Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan

FLMI dan LMND Komisariat UNM Gelar Bincang Demokrasi, Suarakan Kesejahteraan Akar Rumput

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR– Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei dimanfaatkan oleh generasi muda di Kota Makassar untuk merefleksikan kembali arah dan substansi demokrasi bangsa saat ini. Menjawab tantangan zaman tersebut, Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) bersama dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) sukses berkolaborasi menggelar sebuah dialog publik yang bertajuk Bincang Demokrasi. Kegiatan yang berlangsung interaktif ini dilaksanakan di Warkop Ngunjuk, Makassar, dengan mengusung tema besar yang cukup krusial bagi kondisi sosial saat ini, yaitu “Suara Akar Rumput Menakar Dampak Demokrasi Bagi Kesejahteraan Rakyat”. Acara yang berlangsung hangat di tengah suasana warkop ini berhasil menarik antusiasme yang sangat tinggi dari berbagai elemen gerakan, terbukti dengan hadirnya puluhan kader dari berbagai Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) serta para aktivis lintas kampus di Makassar. Kehadiran massa yang padat ini mempertegas bahwa ruang-ruang diskusi alternatif masih menjadi wadah yang subur bagi mahasiswa Makassar untuk merawat nalar kritis mereka. Untuk membedah tema besar yang diangkat, panitia sengaja menghadirkan tiga orang pemantik yang berkompeten dan memiliki rekam jejak panjang di bidang aktivisme, akademisi hukum, serta gerakan agraria nasional. Sesi diskusi dibuka oleh Bung Alif selaku Ketua LMND Kota Makassar yang membedah materi mengenai peran dan posisi strategis mahasiswa di era reformasi saat ini. Dalam paparannya, ia menyoroti dinamika gerakan mahasiswa modern yang menghadapi tantangan berat berupa gempuran pragmatisme dan represi tak kasat mata di lingkungan eksternal maupun internal kampus. Bung Alif menegaskan bahwa mahasiswa hari ini tidak boleh terjebak dalam zona nyaman, melainkan harus tetap konsisten mengambil peran sejarah sebagai lokomotif perjuangan rakyat dan penyambung lidah bagi kaum tertindas. Sudut pandang diskusi semakin mendalam ketika Kakanda Sudirman S., S.H., M.H., yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), naik memberikan pemaparannya mengenai catatan kelam pelanggaran HAM 1998. Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, ia mengingatkan seluruh forum yang hadir bahwa reformasi yang dinikmati hari ini lahir dari darah dan air mata para pejuang yang hak-haknya dirampas. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak akan pernah terwujud tanpa adanya penegakan supremasi hukum yang berkeadilan serta penuntasan dosa-dosa sejarah masa lalu agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Melengkapi pembahasan dari sisi basis massa riil, Bung Ijul selaku Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulawesi Selatan memaparkan materi yang sangat menyentuh akar persoalan, yaitu mengenai konsep perebutan kembali demokrasi. Ia berargumen dengan lugas bahwa sistem demokrasi yang berjalan saat ini cenderung mengalami pembajakan oleh segelintir elite politik dan korporasi, sehingga sering kali abai terhadap nasib kaum tani dan buruh. Bagi Bung Ijul, kedaulatan demokrasi sejati harus direbut kembali oleh rakyat melalui penguasaan atas hak tanah, keadilan pangan, serta kesejahteraan ekonomi yang merata di tingkat tapak. Kolaborasi pemikiran dari ketiga pemantik ini berhasil memicu diskusi dua arah yang sangat dinamis, di mana para peserta dari berbagai organisasi kemahasiswaan bergantian memberikan tanggapan kritis serta pertanyaan yang tajam. Perwakilan pihak penyelenggara dari FLMI dan LMND Komisariat UNM menyatakan bahwa kegiatan ini sengaja diinisiasi bukan hanya sebagai refleksi seremonial belaka, melainkan sebagai upaya konsolidasi gagasan untuk menyatukan kembali frekuensi gerakan pemuda dan mahasiswa di Kota Makassar yang dikenal memiliki sejarah panjang dalam mengawal perubahan sosial di Indonesia. Melalui bincang demokrasi ini, lahir sebuah kesepahaman bersama bahwa demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada tataran prosedural pemilu lima tahunan yang bersifat administratif, melainkan harus memiliki dampak nyata pada isi piring nasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kegiatan berbobot ini akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama yang penuh kehangatan, serta melahirkan komitmen kuat di antara para fungsionaris organisasi yang hadir untuk terus merawat konsistensi dalam mengawal isu-isu kerakyatan serta menjaga api kedaulatan demokrasi agar tetap menyala di Sulawesi Selatan.

Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Gowa Hari ini Seperti Kehilangan Fokus. Bukan Karena tak Punya Masalah, Melainkan Terlalu Banyak Drama

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Dito – Tokoh Pemuda Kabupaten Gowa ruminews.id – Gowa Bersejarah bukan hanya sekedar slogan belaka. Sebab, jika kita tamasya sebentar saja ke pertengahan abad ke-17, maka kita akan paham betul mengapa disematkan kata “Bersejarah” di belakang nama “Gowa”. Yah, Kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Sebelum pecah Perang Makassar pada tahun 1666, dan disaat perdagangan wilayah barat dan timur nusantara telah berhasil dimonopoli oleh VOC sebagai perserikatan dagang dari Negeri Kincir Angin Belanda, pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah teritorial kerajaan Gowa sangat ramai aktivitas dagang dan strategis dalam jalur perdagangan dunia (Baca: Fadli “Hegemoni Kerajaan Gowa dan Perang Makassar”). Yahh, sebuah kerajaan tak akan mungkin mencapai masa kejayaannya tanpa keberanian dan kebijaksanaan dari sosok pemimpinnya. Siapa yang tidak kenal Sultan Hasanuddin, sosok yang dijuluki oleh Belanda “Ayam Jantan dari Timur” karena kegigihannya mempertahankan kedaulatan Kerajaan Gowa. Hingga pada akhirnya, Maetsuyker sebagai sosok pemimpin imperium kolonial dari Istana Batavia mengirim Cornelis Speelman untuk meruntuhkan dominasi perdagangan sekaligus mengakhiri kejayaan Kerajaan Gowa (Baca:Bernard H.M. Vlekke “Nusantara Sejarah Indonesia”). Lalu, 5 Abad berselang, tepatnya saat ini tahun 2026, tampaknya puncak kejayaan Kerajaan Gowa betul-betul hanya jadi sejarah masa lalu belaka tanpa menjadikannya cermin dalam termin pembangunan daerah hari ini. Bagaimana mungkin, Gowa yang pada pertengahan abad-17 dengan susah payah diruntuhkan oleh kolonialisme, hari ini justru disajikan dengan “drama ranjang” pemimpinnya. Bagian Kerajaan Gowa dan Sultan Hasanuddin berhasil memberi kontras antara “kejayaan masa lalu” dan “kegaduhan hari ini”. Gowa yang dulunya riuh dengan aktivitas perdagangan, hari ini justru gaduh oleh isu dugaan perselingkuhan orang nomor satunya. Nyaris tak kenal tempat, baik di rumah, di jalan, maupun di tiap-tiap di meja perkopian, semuanya sibuk bergosip ria tentang drama ranjang tiada henti ini. Bupati Gowa Terseret Dugaan Perselingkuhan Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Gowa, legitimasi Bupati Husniah Telentang terus menerus tergerus. Sorotannya bukan karena ia mengelola tata pemerintah dengan buruk, apalagi terseret kasus korupsi. Beberapa pekan terakhir ini, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Gowa ini justru terseret dugaan skandal amoral perselingkuhan. Semakin hari, sosial media semakin ruih dengan dugaan skandal ini. Meski begitu, tak lantas membuat saya mengaktifkan mode riset “ON” untuk mengumpulkan keping demi keping gosip ini. Bagi saya, muak rasanya ruang dan diskursus publik secara terus menerus dijejali dengan drama ranjang seperti ini. Sebab, apapun itu drama ini betul-betul berhasil menyedot perhatian publik hingga hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak tak mendapatkan tempat di ruang publik kita. Lagi pula, saya bukan tipe orang yang suka mencampuri urusan pribadi seseorang, termasuk tindakan amoral selama tidak merugikan orang lain, apalagi sampai merangsek ke urusan ranjangnya. Selama tidak ada dugaan penyalahgunaan jabatan serta menggunakan fasilitas kenegaraan dan anggaran negara, mau selingkuh ratusan kali pun saya tidak peduli. Itu bukan urusan saya. Gowa hari ini seperti kehilangan fokus. Bukan karena tak punya masalah, melainkan terlalu banyak drama yang menyita perhatian publik. 54,04 Ribu Penduduk Miskin Tak Akan Kenyang Disajikan Drama Ranjang Yahh, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Gowa yang dirilis pada Januari 2026, sedikitnya per Maret 2025 ada 54,04 ribu atau 6,64%  penduduk di Kabupaten Gowa masih berada dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk ini hanya turun sekitar 0,21 dari Maret 2024 yang ada di angka 6,85%. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata tak mampu menjadikan angka kemiskinan penduduk Kabupaten Gowa mendekati persentase penduduk miskin per Maret 2025 Kota Makassar yang berada di angka 4,43%. Bahkan, angka persentase kemiskinan penduduk per Maret 2025 6,64% Kabupaten Gowa ini masih kalah dengan beberapa daerah yang letaknya jauh dari pusat Ibu Kota Provinsi. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gowa masih kalah dengan Kota Parepare (4,44%), Kabupaten Sidrap (4,91), Kabupaten Luwu Timur (5,79%), Kabupaten Wajo (5,86%), dan Kabupaten Bulukumba (6,06%). Padahal, salah satu program Bupati Husniah Talenrang yang paling banyak di endorse oleh media adalah program pengentasan kemiskinan ekstrem. Meski sudah dibantu oleh Baznas Gowa dan tim khusus Tim Layanan Cepat Atasi Kemiskinan (LACAK) yang dibentuk langsung oleh Bupati faktanya belum berdampak secara signifikan. Tampaknya, program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Gowa baru hanya sebatas poles-poles di media, belum berdampak signifikan di masyarakat. Tentunya, penduduk miskin di Kabupaten Gowa ini tidak akan kenyang jika yang disajikan terus menerus adalah drama ranjang tak berkesudahan ini. Bukannya Berkurang, Orang Menganggur Semakin Banyak di Kabupaten Gowa Walau tak signifikan, penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Gowa tak dibarengi dengan penurunan angka penduduk yang menganggur. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 di Kabupaten Gowa justru mengalami peningkatan. Data tahun 2024 menunjukkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa berada di angka 3,91%. Bukannya mengalami penurunan, justru terjadi peningkatan persentase Tingkat Pengangguran terbuka. Data tahun 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 4,25%, naik 0,34 dari tahun sebelumnya. Bahkan, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gowa 2025 yang berada di angka 4,25% bahkan lebih tinggi 0,04% dibandingkan rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Sulsel yang berapa di angka 4,21%. 5 Tahun IPM Gowa Konsisten di Bawah Rata-Rata IPM Sulsel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapat, kesehatan, dan sebagainya. Dalam hal pembangunan manusia, Kabupaten Gowa masih jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Data IPM 2025 yang dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan, menempatkan Kabupaten Gowa di peringkat 15 dari 24 Kab/Kota dengan poin IPM 74,22, tertinggal 11,44 poin dari Kota Makassar yang menempati urutan pertama dengan poin 85,66. Poin 74,22 IPM Kabupaten Gowa 2025 juga berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan dengan poin 75,92. Bahkan, jika ditarik 5 tahun terakhir dari tahun 2021-2025, IPM Kabupaten Gowa selalu konsisten berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Gowa dan Sejuta Lubang Jalanannya Jika ada yang seseorang bertanya “apa yang ikonik dari Gowa hari ini?”, dengan lantang dan dalam tempo sesingkat-singkatnya saya akan menjawab “jalan rusaknya”. Yahh, Kabupaten Gowa dan jalanan berlubang ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan. Meminjam istilah JJ Rizal, tampaknya jauh lebih mudah mencari kuntilanak daripada mencari daerah tanpa jalanan rusak di Kabupaten

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

BMKI Bersama Apoteker dan Mahasiswa Farmasi Desak Cabut PerKBPOM 5/2026 di BPOM Makassar

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, Makassar — Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPOM Makassar pada Kamis, 21 Mei 2026, sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerKBPOM) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain. Aksi tersebut diikuti oleh gabungan apoteker, mahasiswa farmasi, tenaga vokasi kesehatan, serta elemen masyarakat yang tergabung dalam BMKI. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, BMKI menilai regulasi tersebut berpotensi mencederai sistem pelayanan kefarmasian di Indonesia. Mereka menyebut kebijakan itu tidak hanya dinilai cacat secara substansi, tetapi juga dikhawatirkan membuka ruang distribusi obat di luar pengawasan tenaga kefarmasian yang kompeten dan berwenang. Koalisi massa aksi menegaskan bahwa obat bukan sekadar komoditas dagang, melainkan produk kesehatan yang penggunaannya harus disertai edukasi, pengawasan, serta tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, BMKI menilai distribusi obat yang diperluas ke sektor ritel umum tanpa keterlibatan tenaga kefarmasian berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan obat hingga kesalahan penggunaan di masyarakat. Koordinator aksi, Irwan Khomaeini, menegaskan bahwa penyusunan kebijakan kesehatan seharusnya melibatkan unsur profesi dan akademisi agar regulasi yang lahir tidak menimbulkan persoalan di lapangan. “Kami meminta agar apoteker, organisasi profesi, akademisi, serta tenaga kesehatan dilibatkan dalam pembuatan regulasi untuk menghindari potensi penyalahgunaan obat di masyarakat,” tegas Irwan Khormaini saat menyampaikan tuntutan aksi. Selain menolak PerKBPOM Nomor 5 Tahun 2026, massa aksi juga menyoroti fenomena maraknya pembelian obat di gerai-gerai ilegal tanpa edukasi maupun pengawasan yang memadai. Menurut orator aksi, kondisi tersebut selama ini menjadi persoalan serius yang justru harus diperketat pengawasannya oleh BPOM. “Selama ini masyarakat membeli obat di gerai-gerai ilegal dan mendapatkan obat tanpa edukasi serta pengawasan BPOM. Ini menjadi persoalan serius yang seharusnya diperbaiki, bukan membuka ruang distribusi baru yang berpotensi menambah masalah,” tegas salah satu orator aksi. Dalam tuntutannya, BMKI secara tegas menolak dan mendesak pencabutan PerKBPOM Nomor 5 Tahun 2026, serta meminta BPOM RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi tersebut dengan melibatkan organisasi profesi, akademisi, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses penyusunannya. Selain itu, massa aksi juga menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi melemahnya peran apoteker dan tenaga kefarmasian dalam pelayanan kesehatan apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan. Mereka menilai sistem pelayanan kefarmasian berbasis apotek dan fasilitas kesehatan resmi harus diperkuat, bukan justru memperluas distribusi obat ke jalur ritel umum. BMKI juga menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan kesehatan nasional. Dalam pernyataan sikapnya, mereka bahkan mendorong langkah judicial review terhadap regulasi yang dianggap merusak tatanan pendistribusian obat di Indonesia, termasuk mengembalikan distribusi obat sesuai prinsip pelayanan kefarmasian di tempat pelayanan kesehatan, termasuk apotek. Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut antara lain: pencabutan PerKBPOM Nomor 5 Tahun 2026, pengembalian distribusi obat sesuai prinsip pelayanan kefarmasian, pelibatan organisasi profesi dan akademisi dalam perumusan regulasi, perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan obat, hingga mendesak Kepala BPOM RI untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai kontroversial tersebut. Aksi yang berlangsung di Kantor BPOM Makassar itu menjadi simbol perlawanan gabungan unsur kesehatan dan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi meliberalisasi distribusi obat. Massa aksi menyerukan slogan, “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Apoteker Indonesia! Tolak Liberalisasi Distribusi Obat!” sebagai bentuk komitmen menjaga keselamatan pasien dan masa depan pelayanan kefarmasian di Indonesia. Tiktok: Aksi Unjuk Rasa Barisan Muda Kesehatan Indonesia Menuntut Cabut dan Batalkan PerkBPOM No5 Tahun 2026:  https://vt.tiktok.com/ZSxSooj8c/ Aksi Simbolik Pemotongan Ayam di Depan Kantor BPOM Makassar Menyikapi Terbitnya PerkBPOM No 5 Tahun 2026: https://vt.tiktok.com/ZSxAJL3nE/ Penyerahan Berkas Tuntutan Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) ke Kepala BPOM Makassar: https://vt.tiktok.com/ZSxAeYdpx/  

Internasional, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

KKLR Desak Pemerintah Bertindak atas Penahanan Aktivis Asal Luwu oleh Israel

Tinggalkan Komentar / Internasional, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah diplomatik menyusul penahanan relawan kemanusiaan asal Luwu, Andi Angga Prasadewa, oleh militer Israel di kawasan Mediterania Timur. Desakan itu disampaikan BPW KKLR Sulsel melalui pernyataan sikap resmi yang diterbitkan di Makassar, Rabu (20/5/2026), setelah muncul laporan bahwa Andi Angga ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Gaza bersama sejumlah relawan dan jurnalis asal Indonesia. Dalam pernyataan tersebut, BPW KKLR Sulsel menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus solidaritas penuh kepada Andi Angga Prasadewa dan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut ditahan dalam misi kemanusiaan tersebut. “BPW KKLR Sulsel menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus solidaritas penuh kepada saudara Andi Angga Prasadewa beserta seluruh Warga Negara Indonesia yang mengalami penahanan dalam misi kemanusiaan tersebut,” demikian bunyi pernyataan resmi BPW KKLR Sulsel. Andi Angga diketahui merupakan putra asal Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Ia tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla 2026 yang membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Namun kapal yang ditumpanginya dilaporkan dicegat militer Israel di wilayah Mediterania Timur. BPW KKLR Sulsel menilai aksi kemanusiaan yang dilakukan Andi Angga bersama para relawan lainnya merupakan tindakan mulia dan sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia tentang perdamaian dan kemanusiaan dunia. Karena itu, organisasi paguyuban masyarakat Luwu Raya tersebut mendesak Pemerintah RI, khususnya Kementerian Luar Negeri, agar segera bertindak cepat untuk memastikan keselamatan seluruh WNI yang ditahan. “BPW KKLR Sulsel mendesak Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, untuk mengambil langkah diplomatik yang cepat, serius, dan terukur guna memastikan keselamatan seluruh WNI yang ditahan, termasuk Andi Angga Prasadewa,” tulis BPW KKLR Sulsel dalam pernyataannya. Selain pemerintah pusat, BPW KKLR Sulsel juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ikut aktif melakukan koordinasi dan memberikan pendampingan moral kepada keluarga Andi Angga di daerah. BPW KKLR Sulsel turut mengajak masyarakat Luwu Raya, Sulawesi Selatan, dan bangsa Indonesia untuk mendoakan keselamatan seluruh relawan kemanusiaan agar dapat kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan selamat. Dalam pernyataannya, BPW KKLR Sulsel menegaskan bahwa kepedulian terhadap isu kemanusiaan merupakan bagian dari nilai siri’, pacce, dan solidaritas sosial yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Luwu Raya. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Ketua BPW KKLR Sulsel Hasbi Syamsu Ali dan Sekretaris BPW KKLR Sulsel Asri Tadda sebagai bentuk kepedulian moral terhadap warga Luwu Raya yang tengah menghadapi situasi darurat di luar negeri. (*)

Bantaeng, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Tekhnologi, Uncategorized

FKMP Bantaeng Desak Transparansi dan Keterlibatan Pemuda dalam Pemilihan PAW Kades Pattallassang

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Tekhnologi, Uncategorized /

Ruminews.id,Bantaeng– Dinamika politik di Desa Pattallassang, Kabupaten Bantaeng, kian menghangat menjelang momentum penjaringan Bakal Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa. Menanggapi hal tersebut, Forum Komunikasi Mahasiswa Pattallassang (FKMP Bantaeng) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap untuk mengawal transisi kepemimpinan di desa tersebut. Langkah ini diambil mengingat Desa Pattallassang telah mengalami kekosongan kursi kepala desa definitif selama kurang lebih dua tahun. Selama masa tersebut, kepemimpinan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang telah berganti sebanyak tiga kali, sebuah kondisi yang dinilai cukup riskan bagi stabilitas tata kelola desa. Keterlibatan Pemuda dan Mahasiswa Ketua FKMP Bantaeng menegaskan bahwa seluruh stakeholder yang memiliki andil dalam proses ini wajib melibatkan unsur pemuda dan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Menurutnya, momentum PAW bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan penentu masa depan masyarakat Pattallassang. “Kami dari FKMP Bantaeng berharap agar para pemangku kepentingan senantiasa melibatkan unsur pemuda dalam setiap tahapan momentum pemilihan PAW ini. Kami tidak ingin tanah kelahiran kami hanya menjadi lumbung kepentingan sektoral yang mencederai nilai-nilai demokrasi di desa,” ungkapnya dalam rilis resmi. Desak Ketegasan Pemerintah Daerah FKMP Bantaeng juga menyoroti peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan dinas terkait agar tidak pasif dalam melihat dinamika politik yang seringkali “panas” di Desa Pattallassang. Ketegasan pemerintah dinilai menjadi kunci agar kontestasi berjalan jujur dan adil. “Pemerintah atau dinas terkait mesti tegas dan konsisten dalam mengawal kontestasi ini. Estafet kepemimpinan jangan sampai diperkeruh hanya untuk kepentingan jabatan sesaat, karena masa depan masyarakat dan pemuda sangat bergantung pada kemaslahatan serta integritas pemimpin yang terpilih nanti,” tambahnya. Harapan untuk Kedamaian Desa Di akhir pernyataannya, FKMP Bantaeng mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas. Mereka menginginkan Desa Pattallassang yang aman, tentram, dan damai di setiap momentum politik. Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari panitia pemilihan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses PAW ini menjadi solusi definitif bagi arah pembangunan Desa Pattallassang ke depan, bukan justru menjadi sumber perpecahan baru.

Bantaeng, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Tekhnologi, Uncategorized

Di Balik Hiruk-Pikuk Politik Pattallassang: Pemudi Menagih Pulangnya Ketenangan di Tanah Kelahiran

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Tekhnologi, Uncategorized /

Ruminews.id,Bantaeng – Di sudut-sudut Desa Pattallassang, aroma kontestasi politik mulai tercium lebih tajam dari biasanya. Namun, di tengah riuh rendah pembicaraan tentang siapa yang akan mengisi kursi Kepala Desa melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW), terselip suara-suara lirih yang penuh kecemasan. Itulah suara para pemudi desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pattallassang (FKMP Bantaeng). Bagi para pemudi ini, dua tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sekadar menunggu. Tiga kali pergantian Pelaksana Tugas (Plt) telah mereka saksikan, dan bagi mereka, ketidakpastian kepemimpinan definitif ini ibarat kapal yang terombang-ambing tanpa nakhoda tetap. Bukan Sekadar Jabatan, Tapi Masa Depan “Kami melihat Pattallassang bukan sebagai panggung perebutan kekuasaan, melainkan sebagai rumah yang sedang gelisah,” ujar salah satu srikandi FKMP Bantaeng. Bagi keterwakilan pemudi, politik di Pattallassang yang selama ini dikenal “panas” harus segera didinginkan dengan integritas. Mereka menolak keras jika tanah kelahiran mereka terus-menerus dijadikan lumbung kepentingan bagi sektor-sektor tertentu yang hanya mengejar jabatan sesaat. Ada kekhawatiran mendalam bahwa jika estafet kepemimpinan kembali diperkeruh oleh intrik politik, maka kemaslahatan masyarakat—termasuk masa depan generasi muda perempuan—akan terpinggirkan. Menuntut Ruang, Menagih Ketegasan Pemudi Pattallassang tidak ingin lagi hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Mereka menuntut agar para stakeholder memberikan ruang nyata bagi unsur pemuda dalam setiap prosesi penjaringan PAW ini. Kehadiran mereka bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai penjaga nurani agar kontestasi tidak melupakan esensi pengabdian. “Pemerintah dan dinas terkait harus menjadi wasit yang paling tegas. Jangan biarkan proses ini menjadi keruh. Kami hanya ingin desa yang aman, tentram, dan damai—tempat di mana kami bisa merancang masa depan tanpa dihantui perpecahan politik,” tambahnya dengan nada getir namun penuh ketegasan. Misi Kedamaian Narasi yang dibawa pemudi kali ini adalah sebuah peringatan: bahwa di atas segala ambisi politik, ada hak masyarakat untuk hidup tenang. Mereka berharap pemilihan PAW ini menjadi titik balik bagi Pattallassang untuk melepaskan predikat “desa politik panas” dan berubah menjadi desa yang dewasa dalam berdemokrasi. Di tangan para pemangku kepentingan dan calon pemimpin baru inilah, harapan para pemudi Pattallassang dititipkan. Apakah mereka akan membawa kesejukan, atau justru menambah bara di tanah yang mereka cintai?

Makassar, Nasional, Pemuda, Politik

RAK Ke-X HMI FIP UNM Resmi Tetapkan Fitrah Akbar sebagai Formatur Baru, Harapan Baru untuk Komisariat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Politik /

Ruminews.id – Makassar, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIP UNM resmi menetapkan Fitrah Akbar sebagai formatur ketua umum baru dalam pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat (RAK) ke-X yang berlangsung dengan lancar, demokratis, dan penuh semangat kekaderan. Forum tertinggi di tingkat komisariat tersebut menjadi momentum penting dalam proses regenerasi kepemimpinan organisasi di lingkungan HMI FIP UNM. Pelaksanaan RAK ke-X diikuti oleh kader dan anggota HMI FIP UNM dengan tetap menjunjung tinggi mekanisme organisasi serta nilai-nilai perjuangan HMI. Berbagai agenda strategis dibahas dalam forum, mulai dari evaluasi kepengurusan sebelumnya, arah gerak organisasi, hingga proses pemilihan formatur yang berlangsung secara kondusif dan penuh semangat musyawarah. Terpilihnya Fitrah Akbar sebagai formatur baru diharapkan mampu membawa energi baru bagi kemajuan komisariat, baik dalam penguatan kaderisasi, pengembangan intelektual, maupun gerakan sosial kemasyarakatan. Ketua umum demisioner dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta forum yang telah menjaga marwah organisasi selama pelaksanaan RAK berlangsung. “RAK ke-X ini bukan hanya agenda formal organisasi, tetapi juga ruang evaluasi dan regenerasi kepemimpinan demi keberlanjutan perjuangan HMI FIP UNM. Saya berharap kepengurusan yang akan datang mampu menjaga solidaritas kader, memperkuat tradisi intelektual, dan menghadirkan gerakan yang lebih progresif serta responsif terhadap tantangan zaman,” ujarnya. Sementara itu, Fitrah Akbar selaku formatur terpilih menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan oleh kader HMI FIP UNM. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa komisariat menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kualitas kader. “Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang tentu tidak bisa dijalankan sendiri. Saya berharap seluruh kader HMI FIP UNM tetap bersatu, saling merangkul, dan bersama-sama membangun komisariat yang lebih maju. Ke depan, kami ingin menghadirkan organisasi yang tidak hanya aktif dalam ruang diskusi intelektual, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa, masyarakat, dan bangsa,” ungkapnya. Dengan berakhirnya RAK ke-X ini, diharapkan HMI Komisariat FIP UNM mampu terus melahirkan kader-kader yang berintegritas, kritis, dan memiliki semangat perjuangan yang kuat. Terpilihnya Fitrah Akbar sebagai formatur baru menjadi simbol harapan baru bagi keberlanjutan roda organisasi menuju komisariat yang lebih progresif dan berdaya saing.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Politik

Menenun Sinergi dari Dalam: Refleksi Aktivitas Internal Komunitas BULOG Menuju Kedaulatan Pangan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Politik /

Penulis: Haerul Fadli, SKM – Penggiat Literasi ​ruminews.id – Sering kali, kita terlalu fokus pada hasil akhir yang tampak di permukaan sampai lupa pada proses besar yang ada di baliknya. Dalam urusan swasembada pangan nasional, misalnya. Perhatian publik hampir selalu tersedot oleh grafik distribusi, angka tonase logistik, atau kebijakan makro pemerintah. Tapi bagi saya, ada satu hal krusial yang jarang disorot, padahal perannya seperti jantung bagi organisasi: yaitu dinamika aktivitas internal dan interaksi kemanusiaan para insan di dalam Perum BULOG sendiri. ​Menurut saya, kita tidak akan pernah bisa membangun ketahanan pangan yang kokoh di luar kalau kita belum selesai dengan urusan di dalam. Harus ada “swasembada komunikasi” dan keharmonisan di internal organisasi terlebih dahulu. Tulisan ini murni merupakan refleksi personal saya tentang bagaimana aktivitas komunitas di dalam BULOG sebenarnya menjadi fondasi paling mendasar bagi kedaulatan pangan bangsa ini. ​Rutinitas yang Menjelma Menjadi Ruang Edukasi dan Pengabdian ​Kalau kita cuma melihat agenda internal seperti briefing pagi, diskusi kelompok (FGD), atau rapat evaluasi bulanan sebagai penggugur kewajiban atau sekadar menjalankan SOP, rasanya kita kehilangan esensinya. Menurut pandangan saya, setiap ruang pertemuan internal di BULOG itu punya nilai yang sakral—sebuah mimbar edukasi sekaligus ruang untuk bercermin. Di ruang-ruang seperti itulah kepemimpinan yang sesungguhnya diuji. Bukan tipe kepemimpinan kaku yang cuma bisa memerintah dari balik meja nyaman, melainkan kepemimpinan yang mau merangkul dan mendengarkan keluh kesah di lapangan. Saat rekan-rekan kerja—mulai dari staf administrasi sampai garda terdepan di Kantor Cabang (Kancab) maupun kompleks pergudangan—duduk bersama, di situlah empati itu menular. Kita jadi sadar kolektif bahwa sekecil apa pun tugas seseorang dalam mencatat atau mengecek mutu beras, efek dominonya bakal langsung terasa di piring makan jutaan keluarga Indonesia. Menurut saya, aktivitas internal komunitas ini berhasil mengubah pekerjaan yang tadinya terasa mekanis menjadi sebuah misi pengabdian yang punya nyawa dan ikatan emosional. Ketelitian di ruang rapat internal inilah benteng pertama kita. ​Merajut Solidaritas, Menjembatani Generasi ​Jujur saja, salah satu tantangan terbesar di dunia kerja modern sekarang adalah ego sektoral dan sekat antar-generasi. BULOG, dengan sejarah perjalanannya yang panjang, pasti tidak luput dari dinamika ini. Makanya, menurut saya di sinilah pentingnya aktivitas komunitas internal, baik yang sifatnya formal seperti pelatihan kerja maupun yang santai seperti obrolan kopi di jam istirahat. Menurut saya, perubahan yang awet itu selalu bermula dari lingkungan kerja yang sehat, yang inklusif, bebas dari intimidasi (bullying), dan tidak membatasi ide-ide baru. Lewat ruang komunitas yang hidup, jurang pemisah antar-generasi bisa dijembatani dengan baik. Senior yang punya segudang pengalaman lapangan bisa membagikan kebijaksanaannya dalam merawat kualitas pangan. Di sisi lain, anak-anak muda yang melek teknologi bisa menawarkan pembaruan lewat digitalisasi logistik. Ketika komunikasi internal berjalan dua arah dan demokratis, semua orang di BULOG akan merasa dihargai dan punya rasa memiliki (sense of belonging). Menurut pikiran saya, rasa memiliki inilah modal utama yang bikin organisasi tetap berdiri tegak, seberat apa pun guncangan krisis pangan di luar sana. ​Refleksi Kerja: Bergerak dengan Hati dan Gagasan ​Memilih “Refleksi Kerja” sebagai sudut pandang utama dalam tulisan ini adalah cara saya untuk mengingatkan kembali kalau organisasi itu bukan mesin mati; ia adalah makhluk hidup yang butuh waktu untuk jeda dan berkaca. Kita tidak bisa terus-terusan dikejar target angka tanpa pernah bertanya ke dalam: Apakah hubungan kerja kita sudah sehat? Apakah cara komunikasi kita sudah memanusiakan manusia? Perbaikan sistem atau pembangunan infrastruktur secanggih apa pun tidak akan berdampak besar kalau kita lupa membenahi manusianya. Menurut saya, transformasi yang benaran sukses itu harus menyentuh hati dan mental. Ketika aktivitas internal diisi dengan nilai Harmonis dan Kolaboratif yang nyata—bukan cuma jadi pajangan poster di dinding kantor—motivasi kerja karyawan pasti akan naik kelas. Mereka tidak lagi bekerja sekadar untuk absen atau cari aman, tapi karena ada rasa bangga yang tumbuh di dalam dada mereka sebagai penjaga benteng pangan negara. ​Kesimpulan ​Pada akhirnya, swasembada pangan nasional itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit atau selesai lewat satu malam. Ia adalah hasil rajutan jangka panjang dari komitmen-komitmen kecil di dalam rumah bernama BULOG. Menurut saya, kekuatan terbesar dari lembaga ini bukan terletak pada luasnya jaringan gudang atau armada truk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, melainkan pada bagaimana cara mereka mengelola manusia di dalamnya. Kalau komunitas di internal sudah bisa kompak, saling dukung tanpa kubu-kubuan, mau mendengar ide segar dari anak muda, dan bergerak dengan frekuensi yang sama, maka ketahanan pangan nasional itu akan terbentuk dengan sendirinya secara alami. Lewat refleksi ini kita diingatkan kalau di balik setiap butir beras yang dikonsumsi masyarakat, ada cerita tentang keringat, diskusi intens, solidaritas, dan pengelolaan manusia yang humanis. Lewat penguatan internal yang sehat, kedaulatan pangan bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas atau jargon politik—ia sudah menjadi kenyataan yang hidup dan berakar kuat dari dalam jiwa setiap insan BULOG.​ REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kementerian BUMN RI. (2020). Surat Edaran SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Kementerian BUMN. Perum BULOG. (2023). Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Perum BULOG: Transformasi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Jakarta: Perum BULOG. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). Perilaku Organisasi (Organizational Behavior). Jakarta: Salemba Empat. Soleh, A. (2022). Strategi Komunikasi Internal dalam Membangun Budaya Kerja Inklusif di Era Digital. Jurnal Komunikasi Korporasi, 14(2), 115-128 Tentang Penulis: Haerul Fadli, S.KM adalah seorang profesional di bidang Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Mega Buana Palopo. Selain aktif dalam dunia promosi kesehatan, ia juga mendedikasikan dirinya sebagai kreator konten edukasi, komunikator publik, serta aktif memoderasi berbagai forum diskusi pemuda dan komunitas sosial. Tulisan ini merupakan bentuk refleksi personalnya terhadap pentingnya manajemen manusia dan komunikasi yang humanis dalam organisasi.

Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Catatan Apresiasi: Terima Kasih, Mas Menteri Nadiem Makarim

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Haerul Fadli, SKM – Penggiat Literasi ruminews.id – Setiap masa kepemimpinan membawa warna tersendiri, dan harus diakui bahwa kehadiran Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberikan napas baru yang jauh dari kesan kaku. Mengucapkan terima kasih kepada beliau bukan sekadar formalitas perpisahan, melainkan bentuk pengakuan atas keberanian dalam mendobrak tradisi lama pendidikan kita. Keberanian Meluncurkan Merdeka Belajar Salah satu warisan terbesar beliau adalah konsep Merdeka Belajar. Di bawah kepemimpinannya, kurikulum tidak lagi dipandang sebagai beban administratif yang mencekik guru dan siswa, melainkan sebuah instrumen fleksibel yang mengutamakan kedalaman pemahaman daripada sekadar hafalan materi. Penghapusan Ujian Nasional (UN) dan penggantiannya dengan Asesmen Nasional adalah langkah berani untuk menggeser orientasi pendidikan kita dari angka menjadi kualitas karakter dan literasi. Relevansi Pendidikan dan Dunia Nyata ​Melalui program Kampus Merdeka, beliau berhasil meruntuhkan “tembok tinggi” antara dunia akademik dan industri. Mahasiswa kini memiliki kesempatan luas untuk belajar di luar program studi, magang di perusahaan ternama, hingga melakukan proyek sosial yang diakui sebagai satuan kredit semester. Ini adalah langkah konkret dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya memegang ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan zaman. ​Digitalisasi dan Akselerasi di Masa Pandemi ​Kita juga perlu mengapresiasi ketangguhan beliau saat memimpin di masa pandemi COVID-19. Transformasi digital di sektor pendidikan dipaksa bergerak sepuluh langkah lebih maju. Pemanfaatan platform teknologi untuk penyaluran bantuan kuota hingga bantuan operasional sekolah (BOS) secara langsung menunjukkan komitmen beliau pada efisiensi dan transparansi. Refleksi Pribadi sebagai Mahasiswa ​Sejak Bapak menjabat, dunia kampus terasa jauh lebih luas dan berwarna bagi kami. Melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, kami tidak hanya belajar mata kuliah baru di universitas lain, tetapi juga belajar mencintai keberagaman budaya di nusantara. Lewat program Magang Bersertifikat, Bapak telah memberi kami tiket untuk melihat langsung bagaimana dunia kerja beroperasi, dan melalui Kampus Mengajar, Bapak memberi kami kesempatan untuk mengabdi dan melihat wajah pendidikan di pelosok negeri secara langsung. Hal-hal positif ini bukan sekadar program bagi kami, melainkan perjalanan yang membentuk jati diri dan mentalitas kami sebagai generasi penerus. Kami merasa lebih siap, lebih berani, dan lebih dihargai potensinya. ​Pesan Ketulusan dan Doa untuk Bapak ​Tentu, tidak ada kebijakan yang sempurna. Tantangan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini. Namun, Mas Menteri telah meletakkan fondasi transformasi yang kuat. Di balik semua pencapaian itu, kami sadar bahwa setiap perubahan besar pasti menemui badai. Saya tahu mungkin Bapak sedang menjalani situasi atau masa-masa yang sulit saat ini. Terima kasih ya, Pak. Saya mungkin tidak tahu pasti masalah apa yang sedang menimpa Bapak saat ini, tapi saya ingin sampaikan: Tetap semangat ya, Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan yang sangat luar biasa. Saya yakin Bapak adalah pribadi yang tangguh dan mampu melewati setiap masalah yang mungkin sedang Bapak hadapi. Ketulusan Bapak dalam bekerja telah sampai ke hati kami, dan kami—mahasiswa yang telah merasakan manfaat kebijakan Bapak—akan selalu ada untuk memberikan dukungan moral. ​Penutup ​Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala inovasi dan keberaniannya dalam memerdekakan cara kami belajar. Semoga ketulusan Bapak dalam membangun fondasi pendidikan ini menjadi amal Jariyah yang tak terputus dan terus mengalir. Kami akan terus membawa semangat “Merdeka Belajar” ini ke mana pun kami melangkah, sebagai bukti bahwa transformasi yang Bapak mulai telah melahirkan tunas-tunas bangsa yang lebih tangguh. Selamat purna tugas, Mas Menteri. Jejak inovasimu akan selalu hidup dalam setiap langkah kami menuju masa depan. Tentang Penulis ​Haerul Fadli, S.KM adalah seorang profesional di bidang Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Mega Buana Palopo. Memiliki pengalaman sebagai tenaga Promosi Kesehatan (Promkes) di UPT Puskesmas Sabbang, ia kini aktif mendedikasikan waktunya sebagai penggiat komunitas dan moderator profesional. ​Selain fokus pada isu kesehatan dan kepemimpinan pemuda, Haerul dikenal sebagai penulis opini dan karya sastra yang aktif memublikasikan gagasannya di berbagai platform media digital, termasuk Ruminews.id dan Retizen. Ia juga merupakan kreator konten dakwah digital melalui akun @fadlicreatordakwah dan aktif dalam kegiatan pengembangan diri serta literasi bagi generasi muda.

Bone, Makassar, Nasional, Pemuda

Unjuk Rasa di PT KIMA dan Kejati, SEMMI Cabang Bone Desak Pengusutan Tuntas Polemik Limbah BUMN

Tinggalkan Komentar / Bone, Makassar, Nasional, Pemuda /

ruminews.id, Makassar – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bone yang tergabung dalam aliansi SEMMI Se-Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada hari ini, Rabu (20/5/2026). Aksi yang mengusung jargon “Seruan Tempur: Darurat Pengawasan BUMN, Evaluasi Total PT KIMA” ini menyoroti polemik krusial terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pengelolaan limbah oleh PT Kawasan Industri Makassar (KIMA). Massa aksi melakukan orasi di dua titik krusial, yakni di depan Kantor PT KIMA dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, mulai pukul 13.00 WITA. Namun, dalam jalannya aksi di depan kantor PT KIMA, massa sempat meluapkan kekecewaan lantaran Direktur Utama PT KIMA tidak berada di lokasi atau enggan keluar untuk menemui dan berdialog langsung dengan massa aksi. Meskipun tidak berhasil menemui jajaran pimpinan tertinggi perusahaan, SEMMI Se-Sulsel tetap menyuarakan lima tuntutan utama mereka dengan tegas: Mendesak Kejati Sulsel untuk melakukan audit dan penyelidikan mendalam terkait pengelolaan limbah di PT KIMA. Mendesak Kejati Sulsel untuk segera menetapkan tersangka terkait dugaan kecurangan pengelolaan limbah PT KIMA. Mendesak transparansi aturan hukum yang berlaku terkait pengolahan limbah di kawasan tersebut. Menuntut transparansi total atas seluruh dokumen pengelolaan limbah kepada publik. “Ini menyangkut darurat pengawasan BUMN. Kami menuntut evaluasi total terhadap PT KIMA dan transparansi penuh atas pengelolaan limbah mereka demi kelestarian lingkungan dan penegakan hukum,” Sekretaris Umum SEMMI BONE ( Rahmat Akbar) Selepas dari PT KIMA, massa melanjutkan pergerakan menuju Kantor Kejati Sulsel untuk memastikan poin-poin tuntutan hukum mereka segera ditindaklanjuti oleh korps adhyaksa tersebut.

Scroll to Top