Ruminews.id, Jakarta — Partai Hijau Indonesia (PHI) menegaskan bahwa perjuangan politik tidak cukup hanya berorientasi pada perubahan kebijakan dan keadilan ekologis, tetapi juga harus dimulai dari bagaimana organisasi memperlakukan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi rutin PHI bertajuk Collective Care yang digelar pada Juni 2026.
Ruminews.id, Yogyakarta — Kepengurusan Partai Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diguncang gelombang pengunduran diri. Ketua Exco Partai Buruh DIY, Irsad Ade Irawan, menyatakan mundur dari jabatannya bersama seluruh gerbong jajaran pengurus partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.
Ruminews.id, Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Buruh periode 2026–2031, H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H., resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu diikuti seluruh jajaran pengurus Partai Buruh yang berasal dari unsur Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di berbagai daerah.
Ruminews.id, Jakarta — Partai Cinta Negeri (PCN) resmi mendeklarasikan Ketua Umumnya, Samsuri, S.Pd.I., M.A., sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Ruminews.id, MAKASSAR – Transparansi kinerja lembaga legislatif daerah dinilai perlu memasuki babak baru. Salah satu langkah yang dianggap dapat memperkuat akuntabilitas DPRD adalah menyiarkan secara langsung seluruh proses persidangan Panitia Khusus (Pansus) melalui kanal digital resmi.
Ruminews.id Yogyakarta – Toko buku Gramedia mengadakan kegiatan diskusi buku “Tirani Demokrasi” pada Jum’at (26/6). Buku ini adalah karya dari Sapardi Djoko Damono salah seorang sastrawan, penulis buku dan budayawan Indonesia yang terkenal karena puisi-puisinya.
ruminews.id, MAKASSAR – Pelantikan 153 Imam Kelurahan se-Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M. Jusuf, Kamis (25/6), diwarnai polemik. Salah seorang calon imam yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi mengaku batal dilantik secara mendadak tanpa penjelasan yang dinilai memadai. Nasrullah Mus mengaku sebelumnya telah ditetapkan sebagai Imam Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini. Bahkan, ia telah menerima undangan resmi pelantikan, dimasukkan ke dalam grup WhatsApp imam terpilih, hingga mengikuti sesi foto mengenakan jas pelantikan. “Setelah dinyatakan lolos oleh Kementerian Agama, hasilnya diserahkan ke Pemerintah Kota melalui Bagian Kesra. Saya kemudian dimasukkan ke grup WhatsApp imam terpilih, diminta berfoto memakai jas dan berpakaian rapi,” ujar Nasrullah, Jumat (26/6). Namun, sehari kemudian ia mengaku dikeluarkan dari grup tersebut tanpa penjelasan. Tak lama setelah itu, muncul nama lain yang disebut menggantikannya sebagai Imam Kelurahan Karunrung. “Kemudian besoknya saya dikeluarkan dari grup calon imam kelurahan. Tidak lama kemudian muncul nama orang yang menggantikan saya,” katanya. Menurut Nasrullah, sosok yang akhirnya dilantik semula tidak tergabung dalam grup calon imam terpilih. Ia juga mengaku tetap menerima undangan pribadi untuk menghadiri pelantikan meski belakangan diketahui dirinya tidak lagi termasuk dalam daftar imam yang akan dilantik. Ia menilai terdapat kejanggalan dalam proses tersebut, mulai dari pencoretan namanya dari grup imam terpilih hingga pembatalan pelantikannya setelah menerima undangan resmi. “Saya tidak berambisi menjadi imam kelurahan. Tetapi cara perlakuan terhadap saya inilah yang harus saya sampaikan. Aturan harus ditegakkan. Imam harus dipilih secara objektif, tidak boleh ada titipan,” tegasnya. Nasrullah mengaku telah mendatangi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Makassar bersama Ketua RT dan Penjabat RW setempat untuk meminta penjelasan. Menurutnya, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Moh. Syarif, menjelaskan bahwa namanya sempat masuk daftar imam terpilih karena terjadi kesalahan penginputan data. “Kami diterima langsung oleh Kabag Kesra, Pak Syarif. Penjelasan yang kami terima adalah nama saya masuk karena terjadi kesalahan penginputan,” ujarnya. Namun, Nasrullah mempertanyakan alasan tersebut. Menurutnya, proses seleksi yang hanya melibatkan sekitar 153 peserta yang akan dilantik seharusnya tidak mudah mengalami kesalahan administrasi. Ia juga mengungkapkan bahwa Kabag Kesra menyampaikan selisih nilai antara dirinya dengan imam yang akhirnya dilantik sangat tipis. Karena itu, Nasrullah meminta agar hasil penilaian dibuka secara transparan. “Saya meminta agar nilai tersebut diperlihatkan. Apakah benar selisihnya tipis atau justru ada kekeliruan. Jangan sampai muncul kecurigaan bahwa nilainya sudah diutak-atik. Sebab, penguji sebelumnya menyampaikan bahwa kami yang terpilih. Bagaimana mungkin hasil itu bisa berubah,” tuturnya. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, Moh. Syarif, yang dikonfirmasi terkait persoalan tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
ruminews.id, – KOLAKA, Penetapan sejumlah proyek hilirisasi industri dan pertambangan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh dijadikan “tameng kekebalan” bagi korporasi. Label strategis dari pemerintah pusat tersebut seharusnya menjadi standar kepatuhan hukum yang lebih tinggi, bukan justru menjadi alat legitimasi untuk mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, menabrak tata ruang, dan mengganggu fasilitas publik. Hal tersebut ditegaskan sebagai respons atas eskalasi konflik agraria di Kabupaten Kolaka yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan yang merata, karut-marut perizinan di lapangan justru memicu tumpang tindih ekstrem antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) korporasi dengan kawasan permukiman serta fasilitas umum. “Kami menemukan fakta lapangan yang ironis di Kolaka. Atas nama percepatan PSN, ada wilayah konsesi tambang (WIUP) yang kami duga ugal-ugalan diterbitkan atau diperluas hingga mencakup kawasan pemukiman padat penduduk dan fasilitas umum masyarakat. Ini adalah bentuk tumpang tindih aturan yang fatal,” ungkap Muh. Arfan Jaya, S.H., Founder Pratapa Lingkungan Indonesia, dalam rilis resminya, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, tumpang tindih tersebut terjadi akibat adanya ego sektoral dan pemaksaan regulasi dari pemerintah pusat yang mengabaikan kondisi riil tata ruang di daerah. Akibatnya, ruang hidup masyarakat semakin terhimpit. Rumah-rumah warga, sekolah, tempat ibadah, hingga akses jalan publik yang telah berdiri puluhan tahun kini mendadak berada di dalam peta klaim tambang korporasi yang berlindung di balik status PSN. Ia menilai kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas ruang hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya, pemaksaan penggusuran permukiman dan fasilitas publik tanpa penyelesaian yang berkeadilan bertentangan dengan Pasal 40 yang menjamin hak setiap orang atas tempat tinggal serta kehidupan yang layak. “Status PSN bukan cek kosong bagi korporasi untuk kebal dari aturan tata ruang lokal. Sangat tidak masuk akal jika fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang negara dan pemukiman yang menjadi hak konstitusional warga harus dikorbankan demi memuluskan profit korporasi tambang yang bersembunyi di balik ketiak pemerintah pusat,” tegas Arfan Jaya, S.H. Pihaknya juga menyayangkan kecenderungan korporasi yang menggunakan dalih “mengamankan aset dan agenda negara” saat mematok wilayah permukiman dan fasilitas publik. Menurutnya, pendekatan represif dan klaim sepihak lebih sering dikedepankan dibandingkan upaya penyelesaian konflik secara partisipatif. Oleh karena itu, demi menyelamatkan ruang hidup masyarakat Bumi Mekongga, Pratapa Lingkungan Indonesia di bawah pimpinan Arfan Jaya, S.H., mendesak Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk segera: Melakukan audit dan evaluasi total terhadap batas WIUP seluruh korporasi PSN di Kolaka, serta mencoret (enklave) wilayah yang tumpang tindih dengan permukiman warga dan fasilitas umum. Menegakkan supremasi hukum tata ruang (RTRW) daerah agar tidak kalah oleh syahwat eksploitasi korporasi berkedok PSN. Menghentikan segala bentuk intimidasi hukum maupun fisik terhadap warga yang mempertahankan rumah, tanah, dan fasilitas publik mereka dari penggusuran tambang. “Kami mendukung investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi menolak keras jika pembangunan tersebut dilaksanakan dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan hak kelayakan hidup masyarakat. Jika korporasi terus berlindung di balik status PSN untuk memuluskan carut-marut tata ruang ini, maka status PSN mereka sudah selayaknya dievaluasi atau dicabut demi hukum,” pungkasnya.
ruminews.id, SINJAI – Ketua Koordinator Nasional Perhimpunan Putra Putri Kebangsaan (PPPK) Sinjai, Mahyuddin, meminta agar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Sinjai dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan bebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan pihak mana pun, termasuk dari pemerintah. Menurut Mahyuddin, KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan harus mampu menjadi contoh dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Karena itu, seluruh tahapan Musda harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon yang ingin berkompetisi. “Musda KNPI harus dilaksanakan secara demokratis tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah. Biarkan para pemuda menentukan pilihannya secara bebas sesuai mekanisme organisasi,” ujar Mahyuddin. Ia menegaskan bahwa independensi KNPI perlu dijaga agar organisasi kepemudaan tersebut tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen pemuda. Menurutnya, campur tangan pihak luar berpotensi menimbulkan konflik dan mengurangi legitimasi hasil Musda. Mahyuddin juga mengajak seluruh peserta Musda, organisasi kepemudaan (OKP), dan para kandidat untuk mengedepankan persatuan serta menjaga kondusivitas organisasi. Siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan benar-benar merupakan pilihan mayoritas peserta Musda melalui proses yang jujur dan demokratis. “Yang terpenting adalah menjaga marwah organisasi. KNPI harus menjadi milik bersama, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, proses pemilihan harus berlangsung secara fair dan demokratis,” tegasnya. Ia berharap pelaksanaan Musda KNPI Sinjai dapat menjadi momentum konsolidasi pemuda untuk memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan daerah, sekaligus melahirkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen pemuda di Kabupaten Sinjai.
ruminews.id, Makassar – Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai Rp18.178 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni 2026 mendapat sorotan dari Jaringan Intelektual Nusantara (JIN). Organisasi tersebut menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam perekonomian nasional yang perlu segera dibenahi. Selasa (23/6/2026) Ketua Umum DPPJIN(jaringan intelektual nusantara Wahyu Se.MM (Bayu Bedipers), mengatakan pelemahan rupiah tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global, tingginya suku bunga Amerika Serikat, maupun penguatan dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kerentanan struktural di dalam negeri. “Gejolak global memang berpengaruh, tetapi dampaknya akan berbeda pada setiap negara. Ketika rupiah mengalami tekanan yang cukup dalam, hal itu menunjukkan bahwa ekonomi nasional masih memiliki sejumlah kelemahan yang belum terselesaikan,” ujar Bayu dalam keterangannya, Selasa. Ia menilai tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku, barang modal, energi, dan sejumlah komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang membuat ekonomi rentan terhadap pelemahan nilai tukar. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat ketika rupiah terdepresiasi, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, JIN juga menyoroti kebutuhan devisa yang besar untuk pembayaran utang luar negeri, repatriasi keuntungan perusahaan asing, serta berbagai transaksi internasional lainnya. Menurut Bayu, ketergantungan terhadap modal asing masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Selama struktur ekonomi masih sangat bergantung pada modal dan pembiayaan dari luar negeri, tekanan terhadap rupiah akan terus berulang setiap kali terjadi perubahan sentimen pasar global,” katanya. Di sisi lain, JIN menilai pemerintah saat ini juga menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Berbagai program prioritas membutuhkan dukungan anggaran yang besar sehingga perlu diimbangi dengan penguatan penerimaan negara dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Bayu menambahkan, pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan biaya hidup dan meningkatnya harga sejumlah kebutuhan dinilai dapat memberikan tekanan tambahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah maupun pelaku usaha kecil. Karena itu, JIN mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah reformasi ekonomi, mulai dari penguatan sektor pangan dan pertanian, pengembangan industri manufaktur berbasis teknologi, hingga peningkatan sumber pembiayaan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap modal asing. Menurutnya, nilai tukar rupiah bukan hanya sekadar indikator moneter, melainkan juga mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. “Pelemahan rupiah harus dijadikan momentum evaluasi bersama. Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh agar ketahanan ekonomi nasional semakin kuat menghadapi berbagai tantangan global,” tutupnya. Sumber: Fajar – GAM
