Ruminews.id, Jakarta — Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat, konteks persoalan nasional, serta berbagai kritik yang berkembang di ruang publik.
Ruminews.id, Jakarta — Rencana Siaga Mogok Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia terus menguat. Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menyatakan tengah memperluas konsolidasi lintas organisasi pekerja sebagai langkah memperkuat perjuangan menuntut peningkatan kesejahteraan, perlindungan kerja, hingga perbaikan tata kelola sektor kepelabuhanan.
Ruminews.id, Luwu — Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) menduga PT Bumi Mineral Sulawesi (PT BMS) mengabaikan pemenuhan hak normatif pekerja setelah puluhan eks karyawan dilaporkan belum menerima kompensasi hingga sekitar sembilan bulan sejak hubungan kerja mereka berakhir.
Ruminews.id, Jakarta — wacana pemerintah yang akan mengategorikan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir platform sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) patut dikritisi secara serius.
ruminews.id, ENREKANG – Good Neighbors Indonesia (GNI) Enrekang Community Development Project (CDP) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri dan berdaya saing melalui program pemberdayaan ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Business Development Training yang dilaksanakan pada Sabtu–Minggu, 25–26 Juli 2026, di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini diikuti oleh 30 pemuda asal Kelurahan Lewaja yang telah memiliki rintisan usaha. Pelatihan merupakan program lanjutan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan sekaligus mempersiapkan mereka menjadi pelaku usaha yang siap menerima dukungan permodalan dari GNI Enrekang CDP. Materi pelatihan difokuskan pada penyusunan proposal bisnis, pemetaan strategi usaha menggunakan Business Model Canvas (BMC), hingga pendampingan pengurusan legalitas dan perizinan usaha. Program ini menyasar pemuda berusia di atas 18 tahun, khususnya mantan anak sponsor GNI yang telah lulus dan sempat putus sekolah, agar mampu bertransformasi dari tahap perencanaan menuju implementasi usaha yang lebih profesional. Pelatihan difasilitasi oleh Richa Mauliana, Fasilitator Sektor Pendidikan GNI Enrekang CDP, dengan menghadirkan Manggazali, pelaku UMKM sekaligus praktisi bisnis asal Makassar, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Manggazali mengapresiasi langkah GNI Enrekang CDP yang secara konsisten memberikan ruang belajar bagi para pemuda untuk mengembangkan potensi kewirausahaan. “Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada GNI Enrekang yang telah mengupayakan kegiatan baik ini. Senang sekali bisa berbagi dan belajar bersama para pemuda hebat. Semoga materi yang didapat bisa diimplementasikan serta membawa manfaat luas bagi masyarakat sekitar,” ujarnya. Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan oleh Burhan Lempang, S.P., Lurah Kelurahan Lewaja. Menurutnya, pelatihan ini selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga ke tingkat kelurahan dan desa. Ia menilai pembinaan kewirausahaan bagi generasi muda merupakan investasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang mandiri, kreatif, dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Manfaat pelatihan turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Muh. Irfan Hidayat, pemuda Kelurahan Lewaja yang mengembangkan usaha di sektor jasa dan digital. Ia mengaku materi mengenai Business Model Canvas memberikan pemahaman baru dalam menyusun strategi bisnis dan memetakan peluang pasar. “Melalui materi Business Model Canvas, saya jadi lebih memahami bagaimana memetakan target pasar, menyusun strategi usaha, dan mempertahankan bisnis di tengah persaingan. Ini sangat membantu pengembangan usaha yang sedang saya jalankan,” ungkapnya. Inspirasi juga datang dari Nur Hapsa, Guru TK PGRI Data Tokkonan yang merupakan alumni Pelatihan Kewirausahaan GNI tahun 2025. Berkat pendampingan yang diterimanya, ia kini berhasil mengembangkan usaha grosir di Desa Rossoan. Dalam sesi berbagi pengalaman, Nur Hapsa menceritakan bagaimana pelatihan dan pendampingan GNI menjadi titik awal berkembangnya usahanya. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak pemuda berusia 16–30 tahun di seluruh Kabupaten Enrekang agar semakin banyak generasi muda yang mampu membangun usaha secara mandiri. Melalui Business Development Training ini, GNI Enrekang CDP menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga menghadirkan pendampingan yang berkelanjutan sehingga para peserta memiliki bekal yang kuat dalam membangun usaha yang legal, berdaya saing, dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak wirausahawan muda yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Enrekang.
Ruminews.id, Jakarta — Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP-TKBMI) menyatakan buruh pelabuhan di berbagai daerah bersiap menggelar mogok nasional apabila pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak segera merespons tuntutan pekerja. Aksi tersebut disebut sebagai langkah terakhir setelah upaya dialog dinilai tidak membuahkan hasil.
ruminews.id, MAKASSAR – Keluarga Kerukunan Mahasiswa Sinjai (KKMS) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) menyoroti peristiwa meninggalnya seorang pemuda asal Kabupaten Sinjai di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang diduga menjadi korban aksi main hakim sendiri oleh sekelompok massa. Dalam pernyataan resminya, KKMS UINAM menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban serta mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip negara hukum di tengah berkembangnya berbagai informasi dan spekulasi mengenai peristiwa tersebut. “Berdasarkan informasi yang beredar, korban diduga dituduh melakukan pencurian sepeda motor sebelum mengalami pengeroyokan oleh massa. Namun hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian serta memastikan fakta-fakta yang sebenarnya,” demikian pernyataan KKMS UINAM. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan sehingga belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada korban. Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru membangun opini maupun menjatuhkan penilaian sebelum adanya kepastian hukum. Menurut KKMS UINAM, dalam negara hukum, kebenaran tidak dibangun berdasarkan opini publik atau tekanan massa, melainkan melalui proses pembuktian yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, KKMS UINAM juga mengajak masyarakat untuk menahan diri dari penyebaran narasi yang berpotensi memperkeruh situasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Lebih lanjut, KKMS UINAM menilai peristiwa tersebut menjadi kritik terhadap rendahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat sekaligus menjadi pengingat bagi institusi penegak hukum untuk terus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Menurut mereka, ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme hukum, ruang bagi tindakan vigilante atau main hakim sendiri akan semakin terbuka. Padahal, tindakan tersebut justru melahirkan tindak pidana baru yang tidak kalah serius. KKMS UINAM menegaskan bahwa aksi pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana, kewenangan untuk melakukan penangkapan, penyidikan, hingga membawa perkara ke pengadilan sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum, bukan masyarakat atau massa. Organisasi tersebut juga menyatakan bahwa segala bentuk tindak kriminal, termasuk pencurian, memang harus dilawan. Namun, upaya memberantas kejahatan tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum atau menghilangkan hak hidup seseorang tanpa melalui proses peradilan yang adil. “Melawan kejahatan tidak boleh dilakukan dengan melahirkan kejahatan baru. Kekerasan yang dilakukan atas dasar kemarahan tetap merupakan kekerasan dan tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum,” tegas KKMS UINAM. Di sisi lain, KKMS UINAM mengingatkan bahwa psikologi massa sering kali membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir rasional sehingga mudah terbawa emosi kolektif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun moral dari tindakannya. Menutup pernyataannya, KKMS UINAM berharap peristiwa di Morowali dapat menjadi refleksi bagi seluruh elemen masyarakat untuk semakin menghormati supremasi hukum. Organisasi tersebut menekankan bahwa negara yang beradab adalah negara yang menjamin setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil, bukan negara yang menghukum seseorang berdasarkan amarah dan tekanan massa.
Oleh: Ahmad Farhan Saiful – Ketua Umum KKMS Kerukunan Keluarga Mahasiswa Sinjai (KKMS) UIN Alauddin Makassar ruminews.id, – Peristiwa meninggalnya seorang pemuda asal Kabupaten Sinjai di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, setelah diduga menjadi korban aksi main hakim sendiri, kembali mengguncang nurani publik. Di tengah derasnya arus informasi dan berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial, satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah prinsip paling mendasar dalam negara hukum: tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya tanpa melalui proses hukum yang sah. Berdasarkan berita yang telah beredar, korban diduga dituduh melakukan pencurian sepeda motor sebelum akhirnya dikeroyok oleh massa. Namun hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara utuh kronologi kejadian dan memastikan seluruh fakta yang melatarbelakanginya. Artinya, penyelidikan hukum masih berlangsung dan kesimpulan resmi mengenai dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada korban belum dapat dinyatakan secara final. Dalam situasi seperti ini, publik dituntut untuk berhati-hati agar tidak menghakimi berdasarkan asumsi. Sebab, di dalam negara hukum, kebenaran tidak dibangun melalui opini massa, melainkan melalui pembuktian yang sah di hadapan hukum. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Kehilangan seorang anak, saudara, atau anggota keluarga dalam keadaan tragis merupakan luka yang tidak mudah dipulihkan. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dari narasi yang dapat memperkeruh suasana. Fenomena ini merupakan kritik keras terhadap kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh institusi penegak hukum untuk terus memperkuat kepercayaan publik. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap proses hukum, ruang bagi tindakan vigilante atau main hakim sendiri menjadi semakin terbuka. Padahal, tindakan tersebut justru melahirkan kejahatan baru yang tidak kalah serius. Karena itu, aksi pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun. Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukumlah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penyidikan, hingga membawa perkara tersebut ke pengadilan. Bukan masyarakat, apalagi massa yang bertindak atas dasar kemarahan sesaat. Kita semua sepakat bahwa tindak kriminal harus dilawan. Tidak ada toleransi terhadap pencurian maupun bentuk kejahatan lainnya. Akan tetapi, melawan kejahatan tidak boleh dilakukan dengan cara melahirkan kejahatan baru. Kekerasan yang dilakukan atas nama kemarahan tetaplah kekerasan, dan tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa proses hukum tetap merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Kita juga perlu menyadari bahwa psikologi massa sering kali menghilangkan kemampuan seseorang untuk berpikir rasional. Dalam kerumunan, seseorang lebih mudah terseret oleh emosi kolektif dibandingkan mempertimbangkan konsekuensi hukum dan moral dari tindakannya. Peristiwa di Morowali hendaknya menjadi refleksi bagi kita semua. Bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat. Negara yang beradab bukanlah negara yang menghukum berdasarkan teriakan massa, melainkan negara yang menjamin setiap warga memperoleh proses hukum yang adil.
Oleh: Muh. Alief (Ketua DPW Muda Bergerak Sulawesi Selatan) ruminews.id, – Bicara soal politik hari ini, jujur saja, banyak anak muda yang langsung angkat tangan atau merasa bosan. Politik sering kali dicap kaku, penuh intrik, dan cuma sibuk pas mau Pemilu aja. Tapi bagi kami di Partai Gerakan Rakyat (PGR), politik itu harus dikembalikan ke tujuan awalnya: yaitu jalan perjuangan untuk membantu sesama. Sebagai Ketua DPW Muda Bergerak Sulawesi Selatan yang merupakan sayap kepemudaan dari PGR saya melihat partai baru ini punya warna yang sangat berbeda. Gerakan ini tidak lahir dari atas karena modal besar, tapi tumbuh organik dari bawah. Isinya adalah orang-orang yang resah dan peduli pada nasib bangsa, mulai dari diskusi warung kopi sampai aksi nyata di lapangan. Di sinilah kami, anak-anak muda di Sulsel, ingin menanamkan jiwa TIGER dalam setiap langkah perjuangan. Bagi kami, TIGER bukan cuma sekadar gagah-gagahan, tapi sebuah prinsip gerakan yang membumi: T – Tangguh: Anak muda Sulsel tidak boleh cengeng. Kita harus kuat menghadapi tantangan zaman dan konsisten mengawal keadilan. I – Inovatif: Menolak cara-cara lama. Kita harus pakai ide-ide segar, teknologi, dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah warga. G – Gotong Royong: Ini modal utama. Kita bergerak bukan karena dibayar, tapi karena mau patungan tenaga dan pikiran demi perubahan. E – Edukatif: Politik itu harus mencerdaskan. Kita mau ajak masyarakat melek politik agar tidak gampang terjebak politik uang. R – Responsif: Tidak perlu tunggu Pemilu 2029 untuk membantu. Kalau ada warga atau petani yang butuh advokasi sekarang, kita harus langsung hadir. Lewat platform Muda Bergerak, kami di Sulawesi Selatan berkomitmen untuk tidak sekadar jadi penonton atau pemandu sorak di media sosial. Kami mau turun ke lorong-lorong, mendampingi UMKM agar naik kelas, dan membuka ruang belajar bagi anak-anak yang kesulitan akses pendidikan. Partai Gerakan Rakyat adalah wadah, tapi anak mudalah mesin penggeraknya. Dengan semangat TIGER ini, kami optimis bisa membawa gelombang baru politik yang lebih bersih, asyik, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Saatnya anak muda ambil peran, bergerak bersama, dan membuktikan bahwa politik di tangan generasi baru bisa jadi ruang yang penuh harapan.
ruminews.id, ENREKANG – Forum Anak Massenrempulu Enrekang (FAME) sukses menjalankan Musrenbang Anak Kabupaten Enrekang sekaligus Pelantikan Forum Anak Kecamatan se Kabupaten Enrekang. Ini adalah wujud nyata dari partisipasi Anak di Kab. Enrekang tentang pentingnya hak anak dalam bersuara. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu, 26 Juli 2026 di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Enrekang. Berkat kolaborasi stakeholder yang dilakukkan antara Forum Anak Massenrempulu Enrekang, Gugah Nurani Indonesia, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kegiatan Musrenbang Anak Kabupaten Enrekang dan Pelantikan Forum Anak Kecamatan se-Kab Enrekang sukses terlaksana Anak-anak dari 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang menjadi peserta aktif dalam kegiatan ini, berkumpul di dalam satu ruangan pusat literasi di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Enrekang. Terdapat sebanyak 150 anak yang kemudian terbagi kedalam 5 kelompok sesuai dengan jumlah kluster yang ada di forum anak. Setiap kelompok berdiskusi dan membahas isu sesuai pembagian kelompok yang ada, kemudian memaparkan apa saja bentuk urgensi anak yang ada di daerah mereka masing-masing, serta berdiskusi mengenai bentuk program/solusi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi isu tersebut dan kemudian dituangkan dalam bentuk aspirasi anak yang menghasilkan 18 suara anak kabupaten Enrekang tahun 2026. Selain itu, pada hari yang sama dilakukan juga pelantikan forum anak kecamatan Se-kabupaten Enrekang. Kolaborasi multi pihak antara FAME, GNI, dan DP3A merupakan kunci utama dari terselenggaranya kegiatan ini secara sukses dan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. “Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan bangga kegiatan ini bisa terlaksana mulai dari diskusi sampai terbentuk suara anak Kabupaten Enrekang tahun 2026. Harapan saya dari program ini adalah semoga apa yang kita siapkan dan hasilkan dari anak enrekang untuk anak enrekang ini bisa didengar oleh pemerintah daerah bersama OPD terkait agar hasil musrenbang anak dapat ditindak lanjuti dan benar-benar masuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan direalisasikan.” -ujar Aina Khairatul Nisa (Ketua Panitia Musrenbang Anak Kab. Enrekang). Sementara itu pak Magamo selaku Manager dari GNI Enrekang CDP mengatakan Bagi GNI Musrenbang anak Kabupaten Enrekang tahun 2026 merupakan upaya pemenuhan Hak Anak untuk berpartisipasi khususnya dalam pembangunan daerah. Ia juga mengatakan, untuk itu pemerintah dan seluruh stakeholder perlu untuk selalu mendukung dan memberikan ruang serta fasilitas agar kegiatan Musrenbang anak bisa dilaksanakan secara rutin. “Harapannya Musrenbang anak kedepannya bisa disesuaikan dengan jadwal perencanaan daerah sehingga usulan dan suara anak bisa diakomodasi dan diintegrasikan dalam program OPD terkait” – ujar pak Magamo (Manager GNI Enrekang CDP)
