Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Sebagai Alat Pembebasan Atau Alat Penindasan.

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Muhamad Alkun Iradat (Kabid PA PGLM BUTUR MAKASSAR) ruminews.id, – Makassar, Mengawali tulisan ini untuk mengetahui pendidikan melalui dari akar genealogi nya dan bertujuan untuk menemukan saran yang solutif terhadap problematika pendidikan di negri yang di penuhi oleh sekumpulan tikus yang berideologi rakusisme ini serta sebagai sikap penulis dalam menyambut hardiknas. Dalam perspektif sejarah Pendidikan tidak langsung muncul dalam bentuk sekolah seperti sekarang, tetapi berawal dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan mewariskan pengetahuan. Pada awalnya, pendidikan terjadi secara informal dalam keluarga atau kelompok. Orang tua mengajarkan anak-anaknya cara berburu, bertani, membuat alat, dan norma sosial. Ini sering disebut sebagai pendidikan “alamiah” karena tidak terstruktur. Dengan berjalan waktu yang di ukur oleh proses peradaban manusia pendidikan bertransformasi dan mulai melucuti setiap dinding masyarakat mulai dari cara bertindak, berkomunikasi, berinteraksi, dan lain sebagainya Sehingga pendidikan menjadi satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Melalui tangan kreatif manusia Pendidikan berubah wujud menjadi instansi secara formal setiap anak di haruskan untuk merasakan pendidikan yang di mulai dari taman kanak-kanak (TK), Hingga sampai pada Perguruan tinggi (KAMPUS). Secara ideal dengan hadir nya tatanan pendidikan seperti sekarang ini masyarakat menjadi sangat di mudahkan dalam proses pembekalan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas kognitif agar mampu ber inovatif karna pada dasarnya ilmu pengetahuan membawa kita pada kebebasan dan keberhasilan menjadi seorang manusia. dalam momentum penetapan hari-hari penting dan besar. dan ini adalah upaya penulis untuk memperingati hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei 2026 yang di tetap oleh pemerintah negara sebagai respon positif terhadap perjuangan dan pelopor pendidikan di Indonesia yaitu KI Hajar Dewantara. Atas keberanian nya melawan kolonialisme dan diskriminatif yang mereka lakukan pada masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi pemicu untuk kita merefleksikan kembali kondisi dan situasi praktik pendidikan yang berlangsung pada saat kolonialisme menjajah bangsa ini yang dimana banyak ketimpangan yang telah terjadi pendiskriminasian secara verbal maupun non verbal telah mereka lakukan pada para pendahulu kita. Yang dmna pada saat itu pendidikan hanya di hadirkan untuk para kaum bangsawan dan orang Belanda sedangkan para rakyat jelata di paksa untuk bekerja tanpa di bekali oleh ilmu pengetahuan ini membuktikan bahwa pendidikan di masa itu tidak mereta tetapi berpihak. Namun berkat keberanian ki Hajar Dewantara untuk melawan penindasan tersebut berani mengambil tindakan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kalangan bangsawan atau orang Belanda. Setelah pencapaian yang luar biasa ini seluruh elemen-elemen masyarakat menjadi mudah untuk mengakses pendidikan. Namun ketika berbicara pendidikan dalam konteks saat ini bukan lagi perihal bagaimana pendidikan mampu membawa kita pada kebebasan melainkan mengerucut pada pembelengguan berekspresi banyak studi kasus yang telah menjumpai kita mulai dari intervensi rambut,cara ber pakaian, dan telah menyamakan antara bahasa tubuh dan bahasa intelektual seolah menggambarkan pelajar ada dalam satu dimensi yang pasif dan terkontrol. Ini yang kemudian menjadi salah satu indikator muncul nya keresahan bagi para pembelajar yang dimana seharusnya dosen ataupun guru tidak berhak mengintervensi hal tersebut. Mengutip pandangan max Weber, bahwasanya pendidikan bukan hanya proses belajar, tetapi Alat untuk membentuk manusia rasional. Dalam arti pendidikan bukan tentang proses belajar mengajar yang kaku melainkan harus dialogis tanpa ada rasa takut untuk mengungkapkan argumentasi. Akan tetapi realitas membuka topeng untuk menyadarkan kita bahwa wajah asli pendidikan seperti ini. melalui pendekatan fenomenologi melihat realitas Perguruan tinggi antara dosen dan mahasiswa dalam proses belajar secara formal mulai dari pihak dosen telah mempraktikkan gaya presentasi makalah yang dimna dosen memerintahkan mahasiswa untuk membuat makalah dan mempresentasikan makalah yang telah mereka buat. Tentu hal tersebut jika di lihat dari sisi positif nya gagasan seperti itu memberikan dampak pada mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan teknologi sebagai wajah modernitas namun jika di lihat secara subtansial esensi ini bisa membuat cara berpikir dan upaya berekspresi seorang mahasiswa menjadi jumud. Dan mirisnya lagi hal tersebut telah di Normalisasikan dari pihak birokrasi kampus maupun dari kalangan mahasiswa yang telah terjerumus oleh ideologi mageran dan acuh tak acuh. Melalui beberapa kasus yang terjadi belakangan ini mulai dari praktik komersialisasi pendidikan, penyimpangan pendidikan. Ini seharusnya menjadi alat untuk mengevaluasi sistem yang tengah berjalan saat ini yang dimana sistem seharusnya membuat gerak kita menjadi bebas bukan membatasi pada ruang-ruang komersial. Pendidikan seharusnya di kembalikan pada hakikat awalnya dan pendidikan seharusnya berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan bukan malah menjadi alat bagi para elitis dan sekumpulan hama yang telah bersarang di dalam sistem. Mengutip gagasan dari Paulo Freire perspektif nya mengenai pendidikan. Bahwa Pendidikan adalah proses untuk menumbuhkan kesadaran dan kritisisme, sebagai alat pembebasan dari penindasan dan mendorong perubahan sosial yang lebih aman, damai dan sejahtera. Pandangan ingin menyadarkan kita bahwa sistem pendidikan saat ini harus di tersingkap secara serius dan Radikal agar kita tidak gampang di manipulasi dan di eksploitasi seperti halnya di zaman kolonialisme melainkan mampu menjadikan pendidikan sebagai senjata yang merobek struktur penindasan dan menghadirkan keadilan. Maka dari itu Kawan-kawan kita sebagai kaum intelektual harus menyadari dan bertindak tegas terhadap kondisi pendidikan saat ini sebab pendidikan itu tidak pernah netral dia akan berpihak. dan keberpihakan pendidikan berada pada kapitalis dan oligarki untuk itukah kita harus merenggut kembali pendidikan itu dan menepatkanya pada kebenaran, keadilan dan kemaslahatan umat dan bangsa.! HIDUP MAHASISWA HIDUP RAKYAT HIDUP PEREMPUAN YANG MELAWAN.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Unitama Cabang Makassar Timur Gelar Aksi May Day, Soroti Kebijakan yang Dinilai Merugikan Buruh

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), HMI Komisariat Unitama Cabang Makassar Timur menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jumat (1/5/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian pernyataan sikap terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada kaum buruh. Dalam orasinya, massa aksi secara tegas menolak sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan buruh. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mencabut regulasi yang dinilai melemahkan perlindungan tenaga kerja serta lebih condong mengakomodasi kepentingan perusahaan dibanding kesejahteraan pekerja. Selain itu, HMI Komisariat Unitama juga menyoroti persoalan upah minimum yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak. Mereka menuntut pemerintah agar menetapkan standar upah yang realistis dan berkeadilan, bukan sekadar formalitas administratif tanpa mempertimbangkan kondisi riil buruh di lapangan. Isu lain yang menjadi sorotan adalah praktik sistem kerja outsourcing dan kontrak jangka pendek yang dinilai tidak memberikan kepastian masa depan bagi pekerja. Massa aksi mendesak agar sistem tersebut dihapuskan karena dianggap menciptakan ketidakadilan serta memperlemah posisi tawar buruh. Tidak hanya itu, dalam tuntutannya, massa juga mendorong pemerintah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih progresif dan berkeadilan. Mereka meminta agar beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dapat dikurangi, sementara kontribusi dari kelompok berpenghasilan tinggi serta korporasi besar ditingkatkan. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan secara tertib. Melalui momentum May Day ini, HMI Komisariat Unitama Cabang Makassar Timur berharap pemerintah dapat lebih serius mendengar dan merespons aspirasi buruh demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Bantaeng, DPRD Kota Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized

Peringati May day dan Hardiknas, HPMB Raya Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Komersialisasi Pendidikan dan Eksploitasi Buruh

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, DPRD Kota Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized /

Ruminews.id, Makassar 1 Mei , Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya (HPMB-Raya) menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk sikap tegas terhadap praktik komersialisasi pendidikan dan eksploitasi terhadap kaum buruh yang hingga hari ini masih terus berlangsung. Aksi ini merupakan refleksi atas kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di mana akses pendidikan semakin mahal dan tidak merata, sementara di sektor ketenagakerjaan, buruh masih menjadi kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan, upah murah, dan minimnya perlindungan. Jenderal Lapangan HPMB Raya, Andi Hadid Mappatadang, dalam orasinya menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap dua sektor fundamental ini. “Pendidikan adalah hak, bukan komoditas. Buruh adalah tulang punggung ekonomi, bukan objek eksploitasi. Ketika negara membiarkan ini terjadi, maka kami akan hadir di jalanan sebagai bentuk perlawanan,” tegasnya. Senada dengan itu, Ketua Bidang Advokasi PB HPMB Raya, Akbar Fadli turut angkat suara, menyoroti kebijakan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial. “Kami melihat ada kecenderungan kuat menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis, dan buruh sebagai alat produksi semata. Ini adalah bentuk kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. HPMB Raya tidak akan diam,” ujarnya. HPMB Raya menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah aksi seremonial semata, melainkan bagian dari komitmen panjang dalam mengawal isu-isu strategis. Baik dalam konteks nasional, regional, maupun lokal, HPMB Raya akan tetap konsisten menjadi mitra kritis pemerintah. “Kami akan terus berada di jalanan, menyuarakan kepentingan rakyat. Tidak ada kompromi terhadap ketidakadilan. HPMB Raya akan tetap menjadi garda terdepan dalam perjuangan—baik dalam isu pendidikan, ketenagakerjaan, maupun persoalan sosial lainnya,” tutup pernyataan resmi tersebut. Aksi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa mahasiswa dan pelajar masih memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, yang tidak akan berhenti bersuara hingga keadilan benar-benar terwujud.

DPRD Kota Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized

Aksi Hari Buruh Internasional 2026 di Makassar, AMPERA Sulawesi Selatan Soroti Nasib Buruh dan UU Cipta Kerja

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized /

Ruminews.id, Makassar, 1 Mei 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat (AMPERA) Sulawesi Selatan yang tergabung dalam tiga organisasi, yakni Garis Indonesia, MPR, dan SRS, menggelar aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Jumat (1/5). Aksi ini menjadi momentum reflektif atas kondisi buruh di Indonesia yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera. Massa aksi mulai berkumpul sejak siang hari dengan membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian yang menyoroti persoalan upah murah, sistem kerja kontrak, outsourcing, serta lemahnya perlindungan terhadap buruh. Dalam orasinya, Jenderal Lapangan (Jendlap) Siddik menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan sekadar seremoni tahunan. “Hari ini kita tidak sekadar memperingati May Day, tapi menegaskan bahwa buruh bukan alat produksi semata—buruh adalah manusia yang harus dimuliakan hak-haknya,” tegasnya. Massa aksi menilai bahwa buruh masih berada dalam posisi rentan di tengah sistem ekonomi yang lebih menguntungkan pemodal. Minimnya jaminan sosial serta ketidakpastian kerja menjadi persoalan utama yang terus dihadapi kaum buruh. Kritik juga diarahkan pada praktik outsourcing dan sistem kerja kontrak yang dianggap memperpanjang ketidakpastian kerja. Selain itu, massa aksi secara tegas menyoroti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinilai memperlemah posisi tawar buruh, terutama dalam aspek pengupahan dan kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam jalannya aksi, sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Insiden saling dorong terjadi ketika aparat berupaya membatasi ruang gerak massa, termasuk saat massa hendak membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan. Situasi tersebut menunjukkan adanya eskalasi ketegangan di lapangan. Meski demikian, aksi tetap berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan aparat keamanan, walaupun sempat menyebabkan kemacetan di sekitar Jalan AP Pettarani. Dalam penutup aksi, Siddik menegaskan bahwa perjuangan tidak berhenti pada momentum May Day. “Pada 2 Mei nanti, kami akan kembali turun ke jalan. Perjuangan buruh dan pendidikan adalah satu napas dalam melawan ketimpangan,” ujarnya. Aliansi AMPERA Sulawesi Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan rakyat, untuk turut serta dalam aksi lanjutan tersebut sebagai bentuk solidaritas dalam memperjuangkan keadilan sosial.

Luwu Utara, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pesta di Atas Luka: HUT Luwu Utara dan Matinya Nurani Kekuasaan

Tinggalkan Komentar / Luwu Utara, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Reski – Demisioner Ketua Umum HmI Cabang Luwu Utara 24-25 ruminews.id, Luwu Utara – Perayaan HUT Luwu Utara ke-27 tahun ini tampaknya lebih pantas disebut sebagai panggung sandiwara kekuasaan, ketimbang momentum refleksi kemajuan daerah. Di tengah gegap gempita seremoni yang dibungkus dengan kemewahan dan euforia, publik dipaksa menelan ironi yang begitu telanjang, pemerintah merayakan “keberhasilan” di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Apa yang sebenarnya dirayakan? Ketika masyarakat di Malangke Raya dan Baebunta Raya masih bergelut dengan genangan air yang tak kunjung surut, ketika warga Rampi terus terisolasi oleh infrastruktur jalan yang jauh dari kata layak, ketika konflik agraria di Tanalili masih mencabik rasa keadilan, ketika pelayanan kesehatan masih jauh dibawah kepatuhan regulasi, ketika korupsi nepotisme tetap berada pada kartu merah dan ketika dunia pendidikan kehilangan marwahnya seperti yang tercermin dalam polemik di SMPN 2 Masamba—pemerintah justru memilih untuk berpesta. Ini bukan sekadar ketimpangan prioritas, Ini adalah bentuk nyata dari keterputusan antara kekuasaan dan realitas. Lebih ironis lagi, perayaan ini berdiri di atas narasi efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah sendiri. Bagaimana mungkin efisiensi dijadikan jargon, sementara ratusan juta atau bahkan mungkin lebih, digelontorkan untuk kegiatan yang minim dampak nyata bagi masyarakat? Ini bukan efisiensi, ini manipulasi retorika kekuasaan. Diskusi publik semakin menguat, beredar isu pengalihan dana CSR dari PT Kalla Arebamma yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Rampi, namun diduga terseret dalam pusaran pembiayaan seremoni. Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan pengkhianatan terhadap hak masyarakat Luwu Utara. Namun di sisi lain, isu ini juga tidak boleh berhenti sebagai gosip liar. Aparat penegak hukum wajib turun tangan, bukan untuk meredam, tetapi untuk mengungkap kebenaran secara transparan dan akuntabel. Belum selesai di situ, muncul pula kabar selanjutnya, mengenai kewajiban ASN membeli atribut HUT melalui satu pintu dengan harga yang tidak wajar dipandang mata. Jika praktik semacam ini benar terjadi, maka yang kita lihat bukan lagi perayaan daerah, melainkan praktik pemaksaan ekonomi terselubung yang memanfaatkan struktur kekuasaan yang begitu menjijikan. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan satu pola yang mengkhawatirkan: kekuasaan yang semakin jauh dari akal sehat, semakin nyaman dalam simbolisme kosong, dan semakin abai terhadap substansi pelayanan publik. Luwu Utara hari ini berada di persimpangan: antara menjadi daerah yang benar-benar berbenah atau terperosok lebih dalam ke dalam ilusi pembangunan yang dipoles dengan seremoni dan kecantikan retorika. Jika masyarakat terus dibuai dengan tontonan hura-hura tanpa makna, maka yang sedang dibangun bukanlah kemajuan, melainkan pembodohan kolektif yang sistematis. Kesadaran publik menjadi kunci dalam dinamika yang dimainkan oleh penguasa, masyarakat tidak boleh lagi menjadi penonton yang pasif. Dokumentasi, kritik, dan solidaritas harus menjadi alat kontrol sosial yang nyata. Sebab ketika kekuasaan tidak lagi mampu mengoreksi dirinya sendiri, maka rakyatlah yang harus mengambil peran itu. Rakyat harus sadar, rakyat punya legitimasi untuk bersuara menunjuk kebenaran. Jika tidak, maka perayaan seperti ini akan terus berulang, bukan sebagai simbol kebanggaan daerah, tetapi sebagai monumen kegagalan yang dipertontonkan setiap tahun. Oleh karena itu, jangan biarkan dugaan ini menjadi ajang tuduh atau perdebatan yang tiada henti. Buka mata dan teruslah bersuara – sebab, kejahatan yang terstruktur mampu mengalahkan kebenaran yang amburadul.

Makassar, Nasional, Pendidikan

Di Depan Rektor Unhas dan UNM, Cipayung Plus Komitmen Solid Sukseskan Pelantikan VAS.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar – Suasana penuh semangat kebersamaan tampak dalam pertemuan antara tokoh pemuda dan pimpinan kampus ternama di Sulawesi Selatan. Di hadapan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dan Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Cipayung Plus menyatakan komitmennya untuk menyukseskan pelantikan VAS. Kehadiran Vonny Ameliani Suardi menjadi sorotan dalam agenda silaturahmi tersebut. Ia menyampaikan pentingnya sinergi antara mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang progresif dan berintegritas. ‎Cipayung Plus yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan turut hadir mendampingi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kehadiran mereka menunjukkan kekuatan kolaborasi lintas organisasi dalam mendukung agenda kepemudaan. Tidak hanya itu, sejumlah organisasi kepemudaan lintas agama juga turut ambil bagian. Di antaranya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), GP Ansor, IPPNU, IPNU, serta Pemuda Islam. Mereka bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan KNPI Sulawesi Selatan. ‎Dalam kesempatan tersebut, kedua rektor menyampaikan apresiasi terhadap semangat persatuan yang ditunjukkan oleh para pemuda. Mereka berharap sinergi ini dapat terus terjaga dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional. Vonny Ameliani Suardi menegaskan bahwa pelantikan VAS bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat peran pemuda dalam berbagai sektor. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga solidaritas dan komunikasi yang baik. Dengan komitmen yang telah disampaikan di hadapan para pimpinan akademik, Cipayung Plus optimis pelantikan VAS akan berjalan sukses dan menjadi awal baru bagi gerakan kepemudaan yang lebih solid, inklusif, dan berdampak luas.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Dari Talenta ke Gagasan, HIMAKOM UMBP Gelar Bazar Dialog Inovasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Palopo – Inovasi tak selalu lahir dari gagasan besar. Ia kerap berangkat dari potensi individu yang diasah secara konsisten. Gagasan itulah yang mengemuka dalam Bazar Dialog yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Mega Buana Palopo (HIMAKOM UMBP), Kamis, 30 April 2026, di Kafe Sisilain, Jalan Andi Kambo No. 139. Mengusung tema “Talent-Driven Innovation: dari Orang ke Ide”, kegiatan ini menjadi ruang temu gagasan bagi mahasiswa lintas program studi. Diskusi berlangsung terbuka, dengan partisipasi aktif peserta yang terlibat dalam pertukaran ide dan pandangan. Pemateri kegiatan, Rifki Tamsir, menegaskan bahwa inovasi tidak harus dimulai dari sesuatu yang kompleks. Menurut dia, kemampuan individu menjadi titik awal yang menentukan lahirnya gagasan baru. “Setiap individu memiliki potensi. Ketika potensi itu dikembangkan dengan baik, maka akan melahirkan ide-ide inovatif yang berdampak,” ujarnya dalam sesi dialog. Ketua HIMAKOM UMBP, Nurul Hijriah, menyebut kegiatan ini sebagai upaya organisasi dalam menjawab tantangan perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi dan kreativitas mahasiswa. Ia menilai, ruang-ruang dialog semacam ini penting untuk memperkuat kapasitas berpikir kritis. “Kami ingin HIMAKOM tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi menjadi ruang tumbuh. Di sini mahasiswa didorong mengembangkan potensi dan berani melahirkan ide,” kata Nurul saat ditemui di sela kegiatan. Kegiatan ini diikuti mahasiswa dari berbagai program studi, seperti Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Multimedia. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya antusiasme peserta terhadap isu inovasi berbasis talenta. Sekitar 10 hingga 20 panitia terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. HIMAKOM berharap forum serupa dapat terus digelar sebagai medium pengembangan kapasitas mahasiswa, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berangkat dari kekuatan individu.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Sinergi Membangun SDM: Bupati Luwu Timur Sambut Hangat Agenda LK II Nasional HMI Cabang Palopo

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan intelektualitas pemuda. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Luwu Timur saat menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo pada tanggal 28 lalu. Pertemuan yang berlangsung hangat di kediaman dinas Bupati ini membahas rencana strategis pelaksanaan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang dijadwalkan akan dipusatkan di Kabupaten Luwu Timur. Mempromosikan Luwu Timur di Kancah Nasional. Ketua Umum HMI Cabang Palopo, Ardi Dekal, mengungkapkan bahwa pemilihan Luwu Timur sebagai lokasi kegiatan nasional ini bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, Bumi Batara Guru memiliki daya tarik luar biasa yang patut diketahui oleh khalayak luas. “Luwu Timur ini sangat unik karena dikenal dengan pluralismenya, kearifan lokal yang terjaga, serta nilai sejarah yang begitu kuat. Lewat agenda LK II Nasional ini, kami ingin memperkenalkan identitas Luwu Timur ke skala nasional, apalagi pemateri yang hadir nantinya merupakan tokoh-tokoh kaliber nasional,” ujar Ardi. Lebih lanjut, Ardi menjelaskan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pengembangan kekayaan intelektual mahasiswa agar mampu berkontribusi nyata bagi bangsa. Dukungan Penuh Pemerintah Daerah. Merespons rencana tersebut, Bupati Luwu Timur menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif para mahasiswa. Bupati dikenal sangat responsif terhadap aspirasi kaum muda, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan pembangunan karakter. “Kami siap mendukung dan memberikan support penuh terhadap agenda teman-teman HMI. Apalagi ini menyangkut persoalan pendidikan yang dilakukan di wilayah Luwu Timur. Fokus kita adalah bagaimana membangun kualitas manusia, terutama dari corak berpikirnya,” tegas Bupati Luwu Timur. Beliau juga menambahkan bahwa kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dalam agenda nasional ini akan memberikan energi positif bagi daerah, sekaligus membuktikan bahwa Luwu Timur adalah rumah yang ramah bagi diskusi-diskusi intelektual. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menyukseskan acara tersebut, sebagai langkah konkret dalam mencetak generasi pemimpin masa depan yang memiliki kedalaman ilmu dan integritas.

Nasional, Pemuda, Pendidikan, Polewali Mandar

KPM-PM Cabang Binuang Gelar Bakti Sosial di Pulau Tangnga, Fokus pada Lingkungan dan Edukasi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan, Polewali Mandar /

ruminews.id – Binuang, 1 Mei 2026 Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) Cabang Binuang resmi membuka kegiatan Bakti Sosial yang dilaksanakan di Pulau Tangnga, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, (1/5/2026) Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Lingkungan Pulau Tangnga, Sofyan, S.Pd, yang dalam sambutannya mengharapkan masyarakat Pulau Tangnga dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan bakti sosial ini. Sementara itu, Ketua Umum KPM-PM Cabang Binuang, Rifki Alparesi, menegaskan bahwa bakti sosial merupakan bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. “Bakti sosial ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan komitmen kami dalam membangun kepedulian sosial dan menjaga lingkungan.Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Rifki Alparesi. Adapun tema yg diusung “Langkah Kecil untuk Manfaat yang Besar, Bersama Menguatkan Kepedulian,” kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian program, di antaranya aksi bersih pantai dan lingkungan, edukasi lingkungan dan kepedulian sosial, kegiatan anak berupa games edukatif dan lomba, serta perbaikan fasilitas umum. Antusiasme masyarakat Pulau Tangnga terlihat tinggi dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mahasiswa dan masyarakat dalam satu kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi dalam membangun lingkungan yang lebih bersih dan solidaritas sosial yang lebih kuat. Dengan semangat kebersamaan, KPM-PM Cabang Binuang berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai kepedulian sosial dapat terus tumbuh serta menjadi budaya yang melekat di tengah masyarakat.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik

Enrekang dan Mitos Kemakmuran ditengah Eksploitasi Sumber Daya Alam

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik /

Penulis : Muhammad Ahsan Az zumar – Putra Daerah Bumi Massenrempulu dan Kabid. PTKP HmI Kom. PNUP ruminews.id – “Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir diracuni, dan ketika ikan terakhir mati, manusia baru menyadari bahwa mereka tidak dapat memakan uang.” — Eric Weiner Belakangan ini, gaya hidup masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Komoditas emas kerap diposisikan sebagai salah satu indikator utama kemakmuran dan standar kehidupan. Namun, di tengah krisis iklim dan kerusakan ekologis yang semakin nyata, orientasi tersebut patut dipertanyakan kembali. Realitas menunjukkan bahwa upaya memenuhi kebutuhan terhadap emas sering kali beriringan dengan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga mengaburkan nilai-nilai keberlanjutan yang seharusnya dijaga. Secara substantif, masyarakat tengah melakukan pertukaran yang tidak seimbang, yaitu menukar sumber-sumber kehidupan yang bersifat esensial dan berkelanjutan seperti air, tanah, dan keanekaragaman hayati dengan sesuatu yang pada dasarnya hanya memiliki nilai simbolik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis untuk meninjau kembali cara pandang terhadap konsep kemakmuran, agar tidak mengorbankan keberlangsungan lingkungan demi kepentingan yang bersifat sementara. Fenomena “ilusi kemakmuran” kerap muncul dalam narasi pembangunan berbasis pertambangan. Aktivitas pertambangan emas sering dipromosikan sebagai jalan menuju kesejahteraan daerah. Namun demikian, kejayaan ekonomi yang dihasilkan bersifat sementara, sedangkan dampak kerusakan lingkungan cenderung permanen dan sulit untuk dipulihkan ke kondisi ekosistem semula. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya alam justru berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati serta merusak habitat berbagai spesies demi keuntungan jangka pendek. Ekstaktif industri pertambangan emas dikenal sebagai sektor yang sangat intensif dalam penggunaan air dan memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan. Penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, dalam proses ekstraksi menjadi ancaman serius bagi kualitas air sungai. Padahal, air merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sumber air telah terkontaminasi akibat aktivitas pertambangan, maka kerugian yang ditimbulkan tidak dapat sepenuhnya dikompensasi oleh nilai ekonomi emas itu sendiri. Emas mungkin dapat membeli air kemasan, tetapi tidak mampu memulihkan ekosistem sungai yang telah rusak. Pada masa sebelum ekspansi industri pertambangan, masyarakat lokal masih dapat memanfaatkan sumber air secara langsung dari alam. Namun, keberadaan perusahaan pertambangan di kawasan hulu sering kali menyebabkan air sungai menjadi keruh akibat sedimentasi. Kondisi ini dipicu oleh pembukaan lahan dalam skala besar, termasuk penebangan hutan untuk kepentingan eksploitasi tambang, yang pada akhirnya mempercepat degradasi lingkungan. Sementara kualitas udara yang bersih dan segar merupakan hak dasar setiap makhluk hidup yang tidak dapat dinilai secara ekonomi. Penebangan hutan untuk konsesi tambang menunjukkan bahwa aktivitas manusia berpotensi mengurangi kualitas lingkungan hidup, sekaligus mengancam hak generasi mendatang untuk memperoleh udara yang layak. Penting bagi masyarakat untuk merefleksikan kembali tujuan dari akumulasi kekayaan material, khususnya emas, jika pada saat yang sama lingkungan hidup menjadi tidak layak huni. Investasi terbaik bagi suatu bangsa bukanlah pada sumber daya yang dieksploitasi dari perut bumi, melainkan pada sumber daya yang dijaga dan dilestarikan di atas permukaannya. Dengan demikian, penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan emas milik CV. Hadap Karya Mandiri seluas 1000 hektar di wilayah Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang dan Desa Pundilemo, Desa Pinang, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, bukanlah bentuk alergi dari kemajuan melainkan manifestasi kesadaran yang terakumulasi dari manifestasi kesadaran warga yang sejak awal hidup dari hasil bumi yang melimpah.

Scroll to Top