan kepentingan negara-negara yang secara luas dituduh melakukan pelanggaran HAM, khususnya terhadap rakyat Palestina, maka keikutsertaan Indonesia bukan lagi soal teknis diplomasi, melainkan soal legitimasi konstitusional. Lebih jauh, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk dinamika di Iran, memperlihatkan adanya potensi konflik terbuka yang dapat meluas menjadi instabilitas global. Dalam situasi demikian, kehati-hatian hukum (constitutional prudence) menjadi keniscayaan. Indonesia tidak boleh terjebak dalam konfigurasi aliansi atau forum yang secara implisit menyeretnya ke dalam pusaran konflik global yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan mandat perdamaian dunia sebagaimana ditegaskan konstitusi. Negara memperoleh kewenangannya dari rakyat. Pajak dibayar bukan untuk membiayai ambiguitas moral, apalagi untuk terasosiasi, langsung maupun tidak langsung, dengan normalisasi kejahatan kemanusiaan. Di sinilah prinsip kehati-hatian konstitusional menjadi relevan. Lebih baik menarik diri daripada mempertahankan posisi yang berpotensi menggerus kepercayaan publik dan integritas bangsa. Secara filosofis, hukum bukan sekadar teks, ia adalah penjaga nurani kolektif. Ketika norma dan praktik berjalan berlawanan, negara berkewajiban melakukan koreksi. Evaluasi yuridis terhadap keikutsertaan dalam Board of Peace karenanya bukan sikap reaktif, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional. Dalam tradisi negara hukum (rechsstaat), legitimasi kebijakan tidak hanya diukur dari manfaat pragmatis, tetapi dari kesesuaiannya dengan nilai dasar yang menopang berdirinya negara. Dengan demikian, desakan untuk keluar dari Board of Peace bukanlah ekspresi emosional, melainkan konsekuensi logis dari pembacaan hukum yang konsisten. Indonesia harus berdiri tegak sebagai bangsa yang memadukan diplomasi dengan integritas, strategi dengan prinsip, dan kekuatan dengan keadilan. Sebab pada akhirnya, perdamaian sejati tidak lahir dari kompromi terhadap ketidakadilan, melainkan dari keberanian menegakkan konstitusi di tengah arus kepentingan global. Atas dasar itu, melalui sikap Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulawesi Selatan dengan tegas mendesak Presiden Republik Indonesia untuk keluar dari Board of Peace apabila forum tersebut tidak secara eksplisit dan konsisten berdiri di atas penegakan HAM dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Boikot terhadap segala bentuk kerjasama dan perusahaan negara yang berafiliasi dengan Board of Peace. Indonesia didesak untuk keluar! Indonesia tidak boleh kehilangan kompas moralnya. Peace sejati hanya lahir dari keadilan. Dan keadilan menuntut ketegasan sikap konstitusional yang sejalan dengan nurani keummatan dan kebangsaan, seirama nilai-nilai Keislaman dan Keindonesiaan. Yakin Usaha Sampai.  

Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa Di Persimpangan Jalan : Antara Pendidikan dan Eksploitasi Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Mahasiswa sebagai generasi muda yang kritis, seharusnya menjadi kekuatan untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Namun di tengah sistem kapitalisme yang mendominasi pada bangsa ini, apakah mahasiswa benar-benar mendapatkan ruang untuk berekspresi ataukah Universitas hanya sekedar menjadi pabrik pencetak pekerja-pekerja yang hanya mengekang pada sektor ekonomi yang menghalau tujuan dari pada tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan seharusnya mendorong, memberikan wawasan yang mengajarkan mahasiswanya untuk berpikir secara bebas, dan mempersiapkan individu mahasiswa untuk berperang aktif untuk kemaslahatan rakyat. Namun realita yang kemudian terjadi hari ini, banyak Universitas di Indonesia yang lebih mengutamakan keuntungan dari pada pengembangan kualitas mahasiswa, pola pikir yang kritis, dan kemampuan untuk bertindak. Pada Februari 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Mencatat lulusan S1- S3 menyentuh 1 Juta Lulusan bergelar menjadi pengangguran, ini adalah bukti pendidikan di Indonesia hanya di jadikan sebagai ladang penghasilan uang bagi mereka yang mengutamakan kepentingan pribadi. Hal tersebut di akibatkan sebab pendidikan yang di berikan tidak sesuai dengan kebutuhan industri, artinya universitas di Indonesia hari ini tidak pantas untuk di jadikan sebagai ruang berekspresi bagi mahasiswa tapi hanya di jadikan sebagai pusat pelatihan untuk mempersiapkan pengikut bukan pemimpin. Kondisi saat ini menuntut adanya refleksi mendalam terhadap arah dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia. Universitas seharusnya tidak hanya menjadi institusi yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi ruang dialektika yang melahirkan kesadaran sosial, keberanian moral, dan integritas intelektual. Ketika pendidikan direduksi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, maka relasi antara kampus dan mahasiswa berubah menjadi relasi produsen dan konsumen, bukan lagi relasi pembimbing dan pembelajar. Dalam situasi ini, mahasiswa berisiko kehilangan identitasnya sebagai agen perubahan dan terjebak dalam logika pasar yang menilai keberhasilan semata dari angka dan gelar. perlu adanya keberanian kolektif untuk mengembalikan marwah pendidikan sebagai proses pembebasan yang memanusiakan, membangun daya kritis, serta menciptakan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tan Malaka mengatakan “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan.” Realitas mahasiswa saat ini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Di sisi lain, tekanan akademik, tuntutan organisasi, serta ekspektasi keluarga menciptakan beban mental yang tidak sedikit. Fenomena kecemasan terhadap masa depan pun semakin nyata, terutama ketika melihat tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan digital menghadirkan peluang sekaligus distraksi; mahasiswa memiliki akses luas terhadap informasi, namun juga rentan terjebak dalam budaya instan dan minim literasi mendalam. Tidak sedikit pula yang mulai apatis terhadap isu sosial dan politik karena merasa suaranya tidak lagi memiliki daya tekan. Mahasiswa berada dalam dilema: antara bertahan mengikuti arus sistem demi keamanan masa depan pribadi, atau mengambil peran sebagai agen perubahan yang kritis terhadap realitas yang ada. Mengakar Pada Akar Rumput, Merambat Pada Peradaban

Internasional, Jakarta, Pemuda, Politik

Mengutuk Serangan AS-Israel Ke Iran, PB HMI Menyerukan Persatuan Negara-Negara Islam, dan Pembubaran BOP

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Israel dan Amerika Serikat (AS) melakukan serangan keji terhadap Iran. Jumlah korban tewas hingga bangunan yang rusak terus bermunculan. Serangan Israel dan AS ke Iran terjadi pada Sabtu (28/2) waktu Iran. Rudal-rudal kedua negara itu terus berjatuhan di negeri Persia. Jumlah korban tewas di Iran kini mulai dilaporkan berjatuhan. Salah satu yang menonjol, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan di Teheran. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam mengecam keras tindakan kejahatan terhadap kedaulatan yang dilakukan Israel dan juga Amerika Serikat. Ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, Bagas Kurniawan menekankan keberpihakan kepada masyarakat Iran dan mengecam keras sikap amerika serikat dan Israel. Sehingga problematik kemanusiaan menjadi dampak besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya perang dan konflik berkepanjangan. Bagas kurniawan juga menegaskan, efektifitas inovasi negara-negara dunia akan terganggu, berdampak pada ekonomi yang ditunjang pada kebutuhan energi. Bagas kurniawan juga menyampaikan tentang Board Of Peace (BOP) yang patut di evaluasi dan Indonesia bersikap tegas. BOP yang di inisiasi oleh AS dinilai tidak dapat menjalankan kasalitator untuk perdamaian palestina, penekanan ini terjadi, karena AS terlibat keras dalam penyerangan di Iran, bersama Israel, hingga 1 maret 2026 dini hari, AS-Israel menjalankan serangan ke ibukota Teheran, dimana korban dari siswa sekolah yamg terkena rudal jarak jauh Israel, tegas Bagas Kurniawan. Senada dengan hal tersebut Ketua Bidang Hubungan Internasional PB HMI Muhammad Arsyi Jailolo, mengingatkan Jangan sampai kejadian 1914 perang dunia 1 dan 1941 perang dunia 2 terulang. PBB seakan diam dan tidak bergerak, BOP pun harus di evaluasi bahkan dibubarkan saja, jika para inisiatornya tidak menjamin adanya kualitas perdamaian di setiap negara, walau objeknya adalah transisi pemerintahan palestina. Sehingga kita khawatirkan DOB juga akan sama dengan langkah langkah PBB yang tidak dapat menjamin perdamaian di dunia. Jelas Muhammad Arsyi Indonesia sebagai cerminan negara yang ditunjuk sebagai Presiden HAM PBB, harus membuktikan pula bahwa dapat menyelesaikan berbagai masalah ham domestik atau dalam negeri. Penegasan kondisi global ini, sangatlah penting, mengingat potensi pecahnya perang dunia dan gangguan perdamaian dunia harus dicegah. Sikap Amerika Serikat yang tidak memerhatikan perjanjian dan hukum Internasional, memberikan tanda bahwa keamanan dan ketertiban setiap negara harus ditanggung oleh masing-masing negara, PBB tidak lagi memiliki taring yang sifatnya harus memperingatkan kepada Amerika Serikat maupun Israel. PB HMI sangat mengutuk keras serangan AS-Israel ke Iran, meminta BOP di evaluasi total, dan Presiden Prabowo wajib bersikap tegas, dengan kondisi seperti ini, lebih baik Indonesia bersikap Independen aktif, keluar bahkan membubarkan saja BOP, jika cita-cita perdamaian tidak tercapai. Selain daripada itu Indonesia, melalui Presiden dan menteri luar negeri harus memikirkan langkah taktis, dalam menjalankan langkah untuk menciptakan perdamaian, serta mandiri tidak tertekan dengan ancaman determinasi negara asing, apalagi Amerika Serikat dan sekutunya. Kita tidak ingin peristiwa perang dunia terjadi lagi, sehingga Indonesia harus bersikap dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman dari luar. Menanggapi serangan AS Israel ke Iran, PB HMI juga menyerukan persatuan seluruh Negara-negara Islam dan Ummat Islam untuk bersatu melawan segala serangan yang bertujuan memecah belah ummat.

Pemuda

Pendaftaran Ditutup! SC Tetapkan Dua Kandidat Calon Ketua Karang Taruna Kota Cilegon

Tinggalkan Komentar / Pemuda /

ruminews.id – Cilegon, 1 Maret 2026 – Steering Committee (SC) resmi menutup pendaftaran calon kandidat Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Setelah melalui proses pendaftaran yang dibuka pada tanggal 1 Maret 2026 pukul 19.00 hingga 23.00 WIB, hanya terdapat dua kandidat yang mendaftarkan diri, yaitu Ahmad Aflahul Aziz, S.H. dan Mas Mulyana. Ketua SC, Fahmi Ismail, menyampaikan bahwa setelah penutupan pendaftaran, Tim SC langsung menggelar rapat pleno untuk menetapkan dan mengesahkan Ahmad Aflahul Aziz, S.H. dan Mas Mulyana sebagai kandidat Calon Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. “Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Maret 2026 mulai pukul 19.00–23.00 WIB dan hanya satu kandidat yang mendaftarkan diri. Setelah itu, Tim SC melakukan pleno penetapan kandidat dan mengesahkan Ahmad Aflahul Aziz, S.H. dan Mas Mulyana sebagai kandidat Calon Ketua Karang Taruna Kota Cilegon,” ujar Fahmi Ismail. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kota Cilegon segera dilaksanakan. Kegiatan temu karya tersebut rencananya akan mengundang perwakilan dari Pengurus Nasional Karang Taruna, Pengurus Provinsi Karang Taruna Banten, serta unsur Forkopimda Kota Cilegon. SC berharap seluruh rangkaian Temu Karya dapat berjalan dengan lancar, demokratis, terbuka bagi seluruh warga karang taruna Kota Cilegon dan penuh semangat kebersamaan. Diharapkan pula, kepemimpinan yang terpilih nantinya mampu menjadikan Karang Taruna sebagai kekuatan baru dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto serta bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Kota Cilegon.

Gowa, Pemuda, Pendidikan

Dialog & Buka Puasa HMI Cabang Gowa Raya: Dorong Penyelesaian Konstitusional dan Integrasi Gerakan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Gowa — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar kegiatan Dialog dan Buka Puasa Bersama dalam rangka Road to Pelantikan, Raker dan Upgrading, Minggu (01/03/2026) di Kopi Bundu, Balai Aroepala. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Demisioner Pengurus, Komisariat sejajaran HMI Cabang Gowa Raya, kader aktif, serta alumni. Hadir sebagai narasumber Muh. Isra DS (Presidium MD KAHMI Gowa), Prof. Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I (Akademisi, Presidium FORHATI Sulsel), dan Fitrah Syahdanul (Ketua KPU Kabupaten Gowa) yang juga dikenal sebagai mentor Formatur Muh. Amri dalam gagasan “HMI Konstruktif”. Mengusung tema “Silaturahmi sebagai Kesadaran Kolektif: Integrasi Gerakan Menghalau Amputasi Sejarah”, forum berlangsung dialogis dan reflektif, dengan penekanan pada pentingnya menjaga keutuhan organisasi melalui mekanisme konstitusional. Presidium MD KAHMI Gowa, Muh. Isra DS, dalam pemaparannya menegaskan bahwa dinamika dalam tubuh organisasi merupakan hal yang lumrah, namun penyelesaiannya harus tetap berpijak pada konstitusi HMI. “HMI adalah organisasi kader yang berdiri di atas aturan dan mekanisme yang jelas. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui konferensi yang baik, terbuka, dan sah secara konstitusional. Tidak boleh ada proses yang mengelabui aturan atau mengabaikan legitimasi organisasi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa menjaga marwah organisasi berarti menjaga kesinambungan sejarah dan komitmen kolektif kader. HMI bisa bertahan sampai sekarang ini bukan semata karena simbol, lambang atau jabatan alumninya tapi karena kader HMI setia pada panggilan sejarahnya, tetap mampu menjaga api idealisme di tengah angin zaman yang terus berubah, kunci Isra DS. Sementara itu, Prof. Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif sebagai fondasi integrasi gerakan. “Silaturahmi bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi ruang konsolidasi nilai. HMI Cabang Gowa Raya harus diselesaikan melalui konferensi yang bermartabat, partisipatif, dan tidak melampaui kesadaran kolektif keluarga besar HMI,” ujarnya. Menurutnya, organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang legitimate dan beretika. Ketua KPU Kabupaten Gowa, Fitrah Syahdanul, turut menegaskan bahwa konferensi cabang merupakan forum tertinggi dalam struktur HMI di tingkat cabang. “Konferensi adalah ruang penyelesaian yang paling konstitusional. Semua dinamika harus kembali ke sana. Jangan sampai ada langkah-langkah yang justru mengaburkan aturan atau melampaui kesadaran kolektif kader dan alumni,. Yakin Usaha Sampai” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh elemen HMI Cabang Gowa Raya untuk menjaga integritas proses dan mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan. Dialog dan buka puasa bersama ini menjadi momentum memperkuat integrasi gerakan menjelang pelantikan dan agenda kelembagaan lainnya. Seluruh narasumber sepakat bahwa penyelesaian yang baik hanya dapat ditempuh melalui konferensi yang sah, terbuka, serta berlandaskan konstitusi HMI. Kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan, sebagai simbol komitmen menjaga persatuan dan kesinambungan sejarah HMI Cabang Gowa Raya.

Makassar, Pemuda, Politik

Setahun Gerakan Rakyat, DPW Sulsel Perkuat Struktur dan Arah Gerakan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Politik /

ruminews.id – MAKASSAR, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan menggelar refleksi dan buka puasa bersama dalam rangka peringatan HUT ke-1 organisasi tersebut, Jumat (27/2/2026). Kegiatan yang berlangsung sederhana dan penuh kehangatan itu dihadiri unsur Dewan Pakar, pengurus DPW Muda Bergerak Sulsel, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP GR, Sarju Junaedi. Sebelum berbuka puasa, para pengurus mengikuti secara daring siaran langsung seremonial HUT ke-1 GR dari Kantor DPP Gerakan Rakyat di Jakarta melalui kanal YouTube resmi organisasi. Acara tingkat pusat itu turut dihadiri tokoh nasional Anies Baswedan. Ketua DPW GR Sulsel, Asri Tadda, dalam sambutannya menyampaikan refleksi perjalanan satu tahun organisasi tersebut. Ia menilai, dalam waktu relatif singkat, GR telah melahirkan sejumlah badan dan organisasi sayap sebagai bentuk penguatan struktur dan fungsi gerakan. “Tak terasa Gerakan Rakyat telah berdiri satu tahun. Dari organisasi ini telah lahir Badan Siaga Bencana (BAGANA), Badan Keamanan dan Pengawalan (BAKAWAL), Muda Bergerak, Perempuan Bergerak, Serikat Nelayan Rakyat (SENARA), hingga yang terbaru Partai Gerakan Rakyat,” ujar Asri. Usai berbuka puasa dan santap malam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi internal mengenai arah dan strategi pengembangan organisasi ke depan. Forum tersebut membahas penguatan konsolidasi, efektivitas struktur, serta sinergi antara ormas dan partai. Asri menjelaskan, saat ini Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan tengah fokus menuntaskan persyaratan administratif sebagai bagian dari proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. “Sementara Partai GR fokus pada urusan administratif, ormas GR Sulsel akan melakukan reshuffle dan restrukturisasi pengurus agar lebih optimal melaksanakan fungsi-fungsi keorganisasian ke depan,” katanya. Ia menambahkan, restrukturisasi tersebut direncanakan rampung sebelum pelaksanaan kegiatan Vox Populi yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026 dan direncanakan dihadiri Anies Baswedan. Dari unsur Ormas GR Sulsel, kegiatan tersebut dihadiri antara lain Bendahara DPW GR Sulsel Irma Effendy, Wakil Ketua POK Fuad Kesuma Fikar, Wakil Sekretaris POK Renaldy, serta sejumlah pengurus lainnya. Sementara dari unsur Partai GR Sulsel hadir Wakil Ketua PGR Sulsel Muh Azhar dan Wakil Sekretaris PGR Sulsel Samila Achmad Rejo. Dari organisasi sayap Muda Bergerak Sulsel, Ketua DPW Muh Alief bersama jajaran pengurus turut mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-1 tahun 2026, DPW GR Sulsel juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial, di antaranya berbagi buku ke perpustakaan wilayah Sulawesi Selatan, penanaman pohon, serta berbagi takjil Ramadan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi sekaligus konsolidasi internal bagi Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan dalam memasuki tahun kedua perjalanan organisasinya. (*)

Ambon, Hukum, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

PB HMI Tekankan Polresta Ambon Wajib Usut Tuntas Penikaman di FEBIS Unpatti

Tinggalkan Komentar / Ambon, Hukum, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam HMI mendesak Polresta Ambon agar segera menuntaskan kasus penikaman yang terjadi di lingkup kampus universitas Pattimura Ambon dan hal ini adalah salah satu kader aktif himpunan mahasiswa Islam komsariat ekonomi dan bisnis universitas pattimura Ambon. Raker DPMF Febis Yang berkunjung Pada Penikaman Ini Bermula Pada Saat Forum Raker Sedang Berjalan, ketika telah masuk pada poin pembahasan ada salah satu peserta yang tidak memiliki identitas yang jelas, masuk di forum dan memberikan pertanyaan tekait dengan dari awal sebab dia baru saja masuk forum, nah padahal ketika forum dia berjalan ada kesepakatan yang di lakukan anatara mahasiswa dan sc di dalam pasal 9 poin (c) menjabarkan bahwa “peserta wajib 5 menit sebelum rapat di mulai Nah poin ini pun menegaskan bahwa si oknum yang entah asal nya dari fakultas mana itu di pertanyakan Legelstsnding nya di antaranya ialah nama dia, posisi dia dalam sturuktur dpmf, dan KTM dia, namun si oknum itu masi mengelak dan mencari alasan untuk menetupi identitas forum berkunjung pada skorsing oleh sc karena dinamika yang kunjung belum usai, nah ketika forum skorsing pun terjadi cek cok tetapi ini masi tannggapi dengan hal yang wajar, sebab ini juga bagian dari pada dinamika forum, namun ketika beberapa teman teman pengurus turun untuk mencari takjil teman teman yang juga tidak identitas nya dari mana menanggapi salah satu pengurus dpmf yang mencari takjil dengan agresif dan mengajak untuk tawuran sehingga tawuran terjadi di area parkiran febis, ketika massa aksi yang tidak tau identitas nya dari mana berlari menuju area rumah tiga kompleks ganadaria di kejar sampai di lokasi Alfamidi teman teman yang tadi yang tak bisa identifikasi identitas bertawuran dengan korban penikaman sehingga pada saat itu pula si korban menglami sesak nafas pada saat berjalan menuju fakultas ekonomi dan bisnis Kami dari PB HMI menegaskan bahwa penanganan perkara kasus penikaman ini merupakan kewajiban aparat penegak hukum di wilayah kota Ambon bukan sekadar persoalan teknis penyelidikan semata. peristiwa penikaman ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kami menilai, keterlambatan penanganan kasus mencerminkan lemahnya tanggung jawab institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada warga. Penegakan hukum yang lambat tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Tanggung jawab ini melekat pada institusi, bukan pada individu semata Sekali lagi kami PB HMI menekankan bahwa Polresta Ambon dan Polda maluku wajib menjalankan penegakan hukum secara cepat, tegas, transparan, dan akuntabel guna mencegah berkembangnya spekulasi publik serta potensi konflik horizontal di lingkungan kampus dan masyarakat Harapan kami Aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan Yang berlaku sesuai Undang-Undang dan hukum yang berlaku . Terkait penikaman terhadap kader kami sehingga aparat penegak hukum harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan Saya juga mengimbau agar seluruh mahasiswa di lingkungan kampus dan masyarakat agar tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan di luar hukum. Saya menegaskan bahwa seluruh proses penyelesaian perkara harus dipercayakan kepada aparat penegak hukum, dengan catatan aparat wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka kepada publik

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Sang Pelita dalam Kamar Terkunci : Perlawanan Pena Seorang Perempuan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Kartini menulis dari balik tembok. Bukan tembok batu, melainkan adat yang membeku. Namun di situlah ilmu tumbuh liar, indomabel, seperti akar yang menembus celah-celah kegelapan. Ia belajar bahasa asing bukan untuk pamer. Melainkan untuk membuka jendela. Setiap kata baru adalah ventilasi, membiarkan udara segar masuk ke ruangan sesak yang menamakan diri “kamar perempuan.” Perlawanan Kartini tak berisik. Tak ada teriakan di pasar, tak ada spanduk bergelombang. Hanya pena yang bergerak malam demi malam, merajut surat-surat menjadi jaring pengetahuan. Inilah revolusi yang sunyi namun subur. Buku-buku yang dibacanya adalah kunci. Bukan untuk membuka pintu fisik, melainkan untuk membuka mata. Ia tahu perempuan yang berilmu tak lagi bisa diperdaya oleh dongeng tentang keterbatasan. Kartini membuktikan bahwa pengetahuan adalah benteng. Di dalamnya, seorang perempuan bisa berdiri tegak meski dunia menekannya tunduk. Ilmu memberinya bahasa untuk mengkritik, visi untuk bermimpi, dan keberanian untuk menolak diam. Surat-suratnya adalah benih. Ditanam dalam keheningan, berkecambah di masa depan. Kita yang membaca sekarang adalah buah dari pohon yang ia sirami dengan tinta dan kerinduan akan terang. Jadi, siapakah perempuan berilmu? Ia yang tak lagi menerima kegelapan sebagai takdir. Ia yang menulis sendiri dongengnya, meski dengan pena pinjaman dan kertas terbatas. Seperti Kartini menjadi pelitanya sendiri. Mengakar Pada Akar Rumput, Merambat Pada Peradaban

Scroll to Top