Peringati Hardiknas 2026, BEM FK Unair dan Suara Kebebasan Gelar Diskusi Bedah Buku Pendidikan

Ruminews.id, Yogyakarta — Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bersama Suara Kebebasan menggelar diskusi buku daring yang mengangkat tema kritik terhadap sistem pendidikan modern. Diskusi tersebut membahas buku “The Case Against Education” karya ekonom libertarian George Mason University, Bryan Caplan yang mempertanyakan relevansi institusi pendidikan formal di tengah fenomena inflasi ijazah dan krisis keterampilan kerja.

Diskusi ini diadakan pada Kamis, 7 Mei 2026 lalu, dengan dibuka oleh Managing Editor Suara Kebebasan, Iman Amirullah, yang menyoroti bagaimana pendidikan modern perlahan berubah menjadi sistem birokratis yang lebih berorientasi pada legalitas ijazah dibanding pengembangan manusia. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa kritik terhadap pendidikan bukan berarti anti intelektualisme, melainkan kritik terhadap institusi pendidikan yang dianggap gagal menciptakan manusia merdeka.

Menurutnya, pendidikan hari ini lebih banyak bekerja sebagai “sinyal sosial” dibanding sarana peningkatan kapasitas manusia yang nyata. Ia menjelaskan bahwa banyak orang menempuh pendidikan bukan lagi untuk belajar, tetapi untuk mendapatkan legitimasi administratif agar dapat diterima di pasar kerja.

“Pendidikan itu sekarang berorientasinya pada ijazah dan ijazah ini fungsinya sebagai sinyal sosial. Bahwa ini loh aku punya ijazah. Bukan berarti aku pintar, tapi aku sudah menyelesaikan kuliah, aku patuh, aku bisa disiplin, aku bisa tunduk dalam pemikiran tertentu,” jelasnya.

Iman kemudian menambahkan mengenai bagaimana inflasi ijazah yang melanda Indonesia terjadi karena nilai sinyal pendidikan bersifat kompetitif. Ketika semakin banyak orang memiliki ijazah SMA, maka nilai sinyal SMA menurun. Akibatnya masyarakat berlomba mengejar S1. Ketika S1 menjadi umum, perlombaan bergeser menuju S2, lalu S3, dan seterusnya.

“Dulu enggak mungkin orang membayangkan jadi kasir harus S1. Kalau ini terus terjadi, nanti entry level lama-lama harus S3 juga”.

Tangkapan layar selama diskusi. Dok. pribadi
Tangkapan layar selama diskusi. Dok. pribadi

Diskusi kemudian berlanjut dengan dimoderatori oleh Eclatdeta Sektyairlangga bersama pemateri utama, Yudistira Putra. Yudistira mengajak peserta untuk mendiskusikan argumentasi Bryan Caplan mengenai dua teori besar dalam ekonomi pendidikan, yakni ‘human capital theory’ dan ‘signalling theory’.

Dalam penjelasannya, ‘human capital theory’ berpandangan bahwa pendidikan meningkatkan gaji karena pendidikan meningkatkan keterampilan seseorang. Dengan kata lain, employer membayar lebih mahal karena pekerja memang menjadi lebih produktif setelah memperoleh pendidikan. Namun, teori kedua yang dibahas, yakni ‘signalling theory’, justru yang menjadi fokus utama dalam buku tersebut. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan gaji bukan terutama karena peningkatan kemampuan, melainkan karena ijazah berfungsi sebagai sinyal sosial bagi pemberi kerja. Ijazah dianggap menunjukkan bahwa seseorang cukup cerdas, cukup disiplin, dan mampu mengikuti norma sosial dalam sistem pendidikan.

Yudistira menjelaskan bahwa menurut Bryan Caplan, teori ‘signalling’ selama ini sering diremehkan, padahal justru memegang porsi yang sangat besar dalam menentukan nilai pendidikan di pasar kerja modern. Ia menyebut bahwa ijazah pada akhirnya bukan sekadar bukti kemampuan teknis, melainkan tanda bahwa seseorang berhasil bertahan dalam sistem akademik yang panjang dan penuh seleksi sosial.

Salah satu fenomena yang dibahas dalam forum tersebut adalah ‘sheepskin effect’, yakni kondisi ketika tahun terakhir suatu jenjang pendidikan memberikan peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, seseorang yang hampir lulus kuliah tetapi tidak memperoleh ijazah tetap memiliki penghasilan yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang berhasil menyelesaikan tahun terakhir dan resmi lulus.

Fenomena ini dianggap memperkuat argumen ‘signalling theory’. Jika pendidikan benar-benar murni soal keterampilan, maka peningkatan pendapatan seharusnya berjalan bertahap mengikuti peningkatan kemampuan. Namun kenyataannya, lonjakan pendapatan justru sangat bergantung pada status formal kelulusan.

“Kalau memang kita di-hire untuk skill-nya, kenapa ketika dua orang sama-sama lupa materi sekolahnya, yang dilihat tetap ijazah dan nilainya?” ujar Yudistira.

Selain itu, forum juga membahas paradoks ekonomi pendidikan yang cukup menarik. Secara individual, pendidikan memang meningkatkan pendapatan seseorang secara signifikan. Namun secara nasional, peningkatan pendidikan tidak otomatis menaikkan produktivitas ekonomi negara dalam proporsi yang sama.

Ia kemudian menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan pribadi akibat pendidikan jauh lebih tinggi dibanding kenaikan GDP nasional. Artinya, sebagian besar keuntungan pendidikan bersifat kompetitif dan individual, bukan produktif secara sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa banyak perusahaan membayar pekerja lebih mahal bukan karena produktivitas riilnya meningkat drastis, melainkan karena mereka memiliki kredensial formal yang lebih tinggi dibanding kandidat lain. Akibatnya, negara dan masyarakat menginvestasikan sumber daya sangat besar pada pendidikan yang sebagian manfaatnya ternyata hanya bersifat simbolik. Dalam logika ekonomi Bryan Caplan, sebagian investasi pendidikan akhirnya menjadi “investasi bodong”, karena biaya sosial yang dikeluarkan tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas nyata.

Diskusi juga menyinggung fenomena inflasi ijazah yang kini semakin terasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Posisi kerja yang dulu dapat diisi lulusan SMA kini mulai mensyaratkan gelar S1. Bahkan pekerjaan entry level yang sederhana pun perlahan ikut terdorong masuk ke kompetisi kredensial formal. Dalam forum tersebut juga dibahas bagaimana banyak mata pelajaran sekolah sebenarnya memiliki relevansi yang sangat kecil terhadap dunia kerja. Bryan Caplan dalam bukunya mempertanyakan apakah pelajaran-pelajaran yang dipelajari siswa benar-benar diterapkan dalam kehidupan profesional mereka.

Yudistira mencontohkan bagaimana sebagian besar orang akhirnya melupakan materi sekolah seperti kalkulus, trigonometri, atau bahasa asing yang dulu dipelajari bertahun-tahun. Namun meskipun ilmunya telah lupa, ijazah tetap memberi keuntungan ekonomi yang besar.

Hal ini kembali dianggap memperkuat argumen ‘signalling theory’ bahwa sistem pendidikan modern lebih banyak bekerja sebagai alat penyaringan sosial daripada proses pembentukan keterampilan yang benar-benar aplikatif. Meski demikian, diskusi tersebut tidak jatuh pada posisi anti pendidikan. Para pembicara tetap menegaskan pentingnya intelektualitas, pengetahuan, dan proses belajar. Kritik mereka diarahkan pada bentuk institusional pendidikan modern yang dianggap terlalu mahal, terlalu birokratis, dan terlalu terobsesi pada legalitas formal.

Sebagai alternatif, forum tersebut juga membahas kemungkinan restrukturisasi sistem pendidikan. Salah satu solusi yang dibahas adalah meningkatkan standar masuk pendidikan tinggi agar universitas benar-benar diisi oleh mereka yang kompeten dan membutuhkan jalur akademik. Sementara itu, mereka yang tidak masuk jalur akademik dapat diarahkan ke pendidikan teknis atau sekolah vokasional yang lebih spesifik terhadap kebutuhan profesi tertentu. Model ini dianggap lebih efisien dibanding memaksa semua orang mengejar gelar universitas.
Menariknya, diskusi juga membuka kemungkinan bahwa pendidikan informal di masa depan dapat menjadi lebih penting dibanding sebelumnya.

Dengan berkembangnya internet, AI, dan akses pengetahuan terbuka, orang-orang yang belajar secara mandiri mungkin perlahan memperoleh pengakuan yang setara dengan lulusan pendidikan formal. Dalam skenario tersebut, pemberi kerja tidak lagi hanya melihat ijazah, tetapi juga kemampuan riil dan portofolio seseorang. Orang yang tidak memiliki gelar formal tetap dapat dianggap kompeten apabila mampu menunjukkan keterampilan yang relevan.

Menjelang akhir forum, suasana diskusi menjadi semakin reflektif. Banyak peserta mulai mempertanyakan asumsi-asumsi lama tentang pendidikan, pekerjaan, dan kesuksesan sosial yang selama ini dianggap mutlak. Diskusi ini kemudian berhasil membuka ruang bagi pertanyaan yang lebih mendasar, apakah sistem pendidikan modern benar-benar dirancang untuk mencerdaskan manusia, atau justru sekadar memproduksi kompetisi kredensial tanpa akhir.

Share

PENCARIAN
BERITA LAINNYA
  • All Posts
  • Bantaeng
  • Berau
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hulu Sungai Selatan
  • Infotainment
  • Internasional
  • Jakarta
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Kualanamu
  • Luwu Timur
  • Mandalika
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pali
  • Palu
  • Papua
  • Pemerintahan
  • Pemuda
  • Pendidikan
  • Pertanian
  • Peternakan
  • Politik
  • Soppeng
  • Tekhnologi
    •   Back
    • Makassar
    • Gowa
    • Maros
    • Takalar
    • Palopo
    • Jeneponto
    • Pangkep
    • Pare-pare
    • IKN
    • Bone
    • Bulukumba
    • Towuti
    • Sidrap
    • Purwakarta
    • Pekanbaru
    • Berau
    • Kolaka Timur
    • Enrekang
    • Serang
    • Tangerang Selatan
    • Bima
    • Nusa Tenggara Timur
    • Kolaka Utara
    • Barru
    • Cibubur
    • Jakarta
    • Luwu Timur
    • Luwu Utara
    • Padang
    • Pinrang
    • Polewali Mandar
    • Toraja
    • Selayar
    • Mamuju
    • Donggala
    • Soppeng
    • Parigi Moutong
    • Yogyakarta
    • Jawa Timur
    • Labuan Bajo
    • Mamasa
    • Kualanamu
    • Bantaeng
    • Ambon
    • Sinjai
    • Bombana
    • Jambi
    • Samarinda
    • Sorong
    • Tegal
    • Kendal
    • Kulon Progo
    • Morowali
    • Blora
    • Tual
    • Gunungkidul
    • Banten
    • Cilacap
    • Jayapura
    • Batam
    • Bantul
    • Sleman
    • Halmahera
    • Banjarnegara
    • Toraja Utara
    • Nabire
    • Bangkalan
    • Solo
    • Lamongan
    • Tangerang
    • Papua
    • Luwu
    • Malili
    • Tanah Bumbu
    •   Back
    • Badan Gizi Nasional
    •   Back
    • Dinas Koperasi Makassar
    •   Back
    • DPRD Kota Makassar
    • Prov Sulawesi Selatan
    • Pemerintah Kota Makassar
    • Pemerintah kabupaten Gowa
    • Dinas Koperasi Makassar
Scroll to Top