Politik

Bali, Politik

Konsolidasi Partai Rakyat Indonesia DPD Bali Perkuat Struktur Organisasi dan Persiapan Menuju Pemilu 2029

ruminews.id, Bali – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Provinsi Bali menggelar kegiatan konsolidasi organisasi sebagai langkah memperkuat mesin partai hingga tingkat akar rumput. Kegiatan tersebut dihadiri langsung secara virtual melalui Zoom oleh Ketua Umum DPP Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazarudin. Konsolidasi yang berlangsung penuh semangat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPD Bali, di antaranya Parlindungan Saragih selaku Ketua DPD PRI Bali, Juan Michael selaku Bendahara DPD PRI Bali, Ardy Bimo selaku Sekretaris DPD PRI Bali, serta para Ketua DPC Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam arahannya, Ketua Umum DPP PRI Muhammad Nazarudin menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi partai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ranting sebagai pondasi utama dalam membangun kekuatan politik rakyat. PRI sendiri terus mendorong pembentukan struktur organisasi secara berjenjang di berbagai wilayah Indonesia. Adapun beberapa agenda utama yang menjadi pembahasan dalam konsolidasi DPD PRI Bali meliputi: Penguatan Struktur DPD, DPC hingga Ranting Pembahasan pertama fokus pada percepatan penyempurnaan struktur kepengurusan Partai Rakyat Indonesia di Bali. Penguatan organisasi menjadi prioritas agar setiap tingkatan kepengurusan memiliki peran dan fungsi yang jelas dalam menjalankan program partai. Ketua DPD PRI Bali, Parlindungan Saragih, menyampaikan bahwa konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pengurus dan kader di Bali. “Kita ingin membangun PRI Bali dengan struktur yang kuat, solid, dan hadir sampai ke masyarakat. Kekuatan partai ada pada kerja nyata dan kedekatan dengan rakyat,” ujar Parlindungan. Pengenalan Sayap Partai PRI di Bali Selain penguatan struktur utama, konsolidasi juga membahas pengenalan organisasi sayap Partai Rakyat Indonesia yang akan menjadi wadah pengembangan peran masyarakat, pemuda, perempuan, serta berbagai elemen sosial dalam mendukung perjuangan partai. PRI sebelumnya juga telah mengembangkan organisasi sayap sebagai bagian dari penguatan basis masyarakat. Partai Rakyat Persiapan Jadwal RAPIMNAS PRI Agenda berikutnya membahas persiapan menuju Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Partai Rakyat Indonesia. RAPIMNAS akan menjadi forum strategis untuk menyatukan visi, mengevaluasi perkembangan organisasi, serta menyusun langkah politik ke depan. Penentuan Lokasi Kantor DPD PRI Bali Dalam konsolidasi tersebut juga dibahas rencana penempatan kantor resmi DPD PRI Bali sebagai pusat aktivitas organisasi, pelayanan⁴ masyarakat, serta koordinasi seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi. Sekretaris DPD PRI Bali, Ardy Bimo, menambahkan bahwa keberadaan kantor DPD akan menjadi simbol kesiapan partai dalam membangun komunikasi dan pelayanan politik kepada masyarakat Bali. Dalam konsolidasi tersebut juga dibahas rencana penempatan kantor resmi DPD PRI Bali sebagai pusat aktivitas organisasi, pelayanan masyarakat, serta koordinasi seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi.

Nasional, Opini, Politik

Luwu Timur di Atas Angka: Ketika Statistik Berbisik Tentang Perubahan

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Angka 1,66 persen. Itulah fakta yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan ekstrem di Luwu Timur pada 2025. Sebuah angka yang masih berada di atas rata-rata nasional dan, jujur saja, menjadi cermin paling jujur dari ketimpangan yang selama ini mengendap. Di tengah gunungan kekayaan mineral yang menggerakkan mesin ekonomi daerah, masih ada kantong-kantong warga yang belum menyentuh hasilnya. Ini bukan sekadar catatan statistik; ini adalah gugatan diam dari realitas yang tak bisa lagi dibelokkan. Namun, di balik kegaduhan angka ekstrem itu, ada gerakan bawah sadar yang justru menunjukkan titik balik. Jika kita berani menarik napas sejenak dan melihat tren makro, tingkat kemiskinan umum berhasil ditekan dari 6,55 persen pada 2024 menjadi 5,79 persen pada 2025 atau turun 0,76 persen poin. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2.150 jiwa, dari 20,7 ribu menjadi 18,55 ribu jiwa. Ini adalah angka kemiskinan terendah dalam satu dekade terakhir. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,31 menjadi 1,20, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,39 menjadi 0,32. Artinya, jarak mereka yang masih miskin dari garis kemiskinan kian menyempit, dan beban kemiskinan yang ditanggung pun semakin ringan. Angka pengangguran pun menunjukkan perbaikan serupa: turun dari 4,58 persen pada 2024 menjadi 3,70 persen pada 2025, atau dari 8.520 jiwa menjadi 6.120 jiwa. Capaian ini bahkan menjadikan Luwu Timur salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kepercayaan publik pun menguat: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik mencapai 89,38 persen dengan kategori “Sangat Baik”, melampaui target 87,86 persen. Di balik capaian ini, ada satu variabel penting yang menjadi kunci: “Tiga Kartu Sakti”, program unggulan yang digagas Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler. Bukan sekadar jargon politik, program ini adalah intervensi terstruktur yang menyentuh tiga sektor paling fundamental: Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial. Kartu Luwu Timur Pintar memastikan anak-anak dari TK hingga SMP mendapatkan seragam sekolah gratis, sementara mahasiswa menerima beasiswa yang dinaikkan dari Rp4 juta menjadi Rp6 juta per tahun, sebuah upaya mencegah putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Kartu Luwu Timur Sehat menghadirkan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, termasuk penyediaan rumah singgah bagi pasien rujukan ke luar daerah. Sementara Kartu Lansia menjadi bentuk perlindungan sosial yang paling nyata, dengan memberikan santunan Rp1 juta per bulan bagi 3.000 lansia. Ketiga kartu inilah yang menjadi jaring pengaman yang memastikan bahwa warga tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan hanya karena sakit, tidak bisa sekolah, atau terbebani di usia senja. Yang tak kalah menarik dari kepemimpinan Bupati Irwan Bachri Syam adalah keberanian untuk mulai melepaskan diri dari romantisme tambang. Sadar bahwa mineral adalah sumber daya yang suatu hari akan habis, pemerintah daerah mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan diantaranya sektor pertanian. Luwu Timur, sebagai kabupaten terluas kedua di Sulawesi Selatan, mendapat amanat untuk cetak sawah seluas 1.000 hektare. Target jangka panjangnya bahkan mencapai 10.000 hektare lahan sawah baru. Program ini bukan sekadar wacana; tim dari Kementerian Pertanian telah melakukan audiensi dan survei lapangan. Bupati bahkan secara tegas meminta agar kontraktor lokal dan masyarakat setempat dilibatkan dalam proses ini, sehingga efek domino ekonominya benar-benar dirasakan warga. Dukungan penuh dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun mengalir, dengan bantuan Rp27 miliar untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Jalan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hari ini ternyata seirama dengan pandangan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, DEA. Dalam berbagai kesempatan, beliau menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di Luwu Timur yang ditopang tambang belum otomatis diikuti pemerataan kesejahteraan, fenomena yang disebut sebagai paradox of plenty atau resource curse. Benang merah antara rekomendasi pakar dan langkah nyata Pemkab terlihat jelas: ketika Prof. Marsuki menyoroti industri tambang yang padat modal dan minim efek berganda bagi masyarakat lokal, Pemkab merespons dengan berani membangun fondasi ekonomi baru lewat program pertanian. Ketika pakar mendorong pemanfaatan APBD untuk memperkuat UMKM dan pemberdayaan masyarakat, Pemkab menjawab lewat program “Tiga Kartu Sakti” yang memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lansia menjadi jaring pengaman agar warga tidak jatuh miskin, sekaligus fondasi agar mereka mampu bangkit. Dan ketika rekomendasi mengarah pada bantuan sosial yang menyasar kelompok paling membutuhkan, Pemkab merespons dengan intervensi terstruktur seperti beasiswa pendidikan dan santunan bagi 3.000 lansia. Memang, angka 1,66 persen adalah pekerjaan rumah yang nyata dan belum selesai. Hal ini adalah upaya melanjutkan warisan dari struktur ekonomi yang mulai dibangun oleh kebijakan masa lalu. Namun, mengukur kepemimpinan bukanlah dari ada tidaknya masalah, tapi dari cara menghadapinya. Bupati Irwan Bachri Syam dan jajarannya memilih jalan yang lebih dewasa dengan tidak lari dari realitas, tetapi juga tidak terjebak dalam euforia proyek jangka pendek. Target menekan kemiskinan hingga 5,10–5,34 persen pada 2026 adalah komitmen realistis jika konsistensi dijaga. Karena perubahan sejati tidak pernah datang dengan gebrakan, tapi dari keberanian untuk terus memperbaiki fondasi meski hasilnya belum sempurna hari ini. Optimisme di Luwu Timur bukan terletak pada angka yang sudah turun, tetapi pada kesadaran bahwa masih ada yang harus dikerjakan dan langkah perbaikannya sudah mulai terlihat. Dari tambang yang suatu hari akan sunyi, Luwu Timur kini menatap masa depan pada hamparan sawah yang akan terus menghijau. Biarlah angka ekstrem itu menjadi pengingat, bukan penyesalan. Dan biarlah langkah hari ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam suatu hari nanti akan benar-benar berkeadilan. [Erwin]

Daerah, Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Politik

Kemiskinan Ekstrem Tinggi, Luwu Timur Disebut Alami Kutukan Sumber Daya Alam

ruminews.id, MAKASSAR — Tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur di tengah besarnya kekayaan sumber daya alam dinilai sebagai fenomena paradox of plenty atau kutukan sumber daya alam. Pandangan tersebut mengemuka setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan ekstrem Luwu Timur pada 2025 mencapai 1,66 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan, bahkan berada di atas rata-rata nasional yang telah berada di bawah satu persen.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

DEMA UIN Alauddin Makassar Desak Evaluasi UU Polri demi Menjaga Supremasi Sipil

ruminews.id, Gowa – Kementerian Sosial dan Politik Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera meninjau kembali sejumlah regulasi yang menuai kontroversi dan kegelisahan di tengah masyarakat, khususnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang dinilai mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Pemuda, Politik, Sinjai

Sah Berdasarkan Aklamasi, Andi Ikramullah Resmi Pimpin DPD KNPI Sinjai Periode 2026-2029

ruminews.id – SINJAI, 30 Juni 2026 – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sinjai secara resmi memulai babak baru kepemimpinan setelah sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI. Forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat daerah tersebut berlangsung khidmat pada Senin, 29 Juni 2026, bertempat di Wisma Sanjaya, Kabupaten Sinjai.

Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Sekjen DPP HIPMA Gowa Periode 2019-2021: Masyarakat Harus Dukung Proses Hak Angket DPRD Gowa, Daerah Butuh Kepastian

ruminews.id, GOWA – Imran Basri selaku Sekretaris Jenderal DPP HIPMA Gowa Periode 2019–2021 menilai bahwa proses Hak Angket yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Gowa harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk memastikan setiap persoalan yang menjadi perhatian publik dapat diperiksa secara terbuka dan objektif. Imran Basri menegaskan, keberadaan Hak Angket menunjukkan bahwa DPRD Gowa masih menjalankan fungsi pengawasannya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, masyarakat tidak perlu memandang proses tersebut sebagai bentuk kegaduhan politik semata, melainkan sebagai upaya mencari kepastian atas berbagai isu yang berkembang di ruang publik. “Kita harus dukung proses Angket. Itu tanda bahwa DPRD Gowa sebagai instrumen perwakilan rakyat masih berfungsi. Justru kita berharap proses di sana cepat selesai supaya kegaduhan ini segera berhenti. Harus ada kesimpulan dan harus ada kepastian,” ujar Imran Basri. Ia menambahkan, dukungan terhadap proses angket bukan berarti memberikan vonis kepada pihak tertentu. Semua pihak, kata dia, harus menghormati mekanisme yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaian akhir pada proses pembuktian serta konstruksi hukum yang dibangun oleh Panitia Khusus DPRD. “Terlepas dari hasilnya bagaimana, itu tergantung pembuktian dan konstruksi hukumnya. Yang kita harapkan sekarang adalah semuanya cepat clear,” lanjutnya. Menurut Imran Basri, polemik yang berkepanjangan di Gowa telah menjadi sorotan publik yang meluas dan berpotensi memengaruhi citra daerah. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan, dan stabilitas pemerintahan, ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dari spekulasi yang justru memperpanjang kegaduhan. “Malu kita jadi orang Gowa kalau terus viral karena persoalan seperti ini. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian, agar perhatian pemerintah dan seluruh elemen daerah kembali fokus pada pelayanan publik dan pembangunan,” tegasnya. Imran Basri juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah serta mengawal proses yang berlangsung secara kritis namun tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, hasil akhir dari proses Hak Angket nantinya diharapkan benar-benar memberikan kepastian hukum maupun kepastian politik bagi Kabupaten Gowa. Sumber: Iwan Mazkrib

Daerah, Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Politik

Ratusan Karyawan Dapur MBG Parepare Gelar Aksi Damai di DPRD, Tuntut Keberlanjutan Program

Ruminews.id, PAREPARE — Ratusan massa yang tergabung dari karyawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Senin (29/6/2026). Aksi ini dilakukan guna menuntut keberlanjutan dan mempertahankan program MBG di wilayah tersebut. Massa aksi mulai berkumpul di Lapangan Andi Makkasau sekitar pukul 09.00 WITA, sebelum akhirnya melakukan long march dan tiba di Kantor DPRD Kota Parepare sekitar pukul 10.00 WITA. Aksi yang diperkirakan dihadiri oleh sekitar 500 orang ini berlangsung dengan tertib. Jenderal Lapangan aksi, Tenri Wara, menyatakan bahwa kehadiran mereka di gedung parlemen adalah untuk meminta ketegasan dan dukungan nyata dari wakil rakyat melalui penandatanganan memorandum. “Kami meminta keberlanjutan dapur MBG di Parepare. Kami juga meminta DPRD untuk menandatangani memorandum yang berisi bukti keberpihakan masyarakat Kota Parepare terhadap program MBG agar tetap dilanjutkan,” ujar Tenri Wara saat diwawancarai di lokasi aksi, Senin (29/6/2026). Aspirasi dari ratusan karyawan dapur MBG tersebut akhirnya mendapat respons dari pihak parlemen. Menurut keterangan Tenri Wara setelah berdialog, pihak DPRD Kota Parepare menerima tuntutan massa dengan positif dan menyambut baik aspirasi tersebut. Pihak DPRD Parepare juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti memorandum dukungan itu guna diteruskan dan dibawa ke tingkat pusat. Reporter: Khumaedi

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan Blokade Jalan di Depan Kejati Sulsel, Desak Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan dan Usut Tuntas Bibit Nanas

ruminews.id, Makassar, 29 Juni 2026 – Ratusan massa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Senin (29/6). Aksi yang dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan (Jendlap) Ardan Aidin tersebut mengusung tema “Bersatu Melawan Korupsi Pendidikan dan Usut Tuntas Skandal Nanas”, sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan di Sulawesi Selatan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berbagai program pengadaan pendidikan, serta dugaan penyimpangan dalam Program Bibit yang menjadi perhatian publik. Aksi dimulai dari depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Massa membawa mobil komando, megafon, bendera organisasi, dan berbagai spanduk tuntutan. Perhatian masyarakat tertuju pada sebuah spanduk raksasa sepanjang kurang lebih enam meter bertuliskan “Bersatu Melawan Korupsi Pendidikan dan Usut Tuntas Skandal Nanas.” Spanduk tersebut dibentangkan melintang di badan jalan sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai mencederai dunia pendidikan. Pembentangan spanduk dan konsentrasi massa menyebabkan ruas jalan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tertutup selama kurang lebih satu jam. Arus kendaraan dari kedua arah sempat mengalami kemacetan sebelum akhirnya kembali normal setelah aparat keamanan melakukan pengaturan lalu lintas dan massa melanjutkan agenda aksi berikutnya. Dari atas mobil komando, Jenderal Lapangan Ardan Aidin menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat. Menurutnya, dunia pendidikan harus terbebas dari praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan negara sekaligus menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. “Kami hadir bukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu. Kami datang membawa aspirasi masyarakat agar setiap dugaan penyimpangan diusut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, setiap rupiah anggaran pendidikan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas Ardan Aidin dalam orasinya. Dalam aksi tersebut, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan juga menyerahkan naskah akademik dan pernyataan sikap kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dokumen tersebut memuat tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS dan berbagai program pengadaan pendidikan, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi, melakukan audit investigatif terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu. Dalam orasi bergantian, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta aparat penegak hukum membuka proses penyelidikan secara transparan kepada masyarakat, menghentikan praktik penanganan perkara yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum, serta mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang oleh massa disebut sebagai “Skandal Nanas” melalui mekanisme hukum yang objektif dan berkeadilan. Massa juga menyerukan agar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola anggaran pendidikan. Usai menyampaikan aspirasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, rombongan aksi bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada lembaga legislatif agar turut mengawal transparansi penggunaan anggaran pendidikan. Sepanjang aksi berlangsung, peserta terus meneriakkan yel-yel, “Hidup Rakyat! Hidup Perjuangan! GRIB JAYA… Jaya… Jaya!” sebagai bentuk semangat perjuangan mengawal kepentingan masyarakat. Mereka juga membawa pesan bahwa rakyat tidak membutuhkan janji, melainkan bukti nyata dalam penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran pendidikan. DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan moral untuk menjaga marwah dunia pendidikan dan mengawal penggunaan uang rakyat agar tepat sasaran. Organisasi ini berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui proses hukum yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Selain itu, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan juga mendorong DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal demi memastikan tata kelola pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui aksi damai tersebut, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu publik, khususnya dalam sektor pendidikan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber: Rahim (Kontributor Sinjai)

Scroll to Top