Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Ekonomi

Ekonomi, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Politik, Teknologi

Guest Lecture Epidemiologi FKM Unhas Dorong Riset Lebih Berdampak bagi Kebijakan Kesehatan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Politik, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR — Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Guest Lecture bertema “Translation Research into Health Policy” pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-44 FKM Unhas dengan menghadirkan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Prof. Asnawi Abdullah, S.KM., MHSM., M.Sc., HPPF., DLSHTM., Ph.D., sebagai narasumber. Kegiatan ini mengangkat isu penting mengenai bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan kesehatan yang relevan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Diskusi juga menjadi ruang bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa, untuk memahami tantangan dalam menjembatani dunia penelitian dengan proses pengambilan kebijakan. Dekan FKM Unhas, Ansariadi, SKM., M.Sc.PH., Ph.D., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Guest Lecture tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis FKM Unhas ke-44. Ia juga menekankan pentingnya publikasi ilmiah sebagai bagian dari pengembangan budaya akademik dan kontribusi perguruan tinggi. “Guest Lecture hari ini menjadi rangkaian dari perayaan Dies Natalis FKM Unhas yang ke-44,” ujar Ansariadi. Sementara itu, Prof. Asnawi dalam sesi utama menekankan bahwa penelitian tidak seharusnya berhenti pada publikasi ilmiah. Hasil riset, menurutnya, perlu dikomunikasikan secara efektif kepada para pengambil kebijakan agar pengetahuan yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kesehatan. “Riset berdampak jika dikomunikasikan kepada para pengambil kebijakan,” tegas Prof. Asnawi. Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara hasil penelitian dan kebijakan. Dalam pemaparannya, Prof. Asnawi menyebut hanya sekitar 6 persen hasil riset yang dapat digunakan dalam proses kebijakan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah belum optimalnya keterhubungan antara peneliti, institusi pendidikan tinggi, dan pengambil kebijakan. Menurutnya, peneliti perlu memahami proses pembuatan kebijakan sekaligus menguasai persoalan kesehatan yang menjadi objek penelitian. Pemahaman tersebut penting agar hasil riset tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengambil kebijakan. Dalam konteks tersebut, Prof. Asnawi turut menjelaskan pentingnya policy modeling sebagai pendekatan untuk memperkirakan berbagai kemungkinan dampak suatu kebijakan sebelum diterapkan. Dengan memanfaatkan data dan pemodelan, pengambil kebijakan dapat memperoleh gambaran mengenai konsekuensi kebijakan dalam jangka menengah dan panjang, termasuk kemungkinan dampaknya dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Ia juga mendorong peneliti untuk lebih responsif terhadap dinamika permasalahan kesehatan masyarakat. Perubahan struktur demografi, meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, serta besarnya beban penyakit tidak menular menjadi sejumlah isu yang membutuhkan dukungan riset agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi, kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga dinilai semakin penting dalam mendukung kegiatan penelitian dan perumusan kebijakan kesehatan. “Di masa sekarang, skill AI yang kuat menjadi sebuah kekuatan,” ungkap Prof. Asnawi. Melalui Guest Lecture tersebut, mahasiswa dan sivitas akademika FKM Unhas didorong untuk melihat penelitian dalam perspektif yang lebih luas. Riset tidak hanya diposisikan sebagai produk akademik dalam bentuk publikasi, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan kebijakan yang menjawab persoalan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem penelitian yang tidak berhenti pada produksi pengetahuan, tetapi mampu menjembatani temuan ilmiah dengan kebutuhan kebijakan dan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Maxim Indonesia
Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ekonomi

Maxim Indonesia Beri Klarifikasi soal Program Turbo hingga Penyegelan Kantor Yogyakarta

Tinggalkan Komentar / Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ekonomi /

Ruminews.id, Yogyakarta — Maxim Indonesia memberikan tanggapan atas pemberitaan Ruminews.id berjudul “Ratusan Driver Ojol Geruduk Dishub DIY dan Kantor Maxim, Tuntut Tarif hingga Evaluasi Fitur Turbo”. Dalam tanggapannya, perusahaan menjelaskan sejumlah hal terkait program Turbo, komisi aplikasi, penerimaan mitra pengemudi baru, hingga aksi penyegelan kantor cabang Maxim Yogyakarta.

Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi

Guru BK SMPN 37 Makassar Kembangkan APPAKA BAJI dan MA’BACA untuk Penguatan Karakter dan Literasi Siswa

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR — Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMPN 37 Makassar terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis kebutuhan peserta didik. Salah satu bentuk pengembangan tersebut diwujudkan melalui dua program inovatif, yakni APPAKA BAJI untuk penguatan pendidikan karakter dan MA’BACA (Mari Belajar Membaca) sebagai kelas tambahan untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar siswa. Kedua program tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekolah serta kebutuhan individual peserta didik. Kehadirannya memperluas peran layanan BK yang selama ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan persoalan siswa, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan, pengembangan potensi, pembentukan karakter, dan peningkatan kemampuan dasar peserta didik. Program APPAKA BAJI berfokus pada penguatan nilai-nilai karakter siswa. Melalui program ini, peserta didik diarahkan untuk memahami sekaligus menerapkan nilai etika, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kemampuan mengenali dan mengembangkan potensi diri. Pendekatan tersebut menempatkan pendidikan karakter tidak sebatas pada pemahaman konsep. Nilai-nilai yang diperkenalkan diharapkan dapat diterapkan siswa dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial. Sementara itu, MA’BACA hadir sebagai bentuk pendampingan bagi peserta didik yang masih membutuhkan penguatan dalam kemampuan membaca. Program ini dikembangkan melalui extra class dengan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Pendekatan individual menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan MA’BACA. Siswa mendapatkan pendampingan secara bertahap sehingga proses belajar dapat berlangsung sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka. Dengan demikian, peserta didik tidak diposisikan untuk mengikuti pola belajar yang seragam, melainkan memperoleh dukungan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Pengembangan APPAKA BAJI dan MA’BACA juga menunjukkan upaya SMPN 37 Makassar menerapkan layanan pendidikan yang berangkat dari persoalan nyata di lingkungan sekolah. Program tidak semata dibuat sebagai kegiatan tambahan, tetapi diawali dengan proses identifikasi terhadap kebutuhan dan kondisi peserta didik. Dalam konteks layanan BK, pendekatan tersebut memperlihatkan pergeseran peran guru BK dari sekadar menangani siswa ketika menghadapi masalah menjadi bagian dari proses pengembangan peserta didik secara lebih menyeluruh. Layanan BK dapat berperan dalam membangun karakter sekaligus mendukung kemampuan dasar yang dibutuhkan siswa dalam proses pendidikan. Kedua program tersebut juga menjadi bagian dari upaya sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adaptif terhadap keberagaman karakter dan kemampuan peserta didik. Pendekatan berbasis kebutuhan memungkinkan sekolah memberikan pendampingan yang lebih kontekstual sekaligus membuka ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai potensinya. Jika dikembangkan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala, APPAKA BAJI dan MA’BACA berpotensi menjadi praktik baik dalam pengembangan layanan pendidikan berbasis kebutuhan peserta didik. Pengalaman tersebut juga dapat menjadi referensi bagi satuan pendidikan lain dalam merancang program yang berangkat dari persoalan dan karakteristik lingkungan sekolah masing-masing. Melalui inovasi tersebut, SMPN 37 Makassar berupaya memperkuat layanan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan penguatan kemampuan literasi dasar. Inisiatif tersebut menegaskan bahwa inovasi pendidikan dapat dimulai dari pemetaan kebutuhan yang sederhana, kemudian diterjemahkan menjadi program yang konkret dan berkelanjutan. Dari ruang layanan BK, kebutuhan siswa dibaca, didampingi, dan dikembangkan menjadi bagian dari upaya membangun peserta didik yang berkarakter dan memiliki kemampuan literasi yang lebih baik.

The Indonesian Institute
Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

TII: Indonesia Ingin Jadi Pusat Industri Halal Global, Tata Kelola dan Kebebasan Ekonomi Jadi Kunci

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintahan /

Ruminews.id, Jakarta — Ambisi Indonesia menjadi pusat industri halal global dinilai tidak cukup hanya mengandalkan besarnya pasar domestik dan pembangunan kawasan industri halal. Penguatan tata kelola (governance), transparansi, kepastian regulasi, serta iklim usaha yang memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dan investor dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri halal.

Ekonomi, Nasional

Lantik IKA ISMEI Sulselbartra, Bahtiar Sebayang Tekankan Hilirisasi dan Penguatan Nilai Tambah Komoditas Daerah

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional /

ruminews.id – Makassar – Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselbartra) periode 2025–2030 resmi dilantik. Prosesi pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tersebut digelar di Aula Kantor DPD Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Selasa (29/9/2026). ‎Pelantikan tiga wilayah provinsi sekaligus ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang. Acara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rachmatika Dewi, Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Nurman, perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran pengurus pusat IKA ISMEI. Koordinator Wilayah IKA ISMEI Sulselbartra, Hasan Basri, menegaskan komitmen organisasi untuk berkontribusi nyata sebagai motor penggerak ekonomi nasional berbasis kekuatan daerah. Organisasi ini menghimpun para alumni yang merupakan mantan ketua BEM dan senat dari 35 kampus di tiga provinsi. ‎“Para alumni kita kini telah tersebar dan menduduki berbagai posisi penting, mulai dari akademisi, praktisi, bankir, penggerak UMKM, jajaran pemerintahan, hingga di kursi legislatif dan dunia bisnis,” ujar Hasan di hadapan para tamu undangan. ‎Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi hadirnya kepengurusan IKA ISMEI Sulselbartra. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-sektor untuk mengubah potensi komoditas daerah menjadi nilai tambah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. ‎“Mari kita bergerak dari komoditas menuju nilai tambah, dari potensi menuju produktivitas, dari ide menuju inovasi, dan dari kolaborasi menuju aksi nyata,” tutur Aliyah saat menyampaikan sambutannya. Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan Seminar dan Diskusi Ekonomi Regional. Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulsel, Oki Hermawan, memaparkan analisis dampak dinamika geopolitik global—termasuk tensi perang Iran-Amerika—terhadap stabilitas ekonomi di tingkat regional. Pada sesi yang sama, pengamat ekonomi Januar Jaury Dharwi mengulas regulasi daerah ideal dalam merespons tantangan transisi ekonomi. Diskusi ditutup oleh Anggota DPRD Sultra, Nurman, yang menekankan krusialnya peran lembaga legislatif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Cirebon, Daerah, Ekonomi, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa PPL Dompet Dhuafa Jabar Petakan UMKM Pesisir Cirebon, Dorong Produk Naik Kelas

Tinggalkan Komentar / Cirebon, Daerah, Ekonomi, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, CIREBON — dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat pesisir serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Poin 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Dompet Dhuafa Jawa Barat melaksanakan pemetaan lapangan untuk menelusuri calon UMKM yang akan menjadi bagian dari program ekonomi Dompet Dhuafa Jawa Barat di wilayah Cirebon.

Felia Primaresti
Ekonomi, Nasional, Pendidikan

The Indonesian Institute Soroti Wacana Kuliah Gratis di PTN, Tekankan Kualitas dan Kebebasan Akademik

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pendidikan /

Ruminews.id, Jakarta — Wacana pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai perlu dibarengi dengan penguatan kualitas pendidikan dan perlindungan kebebasan akademik. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema pendidikan tinggi gratis secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Ekonomi, Halmahera, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi

Dana Disebut Tersedia Sejak 8 September, Jasa Pelayanan RSUD Weda Januari-Maret 2026 Belum Dibayarkan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Halmahera, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi /

ruminews.id, WEDA — Pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di RSUD Weda untuk periode Januari hingga Maret 2026 hingga kini disebut belum dibagikan kepada pegawai. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan tenaga kesehatan, terlebih adanya informasi bahwa dana untuk pembayaran jasa pelayanan tersebut disebut telah tersedia sejak 8 September 2026. Informasi mengenai ketersediaan dana tersebut diperoleh dari sumber internal rumah sakit. Namun, hingga saat ini belum terdapat penjelasan terbuka mengenai alasan jasa pelayanan untuk periode Januari-Maret 2026 belum disalurkan kepada tenaga kesehatan yang berhak menerimanya. Jasa pelayanan merupakan salah satu bentuk penghargaan atas pelayanan dan pekerjaan yang telah dilakukan tenaga kesehatan. Karena itu, kepastian mengenai proses, tahapan administrasi, serta jadwal pembayaran menjadi hal penting bagi pegawai. Apabila masih terdapat kendala administratif dalam proses pembayaran, pihak manajemen RSUD Weda diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada para pegawai. Informasi mengenai tahapan yang masih harus diselesaikan, pihak yang bertanggung jawab, serta perkiraan waktu pembayaran dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Sebaliknya, apabila seluruh proses administrasi telah dinyatakan selesai dan dana memang telah tersedia, tenaga kesehatan tentu berharap pembayaran dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan manajemen dalam menyampaikan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan tenaga kesehatan terhadap pengelolaan pelayanan dan administrasi rumah sakit. Terlebih, pembayaran tersebut berkaitan langsung dengan hak pegawai atas pelayanan yang telah mereka jalankan selama periode Januari hingga Maret 2026. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari Direktur RSUD Weda mengenai alasan belum dibagikannya jasa pelayanan tersebut maupun kepastian jadwal pembayaran. Konfirmasi dari pihak manajemen rumah sakit diperlukan untuk memastikan status dana, tahapan administrasi, serta kendala yang mungkin masih berlangsung. Dengan demikian, persoalan utama yang kini menjadi perhatian adalah kejelasan mengenai status pembayaran tersebut. Jika benar dana telah tersedia sejak 8 September 2026, publik dan terutama tenaga kesehatan berhak mengetahui proses apa yang masih harus diselesaikan hingga jasa pelayanan Januari-Maret 2026 belum juga dibayarkan.

SEPETA Indonesia
Ekonomi, Nasional

Survei SEPETA: 62 Persen Ojol Tak Punya BPJS, 80 Persen Bekerja Lebih dari 8 Jam

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional /

Ruminews.id, Jakarta — Kondisi kerja pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja transportasi berbasis aplikasi masih menghadapi persoalan perlindungan sosial dan pendapatan. Survei Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA) terhadap 200 responden di Jakarta, Bekasi, Banten, dan DI Yogyakarta menunjukkan 62 persen responden tidak memiliki BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Survei tersebut mencakup pengemudi roda dua, roda empat, serta kurir paket. Data itu dirilis SEPETA pada 26 September 2026, menjelang pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja yang menurut organisasi tersebut akan memasuki tahap pengesahan dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain persoalan jaminan sosial, survei menunjukkan panjangnya waktu kerja para pengemudi. Sebanyak 80 persen responden mengaku bekerja lebih dari delapan jam sehari, sementara 20 persen bekerja lebih dari 12 jam. Pendapatan kotor mereka berkisar Rp738 ribu hingga Rp1,8 juta per minggu, yang masih harus dikurangi biaya bensin, makan, parkir, dan pulsa. SEPETA juga menemukan bahwa pekerjaan sebagai pengemudi platform telah menjadi pekerjaan utama bagi sebagian besar responden. Sebanyak 82 persen bekerja penuh melalui platform, 90 persen telah menjalani pekerjaan tersebut selama lebih dari lima tahun, sedangkan 47 persen menggunakan dua hingga tiga aplikasi sekaligus. Sebanyak 65 persen responden berada pada rentang usia 31–45 tahun dan mayoritas berstatus berkeluarga. Dalam aspek kesehatan dan lingkungan kerja, 52 persen pengemudi yang disurvei mengaku mengalami penurunan kesehatan akibat pekerjaan. Mereka juga menghadapi risiko akibat kondisi cuaca. Sebanyak 76 persen mengaku mengalami kerugian akibat hujan berlebihan, 74 persen terdampak banjir, dan 50 persen mengalami pusing akibat suhu panas. Pengemudi perempuan disebut menghadapi kerentanan tambahan berupa risiko kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Berdasarkan temuan tersebut, SEPETA mendorong agar tiga hal masuk dalam regulasi ketenagakerjaan yang baru. Pertama adalah pengakuan ojol dan kurir sebagai pekerja platform digital, bukan semata-mata mitra, UMKM, atau pekerja mandiri. Juru Bicara SEPETA Indonesia, Bangun Nugroho, mengatakan kondisi kerja para pengemudi menunjukkan adanya aktivitas kerja dan kontrol dari perusahaan platform melalui sistem algoritma. “Selama lebih dari satu dekade kami bekerja tanpa payung hukum. Di aplikasi disebut mitra, di jalanan disebut pahlawan, tapi negara tidak mengakui kami sebagai pekerja. Sudah cukup lama kami ditindas dan dihisap lewat algoritma sepihak,” ujarnya. Tuntutan kedua berkaitan dengan perlindungan kerja, meliputi upah layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. SEPETA juga menekankan bahwa pengakuan sebagai pekerja tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fleksibilitas yang menjadi karakter kerja berbasis aplikasi. SEPETA berpendapat bahwa pengemudi tetap harus dapat menentukan kapan dan di mana mereka bekerja. Pengakuan sebagai pekerja justru diarahkan untuk memastikan perlindungan sosial, perlindungan pendapatan, serta mekanisme yang jelas ketika terjadi suspend atau pemutusan akses. Tuntutan ketiga adalah hak berserikat dan berunding secara kolektif. SEPETA mendorong agar pengemudi memiliki ruang untuk berunding mengenai tarif, potongan pendapatan, serta mekanisme yang adil ketika akun atau akses kerja mereka dihentikan. SEPETA juga mengusulkan agar skema pendapatan berbasis order tetap dapat dipertahankan. Organisasi tersebut tidak mendorong penghapusan sistem fleksibel atau menggantinya dengan sistem upah bulanan seperti pada pekerjaan pabrik. Namun, mereka meminta agar pembagian pendapatan dilakukan secara transparan dan tarif dihitung berdasarkan biaya operasional kerja, termasuk jarak tempuh, bahan bakar, penyusutan kendaraan, serta kebutuhan hidup pekerja. Lebih lanjut, SEPETA juga menyebut pekerja platform sebagai bentuk kelas pekerja baru yang muncul seiring digitalisasi ekonomi. Mereka menilai hubungan kerja melalui aplikasi perlu diatur dengan mempertimbangkan kontrol algoritmik atas distribusi order, penilaian kinerja, tarif, pendapatan, rating, penalti, suspend, hingga pemutusan akses. Menjelang pembahasan aturan ketenagakerjaan tersebut, SEPETA menyerukan konsolidasi kepada pengemudi ojol dan kurir di berbagai daerah. Organisasi itu menyatakan akan mengawal tuntutan pengakuan, perlindungan, serta hak berserikat dan berunding dalam regulasi yang sedang disiapkan.

Scroll to Top