Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Opini

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemuda

Ketika Pancasila dan Agama Kehilangan Daya Pembebasannya

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis: Suko Wahyudi – Kolumnis dan Pegiat Literasi Yogyakarta ruminews.id, Yogyakarta – Ada banyak cara membaca Indonesia hari ini. Sebagian orang membacanya melalui angka-angka pertumbuhan ekonomi, sebagian lain melalui stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, atau berbagai capaian yang dipamerkan dalam laporan-laporan resmi negara. Namun ada cara membaca yang lain, yang mungkin lebih sunyi tetapi lebih mendalam, yaitu membaca Indonesia melalui nasib orang-orang kecil yang setiap hari berhadapan dengan kesulitan hidup. Dari sudut pandang inilah pertanyaan mengenai masa depan bangsa memperoleh maknanya yang paling nyata. Sebab keberhasilan sebuah negara pada akhirnya tidak ditentukan oleh megahnya bangunan yang berdiri, melainkan oleh sejauh mana rakyat merasakan keadilan dalam kehidupannya. Di tengah berbagai kemajuan yang sering dibanggakan, kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan kecemasan ekonomi masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia membentuk suatu mata rantai yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Karena itu, problem Indonesia hari ini sesungguhnya tidak cukup dijelaskan sebagai persoalan ekonomi, politik, atau budaya semata. Di balik seluruh gejala itu terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu melemahnya orientasi keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Keadilan sosial bukan sekadar konsep hukum atau slogan politik. Ia merupakan ukuran moral bagi sebuah bangsa. Ketika sebagian masyarakat menikmati berbagai peluang dan kemudahan, sementara sebagian lain harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan kehidupannya, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keseimbangan ekonomi, melainkan juga martabat kemanusiaan. Sebab kemiskinan yang berkepanjangan pada hakikatnya bukan hanya persoalan kekurangan materi, melainkan juga persoalan hilangnya kesempatan untuk berkembang sebagai manusia yang merdeka. Dalam konteks inilah Pancasila perlu dibaca kembali, bukan sebagai dokumen politik yang selesai dirumuskan pada masa lalu, melainkan sebagai proyek etis yang terus menuntut perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan warisan yang dapat disimpan rapi di dalam lemari sejarah. Ia adalah cita-cita yang harus terus diperjuangkan. Ketika Pancasila berhenti sebagai gerakan moral dan hanya hidup sebagai simbol kenegaraan, maka jarak antara idealitas dan realitas akan semakin melebar. Sesungguhnya, di dalam setiap sila terkandung semangat pembebasan yang sangat kuat. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengakuan bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang boleh berdiri mutlak di atas manusia lain. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat setiap orang tanpa membedakan latar belakang sosialnya. Persatuan Indonesia mengingatkan pentingnya membangun solidaritas kebangsaan di atas berbagai perbedaan. Kerakyatan menghendaki kekuasaan yang lahir dari hikmah dan kebijaksanaan, bukan dari dominasi kepentingan sempit. Sedangkan Keadilan Sosial merupakan puncak dari seluruh orientasi kebangsaan yang hendak diwujudkan. Namun realitas sering kali menunjukkan ironi yang tidak mudah dijelaskan. Pancasila diperingati dengan penuh khidmat, tetapi nilai-nilainya tidak selalu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi berkembang sebagai mekanisme politik, tetapi tidak selalu berhasil menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Pembangunan berlangsung dalam berbagai bidang, tetapi belum sepenuhnya mampu menghapus ketimpangan sosial yang terus membayangi kehidupan rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan bangsa tidak semata-mata terletak pada kurangnya kebijakan atau lemahnya institusi. Persoalan yang lebih mendasar adalah hilangnya ruh yang menghubungkan kekuasaan dengan cita-cita kemanusiaan. Ketika politik terlalu sibuk mengurus perebutan pengaruh, ekonomi terlalu tunduk pada logika akumulasi keuntungan, dan budaya semakin dikuasai oleh individualisme, maka ruang bagi keadilan sosial menjadi semakin sempit. Pada titik inilah agama memperoleh relevansinya yang sangat penting. Agama tidak lahir untuk menjadi penghias ruang publik atau sekadar penanda identitas sosial. Agama hadir sebagai sumber makna yang menuntun manusia memahami tujuan hidupnya. Lebih dari itu, agama juga merupakan kekuatan moral yang menjaga agar kehidupan sosial tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya. Dalam tradisi Islam, misi tersebut tampak jelas sejak masa awal kelahirannya. Islam hadir di tengah masyarakat yang ditandai oleh ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan dominasi kelompok-kelompok kuat terhadap mereka yang lemah. Karena itu, pesan-pesan Islam tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengenai pembelaan terhadap kaum miskin, anak yatim, kelompok tertindas, dan mereka yang tersingkir dari arus kehidupan sosial. Dari perspektif ini, keberagamaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalehan individual. Kesalehan memiliki dimensi sosial yang sama pentingnya dengan dimensi spiritual. Ibadah tidak hanya bertujuan mendekatkan manusia kepada Tuhan, tetapi juga membentuk kepekaan terhadap penderitaan sesama manusia. Agama kehilangan sebagian maknanya ketika berhenti pada ritual, tetapi gagal melahirkan keberpihakan kepada mereka yang mengalami ketidakadilan. Karena itu, yang diperlukan Indonesia hari ini bukan sekadar kebangkitan simbol-simbol keagamaan, melainkan kebangkitan jiwa emansipatoris agama. Jiwa yang melihat kemiskinan bukan sebagai nasib yang harus diterima begitu saja, melainkan sebagai kenyataan yang harus diubah. Jiwa yang memandang kekuasaan sebagai amanah untuk melayani kehidupan bersama. Jiwa yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pengertian tersebut, Pancasila dan agama sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama, yaitu pembelaan terhadap martabat manusia. Keduanya mengajarkan bahwa kehidupan bersama tidak boleh dibangun di atas penindasan, ketimpangan, dan pengabaian terhadap kelompok yang lemah. Keduanya menghendaki masyarakat yang adil, beradab, dan mampu memberi ruang bagi berkembangnya seluruh potensi kemanusiaan. Oleh sebab itu, tantangan terbesar bangsa ini bukan semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memperkuat demokrasi prosedural. Tantangan yang lebih mendasar adalah mengembalikan dimensi moral dalam seluruh proses kehidupan berbangsa. Sebab tanpa moralitas, pembangunan dapat kehilangan arah. Tanpa keadilan, demokrasi dapat kehilangan makna. Dan tanpa keberpihakan kepada rakyat, kekuasaan dapat kehilangan legitimasi etiknya. Indonesia sesungguhnya sedang mencari kembali jiwa pembebasan yang dahulu menjadi sumber energi perjuangan bangsa. Jiwa yang hidup dalam Pancasila dan sekaligus menemukan resonansinya dalam ajaran agama. Jiwa yang memandang kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan politik, tetapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Ketika jiwa itu berhasil dihidupkan kembali, maka Pancasila tidak lagi menjadi sekadar teks kenegaraan dan agama tidak lagi berhenti sebagai simbol spiritual. Keduanya akan menjelma menjadi kekuatan transformatif yang menuntun Indonesia menuju kehidupan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Catatan Strategis terhadap Target Penerimaan Negara dan Reformasi Perpajakan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Ariady – Alumni ISMEI (Korwil ISMEI X Sulawesi Periode 2022-2024) ruminews.id, Makassar – Di balik target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%–6,5% dan defisit anggaran yang diturunkan menjadi 1,8%–2,4% terhadap PDB, terdapat tantangan fiskal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana pemerintah meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Pendapatan negara diproyeksikan berada pada kisaran 11,82%–12,40% terhadap PDB, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat. Dalam konteks tersebut, reformasi perpajakan menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga kesehatan APBN. Salah satu kebijakan yang perlu dicermati adalah implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah skema PPh Final UMKM. Kebijakan ini pada dasarnya menunjukkan arah pemerintah untuk memperluas basis pajak (tax base broadening), meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pemecahan usaha (business splitting). Namun demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan penerimaan perpajakan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi sektor usaha yang justru menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Penghapusan fasilitas tarif PPh Final 0,5% bagi CV, Firma, dan PT non-perorangan berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan beban administrasi bagi pelaku usaha yang sedang berkembang. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar terhadap desain KEM-PPKF 2027: apakah strategi peningkatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan akan mampu berjalan seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Jangan sampai kebijakan fiskal yang bertujuan memperkuat penerimaan negara justru mengurangi ekspansi usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang menjadi prasyarat utama tercapainya target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Karena itu, reformasi perpajakan harus diarahkan pada peningkatan kualitas administrasi perpajakan, digitalisasi sistem, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan sukarela, bukan semata-mata meningkatkan beban fiskal bagi pelaku usaha produktif. Sebagai Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah X Sulawesi, kami memandang bahwa keberhasilan RAPBN 2027 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga disiplin fiskal, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Nasional, Opini, Pemuda

Pancasila, Laudato Si’, Dan Krisis Rumah Bersama

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis: A.C. Dewandono – Paralegal (CPLA) dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Seri Pekikan Bumi Dan Jeritan Papa: Menguji Konsep Gotong Royong Kosmis Kita Bagian I: Pancasila, Laudato Si’, Dan Krisis Rumah Bersama Ruminews.id, Yogyakarta — Pagi itu di pesisir Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, matahari terbit bukan membawa kehangatan, melainkan kecemasan yang mengepung dinding-dinding rumah. Air laut berwarna keruh perlahan merangkak naik, melewati ambang pintu, lalu merendam apa saja yang tersisa dari sebuah ruang keluarga.

Nasional, Olahraga, Opini, Pemuda

Lebih Rasional Melanjutkan Stadion Barombong Daripada Membangun Ulang Stadion Baru

Tinggalkan Komentar / Nasional, Olahraga, Opini, Pemuda /

Penulis: Aditya Putra Asnawing, S.Ak., MM – Ketua Harian IKA-ISMEI SULSELBARTRA (Ikatan Alumni – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) ruminews.id, Makassar – Pembangunan infrastruktur olahraga di Sulawesi Selatan harus dilakukan dengan pendekatan yang rasional, efisien, dan berbasis kepentingan jangka panjang masyarakat. Karena itu, secara ekonomi maupun tata kelola pembangunan, penggunaan anggaran APBN untuk melanjutkan proyek Stadion Barombong jauh lebih tepat dibanding membangun ulang stadion baru di kawasan Biringkanaya/GOR Sudiang. Argumentasinya sangat jelas. Stadion Barombong bukan proyek baru dari nol. Infrastruktur tersebut sudah menelan anggaran sekitar Rp240 miliar dari uang rakyat dan sebagian konstruksi fisiknya telah berdiri. Artinya, negara sebenarnya tinggal menyelesaikan hambatan legalitas dan melanjutkan pembangunan agar aset tersebut dapat segera difungsikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam kajian ekonomi publik, melanjutkan proyek yang sudah berjalan merupakan pilihan yang lebih efisien dibanding memulai proyek baru yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Jika pemerintah tetap membangun stadion baru dengan APBN sekitar Rp674,9 miliar sementara Stadion Barombong dibiarkan mangkrak, maka negara berpotensi mengalami pemborosan anggaran dalam dua bentuk sekaligus: kerugian atas proyek lama yang terbengkalai dan pengeluaran besar untuk pembangunan baru. Secara akademik, kondisi ini dikenal sebagai inefisiensi investasi publik. Infrastruktur mangkrak akan berubah menjadi dead capital atau modal mati karena tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi. Sisi lain, Infrastruktur yang sudah terbangun sebagian tetap memiliki nilai ekonomi dan nilai aset yang dapat dioptimalkan. Padahal apabila Stadion Barombong dilanjutkan, maka anggaran negara dapat dihemat, waktu pembangunan lebih singkat, dan manfaat ekonomi bisa lebih cepat dirasakan masyarakat. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menyelesaikan hambatan legalitas lahan dan melanjutkan pembangunan hingga stadion dapat difungsikan secara maksimal. Selain itu, penggunaan APBN untuk menyelesaikan Stadion Barombong justru lebih mencerminkan prinsip keberlanjutan pembangunan (sustainable development policy). Negara tidak memulai dari awal, melainkan mengoptimalkan aset yang sudah ada agar investasi publik sebelumnya tidak sia-sia. Jika Stadion Barombong selesai, maka dampak ekonominya akan sangat besar bagi Sulawesi Selatan, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, menghidupkan sektor UMKM, meningkatkan aktivitas pariwisata olahraga (sport tourism), membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui event olahraga dan hiburan berskala nasional. Karena itu, langkah yang lebih bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat adalah menjadikan anggaran APBN sebagai solusi untuk menuntaskan proyek Stadion Barombong, bukan membangun ulang stadion baru di lokasi lain. Sebab esensi pembangunan bukan sekadar menghadirkan proyek baru, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara menghasilkan manfaat nyata, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Stadion Barombong tidak boleh menjadi simbol kegagalan tata kelola pembangunan daerah, melainkan harus dituntaskan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap uang rakyat dan masa depan ekonomi Sulawesi Selatan.

Hukum, Nasional, Opini, Pemuda

Perpanjangan Usia Masa Pensiun Polri: DPN PERMAHI Ingatkan Regenerasi dan Independensi Institusi sebagai Pilar Reformasi.

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis: Ridwan, S.H – Ketua DPN PERMAHI Bidang Reformasi Hukum dan Legislasi ruminews.id – Wacana mengenai perpanjangan usia masa pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengemuka seiring munculnya wacana perubahan regulasi yang mengatur batas usia pensiun anggota kepolisian. Isu ini menjadi menarik karena tidak hanya menyangkut aspek administratif kepegawaian, tetapi juga berkaitan erat dengan regenerasi kepemimpinan, profesionalisme institusi, efektivitas organisasi, hingga potensi politisasi kekuasaan dalam tubuh aparat penegak hukum. Secara normatif, usia pensiun anggota Polri saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam ketentuan tersebut, Berdasarkan peraturan saat ini, batas usia pensiun maksimum anggota Polri adalah 58 tahun untuk semua golongan kepangkatan. Usia pensiun ini dapat diperpanjang hingga maksimal 60 tahun bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Kebijakan tersebut dilandasi argumentasi bahwa meningkatnya kompleksitas tantangan keamanan nasional membutuhkan sumber daya manusia yang berpengalaman serta memiliki kapasitas kepemimpinan yang matang. Dari perspektif kelembagaan, perpanjangan usia masa pensiun memiliki sejumlah keuntungan. Pengalaman panjang yang dimiliki perwira senior dapat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan modern seperti kejahatan siber, tindak pidana transnasional, terorisme, perdagangan manusia, hingga kejahatan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, mempertahankan personel yang memiliki pengalaman strategis dianggap dapat meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan institusi. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis. Salah satu yang paling mendasar adalah mengenai dampaknya terhadap regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri. Dalam organisasi yang sehat, regenerasi merupakan proses alamiah yang memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin baru dengan gagasan, perspektif, dan inovasi yang lebih segar. Regenerasi bukan sekadar pergantian individu, melainkan bagian dari upaya menjaga dinamika organisasi agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi. Ketika usia masa pensiun diperpanjang, maka konsekuensi yang tidak dapat dihindari adalah tertundanya promosi dan pengisian jabatan strategis oleh generasi berikutnya. Situasi ini berpotensi menciptakan stagnasi karier di tingkat menengah dan mengurangi ruang kompetisi yang sehat dalam sistem meritokrasi kepolisian. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya motivasi personel muda yang memiliki kapasitas dan potensi untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan. Selain persoalan regenerasi, isu yang tidak kalah penting adalah potensi politisasi kekuasaan. Dalam negara hukum yang demokratis, Polri merupakan institusi sipil yang memiliki kewenangan besar dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, independensi dan netralitas Polri harus dijaga dari berbagai kepentingan politik yang dapat memengaruhi profesionalisme institusi. Kekhawatiran mengenai politisasi muncul ketika kebijakan perpanjangan usia pensiun dipersepsikan publik sebagai instrumen untuk mempertahankan figur tertentu dalam struktur kekuasaan. Terlebih jika perubahan regulasi dilakukan tanpa kajian akademik yang transparan, partisipasi publik yang memadai, serta argumentasi kelembagaan yang kuat. Dalam kondisi demikian, kebijakan yang sejatinya bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi justru dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dari sudut pandang hukum tata negara, setiap perubahan kebijakan yang menyangkut institusi penegak hukum harus memenuhi prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena pertimbangan politik jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, reformasi Polri yang telah berjalan sejak era reformasi 1998 sesungguhnya mengamanatkan terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi struktur kepemimpinan Polri harus selalu dikaitkan dengan tujuan besar reformasi institusi tersebut. Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga dari keberhasilan membangun sistem kaderisasi dan regenerasi yang sehat. Pada akhirnya, perpanjangan usia masa pensiun Polri merupakan kebijakan yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan pengalaman para perwira senior. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan menimbulkan persepsi politisasi kekuasaan apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa setiap perubahan regulasi dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif organisasi, didukung kajian akademik yang komprehensif, serta tetap menjaga prinsip meritokrasi dan independensi Polri sebagai institusi penegak hukum. Dalam negara demokrasi, kekuatan institusi tidak terletak pada lamanya seseorang menduduki jabatan, melainkan pada kemampuan sistem untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman. Karena itu, keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang mengatur masa depan kepemimpinan Polri.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Kurangnya Minat Berorganisasi di Lingkungan Kampus: Tantangan Pengembangan Diri Mahasiswa di Era Modern

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis :Daniel – Founder Komunitas Gema Halaman ruminews.id – Organisasi kemahasiswaan selama ini dikenal sebagai salah satu sarana penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri di luar ruang kelas. Melalui organisasi, mahasiswa dapat belajar tentang kepemimpinan, komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, hingga kemampuan memecahkan masalah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, minat mahasiswa untuk bergabung dan aktif dalam organisasi kampus cenderung mengalami penurunan. Fenomena ini menjadi perhatian berbagai kalangan akademisi karena organisasi merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi. Tidak sedikit mahasiswa yang memilih untuk fokus pada perkuliahan, pekerjaan sampingan, atau aktivitas pribadi lainnya dibandingkan terlibat dalam kegiatan organisasi. Padahal, pengalaman berorganisasi sering kali menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Salah satu penyebab utama rendahnya minat berorganisasi adalah tingginya tuntutan akademik yang dihadapi mahasiswa. Banyak mahasiswa merasa bahwa waktu yang mereka miliki lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas, mempersiapkan ujian, atau meningkatkan prestasi akademik. Akibatnya, organisasi dipandang sebagai kegiatan tambahan yang berpotensi mengganggu fokus belajar. Perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan besar terhadap pola interaksi mahasiswa. Kehadiran media sosial, platform hiburan digital, serta berbagai bentuk komunikasi daring membuat mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu di dunia virtual dibandingkan terlibat dalam aktivitas sosial secara langsung. Kemudahan memperoleh informasi melalui internet juga membuat sebagian mahasiswa merasa tidak perlu bergabung dalam organisasi untuk memperluas jaringan atau mendapatkan pengalaman baru. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat organisasi juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Sebagian mahasiswa masih menganggap organisasi hanya sebagai tempat berkumpul atau mengadakan kegiatan seremonial. Padahal, organisasi merupakan ruang belajar yang memberikan pengalaman praktis yang sering kali tidak diperoleh di dalam kelas. Menurut pandangan John Dewey, seorang filsuf dan tokoh pendidikan Amerika, yang dalam bukunya Democracy and Education  menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung melalui proses belajar formal di kelas, tetapi juga melalui pengalaman sosial dan keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dewey menegaskan bahwa pengalaman langsung merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Organisasi kampus menjadi salah satu ruang yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan kerja sama dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa perlu melakukan berbagai inovasi agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Pemanfaatan teknologi digital, penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, pengembangan program pelatihan keterampilan, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Organisasi juga perlu menunjukkan dampak nyata dari setiap program yang dijalankan agar mahasiswa dapat melihat manfaat langsung dari keterlibatan mereka. Pada akhirnya, organisasi kemahasiswaan bukan hanya sekadar tempat berkumpul atau melaksanakan kegiatan kampus. Organisasi merupakan laboratorium atau ruang yang memungkinkan mahasiswa belajar menjadi pemimpin, komunikator,memperluas relasi, dan menjadi individu yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Di era yang semakin kompleks dan kompetitif seperti saat ini, dunia kerja tidak hanya membutuhkan lulusan yang memiliki nilai akademik tinggi, tetapi juga individu yang mampu beradaptasi, bekerja dalam tim, berpikir kritis, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu, menumbuhkan kembali minat mahasiswa untuk berorganisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi mahasiswa semata, melainkan juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Nasional, Opini, Pemerintahan

Soros, Kambing Hitam Favorit Warung Kopi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Di warung kopi langganan dekat rumah, jagat maya sedang panas. Grup WhatsApp berdentuman, timeline Twitter banjir cuitan, dan Pak RT di pojok sudah mulai berorasi dengan lantang: “Rupiah tembus 17.800! Ini pasti ulah Soros, biang kerok krisis 98!” Netizen pun serempak mengirim meme George Soros dengan mata menyala, seolah sang kakek 94 tahun itu sedang duduk di ruang kendali bawah tanah sambil menekan tombol merah bertuliskan “Lemahkan Rupiah”. Para ahli ekonomi dadakan di warung kopi yang kemarin masih sibuk berdebat soal gorengan terenak, tiba-tiba fasih bicara tentang “konspirasi global” dan “hedge fund jahat”. Lucu sekaligus miris, karena sebenarnya mereka sedang jatuh cinta pada penjelasan paling instan… cari satu nama, jadi biang kerok semua masalah. Padahal, kalau Soros sehebat itu, kenapa yen Jepang juga melemah? Kenapa won Korea Selatan terperosok? Apa Soros punya kuasa supranatural yang bisa melemahkan seluruh mata uang Asia sekaligus sambil minum kopi di New York? Kritik saya sederhana.. Jangan biarkan kemalasan berpikir menyamar sebagai kepintaran. Tudingan “Soros” itu enak, gratis, dan tidak perlu baca data. Tapi sayangnya, pelemahan rupiah kali ini punya biang kerok yang jauh lebih membosankan, dan itu faktual, bukan konspirasi. Mari kita lihat datanya, karena fakta tak butuh buzzword… Rupiah memang tertekan ke level terlemah dalam beberapa tahun terakhir, tapi rupiah tidak sendirian. Hampir semua mata uang Asia ikut ambruk. Penyebab utamanya bukan seorang kakek di Amerika, tapi kebijakan bank sentral AS, The Fed, yang mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan. Akibatnya, investor berbondong-bondong keluar dari pasar negara berkembang (Indonesia, India, Thailand, Filipina) dan lari ke instrumen berdenominasi dolar yang lebih menguntungkan. Ini bukan perang, ini hitung-hitungan return. Sementara itu, di dalam negeri, kita punya masalah klasik. Defisit transaksi berjalan melebar. Data kuartal I-2026 menunjukkan defisit mencapai US$4 miliar atau 1,1% PDB, terdalam dalam tujuh tahun terakhir. Artinya, kita lebih banyak belanja barang dari luar negeri daripada pendapatan dari ekspor. Setiap kali kita impor bawang putih, mesin, atau bahan baku, kita butuh dolar. Aliran dolar keluar terus, sementara yang masuk lewat ekspor belum cukup kuat. Apalagi harga komoditas andalan seperti batu bara dan minyak sawit sedang lesu. Kemudian ada sentimen lain yang tidak kalah nyata yakni kekhawatiran pasar terhadap fiskal kita. Isu pelebaran defisit APBN dan utang pemerintah ikut menjadi bumbu yang memperkeruh suasana. Investor asing jadi ragu, dan ketika ragu, mereka jual. Ditambah lagi permintaan dolar musiman untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri yang jatuh tempo, plus eskalasi konflik Timur Tengah yang membuat harga minyak dunia meroket. Indonesia sebagai net importir minyak otomatis harus merogoh kocek lebih dalam untuk energi. Inflasi pun mulai terdeteksi, didorong oleh kenaikan harga pangan dan energi, termasuk imported inflation dari pelemahan rupiah sendiri. Jadi, ini lingkaran setan yang rumit, bukan skenario film laga dengan satu penjahat utama. Daripada heboh mencari wajah di poster konspirasi, lebih baik kita akui bahwa penyebab rupiah lemah itu nyata, membosankan, dan membutuhkan kerja kolektif. Bank Indonesia sudah bergerak dengan menaikkan suku bunga menjadi 5,25% dan melakukan intervensi di pasar valas untuk menjaga pasokan dolar. Pemerintah juga didorong untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dengan meningkatkan daya saing ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Tugas kita sebagai netizen? Berhenti menyebarkan meme Soros, dan mulai belajar membaca laporan ekonomi dasar. Karena percayalah, tidak ada tombol merah yang ditekan seorang kakek di New York. Yang ada adalah mekanisme pasar yang tidak kenal ampun, dan kita semua (pemerintah, investor, hingga yang suka ngopi di warung) adalah pemainnya. Jadi, mari selesaikan kopi ini. Rupiah tidak akan pulih hanya dengan teriakan “Soros!”, tapi dengan kebijakan yang tepat, disiplin fiskal, dan literasi publik yang lebih waras. Selamat istirahat, jangan lupa cek data, bukan cek meme.

Nasional, Opini, Pemuda

Dusta dibalik Singgasana Kekuasaan: Membaca Retak dan Krisis Kepercayaan Publik

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda /

Nama penulis : Muh Akhwan Al Wahda M – Founder Komunitas Kawan Baca ruminews.id, Kepercayaan publik adalah satu hal yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,ia bertumpu pada keyakinan orang-orang terhadap lembaga, pemimpin, dan sistem sosial yang akan berperilaku dengan adil, jujur, dan konsisten. Ini berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan dan kepatuhan, serta antara janji dan harapan. Tanpanya, hukum kehilangan wibawa nya, demokrasi kehilangan arti, dan masyarakat kehilangan rasa aman. Namun, belakangan ini fenomena yang sering kita saksikan justru menjadi sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa integritas dari kekuasaan tidak lagi sesuai dengan nilai nilai yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahtraan sosial. Menilai hal tersebut justru yang terjadi adalah terkikis nya dan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem pemerintah dan demokrasi yang selama ini di janjikan mampu untuk melindungi setiap hak dari warga negara.kasus korupsi yang merajalela,lemahnya sistem penegakan hukum, kinerja dan pelayanan yang buruk dari institusi dan mengakarnya pragmatisasi politik yang memicu legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap setiap lembaga institusi pemerintah retak dan mengancam stabilitas politik serta menurunkan kualitas demokrasi. Ini semua tidak di sebabkan oleh satu hal yang tunggal melainkan terjadi melalui mekanisme dan wacana politik yang terorganisir oleh kepentingan segelintir orang atau lebih asyik nya adalah oligarki. Justru hari ini kita di pertontonkan oleh wajah kekuasaan yang secara terang benderang mencedrai nilai nilai demokrasi dan kebabasan berpendapat. ketika kritik dianggap sebagai kekerasan,dan aspirasi kian kerap di bungkam dengan diselimuti tindakan represivitas, kata moralitas dan dogma agama di jadikat alat propaganda melalui media massa dan menjadi hal yang dinormalisasikan agar masyarakat terpecah belah dan di adu domba. Ketika institusi yang hari ini kita percaya sebagai lembaga penegak hukum, justru seringakli hanya menguntungkan sekelompok orang yang memiliki wewenang dan yang di rugikan adalah masyarakat banyak. sehingga masyarakat dilema dalam menetukan keputusan dan memunculkan polemik sosial yang tak pernah terselesaikan. pada akhir nya seperti apa yang di katakan moh hatta, bahwa indonesia berhasil meraih kemerdekaannya namun gagal dalam meraih cita-cita sosial nya. Mengutip apa yang di tuliskan oleh thomas hobbes “non veritas, sed autocritas facit legem” _bukan kebenaran, melainkan melainkan kekuasaanlah yang membuat hukum. karna yang paling menghawatirkan dan sangat menakutkan adalah sebenarnya tampil sebagai intelektual atau pakar di ruang publik yang memberikan satu doktrinasi atau argumen ilmiah tapi sama sekali tak peduli terhadap subtansi, alih alih menggiring opini masyarakat namun secara diam diam disusupi oleh kepentingan lain, akibatnya, ruang publik menjadi bising sekaligus gaduh oleh narasi yang terlihat seolah ilmiah dan menjanjikan padahal sebenarnya hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan status quo dan kepentingan yang terselubung. Maka daripada itu, generasi muda menjadi salah satu solusi alternatif untuk kembali menjahit luka dan menjawab problematika umat yang terjadi hari ini.pondasi ideologi dan pengetahuan anak muda adalah satu hal yang mesti di hidupkan dari hari ke hari,agar tetap riuh dan mampu mendobrak kebuntuan di tengah pasang surut dan ketidakpastian zaman.melalui ruang alternatif seperti diskusi,literasi dan dialog, secara tidak langsung mengajak anak muda untuk mampu membaca arah antara relasi ekonomi,sosial,politik dan kekuasaan yang bertumpu pada pengetahuan, keberanian dan militansi untuk menavigasi arah masa depan serta menentukan keberpihakan nya dan bergerak menentang ketidakadilan ditengah defisit moral publik yang membabi buta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengutip apa yang disampaikan antonio gramsci, bahwa sejati nya seorang pemuda atau seorang pelajar harus menjadi intelekutual organik, yaitu menjadi jembatan antargenerasi untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang seringkali tidak tersampaikan melalui tumpuan ilmu pengetahuan dan kritis serta partisipatif dalam mengawal kebijakan publik serta secara tegas dan berani dalam menyampaikan setiap sikap politik yang berpihak kepada apa yang dirasakan oleh golongan kaum tertindas. Sebab sejatinya pemuda menjadi ujung tanduk dari kemerdekaan dan keselamatan bangsa ini dari segal bentuk penjajahan yang ingin merobek cinta dan kasih tanah air.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Refleksi Hari Lahir Pancasila: Antara Nilai Ideal dan Realitas Kebangsaan yang Kian Menjauh dari Cita-cita Negara

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Andi Yaumil Imam Hidayat – Sekretaris Umum SEMMI Cabang Bulukumba ruminews.id, Bulukumba – Tanggal 1 Juni bukan sekadar momentum seremonial tahunan. Hari Lahir Pancasila merupakan ruang refleksi nasional untuk kembali meninjau arah perjalanan bangsa: apakah Indonesia masih berjalan pada rel ideologi negara, atau justru semakin jauh dari nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa. Pancasila lahir sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa, sekaligus panduan moral dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menggagas Pancasila sebagai “philosophische grondslag”, yakni landasan filosofis negara Indonesia yang hendak dibangun di atas prinsip kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan. Namun pertanyaan besar yang patut diajukan pada peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini adalah: masihkah Indonesia setia kepada Pancasila?. Realitas sosial, politik, hukum, dan ekonomi bangsa hari ini menunjukkan bahwa banyak aspek kehidupan nasional justru bergerak tidak searah dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila maupun cita-cita luhur negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia ialah: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Pertanyaannya: apakah tujuan itu benar-benar telah menjadi arah pembangunan bangsa? Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dan Krisis Moral Kebangsaan Sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi spiritualitas dan moralitas. Negara tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pembangunan akhlak, integritas, dan tanggung jawab moral. Ironisnya, negeri yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan justru masih diwarnai oleh korupsi, manipulasi kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, ketidakjujuran publik, serta praktik politik yang sering menghalalkan segala cara. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap nilai ketuhanan dan amanah rakyat. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58) Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan alat memperkaya diri atau kelompok tertentu. Namun kenyataan bangsa hari ini memperlihatkan bahwa amanah publik sering kali dikalahkan oleh kepentingan pragmatis, kepentingan elite, dan orientasi kekuasaan semata. Ketika pejabat mengabaikan etika, hukum kehilangan keberanian, dan kekuasaan lebih melindungi kepentingan tertentu dibanding kepentingan rakyat, maka sesungguhnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sedang mengalami degradasi dalam praktik kenegaraan. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Tengah Ketimpangan Sosial Pancasila mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara memiliki hak atas kehidupan yang layak, perlindungan hukum, akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun fakta bangsa menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang masih menganga. Di tengah pembangunan nasional, masih terdapat masyarakat yang kesulitan memperoleh pendidikan bermutu, layanan kesehatan memadai, pekerjaan layak, serta kehidupan ekonomi yang manusiawi. Sementara sebagian kelompok menikmati akumulasi kekayaan yang sangat besar, sebagian lainnya masih bergelut dengan kemiskinan struktural. Keadilan belum sepenuhnya hadir secara merata. Lebih jauh, praktik kekerasan, intoleransi, kriminalisasi terhadap kritik, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad) Negara yang beradab semestinya menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan ekonomi dan politik sempit. Bangsa yang besar bukan diukur dari gedung-gedung tinggi dan angka investasi semata, melainkan dari kemampuannya menghadirkan keadilan, perlindungan, dan martabat bagi rakyat kecil. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dan Tantangan Polarisasi Bangsa Persatuan merupakan fondasi utama keberlangsungan Indonesia sebagai negara multikultural. Indonesia berdiri di atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik. Karena itu, Pancasila hadir sebagai titik temu yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Namun realitas saat ini menunjukkan meningkatnya polarisasi sosial, konflik identitas, politik yang memecah belah, serta kecenderungan mengorbankan persatuan demi kepentingan kekuasaan. Persatuan tidak boleh dipahami sebagai keseragaman atau pembungkaman kritik. Persatuan yang sehat justru memberi ruang bagi perbedaan pendapat, kontrol sosial, serta partisipasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Mahasiswa, masyarakat sipil, akademisi, dan elemen rakyat lainnya memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik demi menjaga arah demokrasi. Kritik bukan ancaman negara. Kritik adalah vitamin demokrasi. Bangsa yang anti kritik sejatinya sedang berjalan menuju kemunduran demokrasi. Sila Keempat: Demokrasi dan Problem Penegakan Kedaulatan Rakyat Sila keempat menegaskan bahwa Indonesia dibangun berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya, rakyat harus menjadi pusat utama dalam proses pengambilan kebijakan. Namun pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah: apakah seluruh kebijakan publik hari ini benar-benar lahir dari aspirasi rakyat? Ataukah justru lebih dominan dipengaruhi kepentingan oligarki ekonomi, elite politik, atau kelompok tertentu? Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan pemilu. Demokrasi harus hadir dalam substansi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ketika suara rakyat tidak lagi menjadi dasar utama pengambilan keputusan, ketika partisipasi publik dipersempit, ketika kritik dibalas dengan tekanan atau delegitimasi, maka demokrasi sedang mengalami pelemahan. Sebagai bangsa demokratis, Indonesia membutuhkan ruang dialog, musyawarah, transparansi, serta pemerintahan yang membuka diri terhadap evaluasi publik. Allah SWT berfirman: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38) Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola masyarakat dan negara. Sila Kelima: Keadilan Sosial yang Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Bangsa. Sila kelima merupakan tujuan akhir dari keseluruhan bangunan Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sayangnya, keadilan sosial hingga hari ini masih menjadi agenda besar yang belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pembangunan wilayah, mahalnya pendidikan, ketidaksetaraan akses sumber daya, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat kecil menunjukkan bahwa keadilan sosial masih jauh dari harapan. Pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi makro. Pembangunan harus dinilai dari seberapa besar rakyat merasakan manfaatnya. Apakah petani sejahtera? Apakah nelayan hidup layak? Apakah mahasiswa memperoleh akses pendidikan terjangkau? Apakah buruh mendapatkan hak dan perlindungan yang memadai? Apakah hukum benar-benar tajam ke atas dan melindungi ke bawah? Inilah pertanyaan-pertanyaan moral yang harus dijawab oleh negara. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Nahl: 90) Keadilan bukan slogan, keadilan adalah mandat konstitusi, mandat agama, dan mandat kemanusiaan. Pancasila Jangan Berhenti Menjadi Seremoni. Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada upacara, slogan, baliho, atau pidato formal semata. Pancasila harus hidup dalam kebijakan negara, perilaku elite, keberanian hukum, sistem pendidikan, tata kelola ekonomi, serta kesadaran sosial seluruh rakyat Indonesia. Bangsa ini membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap arah perjalanan

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemuda

APBN dari Rakyat untuk Rakyat-Kurban Presiden Prabowo Disoal, Mari Uraikan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis: Kamrussamad – Ketua Umum HIPKA (Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) ruminews.id – Pada hari raya Iduladha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi yang didanai menggunakan APBN melalui anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmapres). Total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan ribuan ekor sapi ini mencapai Rp100 miliar. Penyaluran sapi kurban ini menjangkau 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Secara rinci, sebanyak 598 ekor sapi didistribusikan langsung ke tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Sementara itu, 500 ekor sapi lainnya disalurkan melalui organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, dan para tokoh agama di berbagai daerah. Selain itu, program kurban Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan peternak lokal. Seluruh sapi kurban berbobot premium tersebut dibeli langsung dari 525 peternak lokal di berbagai penjuru tanah air, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi di sektor peternakan rakyat secara signifikan. Pelaksanaan program kurban sapi Prabowo yang menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk menjawab adanya ketimpangan kurban di Indonesia sebagaimana temuan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS). Kedua lembaga tersebut merilis bahwa nilai transaksi ekonomi kurban 2026 mencapai Rp26,89 triliun, namun sebanyak 21,42 triliun atau 79,67 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa. IDEAS juga memaparkan, bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 163 daerah masuk kategori defisit parah dengan tingkat kecukupan distribusi di bawah 20 persen. Selain itu, terdapat 107 daerah sangat defisit dan 73 daerah defisit pada rentang kecukupan 50-80 persen. Dengan demikian, sekitar 343 kabupaten/kota masih berada di bawah ambang kecukupan 80 persen. Dukungan APBN Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmapres) memiliki landasan hukum yang kokoh dalam Undang-Undang APBN 2026. Pertama, pada konsideran Menimbang UU APBN 2026 ditegaskan bahwa APBN diarahkan untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat dan layanan dasar melalui tiga fungsi utama APBN yaitu alokasi, distribusi, dan stabilitasi. Dalam konteks program kurban Banmapres, fungsi alokasi mengarahkan APBN untuk menyerap komoditas produktif berupa sapi premium dari peternak lokal dan mengonversinya menjadi bantuan riil yang berdampak sosial tinggi bagi masyarakat. Lalu pada fungsi distribusi, APBN menjadi instrumen redistribusi kekayaan negara yang adil dan merata, serta memastikan pemenuhan gizi dan kebahagiaan hari raya menjangkau hingga ke wilayah pelosok yang selama ini terbatas aksesnya. Dan pada fungsi stabilisasi, APBN berfungsi sebagai bantalan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan psikologis masyarakat di akar rumput di tengah perayaan hari besar keagamaan. Kedua, pada Pasal 8 UU ayat (1) APBN 2026 ditegaskan bahwa anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dialokasikan sebesar Rp3.149,73 triliun. Bila dibedah lebih rinci, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) secara organisasi terbagi atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.510,55 triliun dan belanja non kementerian/lembaga (Non K/L) sebesar Rp1.639,18 triliun. Selanjutnya, belanja non kementerian/lembaga (Non K/L) terbagi untuk program: (i) Pengelolaan utang Rp599,44 triliun; (ii) Hibah Negara Rp350,61 miliar; (iii) Subsidi Rp318,88 triliun; (iv) Pengelolaan Belanja Lainnya Rp526,55 triliun; dan (iv) Pengelolaan Transaksi Khusus Rp193,95 triliun. Perlu ditegaskan, bahwa Program pengelolaan belanja lainnya pada APBN 2026 yang dialokasikan sebesar Rp526,55 triliun, dipergunakan untuk: (i) antisipasi kegiatan tanggap darurat; (ii) antisipasi risiko fiskal; (iii) antisipasi dukungan ketahanan pangan; (iv) kebutuha mendesak; dan (v) dukungan pembayaran kewajiban pemerintah. Selain itu, juga akan dipergunakan untuk belanja lainnya yang terprogram seperti Belanja Bantuan Kemasyarakatan Presiden/Wakil presiden (Banmapres) dalam bidang organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, sosial, atau kegiatan lainnya. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa APBN 2026 sudah mengalokasikan Belanja Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmapres) di bidang keagamaan dalam bentuk program kurban presiden sebesar Rp100 miliar. Sebagaimana diketahui bersama, APBN 2026 sudah disetujui oleh DPR RI, sehingga pelaksanaannya sah secara hukum. Dan ketiga, Pasal 8 UU APBN 2026 ayat (3) menegaskan bahwa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) harus berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang nyata demi meningkatkan kesehjahteraan rakyat, serta ayat (4) menegaskan bahwa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) harus memprioritaskan dan memperkuat penggunaan produksi dalam negeri dan mengandung tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan. Program kurban Presiden dilaknasakan mengacu pada UU APBN 2026, terutama Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), yaitu berorientasi pada output dan outcome yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat serta merupakan produk dalam negeri. Sebanyak 1.098 sapi merupakan hasil peternakan lokal, sehingga program tersebut memberikan manfaat untuk peternak lokal dan sekaligus mendukung keberlanjutan peternakan lokal. Selanjutnya, daging kurban tersebut juga dinikmati oleh masyarakat di 514 kabupaten/kota dan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Program Keberlanjutan Program kurban Presiden Prabowo melalui Banmaspres merupakan keberlanjutan dari presiden-presiden terdahulu. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara konsisten menyalurkan sapi kurban jumbo ke Masjid Istiqlal dan beberapa wilayah lainnya. Lalu, era Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyaluran kurban sapi menjangkau 38 provinsi dengan masing-masing provinsi mendapatkan 1 ekor sapi jumbo yang dibeli dari peternak lokal di provinsi tersebut. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program kurban kepresidenan ini mengalami perluasan jangkauan yang sangat masif hingga mampu menyentuh seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Selain itu, distribusi hewan kurban juga merangkul lembaga keagamaan dan pondok pesantren di berbagai wilayah. Komitmen peningkatan ini terlihat nyata dari tren data selama 2 tahun ini. Pada tahun 2025, penyaluran kurban sapi Presiden Prabowo tercatat sebanyak 985 ekor. Lalu, pada tahun 2026, meningkat signifikan menjadi 1.098 ekor. Eskalasi jumlah yang masif di era Presiden Prabowo ini dilakukan demi mewujudkan pemerataan distribusi kurban yang berkeadilan. Dengan begitu, manfaat dan kebahagiaan hari raya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di setiap sudut wilayah Indonesia secara inklusif. (*)

Scroll to Top