Nasional

Hukum, Jakarta, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Aksi Demonstrasi HIPMA HALTENG Jabodetabek: Mendesak KESDM Untuk Mencabut IUP PT. Zhong Hai dan PT. MAI di Halmahera Tengah

ruminews.id, Jakarta – Puluhan Mahasiswa Halmahera Tengah Yang tergabung dalam Hipmahalteng Jabodetabek. Melakukan aksi Demonstrasi di Jakarta. Aksi demonstrasi ini di lakukan di lakukan di depan gedung World Capital Tower (WCT) yang di mana Perusahaan pertambangan ZHONG HAI RARE METAL MINING INDONESIA Dan PT.Mining Abadi Indonesia berkantor.(Jumat/13/02/2025) Dalam aksi yang berlangsung selepas sholat Jumat tersebut mahasiswa membawa beberapa tuntutan penting di antaranya. Agar kementerian ESDM mencabut IUP PT.Zhong hai Dan PT.MAI. Korlap aksi Munawar mengatakan aksi ini buntut dari berbagai permasalahan yang di lakukan oleh perusahaan di Site sagea/kiya. Di antaranya tidak transparansinya dokumen RKAB dan PPKH. Perusahan juga di duga melakukan penimbunan Laut tanpa adanya izin. “Kehadiran kami di Rencanakan di KESDM dan kantor pusat ZHONG HAI RARE METAL MINING INDONESIA dan PT.MAI. tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan, jadi aksi hanya di lakukan di depan kantor pusat PT.zhong hai dan MAI.”ungkap korlap Sementara itu menurut Hamdani Abdurahim selaku Ketua Umum Hipmahalteng Jabodetabek, menyesali sikap perusahaan dengan tidak menemui masa aksi menjadi indikator bahwasanya perusahaan PT.zhong hai dan PT MAI melakukan Ilegal Mining di Site Sagea/kiya. ” Aksi demonstrasi kami tidak gubris oleh pihak manajemen perusahaan. Yang menandakan perusahaan takut untuk transparansi data yang menjadi indikator perusahaan ini beraktivitas secara ilegal.”ungkap Hamdani Aksi demonstrasi ini pun sempat mendapatkan represif dari pihak Sekuriti perusahaan dan pihak kepolisian. Aksi saling dorong dan saling pukul antar sekuriti dan masa aksi sempat memanas. Sementara itu melalui pernyataan resmi pengurus Hipmahalteng Jabodetabek, aksi demonstrasi akan berjilid berjilid sampai ada titik terang dari pihak perusahaan. “Kami akan turun lagi untuk melakukan Aksi jilid II. Secara tegas kami juga akan meminta Negara melalui kementerian terkait untuk mencabut izin usaha pertambangan PT.Zhong Hai Dan PT.Mining Abadi Indonesia .”Tegas Hamdani Sekedar di ketahui PT.Mining Abadi Indonesia juga berada di bawa Batu Karang Grup Perusahaan yang satu gedung dengan PT.Zhong Hai.

Gowa, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Gerakan Rakyat Indonesia Sehat (GARIS) Penonaktifan BPJS PBI/KIS Mendadak di Gowa Mengancam Hak Dasar Masyarakat

ruminews.id – Gowa, 13 Februari 2026 – Gerakan Rakyat Indonesia Sehat (GARIS) menyoroti serius penonaktifan secara tiba-tiba kepesertaan BPJS PBI/KIS yang dialami sejumlah masyarakat di Kabupaten Gowa. Kondisi ini telah menimbulkan keresahan luas, khususnya bagi warga miskin dan rentan yang selama ini bergantung sepenuhnya pada program tersebut untuk memperoleh layanan kesehatan. Penonaktifan yang terjadi tanpa sosialisasi yang jelas dan tanpa pemberitahuan yang layak mencerminkan bahwa sistem jaminan sosial masih dijalankan dengan pendekatan administratif semata, tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya terlindungi kini dihadapkan pada ketidakpastian dan ketakutan ketika harus mengakses layanan kesehatan. Jenderal Lapangan GARIS, Ainun Najib, menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa, karena menyangkut hak dasar masyarakat. “Kami melihat adanya kegagalan dalam memastikan perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat kecil. BPJS PBI/KIS bukan sekadar program, melainkan jaminan hidup bagi rakyat yang tidak mampu. Ketika statusnya bisa dinonaktifkan secara tiba-tiba tanpa kejelasan, maka yang muncul adalah ketidakpastian dan penderitaan nyata di tengah masyarakat,” tegas Ainun Najib. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan pembaruan data sebagai alasan yang mengabaikan realitas sosial di lapangan. “Negara tidak boleh hanya hadir dalam bentuk sistem, tetapi harus hadir dalam bentuk perlindungan nyata. Jangan sampai masyarakat dipaksa menghadapi risiko sakit sendirian hanya karena persoalan administratif yang tidak transparan. Ini bukan hanya soal data, ini soal tanggung jawab dan keberpihakan,” lanjutnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan hari ini Jumat Pukul 14.00 di Ruang Rapat AKD DPRD Gowa, GARIS menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur. Jika tidak ada kejelasan yang pasti terkait status penonaktifan BPJS PBI/KIS masyarakat, maka GARIS mendesak agar segera dibentuk TIM khusus untuk melakukan kroscek dan penelusuran data secara langsung melalui operator SIKS-NG di tingkat desa dan kabupaten. Penelusuran tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan alur data secara transparan, mulai dari proses input dan verifikasi di tingkat desa, kemudian ditelusuri ke Dinas Sosial Kabupaten, diteruskan ke Kementerian Sosial, hingga ke Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat sebagai bagian dari sistem pendataan nasional. Proses ini harus dipantau secara aktif hingga ada kejelasan status, termasuk memastikan bahwa masyarakat yang diusulkan kembali melalui mekanisme usulan tambahan dari desa benar-benar diproses dan tidak terhenti di tingkat administrasi tertentu. Ainun Najib menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan haknya hanya karena ketidakjelasan sistem. “Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban dari sistem yang tidak transparan. Jika memang ada proses verifikasi, maka harus dibuka secara jelas dan dikawal sampai tuntas. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya kehilangan jaminan kesehatan tanpa kepastian. Kami akan terus mengawal proses ini sampai masyarakat mendapatkan kembali haknya secara utuh,” tegasnya. GARIS menilai bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh, transparansi data, serta langkah konkret untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh jaminan kesehatan. GARIS menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga Negara, dan setiap kebijakan yang berdampak pada akses kesehatan masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Tekhnologi

Paradoks Kesiapan AI Indonesia: Adopsi Tertinggi Dunia, Tapi 81% Perusahaan Belum Siap

ruminews.id – Indonesia menghadapi paradoks yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dalam adopsi AI: tingkat penggunaan AI tertinggi di dunia, namun kesiapan organisasi dan individu masih sangat rendah. Kompilasi data dari berbagai riset kredibel mengungkap: 92-94% knowledge workers Indonesia sudah menggunakan AI generatif — tertinggi di dunia Namun hanya 19% perusahaan yang benar-benar siap mengadopsi AI secara strategis 81% organisasi belum memiliki fondasi memadai untuk memanfaatkan AI secara efektif 57-78% pekerja khawatir pekerjaan mereka akan tergantikan AI Hanya 23% tenaga kerja memiliki kemampuan digital menengah ke atas Laporan ini menyajikan analisis komprehensif dari 10+ riset nasional dan global untuk memberikan gambaran utuh tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi transformasi AI. Metodologi Kompilasi Laporan ini mengkompilasi data dari riset-riset berikut: Sumber Riset Tahun Jumlah Responden Cakupan Microsoft & LinkedIn Work Trend Index 2024 31.000 (31 negara) Global + Indonesia Cisco AI Readiness Index 2024-2025 3.660 pemimpin senior Asia Pasifik Indonesia AI Report (Kumparan x Populix) 2025 1.000 Indonesia HP Work Relationship Index 2025 18.000+ (14 negara) Global + Indonesia Populix Economic Challenges Survey 2024-2025 1.190 Indonesia AWS & Strand Partners 2025 2.000 Indonesia Jakpat Survey 2025 1.334 Indonesia SEEK/Jobstreet Survey 2026 – Indonesia Kementerian Kominfo 2025 – Indonesia UNESCO AI Readiness Assessment 2024-2025 – Indonesia Total basis data: 50.000+ responden dari berbagai riset independen. Temuan 1: Adopsi AI Indonesia Tertinggi di Dunia Indonesia menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap AI, melampaui rata-rata global dan regional. Data Penggunaan AI di Tempat Kerja Metrik Indonesia Asia Pasifik Global Knowledge workers menggunakan AI 92-94% 83% 75% Menggunakan AI setiap hari 50% – – Percaya AI meningkatkan kualitas kerja 89% – – Sumber: Microsoft/LinkedIn Work Trend Index 2024; HP Work Relationship Index 2025 Fenomena “Bring Your Own AI” (BYOAI) Sebanyak 76% karyawan Indonesia membawa perangkat atau solusi AI mereka sendiri ke tempat kerja, tidak menunggu perusahaan menyediakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa adopsi AI di Indonesia bersifat bottom-up — didorong oleh inisiatif individu, bukan strategi organisasi. Sumber Pembelajaran AI Karyawan Sumber Belajar Persentase Media Sosial dan YouTube 84% Artikel Online dan Blog 51% Kolega dan Eksperimen Mandiri 49% Kursus Formal (Online/Offline) 21% Sumber: Indonesia AI Report 2025 (Kumparan x Populix) Insight Kritis: Tingginya ketergantungan pada pembelajaran informal (84% dari media sosial) berpotensi menciptakan fenomena “paham di permukaan” — karyawan bisa mengoperasikan AI, tapi kurang memahami etika, keamanan data, dan mekanisme kerja yang mendasarinya. Temuan 2: Kesenjangan Kesiapan Organisasi yang Mengkhawatirkan Di balik tingginya adopsi individu, kesiapan organisasi sangat tertinggal. Hanya 19% Perusahaan Indonesia Siap AI Menurut Cisco AI Readiness Index 2025, hanya 19% organisasi di Indonesia yang sepenuhnya siap memanfaatkan AI. Angka ini bahkan turun dari 20% di tahun 2023. Artinya, 81% perusahaan Indonesia belum memiliki fondasi memadai untuk mengadopsi AI secara efektif. Kesiapan per Pilar Pilar Kesiapan Persentase Siap Strategi 48% Infrastruktur 28% Tata Kelola (Governance) 26% Data 21% Talenta 13% Budaya 9% Sumber: Cisco AI Readiness Index 2025 Insight: Rendahnya kesiapan di pilar Talenta (13%) dan Budaya (9%) menunjukkan bahwa banyak organisasi belum memiliki rencana matang untuk peningkatan keterampilan AI karyawan dan perubahan cara berpikir. Mayoritas Masih di Tahap Dasar Riset AWS dan Strand Partners (“Unlocking Indonesia’s AI Potential”) menemukan: Tahap Adopsi AI Persentase Bisnis Tahap Dasar (efisiensi sederhana) 76% Tahap Menengah 11% Tahap Transformatif (inovasi produk, pengambilan keputusan) 10% Insight: Mayoritas perusahaan Indonesia baru menggunakan AI untuk tugas-tugas sederhana. Hanya 10% yang benar-benar memanfaatkan AI untuk transformasi bisnis. Temuan 3: Kesenjangan Skill Digital yang Serius Tantangan terbesar adopsi AI bukan teknologi, melainkan keterampilan manusia. Hanya 23% Memiliki Skill Digital Memadai Data Kementerian Kominfo (2025) menunjukkan hanya 23% tenaga kerja Indonesia yang memiliki kemampuan digital tingkat menengah ke atas. Skill Gap Menghambat Adopsi Riset AWS menemukan: Indikator Persentase Bisnis mengakui kurang skill digital 57% Bisnis merasa karyawan siap AI 21% Pekerjaan masa depan butuh kemampuan AI 48% Gap sebesar 27 poin persentase antara kebutuhan skill AI (48%) dan kesiapan karyawan (21%) adalah alarm serius bagi perusahaan dan pemerintah. Pemimpin Mulai Mensyaratkan Skill AI Menurut Microsoft/LinkedIn Work Trend Index 2024: Sikap Pemimpin Bisnis Indonesia Persentase Tidak akan merekrut tanpa skill AI 69% Lebih pilih kandidat kurang berpengalaman tapi mahir AI 76% Insight: Era di mana skill AI menjadi prasyarat kerja sudah dimulai. Profesional yang tidak mengembangkan kemampuan AI akan semakin sulit bersaing. Temuan 4: Kekhawatiran Tinggi tentang Penggantian Pekerjaan Meskipun adopsi tinggi, kekhawatiran terhadap dampak AI juga sangat besar. Data Kekhawatiran dari Berbagai Riset Sumber Riset Temuan SEEK/Jobstreet (2026) 78% khawatir peran digantikan AI Populix (2024-2025) 62% khawatir pekerjaan tergusur AI Jakpat (2025) 55% takut AI memicu pengangguran Jakpat (2025) 64% khawatir manusia terlalu bergantung AI Alasan Utama Kekhawatiran Menurut survei Populix terhadap 1.190 responden: Alasan Kekhawatiran Persentase Takut diganti mesin yang lebih akurat dan terjangkau 72% Kesulitan bersaing dengan mesin yang bekerja 24/7 62% AI terlalu canggih bisa jadi ancaman 60% AI meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan 52% Tidak mampu bersaing karena kurang skill 46% Indonesia: Salah Satu Negara Paling Cemas Riset University of Toronto (Schwartz Reisman Institute) yang melibatkan 21 negara menemukan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kekhawatiran tertinggi mengenai AI menggantikan pekerjaan. Sebagai perbandingan: Jepang: Hanya 5% merasa “pasti” kehilangan pekerjaan karena AI Jerman: 34% merasa pekerjaannya berisiko Indonesia: Termasuk kategori kekhawatiran tertinggi Insight: Kecemasan ini mencerminkan kurangnya perlindungan tenaga kerja dan ketidakpastian kebijakan, bukan semata ketakutan irasional. Temuan 5: Paradoks Kesejahteraan di Tengah Adopsi Tinggi Temuan paling mengejutkan: adopsi AI tinggi tidak berkorelasi dengan kesejahteraan kerja. Hubungan Kerja Justru Memburuk Menurut HP Work Relationship Index 2025: Metrik Indonesia Pekerja menggunakan AI 94% (tertinggi dunia) Memiliki hubungan kerja sehat 28% Penurunan dari tahun sebelumnya -16 poin Indonesia mengalami penurunan hubungan kerja sehat paling tajam di antara 14 negara yang disurvei.   Kesenjangan Kapasitas (Capacity Gap) Riset Microsoft mengungkap: Metrik Indonesia Merasa kekurangan waktu/energi untuk beban kerja 88% Pemimpin menuntut produktivitas lebih tinggi 63% Paradoks: Karyawan diharapkan belajar dan implementasi AI, namun terlalu terbebani tugas harian untuk melakukan transisi secara efektif. Temuan 6: Kesenjangan Pemahaman Pemimpin dan Staf Gap Pemahaman 31 Poin Persentase Pemahaman tentang Agen AI Pemimpin Staf Gap Memahami konsep Agen AI 87% 56% 31% Sumber: Microsoft Work Trend Index 2025 Implikasi Gap

Badan Gizi Nasional, Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Aktivis Mahasiswa Akan Menggelar Aksi Besar-besarana Terkait Persoalan MBG di Kab. Bone

ruminews.id, Bone, 13 Februari 2026 — Organisasi Mahasiswa Peduli Bangsa (MPB) secara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Bupati Bone terkait dugaan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bone. Dalam surat bernomor 032/BP-Aksi/02/2026 tersebut, MPB menyoroti dugaan pelanggaran pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk indikasi tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar, serta persoalan teknis dan administratif lainnya yang dinilai meresahkan masyarakat. Mahasiswa Beri Ultimatum MPB memberikan ultimatum kepada Bupati Bone agar : 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Kabupaten Bone. 2. Menindak tegas pengelola dapur SPPG yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan. 3. Menjamin standar kesehatan, sanitasi, dan kelayakan lingkungan dipenuhi sesuai regulasi. 4. Membuka transparansi anggaran dan sistem pengawasan program. 5. Melibatkan unsur masyarakat dan independen dalam proses pengawasan. Jendral Lapangan MPB, Sahrul, menegaskan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara konkret, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum dan konstitusional. “Kami tidak menolak program nasional, tetapi kami menolak pelaksanaan yang berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai prinsip kesehatan serta lingkungan hidup,” tegasnya. MPB menyatakan aksi akan dilaksanakan secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahrul menegaskan bahwa Bupati/Pemda memiliki peran krusial karena mereka yang mengetahui kearifan lokal dan situasi lapangan. Membentuk Satgas Pengawasan: Pemkab wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengantisipasi dan menangani potensi keracunan, serta memantau SOP seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menindak dan Menyetop Dapur Bermasalah: Bupati berwenang menyetop sementara dapur atau vendor catering yang terbukti memberikan makanan tidak layak atau bermasalah. Membuka Pos Pengaduan: Pemkab harus segera membuka layanan hotline/pos pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat. Pengawasan Anggaran (Anti-Korupsi): Bupati harus memastikan tidak ada pengelola (SPPG/catering) yang mengurangi porsi atau kualitas makanan (seperti mengancam pidana bagi vendor yang berbuat curang). Saat terjadi kerugian, pemda tidak boleh pasif. Bupati harus memimpin evaluasi dan perbaikan tata kelola di daerah agar program berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan respons negatif publik.

Daerah, Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized

BPJS Aktif Sebagai Syarat SKCK: Kebijakan Tidak Substansial dan Minim Relevansi

ruminews.id, Makassar – Menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif sebagai salah satu syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah kebijakan yang patut dipertanyakan secara rasional. SKCK merupakan dokumen yang berkaitan dengan catatan hukum seseorang. Sementara BPJS adalah instrumen jaminan kesehatan nasional. Menghubungkan keduanya dalam satu syarat administratif menghadirkan persoalan relevansi yang serius. Muh Ikbal memandang kebijakan ini sebagai aturan yang tidak substansial dan kurang proporsional. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, setiap syarat pelayanan publik harus memiliki hubungan langsung dengan tujuan layanan tersebut. Jika tidak, maka yang terjadi adalah perluasan administratif yang berpotensi membebani masyarakat tanpa dasar yang kuat. Lebih jauh lagi, banyak pemohon SKCK adalah pencari kerja. Mereka membutuhkan dokumen tersebut untuk memperoleh pekerjaan. Ironisnya, ketika BPJS nonaktif akibat tunggakan atau perubahan status bantuan, akses terhadap SKCK justru terhambat. Artinya, peluang untuk mendapatkan penghasilan agar mampu memenuhi kewajiban iuran menjadi semakin sulit. Situasi ini seperti lingkaran yang saling mengunci. Dalam asas pelayanan publik, syarat harus relevan, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan beban berlebihan. Ketika kebijakan administratif justru menghambat akses kerja, maka kebijakan tersebut layak untuk dievaluasi. Negara seharusnya mempermudah mobilitas ekonomi warganya, bukan menambahkan pagar tambahan di depan pintu kesempatan. Integrasi layanan antar-lembaga memang penting dalam era digital. Namun integrasi tidak boleh berubah menjadi alat tekanan administratif yang keluar dari substansi kewenangannya. Pelayanan kepolisian semestinya fokus pada fungsi hukumnya, bukan menjadi perpanjangan tangan penegakan kepatuhan di sektor lain yang tidak berkaitan langsung. Kritik ini bukan penolakan terhadap kewajiban kepesertaan BPJS. Ini adalah seruan agar kebijakan publik tetap berpijak pada prinsip relevansi, keadilan, dan kemanfaatan. Aturan yang baik bukanlah yang paling banyak syaratnya, tetapi yang paling tepat sasaran dan tidak menghambat hak dasar warga negara untuk bekerja dan memperbaiki kehidupannya.

Berau, Daerah, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Uncategorized

Pemuda Tani Konsolidasi, Agro Leaders Summit 2026 Tegaskan Arah Pangan Hijau Kaltim

ruminews.id, Samarinda — Semangat kolaborasi dan transformasi sektor pangan mewarnai pelaksanaan Agro Leaders Summit 2026 yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Indonesia (DPD PTI) Kalimantan Timur. Forum ini menjadi ruang temu strategis antara pemuda tani, pemerintah, BUMD, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan arah pembangunan pangan hijau di Kaltim. Ketua DPD PTI Kalimantan Timur dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan pangan saat ini bukan sekadar soal produksi, tetapi tentang bagaimana membangun sistem yang terintegrasi dari desa hingga pasar. “Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Pemuda tani harus menjadi penggerak yang menghubungkan kebijakan, produksi, distribusi, dan inovasi. Inilah momentum kita menyatukan langkah,” ujarnya di hadapan peserta summit. Ia juga menekankan bahwa konsolidasi organisasi melalui RAKOR dan RAKERDA II bukan hanya agenda internal, tetapi fondasi untuk membangun gerakan yang lebih terstruktur dan berdampak nyata di desa-desa. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Kalimantan Timur, yang menyampaikan bahwa peran pemuda dalam pembangunan pertanian sangat menentukan masa depan ketahanan pangan daerah. Dalam arahannya, ia menyebut bahwa Kalimantan Timur memiliki peluang besar sebagai wilayah strategis penopang Ibu Kota Nusantara (IKN), namun peluang tersebut harus dijawab dengan kesiapan produksi, distribusi, dan penguatan kelembagaan petani. “Ketahanan pangan adalah kerja bersama. Pemerintah daerah membutuhkan mitra yang progresif dan adaptif. Pemuda tani adalah energi baru yang harus kita dorong untuk memperkuat sektor pangan Kaltim,” katanya. Diskusi yang berlangsung dalam rangkaian Agro Leaders Summit 2026 membahas berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan pangan daerah, stabilitas harga, peran BULOG dan BUMD, pengelolaan kawasan hutan produksi, kemitraan industri, hingga penguatan koperasi dan regenerasi petani muda. Forum ini diharapkan menghasilkan arah gerakan yang lebih terukur serta rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem pangan hijau Kalimantan Timur ke depan. Agro Leaders Summit 2026 tidak hanya menjadi ajang dialog, tetapi juga menjadi titik konsolidasi semangat baru pemuda tani dalam membangun pertanian yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Nasional

Pendaftaran Calon Ketua Karang Taruna Provinsi Jambi Ditutup, Satu Kandidat Resmi Mendaftar

ruminews.id – Jambi – Steering Committee (SC) Temu Karya Karang Taruna Provinsi Jambi secara resmi membuka pendaftaran calon Ketua pada Jumat, 13 Februari 2026. Proses pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal, tata tertib, dan mekanisme organisasi yang telah ditetapkan oleh panitia. Pada hari pembukaan pendaftaran, Saudara Rocky Candra secara langsung mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Karang Taruna Provinsi Jambi. Pendaftaran tersebut sekaligus disertai dengan penyerahan berkas persyaratan administrasi oleh tim pemenangan Rocky Candra kepada pihak SC. Berkas pendaftaran diterima langsung oleh Ketua SC, Keni Novandri, beserta jajaran panitia. Penyerahan dokumen berlangsung tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta disaksikan oleh perwakilan pengurus dan warga yang hadir. Hingga batas akhir penutupan pendaftaran, hanya satu calon kandidat yang secara resmi mengembalikan dan melengkapi berkas pendaftaran, yakni Saudara Rocky Candra. Ketua SC, Keni Novandri, menegaskan bahwa seluruh tahapan pendaftaran telah dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. “Kami telah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh warga terbaik untuk mendaftarkan diri. Sampai dengan penutupan pendaftaran, hanya satu kandidat yang secara resmi mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas lengkap kepada SC, yaitu Saudara Rocky Candra. Selanjutnya, kami akan melakukan proses verifikasi administrasi sesuai aturan organisasi,” ujar Keni Novandri. SC memastikan bahwa tahapan berikutnya adalah proses verifikasi dan penetapan calon yang akan dibawa ke forum Temu Karya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Steering Committee mengajak seluruh pengurus dan warga Karang Taruna se-Provinsi Jambi untuk tetap menjaga soliditas organisasi, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, serta menyukseskan seluruh rangkaian agenda Temu Karya demi kemajuan Karang Taruna ke depan.

Daerah, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan

La Galigo: Epos Warisan Leluhur

ruminews.id – Kitab La Galigo menempati posisi yang sangat istimewa dalam khazanah sastra Nusantara karena bukan sekadar karya sastra, melainkan fondasi kosmologis dan kultural masyarakat Bugis. Epos ini merekam cara pandang manusia Bugis terhadap asal-usul dunia, hubungan antara langit dan bumi, serta tatanan hidup yang harus dijalani manusia. Dengan demikian, La Galigo dapat dipahami sebagai teks identitas yang membentuk kesadaran kolektif suatu masyarakat sejak berabad-abad lalu. Keistimewaan La Galigo juga terletak pada ukurannya yang luar biasa. Naskah terlengkap yang kini dikenal, yakni manuskrip NBG Boeg 188, terdiri atas 12 jilid dan ribuan halaman. Panjangnya epos ini menunjukkan bahwa tradisi sastra Bugis telah mencapai tingkat kompleksitas tinggi jauh sebelum berkembangnya tradisi tulis modern di Nusantara. Fakta ini sekaligus membantah anggapan bahwa masyarakat tradisional hanya bergantung pada budaya lisan tanpa sistem intelektual yang mapan. Isi La Galigo tidak berfokus pada sejarah faktual, melainkan pada mitologi penciptaan dan legitimasi adat. Tokoh-tokoh seperti Batara Guru dan Sawerigading bukan sekadar figur cerita, tetapi simbol nilai-nilai ideal: kepemimpinan, keberanian, kesetiaan pada adat, dan kehormatan diri (siri’). Melalui kisah-kisah ini, masyarakat Bugis belajar memahami batas antara yang sakral dan yang profan. Bahasa yang digunakan dalam La Galigo, yakni bahasa Bugis kuno dengan aksara Lontara, memperkuat nuansa sakral teks ini. Struktur bahasanya puitis, ritmis, dan penuh pengulangan, menandakan bahwa teks ini diciptakan untuk dilagukan atau dibacakan dalam ritual tertentu. Oleh karena itu, La Galigo tidak dapat dilepaskan dari tradisi massure’, yang menempatkan pembacaan teks sebagai peristiwa budaya dan spiritual. Pembagian La Galigo ke dalam 12 jilid bukan sekadar urusan teknis naskah, tetapi mencerminkan luasnya cakupan cerita yang tidak linear. Setiap jilid berisi rangkaian episode yang saling terhubung, namun tidak selalu mengikuti alur kronologis yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep waktu dalam La Galigo lebih bersifat kosmologis dari pada historis. Menariknya, La Galigo tidak hanya berbicara tentang dunia atas dan para makhluk setengah dewa, tetapi juga tentang kehidupan manusia biasa. Dalam teks ini, adat, hukum, dan etika sosial diturunkan sebagai bagian dari kehendak kosmis. Dengan demikian, pelanggaran adat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan sosial, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan alam semesta. Keberadaan La Galigo dalam bentuk manuskrip yang kini tersimpan di luar Indonesia memunculkan persoalan penting tentang kepemilikan dan akses budaya. Di satu sisi, penyimpanan di perpustakaan Eropa menyelamatkan naskah ini dari kemungkinan kerusakan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menjauhkan masyarakat Bugis sendiri dari warisan intelektualnya. Peran tokoh seperti Colliq Pujie dalam penyalinan dan penyusunan La Galigo menunjukkan bahwa pelestarian teks ini merupakan hasil kerja intelektual yang sadar, bukan proses kebetulan. Fakta bahwa seorang perempuan Bugis memegang peranan kunci dalam transmisi epos ini juga memperkaya pemahaman kita tentang posisi perempuan dalam tradisi intelektual Bugis. Sebagai epos, La Galigo dapat disejajarkan dengan Mahabharata, Ramayana, atau Iliad. Namun, kekhasannya terletak pada penekanannya terhadap keseimbangan kosmos dan adat, bukan pada kemenangan perang semata. Hal ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bugis yang menempatkan harmoni dan kehormatan sebagai nilai utama. Dalam konteks kekinian, La Galigo sering kali hanya dikenal sebagai “epos terpanjang di dunia”, tanpa pendalaman makna isinya. Pandangan semacam ini berisiko mereduksi La Galigo menjadi sekadar objek kebanggaan, bukan sumber refleksi nilai. Padahal, di dalamnya tersimpan pandangan etis yang masih relevan dengan kehidupan modern, seperti tanggung jawab sosial dan kesadaran akan batas manusia. Oleh karena itu, pengkajian La Galigo seharusnya tidak berhenti pada aspek filologis semata, tetapi juga diarahkan pada pemaknaan ulang nilai-nilainya dalam konteks Indonesia kontemporer. Upaya penerjemahan, pengajaran, dan digitalisasi menjadi langkah penting agar epos ini tidak hanya hidup di ruang akademik, tetapi juga di tengah masyarakat. Pada akhirnya, La Galigo adalah bukti bahwa Nusantara memiliki tradisi pemikiran besar yang setara dengan peradaban dunia lainnya. Melalui 12 jilid kisah kosmologis dan adat, epos ini mengajarkan bahwa sastra bukan sekadar cerita, melainkan sarana memahami dunia dan menata kehidupan. Menjaga dan mempelajari La Galigo berarti merawat salah satu akar terdalam kebudayaan Indonesia. Daftar Pustaka Leiden University Libraries. La Galigo Manuscript (NBG Boeg 188). Rahman, Nurhayati. 2006. Pelayaran Sawérigading dalam Epos La Galigo. Makassar. UNESCO. La Galigo: The Epic Literary Heritage of the Bugis. Memory of the World Programme. Kompas.id. “Epos La Galigo: Huruf, Bahasa, dan Karya Sastra Bugis.” ANRI. Warisan Dokumenter Dunia: La Galigo.

Hukum, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

DE(AD)MOKRASI: Ketika Demokrasi Kehilangan Nyawa

ruminews.id – Demokrasi di Indonesia seperti sebuah panggung yang tak pernah sepi penonton. Setiap lima tahun, lampu sorot dinyalakan, panggung politik ditata, dan rakyat dipanggil untuk menyaksikan pertunjukan bernama pemilu. Para kandidat bergantian menyampaikan janji, negara mengulang pidato tentang kemenangan kedaulatan rakyat, dan publik diajak percaya bahwa pesta itu adalah bukti kematangan demokrasi. Namun, seperti pertunjukan yang terlalu sering dipentaskan, kita mulai lupa menanyakan satu hal mendasar: _apakah yang kita rayakan adalah demokrasi, atau sekadar ritual kekuasaan?_ Demokrasi jarang mati secara tiba-tiba. Ia tidak selalu runtuh oleh kudeta militer atau penghapusan konstitusi. Demokrasi lebih sering kehilangan nyawanya secara perlahan, ketika prosedur tetap dijalankan dengan disiplin, tetapi nilai yang menopangnya dibiarkan keropos. Indonesia hari ini memperlihatkan gejala itu. Demokrasi masih berdiri sebagai sistem politik, tetapi semakin rapuh sebagai ruang keberpihakan terhadap rakyat. Pemilu tetap berlangsung rutin dan relatif damai. Namun, kompetisi politik semakin menyerupai pertarungan modal. Kandidat tidak lagi sepenuhnya diuji oleh gagasan, melainkan oleh kemampuan mengakses sumber daya finansial dan jaringan kekuasaan. Politik berubah menjadi investasi jangka panjang, bukan pertarungan visi masa depan bangsa. Dalam situasi seperti itu, rakyat memang tetap memiliki hak memilih. Tetapi pilihan yang tersedia sering kali telah melalui proses seleksi yang ditentukan oleh kekuatan elite. Demokrasi tidak dihapus, melainkan diarahkan. Ia berjalan, tetapi jalurnya semakin dikendalikan oleh kepentingan yang jauh dari aspirasi publik. Relasi antara negara dan oligarki ekonomi memperkuat arah perubahan tersebut. Banyak kebijakan publik lahir dari kompromi antara kekuasaan politik dan kekuatan modal. Regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat sering berubah menjadi legitimasi hukum bagi konsentrasi kekayaan segelintir kelompok. Negara perlahan bergeser dari pelindung kepentingan publik menjadi fasilitator kepentingan ekonomi elite. Lebih problematis lagi, penyempitan ruang kritik berlangsung melalui cara-cara yang lebih halus dan sulit dikenali. Kritik terhadap kebijakan negara tidak selalu dibungkam secara langsung, tetapi sering dilemahkan melalui stigmatisasi. Aktivis lingkungan dituduh menghambat pembangunan. Mahasiswa kritis dicap emosional. Organisasi masyarakat sipil dianggap mengganggu stabilitas. Narasi stabilitas menjadi mantra baru yang efektif meredam perbedaan pendapat. Padahal, demokrasi tidak pernah dirancang untuk menciptakan ketenangan absolut. Demokrasi lahir dari keberanian mengelola konflik secara adil. Ketika kritik dipandang sebagai ancaman, demokrasi kehilangan fungsi dasarnya sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Gejala serupa terlihat dalam proses legislasi. Banyak kebijakan strategis disusun melalui mekanisme konsultasi publik yang lebih bersifat formalitas administratif. Aspirasi masyarakat hadir sebagai catatan, bukan sebagai pertimbangan utama. Akibatnya, produk hukum sering dipersepsikan sebagai hasil kompromi kekuasaan, bukan refleksi kebutuhan rakyat. Di era digital, demokrasi menghadapi tantangan baru yang tak kalah serius. Media sosial yang diharapkan menjadi ruang kebebasan berekspresi justru berkembang menjadi arena produksi propaganda dan disinformasi. Kebenaran tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh fakta, tetapi oleh kemampuan mengendalikan narasi. Polarisasi sosial yang lahir dari manipulasi informasi semakin memperlemah fondasi demokrasi deliberatif. Ironi terbesar demokrasi Indonesia mungkin terletak pada kegagalannya menghadirkan keadilan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering dipromosikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun, ketimpangan sosial tetap menjadi luka struktural yang sulit disembuhkan. Demokrasi yang gagal memastikan pemerataan kesejahteraan berisiko kehilangan legitimasi moralnya. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa dan masyarakat sipil sering hadir sebagai kekuatan moral yang menjaga arah demokrasi. Mereka menjadi pengingat ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan publik. Namun, perubahan orientasi pendidikan yang semakin menekankan efisiensi pasar berpotensi mengurangi ruang dialektika kritis di kampus. Ketika intelektualitas kehilangan keberanian moral, demokrasi kehilangan salah satu penopang utamanya. Demokrasi tidak runtuh ketika pemilu tetap diselenggarakan. Demokrasi runtuh ketika partisipasi publik kehilangan makna. Demokrasi runtuh ketika kebijakan negara tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat. Demokrasi runtuh ketika rakyat mulai percaya bahwa keterlibatan politik tidak lagi berpengaruh terhadap arah kekuasaan. Menghidupkan kembali demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar prosedur politik yang tertib. Demokrasi memerlukan keberanian politik untuk membatasi dominasi oligarki dan memperkuat transparansi kebijakan. Proses legislasi harus dibuka sebagai ruang deliberasi yang sungguh-sungguh partisipatif. Negara harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan. Di sisi lain, masyarakat juga memikul tanggung jawab historis untuk menjaga kualitas demokrasi. Literasi politik bukan sekadar pengetahuan tentang pemilu, melainkan kesadaran untuk terus mengawasi kekuasaan. Demokrasi hanya dapat hidup jika rakyat menolak menjadi penonton pasif dalam panggung politik. Indonesia tidak kekurangan institusi demokrasi. Yang sedang dipertaruhkan adalah keberanian kolektif untuk memastikan demokrasi tetap bernyawa. Jika tidak, demokrasi akan terus berdiri sebagai seremonial politik yang megah, tertib, sah, dan dirayakan tetapi kehilangan maknanya sebagai alat perjuangan keadilan sosial. Ketika demokrasi hanya hidup dalam prosedur, sementara rakyat kehilangan ruang untuk menentukan nasibnya, mungkin yang tersisa bukan lagi demokrasi. Melainkan sebuah panggung kosong yang terus dipertontonkan, sementara nyawa kedaulatan perlahan menghilang tanpa suara.

Infotainment, Nasional, Yogyakarta

Haul Gus Dur ke-16 Tegaskan Semangat Toleransi dan Kebhinekaan Lintas Agama

ruminews.id, Yogyakarta – Komunitas Gusdurian menggelar peringatan 16 tahun wafatnya Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Gereja Santa Maria Assumpta Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (9/2/2026). Peringatan Haul XVI Gus Dur ini menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan komitmen terhadap toleransi, demokrasi, dan kebhinekaan lintas agama. Sejak siang hingga malam, hujan deras mengguyur wilayah Gamping. Namun, kondisi cuaca tidak menyurutkan antusiasme masyarakat yang hadir. Sekitar 500 orang dari berbagai latar belakang agama dan komunitas tetap memadati lokasi acara. Mereka datang bukan sekadar untuk mengenang sosok Gus Dur, tetapi juga untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan yang diwariskannya. Mengusung tema “Katanya Demokrasi”, Haul Gus Dur ke-16 di Gamping menghadirkan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Acara ini menjadi ruang dialog terbuka tentang makna demokrasi yang tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai sikap menghormati perbedaan, melindungi kelompok minoritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Rangkaian kegiatan dikemas dalam konsep yang santai namun bermakna. Penampilan seni tari dan sesi “stand-up comedy” bertema sosial menjadi pembuka yang mencairkan suasana. Tawa dan tepuk tangan peserta sesekali terdengar, memperlihatkan bahwa pesan toleransi bisa disampaikan dengan cara yang ringan namun tetap menyentuh. Puncak acara diisi dengan talkshow yang menghadirkan Putri Gus Dur, Inayah Wahid. Dengan gaya khasnya yang lugas dan penuh humor, ia menyampaikan pandangannya tentang kondisi bangsa saat ini yang menurutnya “tidak sedang baik-baik saja.” Kritik yang disampaikan tetap dibalut dengan candaan segar, sehingga suasana tetap hangat dan reflektif. Kehadiran Inayah Wahid mengingatkan kembali pada sosok Gus Dur yang dikenal berani menyuarakan kebenaran, bahkan dalam situasi sulit. Ia menegaskan bahwa semangat keberanian, kejujuran, dan pembelaan terhadap kelompok rentan harus terus dijaga oleh generasi saat ini. Selain talkshow, Haul XVI Gus Dur juga diisi dengan doa bersama lintas iman. Doa dipimpin secara bergantian oleh perwakilan umat Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta Penghayat Kepercayaan. Momen tersebut menjadi simbol kuat bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam doa dan harapan bagi Indonesia yang lebih adil dan damai. Sejumlah tokoh daerah turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan lintas agama ini. Ketua DPRD Kabupaten Sleman Y. Gustan Ganda, Panewu Gamping Suyanto, Kapolsek Gamping AKP Bowo Susilo, serta Inayah Wahid selaku Penasehat Komunitas Gusdurian dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terlihat menyatu bersama masyarakat. Kehadiran para tokoh agama dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha di wilayah Gamping semakin menegaskan kuatnya komitmen kebersamaan. Bagi masyarakat Sleman, Haul Gus Dur bukan sekadar agenda tahunan. Kegiatan ini telah menjadi ruang perjumpaan lintas iman yang mempererat persaudaraan dan memperkuat nilai toleransi di tengah keberagaman. Guyuran hujan justru menambah kesan mendalam, seolah menegaskan bahwa semangat persatuan tidak mudah luntur oleh keadaan. Secara keseluruhan, Haul Gus Dur ke-16 di Gamping berlangsung lancar dan penuh makna. Peringatan ini menjadi bukti bahwa warisan pemikiran Gus Dur tentang demokrasi, kemanusiaan, dan kebhinekaan masih hidup dalam tindakan nyata masyarakat yang memilih untuk hidup berdampingan secara damai meski berada dalam diversitas yang begitu luas. Penulis: Iman Amirullah

Scroll to Top