Penulis: Rafael Dylan Arkananta Krisnawan — Siswa SMA Kolose DeBritto
Ruminews.id — Pada 17 Agustus 2026, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Tepat 81 tahun lalu bendera merah putih dikibarkan pertama kali di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Pidato-pidato bernada megah digemakan, memuji keberhasilan bangsa ini keluar dari cengkeraman penjajah yang datang beribu mil jauhnya. Sorak-sorakan gembira yang menyambut kibaran merah putih tinggi di langit. Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang sampai ke setiap sudut jalan raya. Keringat dan darah yang selama ini diberikan kini dibayar lunas. Akhir manis dari perjuangan serta pengorbanan bangsa Indonesia demi Ibu Pertiwi.
Sudah 81 tahun Indonesia berdiri menjadi negara yang bebas dari belenggu penjajahan, namun apa kita yakin penjajahan di atas Indonesia sendiri sudah dihapuskan atau hanya berubah wujud saja. Dalam KBBI penjajahan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menjajah (menguasai dan memerintah suatu negeri, daerah, dan sebagainya). Jika melihat kondisi Indonesia masa kini, penjajahan belum benar-benar usai Mari kita bedah alasan mengapa Indonesia belum merdeka. Apa arti kemerdekaan itu sendiri jika penjajahan di atas tanah Indonesia belum benar-benar pergi atau selama ini kita benar-benar merdeka atau “merdeka-merdekaan”.
Rasanya, jika dulu merdeka diartikan sebagai terusirnya penjajah asing, hari ini definisi itu terasa makin kabur. Dahulu, benteng, meriam, dan peluru adalah musuh kita yang hadapi sampai titik darah penghabisan, tetapi ketika sekarang senjata tak lagi beradu, bayangan penjajah itu ternyata tidak kunjung menghilang ia hanya berganti wajah dan nama. Katanya kita sudah merdeka, tetapi mengapa kita justru sering kali merasa tertindas di rumah sendiri? Yang jelas-jelas sudah kita rayakan 81 tahun lamanya. Apa selama ini kita hanya merayakan rumah orang lain yang menganggap kita adalah bagian dari penghuni rumah itu namun nyatanya hanyalah sebuah keset di luar rumah yang diinjak-injak.
Penjajahan domestik berkedok pembangunan
Penggusuran atas nama pembangunan yang mengakibatkan hutan diratakan, tanah masyarakat lokal dicabut demi mempertebal dompet dan rekening para penguasa di ibu kota. Sepertinya kali ini kemerdekaan belum berlaku karena penjajahan domestik masih berperan dan menentukan nasib warga lokal itu sendiri. Belum lagi soal dana yang hilang, dipalsukan, dan disia-siakan seolah-olah ditelan bumi namun nyatanya singgah di kantong oknum amoral untuk dipakai demi kehidupan glamor.
Perlu diingat bahwa tidak hanya pohon yang ditebang namun juga hukum Indonesia yang ditebang pada kasus ini, alias masih berpihak pada pemegang saham dan pemilik regulasi, sementara rakyat biasa dipaksa menanggung kerusakan lingkungan tempat tinggalnya.
Penjajahan politik melalui percobaan pembunuhan nalar kritis
Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah perilaku kita mencerminkan manusia merdeka, atau sekadar penonton apatis yang patuh karena cemas? Di atas kertas berekspresi dijamin undang-undang, namun di lapangan, diskusi kritis dibungkam, dokumenter dilarang, dan pembawa kebenaran diserang oleh air keras. Ini mirip dengan masa kolonialisme di mana Indische Partij dibubarkan karena para tokohnya sering melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial melalui harian De Expres untuk membongkar kebobrokan kolonial secara sarkastik.
Tujuannya satu, “merobotkan” manusia yang kritis dan sadar, fungsinya jelas agar kita patuh dan nurut persis seperti penjajah yang merebut tanah bangsa lain. Lagi dan lagi hukum Indonesia sayangnya masih rentan terhadap masalah ini, atau mungkin dinonaktifkan untuk waktu yang belum ditentukan mungkin hanya dijadikan pajangan saja.
Penjajahan kelas struktural berwujud ketimpangan pendidikan
Ketika anggaran negara lebih diprioritaskan untuk proyek-proyek fisik megah atau prioritas suatu tidak sesuai dengan urgensinya seperti tidak membenahi fasilitas pendidikan dasar, terjadi perampasan hak generasi muda. Hal ini tidak jauh berbeda dengan zaman kolonialisme di mana hanya kaum Belanda, priyayi, dan elite yang bisa mengakses pendidikan sementara rakyat jelata tidak mendapat hak mereka sebagai manusia yaitu pendidikan. Pada akhirnya ini semua melahirkan “distopia” kecil yang terus dipelihara dengan gambaran nyata sebagai timpangnya fasilitas pendidikan di kota dan pendidikan rakyat daerah.
Rakyat kecil dipaksa memaklumi keterbatasan akses, sehingga sulit memutus rantai kemiskinan dan hanya menjadi penonton atas kemegahan hasil pembangunan yang dirasakan segelintir elite. Bagaimana bangsa ini mengentaskan dan memutus kemiskinan struktural jika hak rakyatnya sendiri untuk mendapat pendidikan layak dipangkas untuk proyek megah ujung-ujungnya bom waktu ini menjadi beban bagi generasi muda.
Di umur ke-81 tanah air ini, kondisinya semakin memprihatinkan, namun ini semua realitas yang harus dihadapi bangsa bangsa ini. Ketika bendera Indonesia dikibarkan tinggi dengan gagah perkasa serta perayaan upacara digelar di penjuru Indonesia namun sayang arti dari perayaan upacara tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah rutinitas tiap tahun yang digelar sebagai formalitas. Seakan-akan upacara untuk mengenang jasa para pejuang yang gugur merebut kemerdekaan lewat momen mengheningkan cipta dilakukan atas nama seremonial wajib tahunan karena perjuangan mereka tidak artinya karena penjajahan di atas tanah ini belum kunjung dihapuskan.
Melalui refleksi ini kita selalu diingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diukur dari berapa banyak peluru yang ditembakkan, meriam yang digunakan, dan tembok benteng yang diruntuhkan. Namun tentang rasa aman dan martabat yang dihirup oleh setiap warga di tanah lahirnya sendiri.
