Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Polewali Mandar

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Polewali Mandar

Dari Pulau Tangnga, Semangat Bakti Sosial Mengalir: Kolaborasi KPM-PM Cabang Binuang dan Komunitas Lingkungan Gelar Aksi Bersih Pantai

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Polewali Mandar /

ruminews.id – Pulau Tangnga, Binuang — Dalam rangkaian kegiatan bakti sosial, Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) Cabang Binuang berkolaborasi dengan komunitas pemerhati lingkungan melaksanakan aksi bersih pantai di Pulau Tangnga. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, relawan, serta masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir. Aksi bersih pantai ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian bakti sosial yang tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga pada edukasi dan pemberdayaan lingkungan. Para peserta dengan penuh semangat bergotong royong menyisir kawasan pesisir, mengumpulkan serta memilah sampah yang didominasi oleh limbah plastik. Ketua Umum KPM-PM Cabang Binuang, Rifki Alparesi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. “Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin menghadirkan manfaat yang berkelanjutan. Aksi bersih pantai ini bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga tentang membangun kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan,” ujarnya. Selain aksi bersih pantai, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah serta dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan di wilayah pesisir seperti Pulau Tangnga. Kolaborasi antara KPM-PM Cabang Binuang dan komunitas pemerhati lingkungan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat dari keterlibatan aktif dalam setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan pantai yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. KPM-PM Cabang Binuang juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Nasional, Pemuda, Pendidikan, Polewali Mandar

KPM-PM Cabang Binuang Gelar Bakti Sosial di Pulau Tangnga, Fokus pada Lingkungan dan Edukasi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan, Polewali Mandar /

ruminews.id – Binuang, 1 Mei 2026 Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) Cabang Binuang resmi membuka kegiatan Bakti Sosial yang dilaksanakan di Pulau Tangnga, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, (1/5/2026) Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Lingkungan Pulau Tangnga, Sofyan, S.Pd, yang dalam sambutannya mengharapkan masyarakat Pulau Tangnga dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan bakti sosial ini. Sementara itu, Ketua Umum KPM-PM Cabang Binuang, Rifki Alparesi, menegaskan bahwa bakti sosial merupakan bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. “Bakti sosial ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan komitmen kami dalam membangun kepedulian sosial dan menjaga lingkungan.Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Rifki Alparesi. Adapun tema yg diusung “Langkah Kecil untuk Manfaat yang Besar, Bersama Menguatkan Kepedulian,” kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian program, di antaranya aksi bersih pantai dan lingkungan, edukasi lingkungan dan kepedulian sosial, kegiatan anak berupa games edukatif dan lomba, serta perbaikan fasilitas umum. Antusiasme masyarakat Pulau Tangnga terlihat tinggi dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mahasiswa dan masyarakat dalam satu kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi dalam membangun lingkungan yang lebih bersih dan solidaritas sosial yang lebih kuat. Dengan semangat kebersamaan, KPM-PM Cabang Binuang berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai kepedulian sosial dapat terus tumbuh serta menjadi budaya yang melekat di tengah masyarakat.

Pemuda, Pendidikan, Polewali Mandar, Tekhnologi

Tingkatkan Mutu Pendidikan : Mahasiswa KKN Universitas Al Asyariah Mandar Donasikan Modul Pelatihan Microsoft Word ke Sekolah

Tinggalkan Komentar / Pemuda, Pendidikan, Polewali Mandar, Tekhnologi /

ruminews.id, – POLMAN, Kelompok Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Al Asyariah Mandar menunjukkan kepeduliannya terhadap literasi digital di tingkat sekolah. Para mahasiswa ini menyusun dan menyumbangkan modul pelatihan Microsoft Word secara mandiri untuk diserahkan kepada sekolah MTS Hikmat Tuttula, pada Hari Sabtu 07 Februari 2026. Inisiatif ini muncul setelah para mahasiswa melihat adanya kebutuhan akan panduan komputer yang praktis dan mudah dipahami oleh siswa. Modul yang disusun khusus untuk pemula ini berisi langkah-langkah dasar, mulai dari pengenalan perangkat lunak hingga cara membuat dokumen formal yang rapi. “Kami ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi sekolah smp di desa Tuttula. Dengan modul ini, kami berharap para guru dan siswa tetap bisa belajar secara mandiri meskipun masa KKN kami sudah berakhir,” ujar Muh.Fadli, selaku koordinator program kerja. Pihak sekolah menyambut baik donasi modul pelatihan tersebut. Guru guru sekolah MTS Hikmat Tuttula menyampaikan apresiasinya atas kontribusi nyata para mahasiswa. Menurutnya, panduan tertulis dalam bentuk modul sangat membantu proses belajar mengajar di ruang kelas sekolah yang masih terbatas sumber dayanya. Selain penyerahan modul secara fisik, mahasiswa KKN juga sempat mengadakan sesi pelatihan singkat bagi para siswa. Sesi tersebut bertujuan untuk mempraktikkan langsung isi modul agar para siswa lebih percaya diri dalam mengoperasikan perangkat komputer. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan di desa dapat terus terjalin guna menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan era digital.

Daerah, Pendidikan, Polewali Mandar

Guru PPPK di Polewali Mandar Mengeluhkan Dugaan Manipulasi SPMT yang Menghambat Pembayaran Gaji

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pendidikan, Polewali Mandar /

ruminews.id – Polewali Mandar, Sulawesi Barat — Sejumlah guru PPPK di Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan keluhan terkait belum dibayarkannya gaji mereka sejak mulai bertugas. Para guru menyebut adanya dugaan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dirubah secara sepihak, sehingga berpotensi menghambat proses penggajian. Sejumlah guru menyatakan bahwa meskipun mereka telah mulai bekerja sejak tanggal yang tercantum dalam kontrak, SPMT yang menjadi dasar administrasi pembayaran gaji terjadi perubahan, atau penerbitannya berubah-ubah tanpa penjelasan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya “permainan” dalam pengelolaan dokumen, yang berdampak langsung pada tertundanya hak-hak guru. “Kami sudah mengajar, sudah menjalankan tugas, tetapi gaji belum turun karena SPMT kami katanya belum diproses. Kami merasa ada kejanggalan. Kami hanya meminta kejelasan dan hak kami dipenuhi,” ujar salah satu guru PPPK yang enggan disebutkan namanya. Para guru PPPK meminta pemerintah daerah untuk: 1. Memberikan klarifikasi resmi mengenai perubahan tanggal SPMT. 2. Menjamin transparansi proses administrasi PPPK, termasuk verifikasi SPMT, SK Pengangkatan, dan proses entry ke sistem keuangan. 3. Segera membayarkan seluruh tunggakan gaji tanpa menunda hak-hak guru lebih lama. 4. Menghindari praktik administrasi yang merugikan pegawai, terutama tenaga pendidik yang telah bekerja sesuai ketentuan. Para guru berharap pemerintah daerah bertindak cepat untuk menyelesaikan polemik ini dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kelalaian atau penyimpangan administrasi.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Polewali Mandar

Polemik Perubahan SPMT PPPK Tahap 2 Polman: Dugaan Maladministrasi Menguat, Guru Menuntut Hak dan Transparansi

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Polewali Mandar /

ruminews.id, Polewali Mandar — Polemik perubahan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterima PPPK Tahap 2 Kabupaten Polewali Mandar kembali mencuat setelah para guru mendapati bahwa tanggal SPMT mereka diubah secara sepihak, tanpa penjelasan resmi dan tanpa dasar hukum yang kredibel. Perubahan ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga telah berdampak langsung pada penundaan penggajian, sehingga merugikan banyak PPPK yang sudah bekerja sejak awal penugasan. Informasi dari pihak keuangan menyebutkan bahwa SPMT sebelumnya “ditolak sistem” apabila tidak bertanggal 1 Desember. Namun alasan ini semakin memperbesar tanda tanya. Jika sistem memang mengharuskan tanggal 1, mengapa tidak ditetapkan 1 November, mengingat banyak PPPK telah hadir dan melaksanakan tugas sejak awal November? Lebih jauh, Tanggal Mulai Tugas (TMT) telah ditetapkan BKN secara nasional pada 1 Oktober, sehingga sangat tidak logis apabila SPMT justru dimundurkan tanpa memperhatikan kehadiran faktual pegawai. Banyak PPPK mengaku sudah mengajar, sudah menjalankan amanah negara, dan telah mengeluarkan biaya pribadi selama melaksanakan tugas di lokasi penempatan. Namun perubahan SPMT secara mendadak membuat hak gaji mereka tertunda dan masa kerja mereka tidak dihitung sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya maladministrasi, tindakan administratif tanpa perencanaan yang matang, bahkan potensi konspirasi yang pada kondisi tertentu dapat mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, apabila perubahan dokumen tersebut terbukti menyebabkan kerugian bagi ASN. Atas kondisi tersebut, para PPPK melalui pernyataan sikap ini menyampaikan tuntutan tegas sebagai bentuk keberatan atas kebijakan yang tidak adil dan tidak transparan. Pertama, kami menolak penundaan penggajian PPPK yang terjadi akibat perubahan SPMT yang tidak terencana dan dilakukan tanpa dasar administratif yang jelas. Guru telah bekerja, dan hak mereka tidak boleh ditahan karena kesalahan birokrasi. Kedua, kami meminta pemerintah segera menerbitkan SPMT sesuai tanggal masuk kerja atau kehadiran nyata di lokasi penugasan. SPMT harus merepresentasikan fakta lapangan, bukan ditentukan berdasar alasan teknis yang tidak dapat diverifikasi. Ketiga, kami mendesak pemerintah menjamin kepastian pembayaran gaji pertama secara tepat waktu, khususnya bagi PPPK yang telah bekerja dan menanggung biaya pribadi selama melaksanakan tugas. Keempat, kami menuntut transparansi penuh dan komunikasi yang jelas terkait perubahan administrasi SPMT agar tidak lagi merugikan PPPK, baik di Polewali Mandar maupun di seluruh Indonesia. Kelima, kami meminta adanya skema kompensasi atau solusi administratif bagi PPPK yang telah mengeluarkan biaya pribadi selama masa penugasan akibat tertundanya hak gaji yang seharusnya mereka terima. Polemik SPMT ini tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan menjadi ujian terhadap integritas birokrasi daerah. Pertanyaan yang kini menggantung adalah apakah ini sekadar kesalahan teknis, atau justru indikasi penyimpangan sistemik yang harus segera diusut oleh Inspektorat dan Ombudsman?

Scroll to Top