Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik

Dari Reformasi 1998 ke “Pesta Babi”: Kembalikan TNI Barak!

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik /

Penulis: Andi Akram Al Qadri – Ketua Bidang ESDM BADKO HMI Sulawesi Selatan ruminews.id, Makassar – Pernyataan “Kembalikan TNI ke barak” hari ini tidak boleh lagi dibaca sebagai romantisasi sejarah reformasi 1998 semata. Ia telah bertransformasi menjadi kritik struktural yang mendesak di tengah masifnya perluasan peran militer dalam dimensi ekonomi-politik domestik. Ketika seragam loreng tidak lagi sekadar berjaga di tapal batas negara, melainkan ikut mengamankan konsesi, menggerakkan roda korporasi, hingga memperluas struktur komando teritorial lewat pembangunan batalyon-batalyon baru di wilayah domestik, demokrasi kita sedang mengalami regresi yang serius. Kita wajib membedah fenomena ini secara empiris dengan mengonfrontasi realitas lapangan yang terekam dalam film dokumenter “Pesta Babi” (produksi Watchdoc), menelusuri penetrasi ekonomi institusi pertahanan lewat Koperasi Merah Putih, serta menganalisis implikasi penambahan komando teritorial lewat kacamata tata negara khususnya melihat tren pembangunan batalyon baru di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Anatomi Konflik Agraria dalam Sinematografi Pesta Babi Untuk memahami mengapa militer harus dipisahkan dari urusan domestik, kita harus menyaksikan kejujuran visual yang dihadirkan oleh Watchdoc melalui dokumenter Pesta Babi. Film ini secara radikal membongkar bagaimana wilayah-wilayah pedalaman Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, diubah menjadi arena penindasan struktural. Istilah “Pesta Babi” dalam dokumenter tersebut menjadi metafora satir yang tajam: sebuah perayaan keserakahan para elite politik, korporasi raksasa, dan oligarki yang berpesta pora di atas tanah adat dan ruang hidup masyarakat sipil. Namun, film ini tidak berhenti pada kritik terhadap korporasi. Fokus krusial yang dibedah adalah eksistensi aparat keamanan, termasuk TNI, yang kerap hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai tameng pengaman investasi. Dokumenter tersebut merekam bagaimana instrumen kekerasan negara dikerahkan untuk meredam resistensi petani yang mempertahankan tanahnya dari ekspansi perkebunan skala besar dan pertambangan. Kehadiran militer di wilayah konflik agraria ini menciptakan teror psikologis dan asimetri kekuasaan yang nyata. Ini adalah konfirmasi visual dari apa yang ditulis oleh sosiolog tata negara sebagai hilangnya fungsi defensif militer dan berganti menjadi fungsi represif domestik. Institusionalisasi Bisnis: Keterlibatan TNI dalam Koperasi Merah Putih Sengkarut ekonomi politik yang digambarkan dalam Pesta Babi menemukan bentuk institusionalnya yang lebih rapi dalam keterlibatan langsung struktur militer pada sektor komersial melalui pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih. Langkah TNI yang menaruh atensi besar, sumber daya manusia, dan jejaring komandonya untuk membangun serta menggandeng Koperasi Merah Putih dalam berbagai proyek strategis menunjukkan bahwa “syahwat bisnis” militer belum sepenuhnya padam pasca-reformasi. Dalam jurnal ilmiah internasional Journal of Contemporary Asia, para peneliti ekonomi politik sering membedah bagaimana military business (bisnis militer) Indonesia pasca-Orde Baru melakukan kamuflase. Ketika regulasi (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI) secara eksplisit melarang tentara berbisnis secara korporat, institusi militer mengalihkan penetrasi ekonominya melalui kendaraan hukum sekunder seperti yayasan dan koperasi. Keterlibatan aktif struktural TNI dalam menyokong, mengonsolidasikan, dan memperluas jaringan Koperasi Merah Putih di sektor-sektor basah seperti logistik pangan, distribusi komoditas, hingga kemitraan investasi dengan swasta menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest) yang akut. Koperasi yang seharusnya menjadi pilar ekonomi kerakyatan, di tangan institusi bersenjata berubah menjadi gurita kapitalisme militer. Sektor swasta sipil dan UMKM tidak akan pernah bisa bersaing secara adil dengan entitas bisnis yang pengurus atau pelindungnya memiliki otoritas komando senjata. Lebih jauh lagi, keterlibatan perwira dalam mengurus manajemen Koperasi Merah Putih menguras energi profesionalisme prajurit, menjebak mereka dalam kalkulasi untung-rugi dagang, dan menjauhkan mereka dari tugas pokok mempelajari doktrin perang modern. Ekspansi Batalyon: Mengamankan Kedaulatan atau Mengunci Ruang Sipil? Di tengah menguatnya cengkeraman ekonomi tersebut, kebijakan pertahanan kita belakangan ini justru diwarnai oleh gelombang pembangunan batalyon-batalyon baru di berbagai daerah. Gejala ini juga terlihat sangat nyata di Sulawesi Selatan (Sulsel), di mana struktur komando teritorial diperkuat secara masif melalui pembentukan unit-unit tempur baru, termasuk Batalyon Penyangga Daerah serta rencana pembentukan Kodam baru yang memecah konsentrasi wilayah. Secara resmi, pemerintah dan markas besar militer selalu menggunakan narasi penguatan wilayah penumpang logistik, pertahanan pangan, dan percepatan pembangunan daerah untuk membenarkan penambahan unit-unit militer ini di Sulsel. Namun, jika kita menggunakan pisau analisis Samuel P. Huntington dalam bukunya The Soldier and the State (1957), ekspansi struktur teritorial hingga tingkat lokal ini justru memicu pertanyaan besar terkait konsep objective civilian control (kontrol sipil objektif). Huntington menegaskan bahwa profesionalisme militer dicapai dengan membatasi ruang lingkup militer hanya pada wilayah pertahanan eksternal. Ketika batalyon-batalyon baru dibangun secara masif di berbagai wilayah termasuk Sulawesi Selatan yang secara geopolitik domestik merupakan wilayah padat aktivitas ekonomi sipil, jalur logistik, dan memiliki beberapa titik rawan konflik agraria serta industri ekstraktif fungsi kehadiran militer rentan bergeser. Alih-alih menjadi benteng penahan invasi asing, pembangunan batalyon baru ini dikhawatirkan berfungsi sebagai alat kontrol teritorial untuk mengamankan stabilitas ekonomi elite, memastikan kelancaran rantai pasok korporasi termasuk proyek yang melibatkan jaringan Koperasi Merah Putih, dan mengawasi gerak-gerik gerakan sosial kemasyarakatan agar tidak mengganggu jalannya “pesta babi” eksploitasi ekonomi. Kesimpulan: Menolak Normalisasi Dwi-Fungsi Gaya Baru Perlu dengan tegas menyatakan penolakan, bahwa membiarkan rentetan fenomena ini berlanjut mulai dari represi agraria, gurita bisnis Koperasi Merah Putih yang disokong institusi, hingga ekspansi batalyon baru adalah bentuk normalisasi terhadap Dwi-Fungsi gaya baru. Kita sedang menyaksikan jarum jam sejarah diputar paksa kembali ke era pra-1998, di mana moncong senjata dan buku rekening korporasi berada di tangan yang sama. Sebagaimana berulang kali dinngetkan dalam tajuk rencana harian Kompas dan Koran Tempo, pertahanan negara yang kuat tidak dibangun dengan cara membiarkan tentara mengurus perdagangan, mengelola koperasi skala raksasa, atau menjaga lahan milik investor. TNI yang dihormati adalah TNI yang berada di barak, dilatih dengan teknologi mutakhir, dicukupi kesejahteraannya secara penuh oleh APBN, dan fokus pada geopolitik global. Kembalikan TNI ke barak sekarang juga. Hentikan “pesta babi” agraria, cabut keterlibatan TNI dari bisnis Koperasi Merah Putih, dan evaluasi ulang pembangunan batalyon di Sulsel yang mengintervensi ruang hidup sipil. Meletakkan kembali militer di bawah supremasi sipil secara absolut adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh rezim mana pun.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Transformasi Gerakan Kritis Untuk Konstruksi Kepemimpinan Produktif

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Arfan – Mahasiswa ruminews.id – Di tengah laju zaman semakin cepat dan arus perubahan sosial yang kompleks, gerakan kritis tidak lagi cukup dimaknai sebagai ruang perlawanan terhadap ketidakadilan semata. Gerakan kritis hari ini dituntut untuk bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak hanya mampu menggugat keadaan, tetapi juga menghadirkan alternatif perubahan yang nyata. Dalam konteks ini, transformasi gerakan kritis menjadi fondasi penting dalam membangun kepemimpinan produktif—kepemimpinan yang mampu berpikir visioner, konkret, dan memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam gerak laju historis kemahasiswaan bangsa ini telah mencatat. Peristiwa Gerakan Mahasiswa 1966 dan Reformasi Indonesia 1998 menjadi bukti bahwa kekuatan kritis mahasiswa mampu memengaruhi arah kebijakan nasional. Namun, tantangan gerakan kontemporer jauh lebih kompleks. Persoalan hari ini tidak hanya berkaitan dengan otoritarianisme politik, tetapi juga menyangkut pengangguran, kerusakan lingkungan, disrupsi teknologi, krisis moral, hingga ketimpangan ekonomi. Sayangnya dewasa ini, sebagian gerakan masih terbelenggu pada pola lama: reaktif terhadap isu, kuat dalam retorika, tetapi lemah dalam keberlanjutan metodelogi gerakan selanjutnya, juga kadang kala selesai di meja kekuasaan. Demonstrasi sering menjadi tujuan akhir, bukan alat perjuangan. Kritik di media sosial kerap berhenti sebagai opini tanpa aksi lanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi gerakan dari sekadar oposisi menuju gerakan yang transformatif dan produktif. Transformasi Gerakan Kritis adalah upaya memperkuat basis intelektual gerakan. Kritik yang berkualitas harus lahir dari riset, diskusi, tradisi membaca, dan pemahaman terhadap realitas sosial. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam membangun budaya intelektual agar kader tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga pemikir perubahan. membangun orientasi produktif, Gerakan harus mampu menghasilkan karya nyata seperti rekomendasi kebijakan, program pemberdayaan masyarakat, gerakan literasi, penguatan ekonomi komunitas, hingga inovasi digital yang menjawab kebutuhan publik. Pemimpin yang lahir dari gerakan seperti ini akan terbiasa bekerja dengan hasil, bukan sekadar narasi. Di Era saat ini, kolaborasi lintas sektor adalah solutif nyata kepemimpinan, sehingga mampu beradaptasi dengan zaman dan mendorong inovasi kreatif sekaligus mempercepat penyelesaian problem kompleks di tengah masyarakat Kepemimpinan produktif tidak diukur dari seberapa banyak program yang dijalankan, tetapi juga dari integritas, konsistensi nilai, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Pada dasarnya, gerakan kritis harus berkembang menjadi ruang pembentukan pemimpin yang tidak hanya berani melawan ketidakadilan, tetapi juga mampu membangun peradaban. Kritik adalah energi awal perubahan, sedangkan produktivitas adalah bukti nyata kepemimpinan. Ketika keduanya berjalan seiring, maka akan lahir generasi pemimpin yang progresif, relevan, dan siap menjawab tantangan zaman.

Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik

Video Viral Diduga Oknum TNI dan ASN Bahas Fee Proyek Kopdes di Dalam Mobil Beredar di Media Sosial

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Kediri — Jagad media sosial Indonesia beberapa hari terakhir diramaikan dengan beredarnya dugaan praktik permainan proyek pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah video dan narasi tersebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu perhatian publik.

Palopo, Pemuda, Pendidikan, Politik

Usung Tagline New Era, Tim Fahmi–Nabila Siap Bawa Era Baru Kemaslahatan Mahasiswa FEBI UIN Palopo

Tinggalkan Komentar / Palopo, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, PALOPO – Tim Pemenangan Pasangan Calon Fahmi Ilyazir Zam dan Nabila Ananta resmi menggelar konferensi pers hari ini, Senin (18/05). Mereka menegaskan komitmen total untuk memenangkan paslon demi membawa perubahan substantif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Tim Pemenangan menyatakan bahwa momentum ini adalah titik balik untuk membawa FEBI masuk ke era baru kepemimpinan yang progresif dan berdampak nyata. “Kemenangan Fahmi–Nabila bukan sekadar kontestasi Pemilma Raya UIN Palopo, melainkan sebuah kewajiban untuk menjamin kemaslahatan nyata bagi seluruh mahasiswa FEBI. Kami membawa arah gerak yang konkret, bukan janji manis,” tegas Juru Bicara Tim Pemenangan. Sebagai episentrum gerakan, tim resmi memperkenalkan Tagline NEW ERA melalui konsistensi akselerator perjuangan for dema febi 2026. Di depan awak media, Tim Pemenangan menyerukan konsolidasi total kepada seluruh elemen mahasiswa FEBI untuk menyatukan barisan. “Kabinet ini adalah mesin penggerak. Kami mengajak seluruh mahasiswa FEBI UIN Palopo menjadi aktor perubahan, bukan sekadar penonton. Bersama Fahmi Ilyasir Zam-Nabila Ananta, kita akselerasikan perjuangan ini,” tutupnya.

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Politik

Komunikasi Prabowo soal Rupiah Tuai Sorotan, CELIOS Ingatkan Ketergantungan RI pada Rantai Pasok Global

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta — Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menuai kritik dari sejumlah ekonom. Pernyataan tersebut dinilai terlalu meremehkan dampak depresiasi Rupiah terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat pedesaan dan kelas pekerja.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Logis 08 Soroti Danantara, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan Haji Indonesia di Makkah yang digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut Anshar, proyek strategis nasional tersebut memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas layanan jemaah haji dan umrah Indonesia. Namun hingga memasuki musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, publik belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan nyata dari proyek tersebut. “Musim haji sudah dimulai, tetapi janji pembangunan Perkampungan Haji Indonesia di Mekkah belum menunjukkan progres yang signifikan. Padahal proyek ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk menghadirkan fasilitas permanen bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi,” ujar Anshar Ilo, Kamis (14/5/2026). Perkampungan Haji Indonesia direncanakan berlokasi di kawasan Thakher atau Jabal Hudaibiah, sekitar 2,5 kilometer dari Masjid al-Haram. Pada tahap awal, proyek ini disebut mencakup akuisisi hotel dengan 1.461 kamar, pembangunan 13 menara hunian, serta satu pusat perbelanjaan yang akan menunjang kebutuhan jemaah Indonesia. Anshar menilai proyek ini bukan sekadar investasi properti, melainkan langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji dan umrah, sekaligus menekan biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam biaya perjalanan ibadah. “Jika terealisasi, Perkampungan Haji akan menjadi aset nasional yang sangat bernilai. Selain memberikan kenyamanan bagi jemaah, proyek ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia,” tegasnya. Logis 08 meminta Danantara menyampaikan secara terbuka perkembangan proyek, termasuk status pembebasan lahan, struktur investasi, tahapan pembangunan, dan target operasional. “Publik perlu mengetahui sejauh mana komitmen Danantara dalam menjalankan amanat Presiden. Jangan sampai proyek sebesar ini hanya menjadi wacana tanpa kepastian pelaksanaan,” kata Anshar. Ia juga mendorong Kementerian Haji dan Umroh dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia untuk terus mengawal realisasi proyek tersebut agar manfaatnya segera dirasakan oleh jutaan calon jemaah Indonesia. Dan menurutnya untuk memastikan tata kelola pengelolaan proyek kampung haji perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan asistensi secara komprehensif. “Untuk memastikan pelaksaanaan proyek strategis kampung haji tersebut agar terbebas dari potensi anasir-anasir deviasi yg mengarah kepada perbuatan koruptif maka kami minta KPK dapat terlibat secara teknis untuk melakukan berbagai kajian dan asistensi menyeluruh serta inplikasi hukum terhadap proyek tersebut,” tandasnya. “Harapan umat sangat besar. Perkampungan Haji Indonesia harus menjadi legacy penting yang benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji,” pungkasnya.

Enrekang, Nasional, Pemuda, Politik

Ketua KNPI Sulsel “VAS” di Undang Hadiri RAKORDA IMM Sulsel di Enrekang, Perkuat Sinergi Kepemudaan

Tinggalkan Komentar / Enrekang, Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Enrekang – KNPI Sulsel menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) IMM Sulsel yang digelar di Kabupaten Enrekang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan DPC IMM dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan sebagai ajang konsolidasi organisasi dan penguatan gerakan kepemudaan di daerah. RAKORDA IMM Sulsel berlangsung penuh semangat dengan mengangkat Tema : Sinergi mengokohkan gerakan. Kehadiran para kader IMM dari berbagai daerah menunjukkan soliditas organisasi dalam menjaga nilai intelektual, keislaman, dan kebangsaan di tengah dinamika zaman. ‎Ketua IMM Sulsel, Adrian Al Fatih, dalam sambutannya menyampaikan bahwa RAKORDA menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah gerakan IMM di Sulawesi Selatan. Ia menekankan pentingnya membangun sinergi lintas organisasi kepemudaan demi menciptakan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Sementara itu, KNPI Sulsel yang diwakili oleh Muhammad Syahrul Alam menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RAKORDA IMM Sulsel. Menurutnya, IMM merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang kritis, progresif, dan berintegritas. Muhammad Syahrul Alam juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. Ia berharap forum seperti ini dapat melahirkan gagasan-gagasan konstruktif yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial serta memperkuat persatuan pemuda di daerah. ‎Kegiatan RAKORDA IMM Sulsel di Kabupaten Enrekang berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi forum koordinasi organisasi, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar kader IMM se-Sulawesi Selatan serta memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan gerakan kepemudaan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Kapitalisme Negara Berseragam Koperasi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Ada dua pernyataan menarik yang keluar dari mulut para petinggi negara soal Koperasi Merah Putih. Pertama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut program ini sebagai upaya mengoreksi arah ekonomi yang “terlalu liberal dan kapitalis” menuju ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi. Kedua, Wakil Menteri yang sama juga pernah menyebut skema ini sebagai “kapitalisme rakyat” ala negara-negara kapitalis maju. Dua wajah dari satu entitas yang sama. Di satu sisi menjadi antitesis kapitalisme, di sisi lain justru mengimitasi logika kapitalis. Inilah paradoks Koperasi Merah Putih yang patut menjadi perhatian serius publik, sebuah proyek ekonomi kerakyatan paling masif dalam sejarah Indonesia yang, secara ironis, justru mengadopsi praktik Kapitalisme Negara. Gajah di Ruang Tamu Praktik Kapitalisme Negara adalah sistem di mana negara bertindak sebagai pemilik sekaligus pengelola utama alat-alat produksi namun tetap berorientasi pada laba dan persaingan pasar layaknya perusahaan swasta. Ciri-cirinya antara lain dominasi BUMN di sektor strategis, pembiayaan besar-besaran dari APBN, dan kontrol negara atas rantai pasok ekonomi. Jika diamati satu per satu, hampir seluruhnya hadir dalam desain Koperasi Merah Putih. Anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp83 triliun pada 2026, ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, goresan transparansi mulai luntur ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan PMK No. 15/2026. Arah kebijakan ini mengubah skema pendanaan koperasi secara fundamental di mana aset gerai, gudang, hingga cold storage yang dibangun dari pinjaman tidak lagi menjadi milik koperasi, tapi aset pemerintah daerah atau desa. Di lain sisi, utangnya tetap ditanggung APBN melalui pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil jika koperasi tak mampu membayar. Secara sederhana, rakyat melalui pajak membangun aset yang pada akhirnya menjadi milik negara, sambil tetap menanggung risiko kredit macet. Bahkan, lembaga kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperingatkan skema ini berpotensi menjadi beban ganda bagi masyarakat jika koperasi tidak berkembang optimal, dengan risiko kredit macet yang bisa mencapai Rp85,96 triliun pada tahun keenam operasional. Logika Kapitalis Berbalut BUMN Salah satu indikasi paling kuat dari praktik Kapitalisme Negara adalah penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah BUMN yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara, sebagai pelaksana utama pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih. Logikanya sederhana, negara menggunakan badan usaha milik negara untuk menjalankan fungsi ekonomi yang idealnya jadi mandat koperasi. Ironi semakin pekat saat PT Agrinas mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India pada awal 2026, di tengah lesunya industri otomotif dalam negeri yang penjualannya turun 7,2 persen sepanjang 2025. Jumlah impor ini nyaris setara total penjualan pikap domestik tahun lalu. Sebuah paradoks yang nyaring di mana negara hadir untuk menggerakkan ekonomi desa, tapi hadir lewat kantong BUMN yang mengeruk devisa untuk membeli barang dari luar negeri yang menciptakan sirkuit ekonomi justru bocor ke luar. Peringatan dari Muhammadiyah Bukan tanpa kritik. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang sejatinya menyambut baik program ini, memberikan peringatan keras bahwa sistem ekonomi yang terlalu lama diwarnai liberalisme dan kapitalisme telah membentuk pola pikir pengurus dan pengelola yang cenderung kapitalistik. Akibatnya, “tidak mustahil jasadnya koperasi tapi ruhnya CV atau perseroan terbatas.” Anwar juga menyoroti Himbara yang “dipaksa mengejar profit sebesar-besarnya” sehingga pembiayaan lebih banyak mengalir ke usaha besar ketimbang UMKM. Ini ironi berlapis. Sebuah program yang menamakan dirinya “antitesis kapitalisme” justru dikhawatirkan akan jatuh ke dalam kubangan yang sama oleh penggerak utamanya sendiri. Ekonom Wijayanto Samirin bahkan menyebut tanpa tiga prasyarat utama (kualitas kebijakan publik berbasis data, birokrasi profesional, dan tingkat korupsi rendah) arah Kapitalisme Negara berpotensi bergeser menjadi kapitalisme kroni, di mana manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan produktivitas justru merosot. Jembatan Emas atau Lorong Gelap? Pertanyaan besar yang harus dijawab bukanlah “apakah Koperasi Merah Putih berhasil atau gagal”, tapi “bagaimana kita mengukurnya?” Apakah dengan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan 5,61 persen di kuartal pertama 2026 yang diklaim BPS sebagai dampak program ini? Atau dengan kualitas hidup petani yang selama ini bergantung pada tengkulak? Presiden sendiri mengklaim program ini memberi jaminan pasar bagi petani. Dulu hasil panen tidak terserap, kini ada kepastian. Lalu kenapa toh skema pendanaannya justru menyerupai model bisnis yang selama ini dianggap sebagai masalah? Jika koperasi ini benar-benar menjadi “sokoguru” ekonomi nasional sebagaimana cita-cita konstitusi, maka harus ada garis tegas yang membedakannya dari praktik Kapitalisme Negara yang hanya mengganti pakaian kapitalisme global dengan setelan birokrasi lokal. Tanpa garis itu, Koperasi Merah Putih bukan hanya berisiko menjadi gajah di ruang tamu yang tidak bisa diabaikan, tapi juga menjadi simbol kegagalan paling menyedihkan di mana upaya melawan sistem justru terjebak dalam sistem yang sama. Toh, seperti ironi besar seorang pejuang yang terbakar oleh api yang hendak dipadamkannya sendiri.

Luwu Timur, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Luwu Timur di Antara Bisik-bisik dan Fakta yang Tak Terbantahkan

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Luwu Timur pada 2026, publik tengah dihadapkan pada dua hal yang kontras. Di satu sisi, beredar isu negatif yang coba digerakkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan arah pembangunan saat ini, di sisi lain, sebuah data resmi dari BPS yang justru menunjukkan lompatan luar biasa. Isu negatif biasanya mudah menyebar karena emosi. Tapi fakta, terutama fakta statistik, punya cara sendiri untuk berbicara. Dan fakta terbaru tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Timur layak kita baca dengan kepala dingin. 77,28. Itu angka IPM Luwu Timur tahun 2025. Bukan sekadar naik dari tahun sebelumnya (76,44). Dengan angka ini, Luwu Timur resmi menjadi kabupaten dengan IPM tertinggi keempat di Sulawesi Selatan secara keseluruhan, sekaligus tertinggi pertama di antara 21 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Sebuah posisi yang biasanya diduduki oleh kota-kota besar seperti Makassar, Palopo, atau Parepare. Pertanyaan yang sebaiknya diajukan bukanlah “Apakah ini layak dibanggakan?” Tentu layak. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: “Apa yang dilakukan pemerintah daerah sehingga bisa mencapai ini, sementara daerah lain relatif statis?” Angka yang Lahir dari Kerja Nyata di Lapangan. IPM tidak bohong karena dibangun dari empat komponen yang langsung menyentuh keseharian warga mulai dari kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Namun yang paling penting adalah angka-angka ini bukan sekadar hasil tabulasi statistik, tapi lahir dari kebijakan-kebijakan konkret di lapangan. Di sektor kesehatan, Pemkab Luwu Timur menggratiskan biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin di Makassar. Biaya layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung APBD. Selain itu, pemerintah membangun Laboratorium Kesehatan senilai Rp13,42 miliar di Malili, memperkuat layanan kesehatan masyarakat di pusat dan pelosok. Tidak hanya itu, tim Public Safety Center (PSC) 119 resmi dikukuhkan pada September 2025, siap memberi layanan darurat kesehatan 24 jam. Hasilnya? Usia harapan hidup warga Luwu Timur kini 74,86 tahun. Artinya, bayi yang lahir hari ini memiliki peluang lebih panjang untuk hidup sehat. Di sektor pendidikan, pemerintah menggandeng berbagai perguruan tinggi. Kerja sama dengan UMI Makassar, USIM Malaysia, serta UMB Palopo diteken untuk pendirian sekolah berbakat dan peningkatan mutu pendidikan. Ada juga program pelatihan alat berat di PT Luwu Timur Skill Center yang langsung menjawab kebutuhan industri dan mencegah ketergantungan pada tenaga kerja asing. Selain itu, program “Tiga Kartu Sakti” yang terdiri dari Kartu Luwu Timur Pintar, Kartu Luwu Timur Sehat, dan Kartu Lansia terus dimatangkan. Sepanjang 2025, sebanyak 9.878 mahasiswa telah menerima beasiswa dan 16.253 siswa mendapatkan seragam sekolah gratis. Di sektor kesehatan, layanan dimanfaatkan oleh 422.183 pasien, sementara 2.808 lansia menerima perhatian khusus melalui kartu lansia yang menjadikan Lutim sebagai satu-satunya daerah di Sulsel dengan kebijakan seperti itu. Untuk menyambut gelombang investasi asing, Pemda tak tinggal diam. Program Mandalish (Kursus Intensif Bahasa Mandarin dan Inggris) digulirkan untuk membekali generasi muda dengan kemampuan bahasa asing. Tujuannya sederhana, agar anak-anak lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, siap berperan sebagai penerjemah dan pendamping bagi para investor yang masuk. Di tingkat desa, program PANDU JUARA diluncurkan pada Desember 2025, menjadikan desa sebagai motor pembangunan dengan 33 desa dari 11 kecamatan dijadikan pilot project. Harapan lama sekolah pun menembus 13,38 tahun, dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa naik jadi 9,04 tahun. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, angka kemiskinan terus ditekan. Dari 44.240 jiwa pada 2024 menjadi 41.760 jiwa pada 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan hingga 5 persen pada periode 2025–2030 dengan estimasi jumlah penduduk miskin sekitar 21 ribu jiwa. Pengeluaran riil per kapita mencapai 14,38 juta rupiah per tahun, naik lebih dari setengah miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Siapa di Balik Semua Ini? Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Nama Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atau yang akrab disapa Ibas, memegang kendali pemerintahan periode 2025–2030. Ia menjabat sejak 20 Februari 2025 bersama wakilnya, Hj. Puspawati Husler, setelah mengalahkan petahana dalam Pilkada 2024. Ibas-Puspa dikenal sebagai sosok sederhana, berjiwa sosial, dan terus berbaur dengan masyarakat Luwu Timur. Kepemimpinan mereka tidak banyak gaya, tetapi di balik layar, mereka mendorong kolaborasi lintas sektor. Mereka meneken kerja sama dengan berbagai universitas, melantik pejabat yang menekankan pelayanan publik, serta mengawal langsung pembangunan laboratorium kesehatan dan pusat pelatihan SDM. Yang paling jarang mereka lakukan, berdebat di publik. Sebaliknya, mereka memilih fakta sebagai pembelaannya. Menimbang Isu Negatif di Timbangan Fakta Lalu, dari mana datangnya isu negatif yang katanya “marak” belakangan ini? Tanpa bermaksud mengabaikan keluhan yang mungkin sah, perlu dicatat bahwa di setiap daerah yang sedang bertumbuh pesat, selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Bisa karena proyek infrastruktur mengubah lanskap, bisa karena perubahan kebijakan yang tidak menguntungkan kelompok tertentu. Itu wajar dalam dinamika pembangunan. Tapi yang tidak wajar adalah jika isu-isu itu sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi fakta bahwa mayoritas warga justru merasakan perbaikan. Karena pada akhirnya, rakyat punya alat ukur sendiri yakni apakah anak mereka bisa sekolah lebih lama, apakah mereka bisa berobat dengan lebih mudah, apakah pendapatan mereka naik, apakah ada puskesmas yang buka 24 jam, apakah ada pelatihan kerja yang mereka ikuti secara gratis. Jika ketiga jawabannya adalah “ya”, maka isu negatif mana pun hanya akan menjadi angin lalu. Yang Bisa Dipetik untuk HUT 2026 Perayaan ulang tahun daerah seharusnya bukan ajang pamer semata. Tapi momentum untuk bertanya: “Apakah kita lebih baik dari tahun lalu?” Untuk Luwu Timur, jawabannya jelas, iya. Dalam hal kesehatan, iya. Dalam hal pendidikan, iya. Dalam hal ekonomi rakyat, iya. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Irwan Bachri Syam dan jajarannya, boleh saja tidak sempurna. Mungkin ada proyek yang molor, mungkin ada layanan yang masih berantakan. Tapi dalam urusan membangun manusia, data menunjukkan mereka berada di jalur yang benar. Dan ini bukan hanya prestasi satu orang. Ini adalah hasil kerja para guru di SD terpencil yang kini dapat akses pelatihan dan buku baru, perawat di puskesmas rawat inap yang kini punya alat kesehatan lebih lengkap, petugas posyandu yang rutin turun ke desa-desa terpencil, serta para ibu yang tidak perlu khawatir lagi jika anaknya dirujuk ke Makassar karena biayanya digratiskan. Pembangunan manusia tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Pembangunan adalah gerakan kolektif. Penutup: Optimisme yang Beralasan Optimisme tanpa data adalah omong kosong. Tapi optimisme

Nasional, Opini, Pemuda, Politik

Membaca Arsitektur Politik Penundaan Musda Golkar Sulsel

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Politik /

Penulis: Dr. M. Syaiful, S.Sos, M.Si – Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar ruminews.id, Makassar – Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulawesi Selatan yang kini memasuki bulan ketujuh terus memantik diskusi hangat. Langkah strategis ini dipandang bukan sekadar hambatan teknis di daerah, melainkan bagian dari penataan organisasi pasca-transisi kepemimpinan di tingkat pusat. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Syaiful, S.Sos, M.Si, memberikan pandangan akademisnya mengenai dinamika tersebut. “Musda Golkar Sulsel yang molor bukan sekadar jeda waktu untuk merajut kedamaian internal, melainkan sebuah arsitektur politik yang sengaja didesain. Ini adalah proses kalkulasi matang dari pusat untuk mendisiplinkan dinamika politik lokal Sulsel agar senada dengan orkestrasi politik nasional di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia,” ungkap Dr. M. Syaiful. Indikasi penguatan penyelarasan vertikal ini semakin terlihat setelah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M. Said, menuntaskan rangkaian konsolidasi di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) dan segera bertolak ke Jakarta untuk melaporkan peta kekuatan daerah. Penyelarasan Frekuensi Politik dan Harmonisasi Faksi Dalam perspektif manajemen organisasi, Dr. M. Syaiful menilai ruang waktu yang tercipta akibat penundaan ini memberikan kesempatan bagi seluruh faksi di Sulawesi Selatan untuk melakukan pengendapan ego sektoral. Tanpa jadwal yang terburu-buru, para figur potensial di daerah memiliki waktu lebih untuk membangun komunikasi yang konstruktif. Kondisi ini meminimalisir potensi gesekan terbuka yang destruktif di tingkat akar rumput. Dengan redanya polarisasi di daerah, DPP memiliki ruang yang ideal untuk mengonstruksikan figur kepemimpinan kompromi yang tidak hanya kuat di Sulsel, tetapi juga memiliki loyalitas penuh terhadap visi besar pusat. Target Aklamasi sebagai Simbol Soliditas Total Target pelaksanaan Musda secara aklamasi di 38 provinsi yang dicanangkan oleh DPP Golkar dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi kepemimpinan nasional. Sulawesi Selatan, sebagai salah satu lumbung suara utama Partai Golkar di Indonesia Timur, menjadi pilar penting dalam pembuktian soliditas ini. Skenario aklamasi lewat penundaan yang terukur ini dipandang sebagai proses alignment (penyelarasan). Siapa pun figur yang nantinya disepakati memimpin Golkar Sulsel dipastikan akan lahir dengan legitimasi ganda: mendapat penerimaan di tingkat DPD II kabupaten/kota sekaligus mengantongi kepercayaan penuh dari Jakarta. Hal ini penting untuk memastikan struktur partai di daerah bertindak sebagai mesin pemenang yang efektif dan patuh pada satu garis kebijakan nasional. Optimalisasi Struktur Lewat Masa Transisi Plt Selama masa penundaan ini, keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) berfungsi sebagai jembatan transisi yang mengamankan jalannya roda organisasi agar tetap berada dalam koridor kebijakan pusat. Struktur DPD II di 24 kabupaten/kota dikondisikan untuk tetap fokus pada kerja-kerja elektoral tanpa terdistraksi oleh dinamika kontestasi lokal yang prematur pasca-mundurnya Taufan Pawe dari bursa pencalonan. Mengulur waktu secara taktis ini memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk mengunci komitmen kolektif di daerah. Hasilnya, saat ketua definitif terpilih nanti, seluruh infrastruktur partai di Sulsel sudah dalam posisi siap gerak untuk mengamankan arah politik nasional dan peta koalisi besar menuju Pemilu 2029. Kesimpulan: Menatap Kesiapan Pemilu 2029 Dr. M. Syaiful menambahkan bahwa ketepatan momentum penentuan ketua definitif pasca-konsolidasi nasional ini akan menjadi modal berharga bagi Golkar Sulsel. Desain strategis dari pusat ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar: efektivitas pergerakan. Dengan selesainya penataan di tingkat pusat, pengurus definitif Golkar Sulsel yang lahir dari rahim Musda XI nanti akan langsung bekerja dengan cetak biru (blueprint) yang jelas. Kejelasan garis kebijakan tunggal ini diyakini akan mempercepat akselerasi mesin partai di daerah dalam mempersiapkan infrastruktur politik jangka panjang secara lebih solid, terarah, dan kokoh menuju Pemilu 2029.

Scroll to Top