Penulis : Muh. Izhar Attar Syach – Komisariat PMII UIN ALAUDDIN CAB. GOWA
Ruminews.id – Setiap tanggal 17 Agustus, lapangan-lapangan di seluruh Indonesia berubah jadi panggung. Panggung untuk merayakan satu kata yang paling mahal harganya, yaitu Merdeka.
Kita berkumpul, kita menyanyikan Indonesia Raya, kita mengibarkan Merah Putih. Secara simbol, semua tampak sempurna. Tapi jika kita jujur dan menatap lebih dalam, masih ada retakan kecil yang terus kita warisi. Retakan itu bernama feodalisme.
Coba perhatikan baik-baik pemandangan upacara kita.
Di satu sisi, ada tenda putih yang rapi, ada kursi, ada kipas, ada air mineral. Di dalamnya duduk para tamu undangan.
Di sisi lain, ada lapangan terbuka. Ada barisan yang berdiri tegak di bawah matahari. Ada keringat yang menetes di pelipis anak-anak sekolah, ASN, dan masyarakat.
Langitnya sama, benderanya sama, lagu kebangsaannya juga sama. Tapi rasanya berbeda.
Ini bukan soal siapa yang lebih kuat menahan panas. Ini soal simbol. Dalam sosiologi, ini disebut “simbol status”. Cara paling sederhana untuk menunjukkan siapa yang “di atas” dan siapa yang “di bawah”, tanpa perlu berkata sepatah kata pun.
Dulu, di zaman kerajaan, polanya persis seperti ini. Raja duduk di pendopo, dan rakyat berdiri di halaman. Bukan karena rakyat lebih tahan banting. Tapi karena ada tembok tak kasat mata bernama kasta dan kekuasaan.
Hari ini kita sudah 80 tahun merdeka. UUD 1945 pasal 27 ayat 1 jelas: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Sumpah Pemuda 1928 juga jelas: “Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa.”
Lalu mengapa, di hari kita memperingati lepasnya rantai penjajahan, kita masih mempraktikkan pemisahan?
Bung Hatta pernah mengingatkan: _”Indonesia merdeka bukan untuk membuat raja-raja baru.”_ Namun tanpa sadar, kita sedang menciptakan “raja-raja baru” dalam bentuk yang berbeda. Bukan dengan mahkota, tapi dengan tenda dan keistimewaan itu semua.
Bendera Merah Putih tidak pernah bertanya. Ia berkibar sama untuk jenderal dan untuk siswa. Untuk bupati dan untuk tukang sapu. Ia tidak punya zona. Lalu kenapa cara kita menghormatinya masih dibagi-bagi?
Upacara 17 Agustus bukan sekadar seremoni. Ini adalah kelas kebangsaan terbesar dan paling masif.
Dan apa yang dipelajari generasi kita di kelas itu?
Mereka belajar bahwa “merdeka” artinya sebagian orang boleh teduh, sementara sebagian lainnya harus bertahan.
Mereka belajar bahwa “persatuan” punya dua tempat duduk.
Mereka belajar bahwa pengorbanan pahlawan yang berkeringat dan berdarah, dihormati oleh orang-orang yang paling nyaman.
Jika ini terus terjadi, kita sedang melestarikan mental feodal dengan kemasan modern. Kita sedang mengajarkan bahwa jabatan lebih tinggi dari nilai kemanusiaan.
Saya tidak anti tenda. Saya paham ada pertimbangan protokol, keamanan, dan kesehatan. Kritik ini bukan untuk menyalahkan. Kritik ini untuk mengajak kita berpikir, apakah ada cara yang lebih sesuai dengan semangat kemerdekaan?
Ada tiga opsi sederhana.
Pertama, bentangkan satu tenda besar untuk semua.
Kedua, persingkat durasi, buat khidmat, dan semua merasakan panas yang sama.
Ketiga, buat “tahun giliran”. Tahun ini giliran pejabat yang merasakan panasnya lapangan.
Negara seperti Jepang sudah mempraktikkannya. Saat upacara kenegaraan, Perdana Menteri, Menteri, hingga pelajar, berdiri di tempat yang sama. Tujuannya jelas: menanamkan nilai kesetaraan sejak dini.
Revolusi terbesar sebuah bangsa bukan mengganti pemimpin. Tapi mengganti cara berpikir.
Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah. Kemerdekaan adalah bebas dari mental, “saya lebih tinggi, kamu lebih rendah”.
Selama kita masih membagi upacara menjadi dua zona, maka selama itu pula teriakan “MERDEKA!” kita belum sepenuhnya jujur.
Mari kita buat upacara tahun depan berbeda. Upacara yang semua orangnya berkeringat. Atau upacara yang semua orangnya berteduh.
Karena hanya dengan begitu, barulah ketika kita berdiri di bawah langit yang sama, di bawah bendera yang sama, kita benar-benar bisa merasakan… bahwa kita memang bangsa yang merdeka.
Merdeka!
