Politik Archives - Laman 80 dari 97

Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemuda, Politik

PARTAI PRIMA Kabupaten Luwu, mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Perjuangan pemekaran Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Merupakan cita-cita kolektif masyarakat Tana Luwu sebagai utang sejarah yang harus dibayar tuntas oleh Negara. Perlawanan rakyat Luwu terhadap kolonialisme Belanda telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Salah satu tokoh pejuang yang terkenal adalah Andi Djemma, seorang Datu sekaligus Raja Luwu yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 1905. Andi DJemma menjadi Datu Luwu yang ke-32 dan memimpin perlawanan terhadap Belanda, Ia menolak untuk menandatangani perjanjian yang mengakui kedaulatan Belanda atas Luwu. Perlawanan Andi Jemma dan rakyat Luwu terus berlangsung hingga tahun 1942, ketika Jepang menginvasi Indonesia. Pada tahun 1946, Andi Djemma memproklamirkan kemerdekaan, dan Kerajaan Luwu bergabung dengan Republik Indonesia, Pada tahun 1957, Ir Soekarno mengunjungi Tana Luwu dan berucap janji untuk menjadikan Tana Luwu sebagai daerah istimewa. Namun janji Soekarno untuk menjadikan Tana Luwu sebagai daerah istimewa tidak terlaksana. Perjuangan pemekaran kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya sudah bertahun-tahun digaungkan oleh rakyat Luwu, tetapi gerakan pemekaran kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya belum menemukan jalannya dikarenakan keterbatasannya kesadaran kolektif masyarat Tana Luwu. Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), pemerintah daerah lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan spesifik wilayahnya sehingga pembangunan lebih tepat sasaran (merata), dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara optimal. Persoalan ini bukan soal romantisme hystoris, melainkan mencari pijakan yang legal bagi pembentukan Provinsi Luwu Raya dan kabupaten Luwu Tengah upaya yang selama ini terhalang oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah. Moraturium pada hakikatnya adalah keputusan birokrasi yang bersifat menunda, bukan larangan, karena itu ia dapat dilampaui melalui diskresi atau keputusan pemerintah. Presiden telah melakukan diskresi di Papua dengan pertimbangan pemerataan pembangunan, mensejahterakan rakyat, mengoptimalkan potensi daerah, atas dasar yang sama, diskresi seharusnya dapat diterapkan di Tan Luwu dengan alasan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perjuangan masyarakat Tana Luwu bukan sebatas menagi janji sejarah, tapi ini soal ‘Siri dan harga diri masyarakat Tana Luwu. Wattunnami ma’mesa, saatnya masyarat Tana Luwu bersuara lantang untuk wujudkan cita-cita kolektif masyarakat Tana Luwu. Provinsi baru berarti kesempatan baru dan pembangunan lebih merata di Tana Luwu. Wanua Mappatuo Naewai Alena. Mari wujudkan tatanan baru menuju Masyarat Adil Makmur. (Risal, S.P., M.Si Ketua Partai Prima Kabupaten Luwu)

Makassar, Pemuda, Pendidikan, Politik

Perkuat Akses Pendidikan dan Ekonomi, Muda Bergerak Sulsel Luncurkan NEXT LEVEL

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — DPW Muda Bergerak Provinsi Sulawesi Selatan resmi meluncurkan Program NEXT LEVEL, sebuah program terpadu yang dirancang untuk membuka akses kesempatan di bidang pendidikan, hukum, dan ekonomi bagi generasi muda serta masyarakat yang membutuhkan di Sulawesi Selatan. Program NEXT LEVEL hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan akses pendidikan tinggi, minimnya keterampilan bahasa asing, persoalan hukum, hingga kendala legalitas dan pemasaran bagi pelaku UMKM. Melalui program ini, DPW Muda Bergerak Sulsel berharap dapat memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh. Alief, menegaskan bahwa NEXT LEVEL bukan sekadar program bantuan, melainkan gerakan pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. “NEXT LEVEL kami rancang sebagai ruang kesempatan. Kami ingin memastikan anak muda dan masyarakat tidak berhenti karena keterbatasan biaya, akses, atau informasi. Pendidikan, hukum, dan ekonomi harus bisa dijangkau oleh semua,” ujar Alief. Ia menjelaskan, Program NEXT LEVEL memiliki empat sub-program utama yang saling terintegrasi. Pertama, NEXT LEVEL Mandarin, yakni program pembelajaran Bahasa Mandarin bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda dengan kurikulum komunikatif yang berorientasi pada peluang pendidikan dan dunia kerja global. Kedua, NEXT LEVEL Beasiswa Pendidikan, berupa beasiswa pendidikan gratis bagi peserta kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas swasta di Makassar hingga lulus. Ketiga, NEXT LEVEL Bantuan Hukum, yang menyediakan layanan konsultasi, advis hukum, bantuan dokumen, serta rujukan ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara gratis dan terbuka bagi masyarakat. Keempat, NEXT LEVEL UMKM, yaitu program pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya sektor makanan dan minuman, meliputi pembuatan NIB, NPWP, merchant online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, konsultasi usaha 24 jam, serta pendampingan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, seluruh pengurus DPW dan DPD Muda Bergerak se-Sulawesi Selatan akan dilibatkan secara aktif sebagai penghubung antara program dan masyarakat, agar NEXT LEVEL dapat menjangkau hingga ke tingkat daerah. Selain itu, DPW Muda Bergerak Sulsel juga menargetkan pengembangan layanan sosial lanjutan berupa ambulans gratis bagi masyarakat sebagai wujud komitmen pelayanan kemanusiaan. “Kami bercita-cita menghadirkan layanan ambulans gratis bagi masyarakat. Semoga ikhtiar ini dapat segera terwujud dan menjadi bagian dari upaya kami untuk terus hadir di tengah rakyat,” tambah Alief. Melalui Program NEXT LEVEL, DPW Muda Bergerak Sulsel menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program yang inklusif, aplikatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. DPW Muda Bergerak Sulsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan serta berpartisipasi aktif dalam Program NEXT LEVEL demi mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih adil, maju, dan berkeadilan sosial. Untuk diketahui, Muda Bergerak merupakan organisasi sayap dari ormas Gerakan Rakyat.(*)

Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kenyang di Piring, Kosong di Ruang Guru : Paradoks Dana MBG dan Masa Depan Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dipromosikan sebagai kebijakan pro-rakyat dan pro-anak. Negara tampil seolah menjadi orang tua ideal yang memastikan para siswa tidak lagi belajar dalam kondisi perut kosong. Harapannya jelas : konsentrasi meningkat, prestasi membaik, dan angka stunting menurun. Namun di balik retorika keberpihakan itu, tersimpan ironi besar yang luput dari sorotan publik. Ketika anggaran besar diarahkan untuk anak didik, justru para pendidik perlahan dilemahkan. Pendidikan akhirnya dipersempit maknanya, seolah hanya urusan gizi, bukan tentang manusia yang mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi masa depan. Para ahli pendidikan sejak lama mengingatkan bahwa pendidikan tidak bisa dipandang secara parsial. UNESCO menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan guru. Guru adalah “the single most important school-based factor” dalam keberhasilan belajar siswa. Artinya, sebaik apa pun program pendukung pendidikan, tanpa guru yang kuat dan bermartabat, hasilnya akan timpang. Tak ada yang menafikan pentingnya MBG. Tetapi yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas anggaran. Fakta terbaru justru sebaliknya. Dalam RAPBN 2026, anggaran MBG melonjak drastis hingga Rp335 triliun, hampir dua kali lipat dibanding tahun 2025 yang berada di kisaran Rp171 triliun. Yang lebih memprihatinkan, lonjakan fantastis ini disinyalir berasal dari “penyedotan” dana pendidikan hingga sekitar Rp223 triliun. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal arah kebijakan. Apakah pendidikan benar-benar menjadi prioritas, atau hanya menjadi “pendonor anggaran” ? Belum selesai polemik anggaran, muncul pula isu pengangkatan pegawai SPPG menjadi P3K yang semakin melukai rasa keadilan para guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status dan kesejahteraan. Dalam situasi ini, sulit menepis kesan bahwa negara lebih menghargai program, ketimbang orang-orang yang menjaga denyut pendidikan itu sendiri. Ekonom pembangunan Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan manusia tidak bisa direduksi pada pemenuhan kebutuhan dasar semata, tetapi juga harus memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Memang benar, gizi adalah prasyarat belajar. Anak yang lapar sulit fokus, mudah lelah, dan rawan tertinggal. MBG menjawab persoalan ini secara cepat dan kasatmata. Piring yang terisi menjadi simbol kehadiran negara. Tetapi pendidikan tidak berhenti di meja makan. Di ruang kelas, faktor penentu kualitas pembelajaran tetaplah guru : kompetensinya, kesejahteraannya, dan motivasinya. Ironinya, di tengah gelontoran dana besar untuk MBG, persoalan klasik tenaga pendidik tak kunjung usai. Guru honorer masih hidup dengan upah yang jauh dari layak, dosen pemula bergulat dengan ketidakpastian karier, sementara beban administrasi terus menumpuk tanpa diimbangi penghargaan yang memadai. Dalam kondisi ini, negara seolah berbisik lirih “logika tanpa logitik = kacau”. Paradoks ini berbahaya. Pendidikan adalah sebuah ekosistem. Menguatkan satu unsur sambil melemahkan unsur lain hanya akan melahirkan sistem yang pincang. Anak-anak boleh saja bergizi baik, tetapi jika diajar oleh guru yang lelah, tertekan secara ekonomi, dan kehilangan semangat, hasilnya tetap jauh dari ideal. Guru bukan sekadar pengajar, melainkan teladan, pembentuk karakter, dan penanam nilai. Ketika kebijakan pendidikan lebih sibuk mengejar program populis yang mudah dipamerkan, makna investasi jangka panjang pun bergeser. Padahal, pendidikan sejati menuntut penguatan sumber daya manusia : pelatihan berkelanjutan, jaminan kesejahteraan, kepastian karier, dan penghargaan sosial. Dampaknya memang tidak instan dan tidak selalu fotogenik, tetapi jauh lebih menentukan masa depan bangsa. Inilah problemnya. Ketika dana pendidikan diserap untuk agenda non-pedagogis, sementara kualitas dan kesejahteraan guru terabaikan, pendidikan direduksi menjadi proyek sosial, bukan proses intelektual dan kultural. Negara tampak lebih sibuk mengatur apa yang dimakan siswa, daripada memastikan siapa yang mengajar mereka dan dalam kondisi seperti apa. Kritik ini bukan penolakan terhadap MBG. Ini adalah seruan agar kebijakan publik berpijak pada keseimbangan dan akal sehat. Anak boleh kenyang hari ini, tetapi tanpa guru yang kuat dan sejahtera, mereka berisiko lapar secara intelektual dan moral di masa depan. Pendidikan bermutu hanya lahir dari pertemuan antara murid yang siap belajar dan guru yang mengajar dengan martabat. Sudah saatnya negara keluar dari paradoks ini. Memihak anak didik tidak boleh berarti mengorbankan tenaga pendidik. Dana MBG dan dana pendidikan semestinya berjalan beriringan dalam kerangka keadilan dan keberlanjutan. Sebab masa depan pendidikan bangsa tidak hanya ditentukan oleh isi piring siswa, tetapi juga oleh kondisi ruang guru yang selama ini terlalu sering diabaikan. “Pendidikan Adalah Praktik Pembebasan Yang Hidup Melalui Relasi Manusiawi Antara Pendidik dan Peserta Didik” Paulo Friere

Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Api Perjuangan Luwu Raya Kembali Menyala di Perbatasan Luwu Utara–Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Luwu Utara – Luwu Timur, 26 Januari 2026 – Api perjuangan di Tanah Luwu seakan tak pernah padam. Setelah sebelumnya nyala perlawanan dipadamkan aparat di sejumlah titik, api itu kembali menyala sebagai simbol keteguhan sikap masyarakat yang terus menyuarakan aspirasinya. Perjuangan ini menjadi penanda bahwa tuntutan rakyat Luwu Raya belum surut, meski dihadapkan pada berbagai tekanan. Api perjuangan tersebut kembali dinyalakan di Jembatan Perbatasan Luwu Utara–Luwu Timur. Aksi yang dimulai sejak sore hari itu menjadi pusat konsentrasi massa dan menyebabkan kemacetan panjang di jalur penghubung dua kabupaten tersebut. Arus kendaraan terpantau melambat dan mengular di kedua arah. Meski berdampak pada lalu lintas, aksi berlangsung dalam suasana kondusif. Massa aksi bergerak teratur di bawah arahan Jenderal Lapangan Ikhsar selaku Ketua HAM Luwu Timur, didampingi Ardi sebagai Wakil Jenderal Lapangan. Keduanya secara aktif mengimbau peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif. Sepanjang aksi berlangsung, tidak terlihat adanya tindakan anarkisme. Massa menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Aparat dan peserta aksi terpantau saling menjaga jarak sehingga situasi tetap terkendali. Sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, kendaraan vital tetap diberikan akses melintas. Mobil logistik, pengangkut BBM dan LPG, ambulans, serta warga yang hendak melayat dipersilakan melintas di tengah aksi. Hal ini menegaskan bahwa perjuangan yang dikobarkan tidak mengabaikan kepentingan dan keselamatan masyarakat luas. Dalam rangkaian aksi tersebut, pernyataan orator Bursang dari Desa Bungadidi, Kabupaten Luwu Utara, menggambarkan keteguhan sikap rakyat kecil dalam memperjuangkan aspirasi Luwu Raya. Sebagai seorang pedagang, Bursang memahami bahwa berdagang merupakan sumber utama penghidupannya. Namun di hadapan massa aksi, Bursang menegaskan bahwa perjuangan rakyat tidak bisa diukur semata dengan keuntungan ekonomi jangka pendek. Menurutnya, suara rakyat harus disampaikan dengan keberanian dan keikhlasan, meskipun harus mengorbankan kenyamanan dan rutinitas sehari-hari. Lebih lanjut, Bursang mengungkapkan bahwa selama empat hari ia memilih tidak berjualan demi ikut serta dalam perjuangan rakyat Luwu Raya. Baginya, pengorbanan tersebut merupakan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat yang merasakan langsung ketidakadilan dan keterpinggiran. Sementara itu, Riani MP, tokoh perempuan dari Kecamatan Burau, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Luwu Raya bukan hanya disuarakan oleh kaum laki-laki. Dalam orasinya, ia menyampaikan bahwa perempuan Luwu Raya memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang sama terhadap masa depan daerahnya. Riani menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam barisan perjuangan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai subjek aktif yang menyuarakan keadilan dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, pemekaran adalah harapan bersama demi pelayanan publik yang lebih dekat dan pembangunan yang lebih merata. Dari kalangan pemuda, Faldy, tokoh pemuda Lauwo, menegaskan bahwa tuntutan pemekaran Luwu Raya bukanlah perjuangan yang muncul secara tiba-tiba. Ia menyampaikan bahwa perjuangan ini telah berlangsung panjang dan diwariskan dari generasi ke generasi sejak ia masih berstatus mahasiswa. Faldy mengenang kerasnya dinamika perjuangan yang harus dilalui, termasuk tekanan dan tindakan represif yang pernah ia alami hingga memaksanya bersembunyi di hutan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa luka dan ketakutan tidak pernah memadamkan semangat, justru menguatkan tekad untuk terus memperjuangkan keadilan bagi Tanah Luwu.

Ekonomi, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Iin Nirmala: Lambannya Respons Pemerintah, Aksi Pemekaran Luwu Raya Berimbas ke Ekonomi Rakyat

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan / Fikri Haikal

ruminews.id, Luwu Utara – Gelombang aksi masyarakat Luwu Raya yang menuntut pemekaran provinsi terus berlangsung dan menimbulkan dampak luas, khususnya terhadap aktivitas perekonomian dan jalur distribusi di Sulawesi Selatan. Aksi yang dipicu oleh kekecewaan terhadap lambannya respon pemerintah ini dinilai telah mengganggu mobilitas barang dan jasa, sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Iin salah satu Pemudi Luwu Raya Asal Bungadidi Luwu Utara, menegaskan bahwa tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya bukanlah aspirasi yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, perjuangan tersebut telah disuarakan masyarakat Luwu selama bertahun-tahun sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh keadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Tana Luwu. Ia menilai aksi yang terjadi di tahun ini menjadi sangat berdampak karena berimbas langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terhambatnya jalur distribusi, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, hingga terhentinya aktivitas usaha kecil menjadi konsekuensi yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas. Meski demikian Iin menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus segera mengambil langkah tegas dan solutif agar aspirasi politik masyarakat dapat disalurkan tanpa mengorbankan roda perekonomian. Ia menyebut pembiaran terhadap situasi yang berlarut-larut justru akan memperbesar kerugian sosial dan ekonomi. Menurutnya, langkah konkret yang paling mendesak adalah membuka ruang dialog terbuka dan inklusif yang melibatkan perwakilan masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta pelaku usaha. Dialog tersebut dinilai penting untuk merumuskan jalan keluar yang adil, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Iin juga menyoroti dampak serius terhadap jalur distribusi vital di Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi antarwilayah. Gangguan pada jalur tersebut, kata dia tidak hanya merugikan daerah sekitar lokasi aksi tetapi juga berdampak pada daerah lain yang bergantung pada kelancaran distribusi barang. Lebih lanjut ia mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap tuntutan masyarakat Luwu yang telah diperjuangkan dalam jangka waktu panjang. Ia menilai ketidakhadiran negara dalam merespons aspirasi ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Iin berharap pemerintah segera menunjukkan keseriusan melalui kebijakan yang konkret dan strategis, termasuk penanganan cepat terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dengan langkah yang tepat, ia yakin aspirasi pemekaran dapat dibahas secara bermartabat, sementara aktivitas ekonomi dan jalur distribusi di Sulawesi Selatan dapat kembali berjalan normal.

Ekonomi, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Keresahan Pelaku Usaha Merebak, Demo Pemekaran Luwu Raya Lumpuhkan Ekonomi Lintas Daerah

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan / Fikri Haikal

ruminews.id, Luwu Raya – Gelombang demonstrasi menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya yang berlangsung intensif sejak Januari 2026 di Sulawesi Selatan memicu keresahan luas di kalangan pelaku usaha. Aksi yang disertai pemblokade Jalan Trans Sulawesi tidak hanya berdampak pada wilayah Tana Luwu, tetapi juga merambat ke daerah lain yang bergantung pada jalur distribusi utama tersebut. Pemblokade total Jalan Trans Sulawesi, khususnya di titik-titik strategis seperti Jembatan Baliase, Kabupaten Luwu Utara, serta kawasan Kota Palopo, menyebabkan lumpuhnya arus transportasi darat selama beberapa hari. Massa aksi menebang pohon besar dan membakar ban, sehingga kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga armada logistik tidak dapat melintas sama sekali. Akibat penutupan akses tersebut, distribusi logistik terganggu serius. Setidaknya 12 mobil tangki pengangkut BBM dilaporkan tertahan dan tidak mampu menembus wilayah Luwu Timur. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kelangkaan BBM, sekaligus menghambat pasokan bahan pokok dan kebutuhan penting lainnya ke wilayah Tana Luwu. Kelumpuhan akses jalan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar-pasar tradisional dan pusat perdagangan mengalami penurunan aktivitas drastis karena pasokan barang tersendat dan daya beli masyarakat menurun. Bahkan, pemerintah daerah setempat sempat turun tangan untuk meminta massa aksi agar membuka akses jalan demi mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar. Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terpukul. Operasional angkutan antarkota, bus lintas provinsi, hingga mobil travel terpaksa dihentikan total. Para pengemudi dan pemilik armada mengaku kehilangan pendapatan harian karena tidak adanya penumpang dan tertutupnya jalur utama penghubung Sulawesi Selatan. Keresahan juga dirasakan oleh pelaku usaha kuliner dan jasa di wilayah Tana Luwu. Rumah makan, warung kecil, hingga pengusaha penginapan mengeluhkan sepinya pelanggan akibat tidak adanya arus kendaraan dan penumpang yang melintas. Pendapatan harian mereka turun drastis sejak aksi berlangsung. Dampak ekonomi ternyata tidak berhenti di wilayah Tana Luwu. Pelaku usaha di sepanjang jalur Trans Sulawesi di kabupaten lain turut merasakan imbasnya. Di Kabupaten Maros, sejumlah toko roti dan usaha oleh-oleh dilaporkan sepi pengunjung karena berkurangnya kendaraan lintas daerah. Hal serupa terjadi di Kabupaten Pangkep. Rumah makan yang biasanya ramai oleh sopir bus dan penumpang perjalanan jauh kini tampak lengang. Banyak pelaku usaha mengaku tetap harus menanggung biaya operasional, sementara pemasukan hampir tidak ada selama jalan ditutup. Para pelaku usaha menilai, meskipun tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang, metode aksi berupa pemblokade jalan utama justru membawa dampak ekonomi jangka pendek yang sangat merugikan masyarakat kecil. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah tegas dan solutif agar aspirasi politik dapat disalurkan tanpa mengorbankan roda perekonomian. Pelaku usaha mendesak adanya dialog terbuka dan penanganan cepat agar aktivitas ekonomi dan jalur distribusi vital Sulawesi Selatan dapat kembali normal.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Partai Gerakan Rakyat Makassar Mulai Konsolidasi Pasca Deklarasi Nasional

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

Ruminews.id, MAKASSAR — Pasca deklarasi nasional Partai Gerakan Rakyat pada momentum Rapat Kerja Nasional I di Jakarta, 18 Januari 2026, geliat konsolidasi partai baru tersebut mulai terlihat di berbagai daerah. Di Kota Makassar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat menggelar kegiatan Silaturahmi dan Syukuran pada Minggu (25/1/2026) di Kompleks BTN Paropo. Kegiatan yang berlangsung khidmat dan diwarnai lantunan shalawat ini dihadiri sekitar seratus kader dan simpatisan Gerakan Rakyat, yang sebagian besar dikenal sebagai loyalis tokoh perubahan Anies Baswedan. Sejak pukul 10.00 WITA, para peserta tampak memadati lokasi acara dan saling bersilaturahmi. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan laporan panitia pelaksana. Selanjutnya, Ketua DPD Ormas Gerakan Rakyat Kota Makassar, H. Paris, menyampaikan sambutan. H. Paris yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar menegaskan komitmen ormas dan partai untuk berjalan seiring dalam memperjuangkan agenda perubahan. “Alhamdulillah, kita berkumpul dalam suasana yang sangat berkah, dengan cuaca yang cerah dan bersahabat. Semoga Gerakan Rakyat terus kita besarkan di Kota Makassar,” ujarnya. Sambutan berikutnya disampaikan Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar, Ustadz H. Firdaus Malie. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan tausiah sebagai bagian dari konsolidasi perdana partai di tingkat kota. Ustadz Firdaus menceritakan perjalanan politiknya dalam mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurutnya, Anies merupakan figur yang membawa harapan perubahan bagi bangsa Indonesia. “Saya sempat tidak lagi tertarik mengurusi partai politik. Namun atas dorongan sahabat-sahabat dan Majelis Dzikir yang kami pimpin, amanah sebagai Ketua Partai Gerakan Rakyat di Makassar akhirnya kami terima,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin. Ia berharap Partai Gerakan Rakyat dapat berkembang menjadi wadah perjuangan politik alternatif bagi masyarakat. “Sudah saatnya kita menyatukan warna bendera perjuangan. Kini ada Partai Gerakan Rakyat, dan di dalamnya juga ada Pak Anies Baswedan. Mari kita bersatu dan berjuang bersama menyongsong Pemilu mendatang,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, dalam sambutannya menjelaskan latar belakang pendirian partai tersebut. Ia menyebut Partai Gerakan Rakyat lahir dari proses konsolidasi panjang pasca Pilpres 2024. “Partai Gerakan Rakyat hadir dari kesadaran kolektif para pejuang perubahan. Salah satu kendala utama perjuangan politik Anies Baswedan selama ini adalah ketiadaan kendaraan politik yang mandiri, sehingga selalu bergantung pada bargaining partai yang ada,” jelas Asri. Karena itu, lanjut Asri, pada Rakernas I Gerakan Rakyat 18 Januari 2026, diputuskan untuk mendeklarasikan Partai Gerakan Rakyat sebagai wadah dan alat perjuangan politik ke depan. Ia mengajak seluruh loyalis dan elemen pejuang perubahan di Sulawesi Selatan untuk kembali bersatu dan membesarkan partai tersebut. “Tugas ke depan tidak ringan. Kita harus memastikan Partai Gerakan Rakyat terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan lolos sebagai peserta Pemilu 2029,” katanya. Asri optimistis Partai Gerakan Rakyat akan mendapat tempat di hati masyarakat Sulawesi Selatan. Ia merujuk perolehan suara Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 yang mencapai sekitar dua juta suara di provinsi ini. “Dua juta suara itu adalah modal politik yang sangat berharga. Jika setengahnya saja dapat kita pertahankan dan dikonversi menjadi dukungan untuk Partai Gerakan Rakyat, saya yakin Sulawesi Selatan bisa kita menangkan,” ujar Asri, disambut aplaus peserta. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan shalat Dzuhur berjamaah di Masjid Daarut Taubah binaan Ustadz Firdaus Malie, disusul sujud syukur bersama. Acara ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng dan santap siang bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bendahara DPW Gerakan Rakyat Sulsel Irma Effendy, Wasekbid POKbGR Sulsel Rinaldi, Wasekbid Humas dan Media Digital GR Sulsel Rury P. Asri, Sekretaris DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar Haslindah, Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel Muh. Alief, serta sejumlah pengurus dan kader lainnya. (*)

Nasional, Pemuda, Politik

Enam Pengusaha Muda Mulai Panaskan Bursa Ketum HIPMI Jelang Munas 2026

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Dinamika menuju Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2026 mulai menghangat. Sedikitnya enam nama pengusaha muda mencuat sebagai bakal calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode mendatang. Enam figur tersebut diperkenalkan langsung oleh Ketua Umum BPP HIPMI 2022–2025, Akbar Himawan Buchari, dalam Forum Bisnis Nasional HIPMI–Danantara yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, beberapa waktu lalu. Akbar menyebut para kandidat ini telah aktif membangun komunikasi politik organisasi, bahkan sebagian di antaranya disebut telah membentuk tim sukses dan turun langsung ke daerah. “Saya ingin memperkenalkan satu per satu bakal calon ketua umum yang katanya sudah membentuk tim sukses dan turun ke daerah-daerah. Kita minta arahan Ketua Dewan Kehormatan dulu. Kalau cocok, kita main,” ujar Akbar, dikutip Kamis (22/1/2026). Nama pertama yang dipanggil adalah Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD, Anthony Leong. Anthony dinilai sebagai sosok yang tengah naik daun, terutama setelah sukses menginisiasi Forum Bisnis Nasional serta business matching dengan sejumlah BPD HIPMI di berbagai daerah. Saat ini, Anthony juga menjabat sebagai Komisaris PT PLN Indonesia Power. Selanjutnya, Akbar memperkenalkan Ketua Bidang III ESDM, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan BPP HIPMI, Afifuddin Suhaeli Kalla. Afifuddin yang juga menjabat sebagai Chief Financial Officer (CFO) PT Bukaka Teknik Utama dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Dalam waktu dekat, ia disebut akan menginisiasi program HIPMI di sektor waste to energy. Kandidat ketiga adalah Bendahara Umum BPP HIPMI, Reynaldo Bryan Tampang Allo. Pengusaha muda asal Papua ini dinilai memiliki potensi kuat untuk tampil sebagai kandidat Ketua Umum HIPMI, terutama dalam memperkuat representasi Indonesia Timur di tingkat nasional. Nama berikutnya yang dipanggil adalah Ketua Bidang I Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi BPP HIPMI, Tri Febrianto Damu atau yang akrab disapa Buyung. Ia dikenal sebagai representasi semangat pengusaha UMKM serta berperan penting dalam konsolidasi BPD HIPMI di seluruh Indonesia, sekaligus memastikan jalannya organisasi sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi. Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang V BPP HIPMI, Sunny Boy Hutabarat, juga masuk dalam daftar. Selain sebagai pengusaha muda, Sunny dikenal sebagai atlet reli nasional yang berhasil meraih Juara 1 Kelas F2 pada FIA Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2025 Putaran 3. Prestasi tersebut dinilai mencerminkan karakter disiplin, fokus, dan daya juang tinggi. Sosok terakhir yang diperkenalkan adalah Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman. Kepemimpinannya di HIPMI Sulsel disebut Akbar sebagai indikator kuat kapasitas dan pengalaman organisasi, sehingga layak diperhitungkan dalam bursa bakal calon Ketua Umum BPP HIPMI. Dengan munculnya enam nama tersebut, persaingan menuju kursi Ketua Umum BPP HIPMI diprediksi akan berlangsung dinamis. Munas HIPMI 2026 pun dipandang sebagai momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan dan strategi organisasi dalam menjawab tantangan dunia usaha nasional ke depan.

Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Pemekaran Provinsi Luwu Raya Menggema di Hari Jadi Luwu ke-758

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan / Fikri Haikal

ruminews.id, Luwu Utara – Dari tanah tua yang menyimpan ingatan panjang peradaban, suara rakyat Luwu Raya kembali bergema. Dari Palopo hingga Luwu Timur, dari Luwu Utara hingga Luwu, masyarakat se-Tana Luwu menyatu dalam satu ikrar kolektif: menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya sebagai jalan menuju keadilan yang telah lama dinanti. Bagi masyarakat Luwu, tuntutan ini bukan sekadar persoalan batas wilayah atau administrasi pemerintahan. Ia adalah penagihan janji historis bangsa, amanah yang pernah dititipkan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno kepada Datu Luwu Andi Djemma, tokoh perlawanan yang menjaga martabat Luwu dan membela kemerdekaan Indonesia. Janji itu hidup dalam ingatan kolektif rakyat dan diwariskan lintas generasi. Momentum 23 Januari menjadi ruang pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Hari ini diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-80 tahun, mengenang keberanian rakyat Luwu yang bangkit melawan penjajahan demi kedaulatan dan kehormatan tanah leluhur. Di hari yang sama, Luwu juga memperingati hari jadinya yang ke-758 tahun, menandai panjangnya peradaban dan kebijaksanaan yang membentuk identitas masyarakatnya. Di tengah peringatan sarat makna itu, harapan kembali disuarakan. Pemekaran Provinsi Luwu Raya dipandang sebagai ikhtiar menghadirkan keadilan yang lebih dekat, membuka jalan kesejahteraan yang merata, serta memastikan pembangunan tidak lagi terasa jauh dari denyut kehidupan rakyat. Aksi peringatan digelar di Monumen Masamba Affair, ditandai dengan penutupan jalan dan konsolidasi massa dari berbagai wilayah. Aksi ini tidak sekadar menghadirkan barikade, tetapi menjelma menjadi ruang ekspresi kolektif rakyat Luwu Raya untuk mengingat, menuntut, dan bersuara bersama. Di tengah arus massa, tarian khas daerah dipentaskan sebagai bahasa lain dari perjuangan. Gerak para penari menjadi simbol doa dan harapan tentang tanah, sejarah dan masa depan yang merekam kisah panjang perlawanan dan harga diri masyarakat Luwu. Longmarch yang digelar turut diwarnai pembentangan bendera panjang sebagai lambang persatuan rakyat se-Tana Luwu. Selain itu, sebuah spanduk panjang dibentangkan dan ditandatangani oleh masyarakat yang hadir sebagai pernyataan sikap bersama bahwa pemekaran Provinsi Luwu Raya adalah suara kolektif rakyat. Aksi hari ini menegaskan bahwa perlawanan tidak selalu berwajah amarah. Di Tana Luwu, perlawanan hadir dalam bentuk budaya, simbol, dan persatuan. Di tengah peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-80 dan hari jadi Luwu ke-758 tahun, rakyat Luwu Raya menyampaikan pesan tegas kepada negara: keadilan dan kesejahteraan yang diperjuangkan dengan pengorbanan adalah hak yang pantas diwujudkan, bukan sekadar dikenang. Di titik lain perlawanan, Jembatan Baliase sebagai urat nadi jalur Trans Sulawesi hari ini menjadi panggung suara rakyat. Massa aksi melakukan penutupan jalan secara penuh sebagai simbol alarm keras bagi pemerintah provinsi hingga pusat. Jalan yang dibekukan sesaat itu menjadi isyarat bahwa ketimpangan pembangunan di Tana Luwu tak bisa lagi diabaikan. Dari atas jembatan, teriakan para orator menggema, menuding Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menutup mata terhadap Luwu Raya, terutama dalam pendistribusian anggaran pembangunan. Ketimpangan tersebut disebut nyata terlihat pada kondisi fasilitas publik yang tertinggal, termasuk di wilayah Seko, yang hingga kini dinilai belum merasakan kehadiran negara secara utuh meski kaya sumber daya alam. Ironi itulah yang disorot massa aksi: kekayaan alam Tana Luwu terus dikeruk, sementara kesejahteraan rakyat tak kunjung sebanding. Penutupan Jembatan Baliase menjadi pesan simbolik bahwa ketika suara rakyat tak didengar, jalur utama pun harus berhenti agar negara mau menoleh dan serius menjawab tuntutan keadilan pembangunan serta aspirasi pemekaran Provinsi Luwu Raya. Di Jembatan Bone-Bone, gema perlawanan kembali membelah udara. Massa aksi meneriakkan ironi yang selama ini menjadi realitas hidup masyarakat Luwu Raya: berdiri di samping hamparan sawit, namun tak mencicipi hasilnya; tidur di atas tanah nikel, namun tetap bergelut dengan keterbatasan. Kekayaan alam yang melimpah justru berdiri asing di tengah kehidupan rakyatnya sendiri, seolah hanya menjadi milik segelintir kepentingan yang datang dan pergi. Seruan itu menjadi penegasan bahwa sudah cukup rakyat Luwu Raya hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Massa aksi menyuarakan keyakinan bahwa masyarakat Luwu memiliki kemampuan dan kearifan untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri dan berkeadilan. Pemekaran Provinsi Luwu Raya dipandang sebagai jalan agar pengelolaan kekayaan alam dapat tepat sasaran mengalir kembali kepada rakyat, membuka ruang kesejahteraan, dan memutus rantai ketimpangan yang selama ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semangat perjuangan masyarakat Luwu Raya kian terasa dalam kepalan tangan yang terangkat serempak. Kepalan itu bukan sekadar gestur, melainkan simbol tekad dan persatuan penanda bahwa rakyat Luwu Raya berdiri dalam satu barisan, membawa ingatan sejarah, luka ketimpangan, dan harapan akan masa depan yang lebih adil. Di balik kepalan tangan itu tersimpan makna perlawanan yang bermartabat dan berkesadaran. Ia mencerminkan keteguhan masyarakat Luwu Raya untuk terus menagih janji sejarah, memperjuangkan keadilan pembangunan, serta memastikan bahwa kesejahteraan kelak benar-benar lahir dari tanahnya sendiri. Dengan kepalan tangan yang sama, rakyat Luwu Raya menutup aksi hari ini dengan satu pesan tegas: perjuangan belum usai, dan suara mereka tak akan kembali dibungkam.

Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Koorkom UNM Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 19 Januari 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Negeri Makassar yang dipimpin oleh Ketua Azmi Dzulfikar Laitupa dan Sekretaris Umum Gymzar Gibran menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan merupakan kemunduran demokrasi. Sebagai bentuk penyampaian sikap tersebut, HMI Koorkom UNM melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam aksi itu, massa HMI menuntut agar DPRD Provinsi Sulsel secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan tetap berpihak pada hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Aksi berlangsung selama kurang lebih 30 menit, hingga akhirnya dua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan keluar menemui massa aksi, yakni Abdul Rahman dari Fraksi PKS dan Heriwawan dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, kedua anggota DPRD menerima aspirasi dan pernyataan sikap yang disampaikan oleh HMI Koorkom UNM, serta menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti dan mengawal aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan lembaga DPRD. Ketua HMI Koorkom UNM, Azmi Dzulfikar Laitupa, menegaskan bahwa penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan bentuk komitmen HMI dalam menjaga demokrasi. “ Pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah langkah mundur demokrasi. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung tidakboleh dirampas,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Umum HMI Koorkom UNM, Gymzar Gibran, menyampaikan bahwa HMI akan terus mengawal proses tindak lanjut dari aspirasi yang telah diterima oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. HMI Koorkom UNM menegaskan akan tetap menjalankan peran sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial dalam mengawal kebijakan publik yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik