ruminews.id, MAKASSAR — Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sulawesi Selatan membuka ruang partisipasi publik dan mendukung agenda Riset Advokasi Publik yang digagas Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel sebagai bagian dari upaya mendorong evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ruminews.id – Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Handayani Cabang Makassar 18 juli 2026 Melaksanakan kegiatan KRITIK KREASI yang didalamnya terdapat beberapa rangkaian didalamnya dari Lapak baca, Diskusi, panggung ekspresi dan seni mengambar.
Ruminews.id – Makassar, 18 Juli 2026 – Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju (PP HIPERMAJU) secara langsung menyerahkan dokumen Riset dan Kajian Penolakan Rencana Tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam kesempatan pembukaan Musda Partai Golkar Sulsel di Makassar.
Ruminews.id, Makassar – Polemik mengenai status politik Putriana Hamda Dakka kembali menjadi sorotan publik di tengah proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dari Partai NasDem. Munculnya dua narasi yang berbeda terkait identitas kepartaian Putriana dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Ruminews.id, MAKASSAR — Tim Advokasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan mendorong penguatan kemitraan strategis dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Penulis : Rizky Anda – Ketua Bidang Lingkungan Hidup HPMT Uinam Ruminews.id, Jeneponto – Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dataran rendah pesisir dengan ketinggian ±0-50 mdpl dan kemiringan lahan yang relatif landai. Kondisi topografi ini secara alamiah menempatkan wilayah tersebut dalam kategori rentan terhadap abrasi, gelombang laut, dan kenaikan muka air laut. Namun yang menjadi persoalan bukan semata pada kondisi alamnya, melainkan bagaimana manusia merespons kerentanan tersebut.
ruminews.id, ENREKANG – Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Enrekang Community Development Project (CDP) bekerja sama dengan SD Negeri 172 Enrekang sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan tatap muka (offline) Program Pertukaran Pelajar Internasional Global Youth Network (GYN) 2026. Program yang berada di bawah naungan Good Neighbors International ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk memperkuat kepedulian terhadap isu lingkungan sekaligus membangun komitmen dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Sebanyak 14 siswa terpilih dari kelas V dan VI mengikuti program tersebut. Para peserta dibagi ke dalam dua kelompok sesuai fokus pembelajaran, yakni SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan penuh dari Kepala SD Negeri 172 Enrekang, Saida, S.Pd., M.M., bersama dua guru pembimbing, Jumiaty Halim, S.Pd., dan Basri, S.Pd. Kegiatan juga melibatkan partisipasi Forum Anak Massenrempulu Enrekang (FAME) yang turut memeriahkan jalannya program. Kepala SD Negeri 172 Enrekang, Saida, S.Pd., M.M., mengatakan bahwa program GYN 2026 sejalan dengan muatan lokal sekolah yang berfokus pada pendidikan peduli lingkungan. Menurutnya, pendidikan lingkungan telah menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah, terlebih SDN 172 Enrekang telah menyandang predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri sejak 2015. “Kebetulan muatan lokal yang ada di sekolah adalah peduli lingkungan hidup. Kesadaran anak-anak ditanamkan sejak dini tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik dan tidak membuang sampah sembarangan. Untuk melindungi lingkungan, semuanya harus diawali dari diri sendiri sehingga di mana pun mereka berada, mereka memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan,” ujar Saida. Ia menilai kehadiran Global Youth Network menjadi ruang belajar yang relevan bagi peserta didik untuk bertukar pengalaman dan wawasan dengan pelajar dari berbagai negara mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan GYN 2026 dilaksanakan melalui dua tahapan, yakni sesi offline dan sesi online. Tahap tatap muka berlangsung selama lima hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026, dengan materi yang disusun secara bertahap. Pada pertemuan pertama, peserta diperkenalkan dengan Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Program Global Youth Network 2026, serta budaya Korea Selatan. Pertemuan kedua diisi dengan pengenalan konsep SDGs beserta 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, peserta mengikuti pendalaman materi sesuai kelompok masing-masing, yaitu SDG 6 dan SDG 13. Setelah memahami materi, siswa melaksanakan praktik sekaligus mendeklarasikan komitmen bersama dalam mewujudkan visi lingkungan bertajuk “Bumi Impianku”. Sebagai penutup rangkaian sesi offline, peserta melakukan refleksi melalui aksi nyata penanaman pohon serta menyusun berbagai pertanyaan yang akan disampaikan kepada pelajar Korea Selatan pada sesi pertukaran internasional. Seluruh hasil pembelajaran, komitmen, dan gagasan yang telah disusun selama kegiatan offline akan menjadi bekal dalam sesi daring yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, SD Negeri 172 Enrekang akan mewakili Indonesia untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar wawasan secara langsung dengan pelajar dari Korea Selatan melalui Program Global Youth Network 2026. Melalui program ini, GNI Enrekang CDP berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengalaman pertukaran budaya, tetapi juga tumbuh sebagai generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan serta mampu menjadi agen perubahan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
Ruminews.id – Makassar, Persoalan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang menjadi salah satu tantangan terbesar Pemerintah Kota Makassar. Tingginya volume sampah harian memicu keterbatasan kapasitas lahan dan berbagai masalah lingkungan, mulai dari bau menyengat, pencemaran air lindi, hingga potensi emisi gas metana yang mengancam kesehatan masyarakat. Kondisi ini mendorong Pemkot Makassar melakukan pembenahan sistem pengelolaan secara menyeluruh.
Penulis : Dafa (Kader IPMIL Raya) ruminews.id, – Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL RAYA) merupakan salah satu organisasi kedaerahan tertua di Sulawesi Selatan yang telah berdiri sejak 5 Agustus 1958, tiga belas tahun setelah Republik Indonesia merdeka. Dengan usia yang telah melampaui enam dekade, IPMIL RAYA telah menjelma menjadi rumah besar bagi mahasiswa asal Luwu Raya dan melahirkan ribuan alumni yang kini berkiprah di berbagai bidang profesi di seluruh Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut memiliki lima cabang dan delapan belas Pengurus Koordinator Perguruan Tinggi (PKPT) yang secara struktural berada di bawah naungan Pengurus Besar (PB) IPMIL RAYA. Modal historis dan jejaring kader yang luas seharusnya menjadi kekuatan utama bagi keberlanjutan organisasi ini. Namun, di tengah panjangnya perjalanan tersebut, IPMIL RAYA justru dihadapkan pada persoalan serius mengenai arah kepemimpinan dan relasi struktural antara PB dengan PKPT. Hubungan yang semestinya dibangun atas dasar koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kini dinilai mengalami kemunduran. Dalam praktiknya, hierarki organisasi seolah hanya menjadi formalitas administratif. Struktur yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penguatan organisasi justru tampak kehilangan makna. Kehadiran PB IPMIL RAYA di tengah dinamika PKPT dinilai belum menunjukkan peran yang substansial, terutama dalam mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing PKPT di tingkat kampus. Padahal, setiap PKPT memiliki tantangan yang berbeda-beda, mulai dari persoalan regenerasi kader, hubungan kelembagaan dengan pihak kampus, hingga dinamika internal organisasi yang membutuhkan arahan dan pendampingan. Dalam kondisi demikian, peran PB semestinya tidak berhenti pada fungsi seremonial atau sekadar membuka ruang-ruang perkaderan, melainkan hadir sebagai pengayom, fasilitator, sekaligus penyelesai persoalan yang dihadapi oleh jajarannya. Minimnya keterlibatan PB dalam dinamika PKPT pada akhirnya mendorong masing-masing PKPT untuk berjalan sendiri-sendiri dan menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Situasi ini melahirkan kesenjangan antara cita-cita kolektivitas yang menjadi fondasi berdirinya IPMIL RAYA dengan realitas organisasi saat ini. Semangat kebersamaan perlahan memudar, berganti dengan pola gerak yang cenderung parsial dan tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana PB IPMIL RAYA menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai induk organisasi? Apakah PB tidak memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk mengetahui, mendampingi, serta turut menyelesaikan persoalan yang terjadi di setiap PKPT? Ataukah keberadaan PB selama ini hanya menjadi simbol kepemimpinan yang kehilangan fungsi pembinaan dan kontrol terhadap jajarannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, sebuah organisasi induk yang tidak mampu menghadirkan manfaat nyata bagi struktur di bawahnya berpotensi kehilangan legitimasi moral di hadapan kader dan anggotanya. Ketika fungsi pembinaan dan pengayoman tidak lagi dirasakan, maka bukan tidak mungkin akan muncul keinginan dari setiap PKPT untuk berdiri secara lebih independen dalam mengelola dinamika organisasinya masing-masing. IPMIL RAYA memiliki sejarah panjang dan warisan kaderisasi yang besar. Namun, sejarah semata tidak cukup untuk menjaga eksistensi organisasi. Diperlukan kepemimpinan yang responsif, komunikasi yang kuat, serta komitmen nyata dalam membangun hubungan yang sehat antara PB dan seluruh PKPT. Tanpa itu, hierarki organisasi hanya akan menjadi simbol di atas kertas, sementara semangat persatuan yang menjadi ruh IPMIL RAYA perlahan akan kehilangan maknanya.
Penulis: Muh.Adri ( Mahasiswa Pencinta Alam Sultan Alauddin MAPALASTA Makassar) Ruminews.id-Gunung tidak pernah diciptakan untuk menjadi panggung hiburan massal. Ia adalah ruang kehidupan yang menyimpan hutan, mata air, keanekaragaman hayati, sekaligus nilai sejarah dan spiritual yang diwariskan lintas generasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, cara kita memandang gunung berubah secara drastis. Gunung kini lebih sering dipromosikan sebagai destinasi wisata, latar swafoto, atau tempat merayakan euforia daripada sebagai ekosistem yang harus dijaga. Fenomena tersebut tampak nyata di Gunung Bulu Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. Setiap momentum tertentu, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, ribuan orang berbondong-bondong mendaki dalam waktu yang hampir bersamaan. Pendakian yang semestinya menjadi aktivitas apresiasi terhadap alam berubah menjadi keramaian yang melampaui daya dukung lingkungan. Akibatnya mulai terlihat. Jalur pendakian mengalami erosi, vegetasi rusak, tanah kehilangan daya ikat, dan sampah terus menumpuk di kawasan konservasi. Gunung yang selama ini menjadi daerah tangkapan air bagi sejumlah kabupaten dan kota perlahan mengalami tekanan ekologis yang semakin serius. Ironisnya, kerusakan tersebut tidak lahir begitu saja. Ia merupakan hasil dari tata kelola yang belum mampu mengimbangi meningkatnya aktivitas wisata alam. Negara cenderung hadir setelah persoalan terjadi. Jalur ditutup ketika kerusakan sudah meluas, sampah dibersihkan setelah menumpuk, dan rehabilitasi dilakukan setelah bencana datang. Pola seperti ini menunjukkan bahwa konservasi masih dijalankan secara reaktif, bukan preventif. Padahal, kawasan konservasi semestinya dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pembatasan jumlah pendaki, sistem reservasi berbasis kuota, pengawasan yang konsisten, hingga penegakan hukum terhadap pelaku perusakan seharusnya menjadi kebijakan yang berjalan sebelum kerusakan terjadi, bukan sesudahnya. Di sisi lain, kita juga perlu bercermin. Sebagian kerusakan justru dilakukan oleh mereka yang mengaku mencintai alam. Tidak sedikit pendaki yang masih meninggalkan sampah, merusak vegetasi, atau memperlakukan gunung seperti ruang konsumsi yang bebas dieksploitasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas “pencinta alam” belum tentu sejalan dengan perilaku yang mencintai alam. Hakikat kepecintaalaman bukan diukur dari seberapa sering seseorang mencapai puncak, melainkan dari seberapa kecil jejak kerusakan yang ia tinggalkan. Gunung tidak membutuhkan tepuk tangan manusia. Gunung membutuhkan rasa hormat. Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari cara pandang pembangunan yang menempatkan alam sebagai komoditas ekonomi. Keindahan Bulu Bawakaraeng dijual sebagai produk wisata, jumlah pengunjung dijadikan indikator keberhasilan, sementara daya dukung lingkungan sering kali diabaikan. Dalam logika seperti ini, konservasi perlahan bergeser menjadi industri. Yang dihitung adalah angka kunjungan, bukan kemampuan ekosistem untuk bertahan. Akibatnya, kerusakan ekologis bukan lagi sebuah kecelakaan, melainkan konsekuensi dari paradigma yang salah. Ketika alam hanya dipandang sebagai sumber keuntungan, maka kelestariannya akan selalu berada di posisi kedua. Karena itu, perdebatan mengenai siapa yang paling bersalah seharusnya segera diakhiri. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang bersedia bertanggung jawab. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan. Pengelola kawasan wajib memastikan aktivitas pendakian sesuai dengan daya dukung lingkungan. Komunitas pencinta alam harus menjadi teladan dalam etika konservasi. Media perlu membangun narasi yang mendidik, bukan sekadar mempromosikan sensasi pendakian. Akademisi harus menghadirkan riset yang mampu menjadi dasar kebijakan, sementara masyarakat dituntut menumbuhkan kesadaran bahwa gunung adalah ruang hidup bersama, bukan ruang konsumsi. Penutupan sementara jalur pendakian Bulu Bawakaraeng memang dapat menjadi momentum pemulihan. Namun, langkah itu tidak akan memiliki arti jika setelah dibuka kembali pola pengelolaannya tetap sama. Yang harus dipulihkan bukan hanya vegetasi yang rusak, tetapi juga cara berpikir kita terhadap alam. Bulu Bawakaraeng telah memberikan air, udara, keseimbangan iklim, dan kehidupan bagi jutaan manusia. Kini, giliran manusia membalasnya dengan tanggung jawab. Sebab, jika gunung terus diperlakukan sebagai arena hiburan tanpa batas, yang hilang bukan hanya bentang alam, tetapi juga masa depan generasi yang bergantung pada jasa ekologisnya. Pada akhirnya, barangkali pertanyaan yang paling relevan bukan lagi siapa yang bertanggung jawab, melainkan Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk menghentikan kerusakan itu, atau justru menjadi bagian yang mempercepatnya?
