Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Rifki Tamsir

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Perjuangan Listrik Gratis Jilid IX, Warga Balambano Capai Kesepakatan dengan PT Vale

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Luwu Timur – Gerakan menuntut listrik gratis bagi warga Dusun Balambano, Kabupaten Luwu Timur, memasuki jilid kesembilan. Aksi yang dimulai sejak 20 Juni 2025 itu berlangsung selama hampir satu tahun dan dimotori Aliansi Masyarakat Dusun Balambano bersama mahasiswa serta sejumlah elemen masyarakat. Gerakan tersebut dipimpin Yolan Johan, putra daerah yang berada di kawasan pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk. Dalam perjalanannya, aksi itu mendapat dukungan dari berbagai unsur, mulai dari organisasi mahasiswa, kelompok Cipayung, badan eksekutif mahasiswa, organisasi daerah, hingga masyarakat setempat. Tuntutan utama massa ialah distribusi listrik gratis bagi warga Dusun Balambano. Warga menilai tuntutan itu wajar karena di wilayah mereka berdiri Dam Pembangkit Listrik Tenaga Air milik PT Vale yang telah beroperasi selama 27 tahun dan menjadi salah satu penopang produksi perusahaan. Aliansi masyarakat juga mengklaim tuntutan tersebut memiliki dasar hukum. Mereka merujuk sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam, serta sejumlah aturan terkait perseroan terbatas dan penanaman modal. Selama proses perjuangan, Yolan Johan selaku koordinator lapangan beberapa kali melakukan negosiasi dengan pihak PT Vale dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Upaya itu dilakukan untuk mencari solusi atas tuntutan masyarakat terkait keringanan beban ekonomi warga. Puncaknya, pada 28 November 2025, pertemuan digelar di Aula Kantor Bupati Luwu Timur. Pertemuan tersebut dihadiri jajaran PT Vale, termasuk Budiawansyah selaku Board of Director, pihak eksternal perusahaan, Bupati Luwu Timur, dan sejumlah unsur terkait lainnya. Dari pertemuan itu, pemerintah dan PT Vale menyepakati sejumlah program bagi masyarakat Dusun Balambano sebagai jalan tengah atas tuntutan yang diajukan warga. Adapun program yang disepakati meliputi pengaspalan jalan tani dan jalan menuju kuburan, pembangunan lapangan futsal, penyediaan tenda terowongan lima lorong, serta penggratisan listrik masjid di Dusun Balambano. Pihak eksternal PT Vale menyebut pelaksanaan program tersebut ditargetkan mulai dieksekusi paling lambat pekan depan. “Beginilah perjuangan. Harus memakan waktu, tenaga, finansial, dan lain-lain. Tidak ada satu perjuangan yang sia-sia selama di dalamnya kita meletakkan prinsip ilahi sebagai garis lurus perjuangan,” kata Yolan Johan. Ia juga menilai peran mahasiswa dan pemuda sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Kalau bukan mahasiswa dan pemuda yang berani ambil peran untuk membangun kampungnya, maka jangan harap perubahan itu hadir,” ujarnya. Di akhir pernyataannya, Yolan menyampaikan terima kasih kepada PT Vale, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, mahasiswa, dan masyarakat yang terlibat dalam perjuangan tersebut.

Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan

Gotermal Antara Ambisi Transisi dan Pertaruhan Nyawa.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan /

Penulis : Muhammad_rajab – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Luwu Utara Ruminews – Pemanfaatan energi panas bumi kerap dipromosikan sebagai jalan keluar dalam agenda transisi energi global. Di balik narasi “energi hijau” itu, tersimpan paradoks yang jarang dibicarakan benturan antara akumulasi modal dan keselamatan warga. Proyek geotermal bukan semata perkara teknologi pengeboran dan produksi energi, melainkan arena kebijakan yang acap kali menempatkan target investasi di atas aspek kemanusiaan. Secara ekonomi, geotermal memang menjadi sektor yang menjanjikan. Dibanding energi surya atau angin yang bergantung pada cuaca, panas bumi mampu memasok listrik secara stabil selama 24 jam. Stabilitas itu menjadikan geotermal primadona baru bagi investor energi. Namun, karakter proyek yang membutuhkan modal besar dan biaya eksplorasi tinggi melahirkan tekanan lain: dorongan untuk mempercepat pengembalian investasi. Di titik inilah persoalan mulai muncul. Tekanan ekonomi sering kali berujung pada percepatan prosedur di lapangan, sementara aspek keselamatan dan kehati-hatian teknis justru rentan diabaikan. Ketika logika investasi lebih dominan daripada mitigasi risiko, proyek energi hijau berubah menjadi ancaman baru bagi masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi. Negara pun kerap terjebak dalam dilema kebijakan. Atas nama transisi energi dan kepentingan investasi, perlindungan terhadap korporasi lebih menonjol dibanding jaminan keselamatan warga yang hidup di kawasan panas bumi. Masyarakat lokal sering hanya menjadi penonton dalam proyek yang berdiri di ruang hidup mereka sendiri. Karena itu, transisi energi semestinya tidak berhenti pada pencapaian statistik bauran energi terbarukan. Agenda tersebut harus dibarengi dengan komitmen terhadap keselamatan manusia dan perlindungan lingkungan. Investasi hijau kehilangan makna ketika dibayar dengan nyawa warga atau kerusakan ekologis yang bersifat permanen.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Nonton Film “Menolak Punah”, Komunitas di Palopo Soroti Dampak Industri Fashion terhadap Lingkungan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Palopo – Komunitas Gubuk Nalar berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam dan Panrita menggelar nonton bersama dan diskusi film dokumenter Menolak Punah karya Dandhy Laksono dan Aji Yahuti di Kota Palopo, Sabtu malam, 9 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kopi Kolong itu menghadirkan dua narasumber, yakni Acmad Sulfikar dan Misran. Acmad membedah film dari perspektif komunikasi, sementara Misran menyoroti isu lingkungan yang diangkat dalam dokumenter tersebut. Diskusi dipandu Aliya selaku moderator. Acara turut didukung sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas, di antaranya Palita TV, Himpunan Mahasiswa Kebidanan UMP, Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer UMP, Himpunan Mahasiswa Manajemen UNANDA, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UNCP. Pemutaran film dimulai sekitar pukul 19.20 Wita dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Film Menolak Punah menyoroti dampak industri tekstil dan garmen terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Selain itu, film tersebut mengkritik budaya konsumsi pakaian berlebih atau fast fashion yang dinilai mempercepat kerusakan lingkungan. Dalam diskusi, narasumber juga mengajak peserta untuk mulai menerapkan pola hidup berkelanjutan, termasuk lebih selektif dalam membeli pakaian dan mendukung penggunaan produk lokal seperti tenun. Upaya itu dinilai sebagai bagian dari menjaga warisan budaya sekaligus alternatif fesyen yang lebih ramah lingkungan. Diskusi berlangsung santai namun dinamis. Peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Palopo aktif menyampaikan pandangan dan pertanyaan, terutama saat membahas peran film dalam membentuk opini publik. Salah seorang peserta, Fahmi, menilai film dokumenter bukan sekadar medium hiburan. “Film bisa menjadi alat komunikasi yang menggerakkan perubahan sosial dan ekologis jika dibaca dengan nalar kritis,” katanya.

Daerah, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Hardiknas dan Kegagalan Negara Menjadikan Pendidikan Sebagai Prioritas

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis : Abd Hadye Ramadhan – Ketua hikmah lutra komisariat uin palopo  Ruminews, hari pendidikan nasional (Hardiknas) merupakan momentum bagi seluruh pihak untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi komitmen dan semangat dalam memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. momentum peringatan Hardiknas 2 mei 2026, seharusnya menjadi simbol refleksi bersama dalam melihat realitas pendidikan hari ini, untuk mencapai indonesia emas 2045 itu kemudian lahir dari rahim pendidikan, per hari ini kita melihat realitas sekarang pendidikan tidak dijadikan sebagai prioritas utama, pasca terpilihnya Prabowo Subianto menjadi presiden kemudian menjadikan pendidikan sebagai prioritas pendukung, pada tahun 2026 tema yang diangkat adalah “menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.” tema ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya sistem pendidikan yang inklusif merata, dan berkualitas. melalui tema tersebut, pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, partisipasi tidak hanya terbatas pada pemerintah dan institusi pendidikan, tetapi juga mencakup peran dunia usaha, komunitas serta masyarakat luas dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan zaman. namun realitasnya belum sepenuhnya ideal, masih terdapat kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas pendidikan yang layak, di beberapa tempat keterbatasan sarana kualitas pengajar, hingga faktor ekonomi menjadi penghambat utama. hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan belum merata, dan masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. di sisi lain, ketimpangan pendidikan masih menjadi luka lama yang belum sembuh, ketika sebagian sekolah menikmati fasilitas digital canggih masih banyak daerah yang bahkan kekurangan guru dan akses dasar, pendidikan yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru berpotensi memperlebar jurang sosial. anak-anak dari latar belakang berbeda tidak memulai dari garis yang sama, dan sistem sering kali gagal menjembatani kesenjangan tersebut. peran guru pun berada dalam tekanan mereka dituntut untuk mengikuti perubahan zaman menguasai teknologi, sekaligus memenuhi target kurikulum yang padat. namun, tidak selalu diimbangi dengan dukungan yang memadai, dalam kondisi seperti ini sulit mengharapkan proses pembelajaran yang benar-benar transformatif. narasi besar tentang kemajuan pendidikan memang terdengar meyakinkan, tetapi tanpa refleksi kritis ia bisa menjadi ilusi, pendidikan hari ini membutuhkan lebih dari sekadar inovasi teknis ia membutuhkan keberanian untuk mengubah cara pandang, dari sekadar mengejar hasil menjadi menghargai proses, dari sekadar transfer ilmu menjadi pembentukan kesadaran. tanpa itu pendidikan akan terus berjalan namun belum tentu membawa kita ke arah yang lebih baik. pada akhirnya pendidikan hari ini adalah cerminan masa depan, ia bukan hanya tentang apa yang dipelajari sekarang tetapi tentang siapa yang akan lahir dari proses tersebut. jika pendidikan mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya maka ia akan menjadi kekuatan besar dalam membentuk generasi yang siap menghadapi dunia yang terus berubah.

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan

AMM Geruduk Polres Palopo, Soroti Lambannya Penanganan Pengeroyokan Imam Masjid

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Palopo – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menggelar aksi damai di Palopo pada Kamis, 7 Mei 2026. Massa memulai aksi dari depan Universitas Muhammadiyah Palopo sebelum melakukan long march menggunakan sepeda motor menuju Polres Palopo. Aksi tersebut dipicu oleh lambannya penanganan kasus pengeroyokan terhadap Imam Masjid As-Salam Benteng, Ahmad Andis. Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 29 April 2026, sekitar pukul 15.50 WITA. Meski telah memasuki pekan kedua sejak laporan diterima, sebagian besar terduga pelaku belum juga ditangkap. Bagi AMM, lambannya proses hukum tidak lagi sekadar persoalan teknis penyidikan, melainkan telah menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap praktik premanisme. Terlebih, korban merupakan tokoh agama yang mengalami kekerasan di lingkungan rumah ibadah ruang yang seharusnya dijaga kesuciannya dari tindakan brutal. Sebelum turun ke jalan, AMM mengaku telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan aparat kepolisian, dalam hal ini Polsek Wara. Namun aparat disebut berdalih proses penahanan belum dapat dilakukan karena belum lengkapnya alat bukti dan hasil visum rumah sakit. Alasan itu dinilai tidak memadai. Massa mempertanyakan lambannya perkembangan perkara, padahal laporan korban telah diterima cukup lama dan polisi mengklaim telah mengantongi sejumlah keterangan saksi. “Kami melihat ada ketidakseriusan aparat dalam menangani kasus ini. Jika kekerasan terhadap imam masjid saja lamban ditangani, publik tentu mempertanyakan keberpihakan hukum terhadap masyarakat kecil,” ujar Jenlap Ilham Topadda dalam aksi. Ketegangan sempat terjadi ketika massa mengetahui Kapolres Palopo tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Massa menolak ditemui pejabat lain dan memilih bertahan hingga selepas salat zuhur dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Kapolres. Namun hingga aksi berlangsung berjam-jam, Kapolres tak kunjung menemui massa. Aksi kemudian diterima oleh Kasat Reskrim IPTU Ridwan Parintak. Di hadapan massa, Ridwan menyatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti tambahan, dan menangkap satu tersangka berinisial S. Namun pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya baru di kalangan massa aksi. AMM menilai, jika satu tersangka telah ditangkap dan ditetapkan sebagai pelaku, seharusnya pengembangan perkara untuk memburu pelaku lain menjadi lebih mudah dilakukan. “Jangan sampai publik melihat hukum bergerak lambat ketika berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kelompok tertentu,” lanjut ujar Wajenlap Rifki Tamsir dalam aksi. Dalam aksinya, AMM membawa enam tuntutan utama. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menangkap seluruh pelaku tanpa tebang pilih, mengusut kasus secara profesional dan transparan, serta menjamin perlindungan hukum bagi korban dan keluarganya dari intimidasi. Selain itu, massa juga menolak segala bentuk premanisme dan kekerasan terhadap tokoh agama. Mereka bahkan mendesak pencopotan Kapolsek setempat, Kasat Reskrim, hingga Kapolres apabila aparat dinilai tidak serius menangani perkara tersebut. Massa juga meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus. AMM memperingatkan, apabila tuntutan mereka tetap diabaikan dan pelaku lain belum juga ditangkap, gelombang aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar. Bagi mereka, kasus ini bukan sekadar perkara kriminal biasa, melainkan ujian atas keseriusan negara dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Penutupan FASPOR di Desa Riwang: Kolaborasi Keagamaan dan Olahraga Satukan Warga

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews,  luwu – Penutupan kegiatan Festival Anak Sholeh dan Pekan Olahraga (FASPOR) yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar di Desa Riwang berlangsung dengan penuh kebersamaan dan suasana kekeluargaan. Kegiatan yang menjadi puncak dari rangkaian program kerja mahasiswa KKN tersebut digelar di lapangan desa dan diakhiri dengan makan bersama masyarakat. Sejak awal pelaksanaannya, FASPOR menghadirkan berbagai kegiatan yang memadukan nilai keagamaan dan semangat olahraga, seperti lomba adzan, hafalan surah pendek, praktik sholat, serta pertandingan bola mini dan voli. Antusiasme masyarakat Desa Riwang terlihat begitu tinggi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang turut berpartisipasi dan meramaikan setiap rangkaian acara. Pada momen penutupan, mahasiswa KKN dan masyarakat berkumpul di lapangan desa, duduk bersama tanpa sekat, menikmati hidangan yang disiapkan secara gotong royong. Suasana hangat penuh canda dan kebersamaan menjadi gambaran eratnya hubungan yang telah terjalin selama masa pengabdian. Dalam sambutannya, Kordinator desa ( Wahyu ) KKN menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah membantu menyukseskan kegiatan FASPOR. Ia juga mengungkapkan bahwa kebersamaan yang terjalin menjadi pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Sementara itu, kepala Desa Riwang ( Karsing S.Ap ) turut memberikan apresiasi atas kontribusi mahasiswa KKN yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi warga. Ia berharap nilai kebersamaan, semangat gotong royong, serta nilai keagamaan yang ditanamkan dapat terus dijaga dan dilanjutkan. Penutupan kegiatan ini tidak hanya menjadi akhir dari rangkaian FASPOR, tetapi juga menjadi simbol kuatnya kebersamaan antara mahasiswa dan masyarakat. Meski kegiatan telah usai, kenangan dan hubungan yang terjalin diharapkan tetap hidup dan menjadi bagian dari cerita indah di Desa Riwang.

Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan

Selamat hari jadi-nya Ki Hajar Dewantara: Bapak Pendidikan Nasional

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan /

Penulis : Dasry – Pegiat Literasi ruminews.id, Pada umum-nya Manusia selalu bercita-cita untuk meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti yang luas, secara lahir maupun batin. Namun, cita-cita itu tidak mungkin dicapai jika manusia tidak berusaha keras meningkatkan kemampuan semaksimal mungkin melalui proses pendidikan. Sebab, di dalam proses pendidikan terdapat kegiatan yang bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai cita-cita manusia. Semakin tinggi ekspektasi manusia, semakin besar pula tuntutan pada progresivitas mutu pendidikan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita tersebut. Untuk itulah pendidikan menjadi refleksi dari cita-cita agar tidak terbelakang dan statis. Dihari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tentunya tak terlepas dari Ki Hadjar Dewantara, sebab seluruh jasanya, pemerintah menetapkan tanggal kelahiran Ki Hajar sebagai hari Pendidikan Nasional, lewat Keppres No. 305 Tahun 1959. maka dari itu sedikit menoropong diri beliau. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton, tepatnya Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya bernama K.P.H. Suryaningrat. Ibunda bernama Raden Ayu Sandiyah yang merupakan buyut dari Nyai Ageng serang, Seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Raden Mas nama depan dari Suwardi adalah gelar kebangsawanan Jawa yang otomatis melekat pada seorang laki-laki keturunan ningrat dari keturunan kedua hingga ketujuh dari raja atau pemimpin yang terdekat (secara silsilah)yang pernah memerintah. Ketika genap berusia 40 tahun menurut hitungan Taun Caka, ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat ditanggalkan pada 23 Februari 1928. Alkisah suatu hari Raden Mas Sutatmo Suryakusumo (anggota Volksraad dari Budi Utomo, Terlibat perdebatan sengit dengan Sutan Takdir Alisjahbana) secara spontan memanggil Suwardi dengan sebutan Ki Hajar. Dari situlah nama Ki Hajar ditemukan. Dengan mengganti nama, dihilangkan pula gelar Raden Mas yang sebelumnya menempel didepan Suwardi. Sejak itulah ia tidak menggunakan gelar kebangsawanan didepan namanya. Hal ini di maksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya. Pilihan untuk menggunakan nama Ki Hajar ternyata menunjukkan dengan amat benderang jalan hidup seorang Suwardi yang telah berganti nama. Dalam dunia pengajaran dan pendidikanlah akhirnya menemukan jalan yang bisa digelutinya habis-habisan. Sebuah jalan hidup yang menjadi salah satu model perjuangan dan pergerakan. Sebelum terjun ke dunia Pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai jurnalis, penulis,politisi dan budayawan. Menurut Ki Hajar Dewantara, upaya menjunjung derajat bangsa akan berhasil jika di mulai dari bawah. Rakyat sebagai sumber kekuatan harus mendapatka pengajaran agar pandai melakukan upaya bagi kemakmuran negeri. Pendidikan harus bisa memerdekakan manusia dari ketergantungan kepada orang lain dan bersandar pada kekuatan sendiri. Hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai mahluk, sebagai manusia, tentu saja hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya(bukan dasarnya), hidup dan tumbuhnya. Misalnya, seorang petani tidak bisa mengubah sifat-sifat dasar padi. Ia hanya dapat menumbuhkan padi dengan memperbaiki tanahnya, memelihara tanamanya,memberi rabuk atau air, memusnahkan hama-hamanya. Ia tidak dapat mengubah kodrat tanaman, tidak dapat mengubah tanaman padi menjadi jagung, Petani harus takluk pada kodrat padi. Ki Hajar Dewantara mempunyai sistem yang ia sebut sebagai Momong, Among dan Ngemong (Tiga Mong). Dalam sikap yang Momong, Among, dan Ngemong, terkandung nilai yang sangat mendasar, yaitu pendidikan tidak memaksa namun tidak berarti membiarkan anak berkembang bebas tanpa arah.

Daerah, Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan

Ketika Masjid Tak Lagi Sakral: Humanitas yang Runtuh di Hadapan Amarah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan /

Penulis : Rifki Tamsir – Ketua Umum PK IMM FKIP UM Palopo Ruminews, Sebagai Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), saya memandang peristiwa pengeroyokan yang dialami Imam Masjid As-Salam di Benteng bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ia adalah cermin retak dari wajah sosial kita hari ini di mana kekerasan tidak lagi mengenal tempat, bahkan rumah ibadah sekalipun. Masjid, yang semestinya menjadi ruang sunyi untuk menenangkan diri dan mendekat kepada Tuhan, justru berubah menjadi arena amarah. Seorang imam figur yang selama ini berdiri di depan, memimpin doa dan menjadi penjaga ketertiban dipukuli oleh mereka yang, ironisnya, berada di lingkungan yang sama. Jika ditelusuri, pemicunya tampak sepele teguran kepada remaja yang memainkan pengeras suara (TOA) di luar waktu ibadah. Teguran yang dalam logika sosial adalah bentuk kepedulian, bahkan bagian dari tanggung jawab moral. Namun di tangan masyarakat yang kehilangan kedewasaan, teguran berubah menjadi pemicu konflik, lalu meledak menjadi kekerasan. Di titik ini, kita perlu jujur yang runtuh bukan hanya kontrol emosi, tetapi juga nilai humanitas kita. Dalam pandangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), humanitas bukan sekadar slogan, tetapi kesadaran untuk memanusiakan manusia menghargai martabat, menjaga lisan, dan mengedepankan akal sehat dalam setiap respon sosial. Ketika seseorang yang menegur demi kebaikan justru dipukuli, maka yang hilang adalah kemampuan dasar kita untuk melihat orang lain sebagai manusia, bukan sebagai lawan. Kronologi yang disampaikan korban memperlihatkan betapa brutalnya peristiwa ini. Serangan datang dari belakang, tubuhnya diinjak, bahkan dihantam dengan batu bata. Lebih menyedihkan lagi, kekerasan itu lahir dari provokasi dan kerumunan seolah-olah kebenaran bisa ditentukan oleh jumlah, bukan oleh nilai. Di sinilah nilai profetik seharusnya hadir. Dalam kerangka IMM, profetik bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi praksis sosial: amar ma’ruf (mengajak pada kebaikan), nahi munkar (mencegah kemungkaran), dan liberasi (membebaskan manusia dari penindasan, termasuk kekerasan itu sendiri). Ironisnya, dalam kasus ini, imam yang sedang menjalankan amar ma’ruf menegur demi ketertiban justru menjadi korban dari kemungkaran yang dibiarkan tumbuh. Bahkan lebih jauh, masyarakat yang menyaksikan namun tidak mencegah, secara tidak langsung telah kehilangan keberpihakan pada nilai nahi munkar itu sendiri. Ini bukan lagi sekadar kegagalan individu. Ini adalah kegagalan kolektif dalam menghidupkan nilai profetik di tengah kehidupan sosial. Lambannya penanganan hukum dalam kasus ini semakin memperparah luka. Ketika bukti sudah ada visum dan rekaman CCTV namun pelaku masih bebas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan publik. Dalam perspektif profetik, hukum seharusnya menjadi alat pembebasan dan penegakan keadilan, bukan sekadar formalitas yang kehilangan keberpihakan. Namun, jika kita hanya berhenti pada tuntutan “tangkap pelaku”, kita sedang menyederhanakan persoalan. Karena persoalan yang lebih dalam adalah: mengapa masyarakat kita semakin alergi terhadap nasihat, dan lebih akrab dengan kekerasan? Barangkali selama ini kita terlalu sibuk menjaga kesucian simbol bangunan masjid, pengeras suara, dan ritual tetapi lupa merawat kesucian nilai. Kita fasih berbicara tentang agama, tetapi gagap dalam mempraktikkan akhlak. Imam itu dipukuli, tetapi sesungguhnya yang lebih dahulu runtuh adalah kesadaran humanitas dan semangat profetik kita sebagai umat. Sebagai Kader IMM, saya mengajak seluruh kader dan masyarakat luas untuk tidak hanya mengecam, tetapi juga melakukan refleksi mendalam. Sudah sejauh mana kita benar-benar menghadirkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita berdiri di barisan amar ma’ruf nahi munkar, atau justru diam saat kemungkaran terjadi di depan mata? Peristiwa ini harus menjadi alarm keras. Bahwa tugas kita tidak berhenti pada ruang diskusi dan mimbar retorika, tetapi harus hadir dalam realitas sosial menghidupkan nilai kemanusiaan, merawat nalar publik, dan berdiri tegas melawan segala bentuk kekerasan. Sebab tanpa itu, kita hanya akan menjadi generasi yang pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi gagal menjaganya tetap hidup di tengah masyarakat.  

Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Rongkong Bukan Ladang Eksploitasi: Ketika Budaya Dikalahkan oleh Mesin Panas Bumi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Sigit Nugroho – Pemuda Rongkong ruminews.id, Kehadiran PT Ormat Geothermal Indonesia di Kecamatan Rongkong perlu dilihat dengan kacamata yang lebih kritis, bukan sekadar narasi pembangunan dan investasi. Rongkong bukan ruang kosong yang menunggu “diselamatkan” oleh industri energi. Ia adalah ruang hidup yang telah lama bernapas dengan kekayaan budaya, kearifan lokal, dan relasi ekologis yang terjaga turun-temurun. Ketika proyek geotermal masuk, yang dipertaruhkan bukan hanya tentang alam, tetapi juga identitas masyarakatnya. Masalah utamanya sederhana arah pembangunan seperti ini seringkali meminggirkan potensi yang sudah hidup. Budaya Rongkong dengan tradisi, nilai, dan sistem sosialnya bukan sekadar ornamen wisata, melainkan fondasi ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Pengembangan kampung adat, ekowisata berbasis masyarakat, serta penguatan ekonomi kreatif lokal justru bisa menciptakan kesejahteraan tanpa merusak akar kehidupan. Namun yang terjadi, negara dan investor lebih tertarik pada proyek besar yang menjanjikan angka-angka cepat. Padahal, investasi seperti ini sering meninggalkan jejak konflik: ketimpangan akses, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi masyarakat adat. Ironisnya, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kritiknya bukan sekadar menolak pembangunan, tetapi mempertanyakan pembangunan untuk siapa? Jika kehadiran industri justru menggerus potensi budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan, maka itu bukan kemajuan itu pemaksaan arah. Rongkong tidak butuh disulap menjadi kawasan industri untuk dianggap “maju”. Ia butuh ruang untuk tumbuh dengan caranya sendiri. Dan budaya, bukan mesin, ia adalah masa depan yang paling jujur untuk itu.

Daerah, Hukum, Makassar, Pemuda, Politik

May Day 2026: Rakyat Melawan! LMND Sulsel Serukan Gulingkan Kebijakan Anti-Rakyat, Evaluasi Total Rezim Prabowo–Gibran!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Makassar, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – Gelombang perlawanan rakyat kembali menggema di jalanan. Dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan turun ke jalan pada Kamis, 1 Mei 2026. Menyuarakan kemarahan dan keresahan rakyat atas arah kebijakan nasional yang kian menjauh dari kepentingan publik. Aksi yang dipusatkan di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini dipimpin langsung oleh Adri Fadhli selaku Jenderal Lapangan, bersama Nur Alif sebagai Wakil Jenderal Lapangan yang juga Ketua LMND Makassar. Dengan membawa grand isu “Evaluasi Total Rezim Prabowo-Gibran”, massa menegaskan bahwa situasi hari ini bukan sekadar krisis biasa, melainkan akumulasi dari kebijakan yang dinilai gagal menjawab kebutuhan rakyat. Seluruh massa aksi memadati area kantor gubernur dengan barisan poster, spanduk tuntutan, dan orasi yang menggugat. Suara lantang mahasiswa dan elemen rakyat menggambarkan realitas yang mereka hadapi: upah murah, ancaman PHK, pendidikan mahal, serta kebijakan yang dinilai semakin mempersempit ruang hidup rakyat kecil. Massa akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti tuntutan massa, khususnya terkait persoalan konkret yang dihadapi oleh kaum buruh. Namun, LMND menegaskan bahwa janji tanpa realisasi hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. Dalam orasinya, Adri Fadhli menegaskan bahwa rakyat tidak bisa lagi dipaksa bersabar di tengah tekanan hidup yang semakin berat. “Hari ini buruh diperas dengan upah murah, petani ditekan oleh sistem yang tidak adil, dan mahasiswa dipaksa tunduk pada pendidikan yang dikomersialisasi. Ini bukan sekadar masalah sektoral, ini adalah kegagalan sistemik yang harus dievaluasi total,” tegasnya di hadapan massa. Senada dengan itu, Nur Alif menekankan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum konsolidasi kekuatan rakyat. “Perjuangan ini tidak bisa parsial. Mahasiswa, buruh, dan seluruh rakyat tertindas harus bersatu. Tanpa persatuan, perubahan hanya akan menjadi ilusi,” ujarnya. Adapun tuntutan LMND Sulawesi Selatan dalam aksi ini adalah sebagai berikut: Tingkatkan kualitas dan kesejahteraan guru
Negara harus menjamin peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan kesejahteraan guru, termasuk gaji layak, status kepegawaian yang jelas, serta akses pelatihan berkelanjutan. Hentikan komersialisasi pendidikan
Pendidikan harus menjadi hak dasar rakyat, bukan komoditas. LMND menolak mahalnya biaya pendidikan dan praktik liberalisasi sektor pendidikan yang membatasi akses bagi masyarakat miskin. Sahkan RUU Ketenagakerjaan
Pemerintah dan DPR didesak segera mengesahkan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, menjamin kepastian kerja, serta memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah)
Sistem outsourcing dinilai merugikan buruh karena menciptakan ketidakpastian kerja. LMND menuntut penghapusan outsourcing dan penetapan upah yang layak sesuai kebutuhan hidup. Menolak ancaman PHK akibat konflik Timur Tengah
LMND menolak kebijakan atau langkah efisiensi yang menjadikan konflik global sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh di dalam negeri. Reformasi pajak (kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun)
Sistem perpajakan harus lebih adil dengan meringankan beban rakyat. LMND menuntut kenaikan PTKP serta penghapusan pajak atas hak dasar pekerja seperti THR, JHT, dan dana pensiun. Sahkan RUU Perampasan Aset
Regulasi ini penting untuk memberantas korupsi secara maksimal dengan memungkinkan negara menyita aset hasil kejahatan demi kepentingan publik.  Cabut semua izin tambang geothermal
LMND menilai proyek geothermal kerap berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat lokal, sehingga perlu dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh. Mendesak pencopotan kepala BGN
LMND mendesak evaluasi dan pencopotan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal dalam menjamin kebutuhan gizi rakyat. Menolak kebijakan pangan dan gizi yang tidak berpihak pada rakyat
Kebijakan pangan harus berorientasi pada kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, bukan kepentingan korporasi atau impor yang merugikan produksi dalam negeri. Menuntut pemenuhan hak pendidikan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh
Negara wajib menjamin hak dasar rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial secara adil dan merata. Copot Kemendiktisaintek yang mewacanakan penghapusan program studi keguruan
LMND menolak wacana penghapusan program studi keguruan karena berpotensi melemahkan sistem pendidikan nasional. Program studi keguruan merupakan fondasi dalam mencetak tenaga pendidik berkualitas, sehingga harus diperkuat, bukan dihapus. Oleh karena itu, LMND mendesak evaluasi serius hingga pencopotan pihak-pihak di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggagas kebijakan tersebut. Usai menyampaikan tuntutan di Kantor Gubernur, massa aksi bergerak menuju fly over sebagai bentuk perluasan aksi dan konsolidasi gerakan. Langkah ini menjadi penegasan sikap politik LMND untuk tidak berjalan sendiri, melainkan berdiri bersama spektrum gerakan buruh lainnya dalam satu barisan perjuangan. Aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari gelombang perlawanan yang lebih luas. LMND Sulawesi Selatan menegaskan bahwa selama ketimpangan dan ketidakadilan masih berlangsung, maka perlawanan akan terus dikobarkan.

Scroll to Top