Ruminews.id, Jakarta — Diskusi Aktivis api Perubahan Indonesia (aPI) yang dikemas dalam acara NgoPi (Ngobrol Pintar) Break Jumatan berlangsung di KopiZo, Percetakan Negara IV, dengan mengangkat tema “NKRI Berdaulat dan Krisis Multidimensi.”
Para pembicara maupun peserta diskusi menyampaikan berbagai kritik terhadap penyelenggaraan negara selama era reformasi. Dari keseluruhan pembahasan, mengerucut tiga agenda utama, yaitu: (1) Ganyang Oligarki, (2) Ganyang Koruptor, dan (3) Adili Jokowi.
Diskusi dipandu oleh Bang Lapong dengan menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Daeng Wahidin, Standarkia Latief, Ishak Rofiq, Thomas, dan Muslim Arbi.
Thomas membuka diskusi dengan menjawab berbagai isu seputar pemerintahan Prabowo. Paparannya kemudian disambut pertanyaan dari peserta, Saudara Katje, yang mengkritik kehadiran aparat TNI dalam demonstrasi mahasiswa. Menurutnya, perlu dipertanyakan urgensi keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi mahasiswa.
Standarkia Latief secara khusus menyoroti tema NKRI Berdaulat. Menurutnya, kedaulatan negara telah dikalahkan oleh kekuatan oligarki sehingga sekitar 80 persen rakyat Indonesia hanya menjadi “penumpang” di negerinya sendiri. Pernyataannya mendapat aplaus dari peserta.
Dalam sesi tanya jawab, muncul pula pandangan bahwa Pasal 33 UUD 1945 masih sebatas slogan dan belum benar-benar diwujudkan.
Menutup paparannya, Standarkia Latief mengingatkan bahwa sudah saatnya aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya untuk mengusut berbagai dugaan praktik KKN yang dilakukan pada era pemerintahan Jokowi. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan dan seruan, “Betul!” dari peserta.
Sebagai pembicara ketiga, Ishak Rofiq menyoroti persoalan ketidakadilan akibat praktik korupsi pejabat yang dinilai masif serta kolusi dengan para oligarki, terutama selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, puluhan hingga ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) sengaja dirancang untuk menguntungkan kelompok oligarki tertentu dengan nilai mencapai ratusan triliun hingga ribuan triliun rupiah.
Ia berpendapat bahwa dalam berbagai proyek tersebut, rakyat dan sumber daya alam dieksploitasi, bahkan masyarakat terusir dari tanah leluhurnya. Sebagai contoh, ia menyinggung kasus Rempang dan PIK 2.
Menurut Ishak, berbagai proyek tersebut membuka ruang bagi praktik suap dan korupsi yang terjadi secara masif di berbagai tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
Diskusi semakin hangat ketika Daeng Wahidin menyampaikan pandangannya. Menurutnya, sumber berbagai persoalan di Indonesia adalah oligarki yang telah mengakar selama puluhan tahun dan secara bergantian menindas bangsa Indonesia.
Ia mencontohkan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law pada era Jokowi yang, menurutnya, atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi justru menjadi sarana eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia, khususnya buruh, petani, nelayan, dan masyarakat kecil.
Daeng Wahidin juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang dinilainya berupaya menutup berbagai celah penyelundupan legal maupun praktik manipulasi ekspor komoditas sumber daya alam, seperti sawit dan batu bara. Menurutnya, sekitar 30 perusahaan selama ini menikmati praktik tersebut.
Ia menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026, yang mewajibkan ekspor komoditas strategis sumber daya alam melalui satu pintu, merupakan langkah yang tepat dan patut didukung sebagai bagian dari upaya mewujudkan NKRI yang berdaulat.
Menjawab pertanyaan Saudara Fadil mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penilaian bahwa pemerintahan Prabowo belum mampu menjawab krisis sebagaimana visi Paradoks Indonesia, Daeng Wahidin berpendapat bahwa Presiden Prabowo sedang menjalankan strategi politik secara hati-hati mengingat kompleksitas situasi politik saat ini.
Menurutnya, langkah tersebut kerap dipersepsikan sebagai sekadar “omon-omon”, padahal pemerintah sedang membenahi berbagai persoalan secara bertahap, layaknya menikmati bubur panas yang dimulai dari bagian pinggir. Mengenai program MBG, Daeng menilai Prabowo tetap konsisten melakukan pembenahan, yang ditunjukkan melalui efisiensi anggaran serta penindakan terhadap pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang diduga terlibat korupsi, termasuk orang-orang yang dianggap dekat dengannya.
Sebagai pembicara terakhir, Muslim Arbi menegaskan bahwa penyebab Indonesia tidak berdaulat dan terus mengalami krisis multidimensi adalah kegagalan negara dalam mengelola kekayaan alam secara baik. Menurutnya, kekayaan tersebut justru dikorupsi secara berjamaah oleh para pejabat bersama kelompok oligarki sehingga rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan ketertindasan. Karena itu, ia mengajak masyarakat mendukung Presiden Prabowo apabila benar-benar serius melawan oligarki.
Menutup diskusi, Bang Lapong merangkum berbagai pandangan kritis yang berkembang selama forum. Ia menyampaikan bahwa berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam diskusi Aktivis aPI Perubahan Indonesia berikutnya, yang direncanakan berlangsung dua pekan sekali melalui forum NgoPi Break Jumatan.
Diskusi kemudian ditutup dengan yel-yel yang dipandu Bang Lapong dan diikuti seluruh peserta:
“Ganyang Oligarki! Ganyang Koruptor! Adili Jokowi!”
