Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Nasional, Pemuda, Politik

Ketua Laskar Gibran Sumut Samson Sembiring Bersilaturahmi dengan Wakil Wali Kota Binjai, Bahas Penguatan UMKM

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Medan – Ketua Laskar Gibran Sumut, Samson Sembiring, bersama Bendahara Laskar Gibran Sumut, Betharia Kembaren, melakukan kunjungan silaturahmi dengan Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, S.H., S.Sos., (tautan tidak tersedia), di Kantor Wali Kota Binjai, pada Rabu (13/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan program UMKM sebagai langkah strategis meningkatkan ekonomi masyarakat. Samson Sembiring menyampaikan bahwa penguatan UMKM diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan mengurangi potensi terjadinya tindak kriminal. “Ketika masyarakat memiliki kegiatan produktif dan penghasilan yang baik, maka ruang untuk tindakan negatif dapat semakin dipersempit,” ujar Samson Sembiring. Bendahara Laskar Gibran Sumut, Betharia Kembaren, menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan generasi muda agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan nyata dan bermanfaat. Laskar Gerakan Indonesia Berani Sumatera Utara berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui program-program yang membangun, memberdayakan, dan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman, produktif, dan sejahtera. Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyambut baik inisiatif Laskar Gibran Sumut dan berharap kolaborasi ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Binjai. “Kami siap mendukung program-program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran,” ujarnya. Pertemuan ini juga membahas potensi kerjasama antara Laskar Gibran Sumut dan Pemerintah Kota Binjai dalam mengembangkan UMKM di wilayah Binjai. Beberapa program yang dibahas antara lain pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan pemasaran produk UMKM. Samson Sembiring berharap bahwa kolaborasi ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Binjai dan meningkatkan ekonomi masyarakat. “Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera,” ujarnya. Kunjungan silaturahmi ini diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan cenderamata sebagai simbol kerjasama antara Laskar Gibran Sumut dan Pemerintah Kota Binjai.(Lia Hambali)

Bone, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Ketika Rumah Besar Mulai Retak dari Dalam

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Muhammad Ikrar – Kader Latenriruwa 2023 ruminews.id – Konstitusi bukan sekadar lembaran kertas mati yang bisa dilipat dan disimpan saat syahwat kekuasaan mulai meradang. Ia adalah kontrak sosial yang kita sepakati bersama, sebuah kompas moral ketika perdebatan kehilangan arah, dan batas suci yang membedakan antara organisasi kaum terpelajar dengan kerumunan tanpa arah. Seharusnya, Kongres KEPMI BONE 2026 menjadi panggung tertinggi dialektika kader. Tempat adu gagasan, tempat menimbang dan memutuskan masa depan organisasi dengan kepala dingin dan aturan yang jelas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang kita saksikan bukan dialektika yang sehat. Yang terjadi adalah tragedi runtuhnya nalar hukum. Proses yang cacat secara prosedur dipaksakan berjalan. Aturan main dilabrak, mekanisme dilompati, seolah tujuan menghalalkan segala cara. Ketika prosedur diabaikan, maka apa pun hasil yang lahir darinya hanya akan menjadi legitimasi palsu. Sebagai kader yang dibesarkan dan ditempa melalui nilai-nilai integritas Latenriruwa 2023, saya tidak bisa diam. Diam di saat rumah besar ini diruntuhkan dari dalam adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai yang sudah kita ikrarkan bersama. Kita pernah belajar bahwa kekuasaan yang lahir dari rahim proses inkonstitusional tidak akan pernah melahirkan kepemimpinan yang berwibawa. Yang ada hanyalah kekuasaan yang rapuh, gampang runtuh saat pertama kali diuji oleh waktu dan oleh kader di bawah. Ia mungkin bisa memerintah, tapi tidak akan pernah dihormati. Atas nama pergerakan, kita punya tanggung jawab sejarah untuk mengembalikan marwah organisasi ini ke khitahnya. Menggugat kecacatan ini bukan karena kita ingin memecah belah. Justru karena kita terlalu mencintai KEPMI BONE untuk membiarkannya sakit. Cinta pada organisasi adalah cinta yang berani bersuara saat ia salah arah. Cinta yang menolak mewariskan budaya organisasi yang rusak kepada generasi pelanjut. Jika hari ini kita diam melihat konstitusi diperlakukan sebagai formalitas, maka besok kita sedang mendidik kader untuk menganggap pelanggaran sebagai tradisi. Dan sejarah tidak akan pernah lupa siapa yang menjaga api, dan siapa yang membiarkannya padam.

Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Keselamatan Rakyat Bukan Seremonial: Evaluasi Total Penanganan Banjir di Bone

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Bone, banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada awal Mei 2026 menjadi bukti bahwa persoalan kebencanaan di daerah ini tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana musiman semata. Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Bone melalui situs resmi bone.go.id yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2026 pukul 14.32 WITA, banjir merendam beberapa kawasan pemukiman warga akibat tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran sungai di sejumlah titik. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu, akses jalan terputus, hingga memaksa sebagian warga melakukan evakuasi demi keselamatan mereka. Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI-Polri, Basarnas, dan unsur terkait memang telah melakukan langkah tanggap darurat berupa peninjauan lokasi banjir, evakuasi masyarakat, serta penyaluran bantuan logistik kepada warga terdampak. Bahkan Wakil Bupati Bone turun langsung memastikan kondisi masyarakat di wilayah terdampak sebagaimana diberitakan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Bone pada Kamis, 8 Mei 2026. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga turut menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Bone sebagaimana diberitakan pada 9 Mei 2026 pukul 10.15 WITA melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Bone. Namun sebagai Kabid Sosial dan Politik Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, kami menilai bahwa langkah tanggap darurat tersebut belum cukup untuk menjawab akar persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun. Pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir ketika bencana datang, lalu menghilang setelah air surut. Sebab persoalan banjir di Bone hari ini bukan hanya dipengaruhi faktor alam, melainkan juga lemahnya langkah mitigasi, buruknya tata kelola lingkungan, serta minimnya pembenahan infrastruktur penunjang seperti drainase dan normalisasi sungai. Fakta bahwa banjir terus terjadi di titik-titik yang hampir sama setiap tahunnya menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun sistem pencegahan bencana yang efektif. Pemerintah seharusnya mampu membaca kondisi ini sejak lama dan menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas pembangunan daerah. Jika sistem drainase masih buruk, sedimentasi sungai terus dibiarkan, dan pengawasan tata ruang tidak berjalan maksimal, maka banjir akan terus menjadi ancaman yang diwariskan kepada masyarakat setiap musim hujan tiba. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melalui laman resmi Kementerian PUPR yang dipublikasikan pada 9 Mei 2026 menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan normalisasi sungai serta percepatan penanganan genangan air di wilayah terdampak banjir di Bone. Langkah tersebut patut diapresiasi, namun tetap memperlihatkan bahwa persoalan banjir membutuhkan kerja yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kebijakan, khususnya pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakatnya. Kami menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan sekadar kunjungan seremonial, dokumentasi bantuan, ataupun pernyataan normatif di tengah bencana. Yang dibutuhkan masyarakat Bone hari ini adalah keberanian pemerintah daerah dalam mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan akar masalah. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi besar terhadap tata ruang daerah, mempercepat pembangunan dan perbaikan drainase, menertibkan pembangunan yang menghambat aliran air, serta memperkuat sistem mitigasi kebencanaan berbasis masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan lembaga sosial dalam proses penanganan maupun pengawasan kebijakan kebencanaan. Sebab bencana bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut keselamatan hidup rakyat secara langsung. Ketika pemerintah gagal melakukan langkah preventif, maka masyarakat kecil yang akan terus menjadi korban pertama dari setiap kelalaian kebijakan. Melalui sikap ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menegaskan bahwa banjir di Bone harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk berhenti bekerja secara reaktif dan mulai membangun sistem penanganan bencana yang serius dan berkelanjutan. Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pencitraan dan formalitas birokrasi. Sebab jika persoalan ini terus diabaikan, maka pemerintah sedang membiarkan masyarakat hidup dalam ancaman bencana yang terus berulang tanpa solusi nyata.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pengecut Demokrasi Bergerak Lewat Poster Gelap : Fajrin Sultan Minta Lawan Kritik Secara Terbuka

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – Menanggapi beredarnya poster penolakan terhadap kedatangan Dandhy Laksono di Kota Makassar, Aktivis Sulawesi Selatan, Fajrin Sultan, menegaskan bahwa poster tersebut bukan berasal dari kalangan aktivis maupun kelompok diskusi yang selama ini aktif mengawal ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Fajrin Sultan meminta pihak yang membuat dan menyebarkan poster penolakan tersebut untuk muncul ke publik dan bertanggung jawab atas narasi yang telah dibangun. Menurutnya, jangan sampai poster itu dibuat oleh oknum tertentu yang sengaja mencoba membungkam kritik dan membatasi ruang diskusi di tengah masyarakat. “Kalau memang memiliki sikap dan pandangan berbeda, silakan disampaikan secara terbuka. Jangan menggunakan cara-cara anonim yang justru menimbulkan kegaduhan dan dugaan adanya upaya pembungkaman terhadap ruang intelektual,” tegas Fajrin Sultan. Ia juga menyampaikan bahwa apabila poster tersebut memang dibuat dan disebarkan oleh oknum tertentu, maka hal itu dapat dinilai sebagai bentuk upaya untuk membungkam agenda dan bagian dari oknum yang menjadi otak oembubaran nobar dan diskusi film Pesta Babi yang dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa dan aktivis Menurutnya, kegiatan nobar dan diskusi merupakan bagian dari ruang demokrasi yang seharusnya dijaga bersama. Perbedaan pendapat seharusnya dijawab melalui dialog dan diskusi terbuka, bukan melalui intimidasi ataupun propaganda penolakan yang tidak bertanggung jawab. Fajrin Sultan menegaskan bahwa kebebasan berekspresi, berdiskusi, dan menyampaikan kritik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah ruang gerakan masyarakat sipil.

Nasional, Opini, Papua, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

“Pesta Babi”, Ruang Sipil, dan Cara Baru Kekuasaan Membentuk Kesadaran

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Papua, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Iwan Mazkrib – Seniman Hukum/Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel ruminews.id – Dalam masyarakat modern, kekuasaan tidak lagi bekerja semata melalui kekerasan terbuka, pelarangan formal, atau represi yang kasat mata. Kekuasaan berkembang menjadi lebih halus, simbolik, dan psikologis. Ia bekerja melalui produksi narasi, pembentukan persepsi publik, pengaturan rasa takut, dan normalisasi terhadap sesuatu yang perlahan dianggap wajar. Di titik inilah polemik film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” menjadi menarik untuk dibaca tidak hanya sebagai fenomena budaya, tetapi juga sebagai fenomena politik pengetahuan dan relasi kuasa di ruang sipil Indonesia hari ini. Film tersebut pada permukaan memang berbicara tentang Papua, pembangunan, masyarakat adat, dan kolonialisme modern. Namun dalam perspektif postmodernisme dan pendekatan dekonstruksi, persoalan yang jauh lebih penting justru terletak pada bagaimana ekosistem sosial-politik di sekitar film itu bekerja: bagaimana ia dipersepsikan, bagaimana ia direspons, dan bagaimana ia membentuk perilaku kolektif masyarakat. Harus diakui secara objektif bahwa di balik film tersebut memang terdapat realitas sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Persoalan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, serta gangguan terhadap wilayah ulayat dan identitas budaya merupakan fakta sosial yang selama ini menjadi bagian dari dinamika pembangunan di berbagai daerah Indonesia. Di sisi lain, negara juga menghadapi tekanan besar untuk mempercepat pembangunan nasional, memperluas investasi, memperkuat industrialisasi, membuka lapangan kerja, dan mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Artinya, terdapat benturan kepentingan yang nyata antara kebutuhan pembangunan nasional dengan tuntutan perlindungan ekologis, sosial, dan kultural masyarakat. Karena itu, persoalannya tidak sesederhana membagi posisi antara “pro pembangunan” dan “anti pembangunan”. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mampu membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kerangka negara hukum demokratis. Namun dalam teori postmodern, realitas sosial tidak pernah benar-benar netral. Apa yang disebut “stabilitas”, “ancaman”, “ketertiban”, bahkan “kepentingan nasional”, sering kali merupakan hasil konstruksi wacana yang dibentuk oleh relasi kuasa tertentu. Maka pertanyaan yang relevan bukan lagi sekadar, “Apakah film ini benar atau salah?” Melainkan, “Efek sosial dan politik apa yang sedang diproduksi melalui polemik film ini?” Setidaknya terdapat dua kemungkinan pembacaan strategis yang layak dipertimbangkan secara rasional dan objektif. Pertama, konsolidasi persepsi nasional di momentum simbolik perlawanan. Polemik terhadap film ini muncul menjelang dua momentum historis penting: Hari Kebangkitan Nasional dan Reformasi. Dua peristiwa tersebut bukan sekadar tanggal dalam kalender nasional, tetapi simbol kesadaran kolektif tentang kritik terhadap dominasi kekuasaan, kebangkitan ruang sipil, dan perjuangan demokrasi. Dalam perspektif politik simbolik, momentum memiliki fungsi strategis dalam membentuk kesadaran publik. Momentum bukan hanya penanda waktu, tetapi arena produksi makna. Karena itu, kemunculan kembali narasi tentang kolonialisme, ancaman stabilitas, dan sensitivitas terhadap ruang kritik di bulan-bulan simbolik perlawanan nasional patut dibaca lebih dari sekadar kebetulan sosial biasa. Bukan dalam pengertian konspiratif yang sederhana, tetapi sebagai kemungkinan adanya proses konsolidasi persepsi publik: tentang bagaimana masyarakat seharusnya memandang kritik, bagaimana ruang sipil seharusnya dibatasi, dan bagaimana stabilitas diposisikan sebagai legitimasi moral terhadap perluasan kontrol sosial. Dalam masyarakat modern, persepsi kolektif jauh lebih menentukan dibanding tekanan fisik semata. Ketika publik terus menerus dihadapkan pada narasi ancaman terhadap negara dan stabilitas, maka perlahan masyarakat akan menerima bahwa pengawasan terhadap ruang publik merupakan sesuatu yang masuk akal dan diperlukan. Di sinilah kekuasaan bekerja melalui normalisasi. Kedua, normalisasi kekuasaan simbolik ke ruang sipil melalui aparat. Jika pada era otoritarianisme klasik kontrol dilakukan melalui sensor terbuka dan represi langsung, maka dalam masyarakat postmodern pola tersebut berubah menjadi lebih subtil. Kehadiran aparat di ruang diskusi, pengawasan terhadap forum akademik, atau tekanan simbolik terhadap komunitas sipil mungkin terlihat kecil dan administratif. Namun secara sosiologis, hal tersebut dapat membentuk efek psikologis kolektif yang jauh lebih besar. Mahasiswa mulai mengukur risiko sebelum berdiskusi. Kampus mulai berhitung terhadap stigma. Komunitas mulai melakukan sensor terhadap dirinya sendiri. Dan masyarakat perlahan terbiasa melihat penetrasi kekuasaan ke ruang sipil sebagai sesuatu yang normal. Padahal perubahan paling mendasar justru terjadi di situ: masyarakat mulai menginternalisasi kontrol. Dalam teori kekuasaan modern, kondisi ini jauh lebih efektif dibanding represi terbuka. Sebab masyarakat tidak lagi merasa sedang ditekan, tetapi secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan batas-batas yang tidak tertulis. Kekuasaan akhirnya tidak perlu lagi melarang secara keras. Masyarakat akan membatasi dirinya sendiri. Inilah yang oleh banyak pemikir postmodern dibaca sebagai transformasi dari hard power menuju symbolic power, kekuasaan simbolik yang bekerja melalui pembentukan kesadaran dan pengondisian sosial. Karena itu, diskusi tentang Pesta Babi tidak cukup dibaca sebagai perdebatan tentang isi film semata. Yang jauh lebih penting adalah membaca bagaimana relasi antara negara, aparat, media, kampus, dan masyarakat sipil sedang membentuk lanskap baru demokrasi Indonesia. Sebab ancaman paling serius terhadap ruang demokrasi modern sering kali tidak hadir dalam bentuk pelarangan total, melainkan melalui pembiasaan perlahan terhadap kontrol. Kebebasan tidak selalu dihapus secara langsung. Kadang ia dipersempit sedikit demi sedikit, sampai masyarakat terbiasa hidup di dalam batas-batas baru yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Dan mungkin di situlah letak ironi terbesar peradaban modern, kolonialisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan wilayah atau perampasan sumber daya, melainkan dalam bentuk pengendalian kesadaran. Ketika manusia masih merasa bebas, tetapi cara berpikirnya perlahan diarahkan, ruang kritiknya dipersempit, dan rasa takutnya dipelihara secara sistematis, maka sesungguhnya yang sedang dijajah bukan lagi tanah, melainkan imajinasi tentang kebebasan itu sendiri. Barangkali ini hanya bayang-bayang imajinasi, sebuah logika terbalik dalam membaca realitas sosial. Namun sering kali, kekuasaan paling efektif bukan yang memaksa manusia untuk tunduk, melainkan yang perlahan membuat manusia terbiasa. Dan sejarah menunjukkan, banyak perubahan besar lahir bukan dari ledakan peristiwa, tetapi dari normalisasi yang nyaris tak disadari. Makassar, 15 Mei 2026

Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Dari Hati Damai ke Konflik Kekuasaan: Masihkah Gowa Maju dan Berkelanjutan?

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Riswandi – Ketua HIPMA Gowa Komisariat UIN ruminews.id – Visi “Gowa Maju dan Berkelanjutan” dan slogan “Hati Damai” bukan sekadar rangkaian kata yang indah. Keduanya merupakan janji politik sekaligus komitmen moral yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Gowa. Dalam visi tersebut tersimpan harapan besar bahwa pemerintahan yang baru mampu menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Harapan itu pada awalnya tampak realistis. Dukungan politik yang kuat, termasuk dari figur-figur yang sebelumnya memimpin Gowa, menjadi modal penting bagi lahirnya pemerintahan yang solid. Situasi ini menumbuhkan optimisme bahwa estafet kepemimpinan akan berjalan dengan harmonis dan pembangunan dapat dilanjutkan tanpa hambatan berarti. Namun, dinamika politik yang berkembang belakangan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Relasi antaraktor penting dalam pemerintahan tampak tidak lagi sejalan. Perbedaan pandangan yang semestinya dikelola secara dewasa justru berpotensi menciptakan jarak dan memunculkan kesan adanya ketegangan politik. Dalam konteks tersebut, perhatian publik juga tertuju pada hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai dua pemimpin yang memperoleh mandat yang sama dari rakyat. Bupati dan Wakil Bupati dipilih dalam satu paket, sehingga masyarakat berharap keduanya bekerja dalam semangat saling melengkapi. Bupati memegang kendali arah kebijakan, sementara Wakil Bupati memiliki peran strategis untuk memperkuat pelaksanaan program. Ketika hubungan keduanya terlihat kurang harmonis, kekhawatiran publik terhadap efektivitas pemerintahan menjadi hal yang wajar. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Pembangunan yang maju dan berkelanjutan memerlukan stabilitas politik, koordinasi yang baik, dan kepemimpinan yang kompak. Tanpa kekompakan, birokrasi dapat kehilangan kepastian arah, proses pengambilan keputusan melambat, dan pelaksanaan program prioritas tidak berjalan optimal. Dalam situasi seperti itu, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Rakyat Gowa tidak membutuhkan pertarungan pengaruh di antara para elite. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menjaga komunikasi, membangun kolaborasi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik. Perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi, tetapi perbedaan tersebut seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat kebijakan, bukan memperlemah pemerintahan. Visi “Gowa Maju dan Berkelanjutan” hanya dapat diwujudkan jika seluruh unsur kepemimpinan mampu menjaga harmoni dan fokus pada tujuan bersama. Slogan “Hati Damai” pun akan memiliki makna apabila tercermin dalam sikap dan tindakan para pemimpin daerah. Tanpa itu, visi besar tersebut berisiko menjadi sekadar retorika politik yang indah didengar, tetapi sulit dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat Gowa menunggu pembuktian. Apakah para pemimpin daerah mampu mengesampingkan perbedaan dan kembali membangun kerja sama demi kepentingan rakyat, atau justru membiarkan konflik politik menghambat jalannya pembangunan. Masa depan Gowa akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya untuk menjaga kebersamaan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Peringati Hardiknas 2026, BEM FK Unair dan Suara Kebebasan Gelar Diskusi Bedah Buku Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta — Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bersama Suara Kebebasan menggelar diskusi buku daring yang mengangkat tema kritik terhadap sistem pendidikan modern. Diskusi tersebut membahas buku “The Case Against Education” karya ekonom libertarian George Mason University, Bryan Caplan yang mempertanyakan relevansi institusi pendidikan formal di tengah fenomena inflasi ijazah dan krisis keterampilan kerja.

Bone, Nasional, Pemuda, Politik

22 DPC dan DPK Tolak Hasil Kongres Kepmi Bone yang ke XXI di Makassar

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Kongres KEPMI (Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia) Bone yang ke XXI baru saja usai digelar di Gedung LPTQ Jalan Tala Salapang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada tanggal 9 hingga 14 Mei 2026, namun hasilnya menuai protes dari beberapa pihak. Sebanyak 22 DPC dan DPK menilai proses pemilihan ketua dalam kongres tersebut banyak memiliki kejanggalan. Amshir Andi Timbang, S.H selaku salah satu senior di DPP Kepmi Bone memprotes keras hasil pemilihan dalam kongres tersebut. “Banyak kejanggalan dan pelanggaran konstitusi di dalamnya karena tidak legitimate dan inkonstitusional”, ujar Andi Andong kepada awak media di salah satu warung kopi di Jalan Toddopuli Raya Timur, Kamis (14/05/2026). Dirinya juga mengungkapkan bahwa Kongres tersebut dinilai terlalu memaksakan pemilihan tanpa kuorumnya jumlah peserta yang hadir untuk memilih. Karena menurutnya, dari 40 DPC dan DPK hanya sekitar kurang lebih 9 yang hadir, ini jelas pemilihan yang dipaksakan dan diatur sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu kandidat dengan merekayasa perangkat-perangkat pemilihan dan melakukan intervensi kepada para peserta DPC dan DPK. “Maka dari itu, kami 22 DPC dan DPK yang berada di bawah naungan KEPMI Bone menolak hasil kongres KEPMI Bone ke XXI karena tidak sah dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi”, tegasnya. Andi Andong menambahkan bahwa pihaknya memutuskan untuk meminta diadakannya kongres ulang. “Jika permintaan ini tidak diindahkan, maka kami dari 22 DPC dan DPK akan membuat kongres tandingan yang sah dan resmi sesuai mekanisme dan aturan-aturan organisasi KEPMI Bone”, imbuh Andi Andong. Hal senada juga disampaikan oleh pengacara senior Dr. Andi Arfan Sahabuddin, S.H.,M.H yang akrab dengan sapaan Andi Aan dan juga salah satu Kader KEPMI Bone turut menyatakan sikap dengan mengajak semua pihak meluruskan untuk mengembalikan marwah organisasi Kepmi Bone. “Ayolah kita bersama-sama luruskan dan kembalikan Marwah Kepmi Bone sesuai dengan regulasi Organisasi”, pungkas Andi Aan.(*)

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Aliansi Masyarakat Tombang: Mengutuk Keras Ketidakhadiran DLH Kabupaten Luwu di RDP Provinsi Sulsel

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Luwu – Kritik atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, menyayangkan sikap komitmen yang tidak di pertanggung jawabkan untuk bersama aliansi dalam rapat RDP untuk penolakan rencana pertambangan di wilayah desa Tombang, kecamatan walenrang, Kabupaten Luwu. RDP Di Drpd Luwu yang berlangsung tanggal 11 Mei 2026, di hadiri oleh beberapa OPD terkait membahas penolakan rencana pertambangan di desa Tombang, semua OPD menyatakan sikap untuk membersamai aliansi untuk hadir di RDP Di DLHK Provinsi Sulsel. Ungkap jarji zaidan, ketua Aliansi Masyarakat Tombang Tentunya Kekecewaan mencuat atas ketidakhadiran DLH Kabupaten Luwu di RDP Provinsi Sulsel, dalam hal ini aliansi menganggap kinerja dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat telah menyalahi mandat pemerintah yang sebetulnya dan besar dugaan juga kongkalikong antara pihak pemilik tambang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Sehingga (ATOM) aliansi masyarakat tombang mengecam keras atas ketidak hadiran DLH Kabupaten Luwu, Aliansi menuntut keras kepada DLHK Provinsi Sulsel dan Bupati Luwu untuk mengevaluasi kinerja DLH Kabupaten Luwu secara keseluruhan, juga mencopot kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten luwu. Jarji zaidan,tegas untuk bupati Luwu.

Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Aliansi MUAK Siap Turun Aksi, Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Ambulans CSR PT Vale di Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, LUWU TIMUR — Gelombang tekanan publik terhadap dugaan penyimpangan pengadaan mobil ambulans bantuan CSR PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur terus menguat. Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi MUAK) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Kapolres Luwu Timur tertanggal 14 Mei 2026. Dalam surat tersebut, mereka menyatakan akan menggelar demonstrasi besar pada Senin, 18 Mei 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai. Aksi itu direncanakan menyasar empat titik strategis, yakni Kantor Polres Luwu Timur, Kejaksaan Negeri Luwu Timur, DPRD Luwu Timur, dan Kantor Bupati Luwu Timur. Langkah ini muncul di tengah memanasnya polemik pengadaan 24 unit ambulans desa yang bersumber dari dana CSR PT Vale, setelah sejumlah pihak mulai dipanggil Polres Luwu Timur untuk dimintai klarifikasi terkait mekanisme pengadaan. Polisi telah melayangkan undangan pemeriksaan kepada pihak PT Vale dan vendor pelaksana sebagai bagian dari penyelidikan awal. Dalam surat aksi, Aliansi MUAK menyoroti dugaan “ugal-ugalan” aparat desa dalam proses pengadaan ambulans yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah. Mereka juga menyinggung adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan daerah. “Segera tangkap dan adili pelaku korupsi,” demikian tuntutan utama yang tertuang tegas dalam dokumen pemberitahuan aksi tersebut. Koordinator Aliansi MUAK, Hamrullah, bersama Sekretaris Rusdi, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat sipil atas potensi penyalahgunaan dana publik maupun dana sosial perusahaan yang seharusnya diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat desa. Berdasarkan berbagai informasi yang berkembang, proyek pengadaan ambulans tersebut melibatkan dana sekitar Rp6 miliar lebih dari puluhan desa penerima manfaat. Namun hingga kini sebagian besar unit ambulans belum diterima desa, sementara dana telah lebih dahulu ditransfer ke pihak vendor. Kondisi ini memicu kecurigaan luas terkait transparansi, akuntabilitas, dan dugaan korupsi dalam pelaksanaannya. Aliansi MUAK menyebut aksi mereka bukan sekadar protes, melainkan tekanan moral agar aparat penegak hukum bertindak cepat, profesional, dan independen. Dengan estimasi massa sekitar 200 orang, demonstrasi ini diperkirakan akan menjadi salah satu aksi sipil terbesar di Luwu Timur dalam beberapa bulan terakhir, sekaligus penanda bahwa isu dugaan korupsi pengadaan ambulans CSR PT Vale telah berkembang menjadi perhatian serius publik lintas elemen masyarakat. (*)

Scroll to Top