Ruminews, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi demontrasi pada jum.at 16/10/2026 di depan kantor wali kota palopo. melalui ketuanya, Adri Fadhli, menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai pendidikan gratis mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN). LMND Sulawesi Selatan menyambut wacana tersebut dengan penuh kehangatan dan harapan karena cita-cita pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat sejalan dengan semangat serta pokok-pokok perjuangan LMND sejak didirikan hingga hari ini. Bagi LMND, pendidikan bukanlah barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Pendidikan merupakan hak dasar rakyat dan instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan, memperluas kesempatan hidup, serta mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, gagasan pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi negeri harus didorong menjadi kebijakan nyata yang mampu menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Namun, melalui aksi demonstrasi dan pernyataan sikapnya, Adri Fadhli mengingatkan bahwa niat baik tersebut harus diikuti dengan perencanaan yang matang, kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan, serta komitmen politik yang jelas. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan gratis tidak berhenti sebagai wacana, melainkan direalisasikan secara bertahap, berkelanjutan, dan sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Kami menyambut hangat wacana pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi negeri karena cita-cita ini sejalan dengan semangat perjuangan LMND sejak awal berdiri. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar dapat direalisasikan dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang realistis, dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat,” tegas Adri Fadhli, Ketua LMND Sulawesi Selatan. LMND Sulawesi Selatan berpandangan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan ketimpangan akses pendidikan antardaerah. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang masih menghadapi persoalan keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, serta biaya akses pendidikan. Sementara itu, di wilayah perkotaan, kebijakan tersebut harus diarahkan untuk membantu keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang masih terbebani biaya pendidikan di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Skema pembiayaan yang adil dan tepat sasaran menjadi penting agar keterbatasan ekonomi tidak merampas hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak. LMND juga menegaskan bahwa pendidikan gratis tidak cukup hanya dimaknai sebagai penghapusan biaya administrasi atau uang pendidikan. Pemerintah harus menjamin kualitas pembelajaran, ketersediaan fasilitas yang memadai, kesejahteraan tenaga pendidik, serta transparansi penggunaan anggaran. Untuk pendidikan tinggi negeri, kebijakan pembiayaan juga harus membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tanpa terhambat persoalan ekonomi. Karhutla Harus Menjadi Perhatian Serius Negara Di samping persoalan pendidikan, LMND Sulawesi Selatan turut menyoroti pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara serius, terencana, dan berkelanjutan. Persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebatas bencana musiman, melainkan sebagai persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, kesehatan publik, keberlanjutan ekosistem, serta penghidupan warga yang terdampak. Karhutla yang tidak ditangani secara optimal berpotensi menimbulkan pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan secara luas, terutama oleh kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan warga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, mulai dari pengawasan kawasan rawan kebakaran, deteksi dini, kesiapan personel dan sarana pemadaman, hingga penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melanggar hukum. Penanganan karhutla juga tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api telah meluas. Pemerintah harus membangun sistem pencegahan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat setempat, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pemulihan kawasan terdampak dan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian juga perlu menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Dalam perspektif LMND, persoalan lingkungan hidup berkaitan erat dengan keadilan sosial. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak kerusakan lingkungan, sementara upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Karena itu, penanganan karhutla harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan yang berorientasi pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. “Kami mendorong pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla. Negara tidak boleh hanya hadir ketika kebakaran sudah meluas dan masyarakat mulai merasakan dampaknya. Pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan harus berjalan secara konsisten. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara,” menjadi penegasan sikap LMND Sulawesi Selatan. Anggaran Negara Harus Berpihak kepada Rakyat LMND Sulawesi Selatan menilai bahwa berbagai persoalan mendasar, mulai dari pemerataan pendidikan hingga penanganan karhutla, membutuhkan perencanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang transparan, terukur, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dalam merealisasikan pendidikan gratis, pemerintah harus menyusun peta jalan yang mempertimbangkan kapasitas APBN, skala prioritas, kebutuhan daerah, dan keberlanjutan pembiayaan. Sementara dalam penanganan karhutla, alokasi anggaran harus mendukung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan. Bagi LMND, keberpihakan anggaran tidak sekadar diukur dari besarnya alokasi dana, tetapi juga dari ketepatan penggunaannya dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kebijakan publik harus memastikan bahwa kelompok yang paling rentan memperoleh perlindungan dan akses yang memadai terhadap layanan dasar maupun lingkungan hidup yang aman. LMND Sulawesi Selatan menegaskan bahwa dukungan terhadap cita-cita pendidikan gratis akan selalu berjalan beriringan dengan sikap kritis dalam mengawal proses perumusan dan pelaksanaannya. Demikian pula dalam persoalan karhutla, LMND mendorong negara untuk bertindak tegas, mengedepankan pencegahan, dan memastikan adanya pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebagai organisasi gerakan mahasiswa, LMND berkepentingan untuk terus mendorong kebijakan publik yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pendidikan yang terjangkau dan lingkungan yang sehat merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan berkeadilan. Pendidikan adalah hak rakyat, bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar. Lingkungan yang sehat adalah hak masyarakat, bukan sesuatu yang boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak. Atas dasar itu, LMND Sulawesi Selatan mendesak pemerintah agar menerjemahkan wacana pendidikan gratis menjadi kebijakan yang terukur dan tepat sasaran, sekaligus memastikan penanganan karhutla dilakukan secara serius, sistematis, dan berkelanjutan.
