Penulis: Perkumpulan Mitra Wacana Ruminews.id, Palu — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Kota Palu dan wilayah sekitarnya pada Selasa (16/6/2026) pukul 10.27 WIB. Meski tidak berpotensi tsunami dan belum dilaporkan menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini kembali mengingatkan masyarakat akan tingginya risiko kebencanaan di Sulawesi Tengah.
ruminews.id – Makassar, Rabu 17 juni 2026-Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) melakukan aksi unjuk rasa dijalan di dua titik yakni kantor sementara dprd provinsi sulawesi selatan Dema FUF, melakukan orasi secara bergantian menyampaikan keprihatinan mendalam atas sejumlah kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi yang sedang melanda masyarakat Indonesia saat ini.
ruminews.id – Makassar, 17 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Jilid II: Orde Baru Gaya Baru” pada Selasa (17/6). Aksi yang dimulai sejak pukul 17.00 WITA di sepanjang Jalan A.P. Pettarani dan berlanjut hingga Jalan Sultan Alauddin tersebut berlangsung sampai sekitar 20.00 WITA, dengan membawa 13 tuntutan yang dianggap sebagai representasi keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan kondisi demokrasi nasional saat ini. Dalam aksi tersebut, massa HMI Cabang Gowa Raya menyoroti berbagai persoalan mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan BBM non-subsidi, dugaan kembalinya praktik-praktik otoritarianisme, hingga tuntutan reformasi sektor keamanan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Taufikurrahman, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. “Gerakan Reformasi 1998 lahir dari keberanian mahasiswa melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hari ini, semangat itu harus kembali dihidupkan ketika ruang demokrasi semakin menyempit, kritik mulai dibungkam, dan kebijakan negara semakin jauh dari kepentingan rakyat. HMI Cabang Gowa Raya hadir untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak padam,” tegas Taufikurrahman. Menurutnya, berbagai kebijakan yang lahir belakangan ini menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan melemahnya kontrol publik terhadap negara. “Kami melihat adanya gejala kemunduran demokrasi. Ketika kritik dianggap ancaman, ketika aparat lebih sering berhadapan dengan rakyat daripada melindungi rakyat, maka mahasiswa memiliki kewajiban historis untuk mengingatkan negara agar kembali pada cita-cita reformasi. Ini bukan sekadar aksi demonstrasi, tetapi panggilan moral untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia,” lanjutnya. Sementara itu, Jenderal Lapangan, Thafdil, menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang dibawa merupakan hasil konsolidasi dan kajian terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. “Kami turun ke jalan bukan karena kepentingan kelompok tertentu, melainkan karena realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta berbagai bentuk ketidakadilan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika suara rakyat tidak didengar di ruang-ruang formal, maka jalanan akan menjadi mimbar perjuangan,” ujar Thafdil dalam orasinya. Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal berbagai isu strategis nasional hingga pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat. Di tengah jalannya aksi, massa mengaku mendapat intimidasi dan upaya pembubaran oleh sejumlah orang tak dikenal (OTK). Kehadiran kelompok tersebut sempat memicu ketegangan dan mengganggu jalannya penyampaian aspirasi. HMI Cabang Gowa Raya mengecam segala bentuk tindakan yang menghalangi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi. “Siapa pun yang berupaya membungkam suara mahasiswa dan rakyat sesungguhnya sedang melawan semangat demokrasi itu sendiri. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun,” tegas Taufikurrahman. Melalui aksi Reformasi Jilid II ini, HMI Cabang Gowa Raya menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan cita-cita reformasi tetap hidup demi terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, berdaulat, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penulis: Akbar Mujadid Nusantara – Kader HmI ruminews.id – Indonesia saat ini sedang berada pada fase yang menentukan arah masa depannya. Berbagai capaian pembangunan yang diraih dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan optimisme bahwa bangsa ini mampu menjadi negara maju dan berdaya saing global. Namun, di balik harapan tersebut, masih terdapat berbagai persoalan yang menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Indonesia hari ini ibarat berada di sebuah persimpangan jalan: antara harapan akan masa depan yang lebih baik dan ketidakpastian yang muncul akibat berbagai tantangan yang belum terselesaikan. Dari sisi ekonomi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah situasi global yang penuh gejolak. Pembangunan infrastruktur yang masif, transformasi digital, serta upaya hilirisasi industri menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing nasional. Berbagai proyek strategis nasional juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat, sulitnya akses lapangan pekerjaan yang layak, serta tingginya biaya pendidikan dan kesehatan masih menjadi keluhan yang sering terdengar. Di tengah berbagai indikator makroekonomi yang menunjukkan tren positif, sebagian masyarakat justru masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya harus diukur melalui angka pertumbuhan, tetapi juga melalui sejauh mana manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat. Di bidang politik dan demokrasi, Indonesia patut berbangga karena mampu mempertahankan sistem demokrasi pascareformasi selama lebih dari dua dekade. Pemilihan umum yang berlangsung secara berkala menjadi bukti bahwa mekanisme demokrasi masih berjalan. Akan tetapi, kualitas demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga membutuhkan ruang partisipasi publik yang sehat, kebebasan berekspresi yang terjamin, serta pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara negara. Meningkatnya polarisasi politik, maraknya penyebaran disinformasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sebagian institusi negara menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol demokratis, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Demokrasi yang kuat justru lahir dari keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan untuk terus melakukan perbaikan. Sementara itu, penegakan hukum masih menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan. Masyarakat berharap hukum dapat menjadi instrumen keadilan yang berlaku setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kedudukan politik. Namun berbagai kasus yang muncul sering kali menimbulkan persepsi bahwa keadilan belum sepenuhnya dapat diakses secara merata. Ketika kepercayaan publik terhadap hukum melemah, maka legitimasi negara sebagai negara hukum juga akan menghadapi tantangan yang serius. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa dekade mendatang merupakan peluang yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa apabila didukung oleh kualitas pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban sosial yang memperbesar angka pengangguran dan ketimpangan. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah bangsa ke depan. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjadi penonton dari berbagai dinamika yang terjadi, tetapi juga harus menjadi pelaku perubahan yang mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Kesadaran kritis, literasi yang kuat, serta kepedulian terhadap kepentingan publik menjadi modal penting dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada akhirnya, Indonesia hari ini memang berada di persimpangan harapan dan ketidakpastian. Harapan hadir melalui berbagai potensi besar yang dimiliki bangsa, sementara ketidakpastian muncul dari berbagai tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Pilihan arah yang diambil hari ini akan menentukan wajah Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan generasi muda untuk memastikan bahwa harapan dapat mengalahkan ketidakpastian. Sebab masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar tantangan yang dihadapi, melainkan oleh seberapa besar keberanian bangsa ini untuk menjawab tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang visioner, dan partisipasi masyarakat yang aktif.
ruminews.id, Madiun – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Ormas se-Madiun Raya bersama Garda Prabowo Madiun Raya menyatakan komitmen menjaga stabilitas sosial, persatuan bangsa, dan mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam deklarasi sikap yang berlangsung di Posko Garda Prabowo Madiun Raya, Senin (15/6/2026). Ketua Garda Prabowo Madiun Raya, Eko Hadi Susilo, mengatakan bahwa pihaknya merasa perlu menyampaikan sikap di tengah berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara santun, konstruktif, dan tidak mengandung unsur penghinaan maupun provokasi yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Dalam deklarasi tersebut, Aliansi Ormas Madiun Raya menegaskan penolakan terhadap segala bentuk ujaran yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah Madiun Raya dan Jawa Timur, untuk menjaga kerukunan, memperkuat persaudaraan, serta mengedepankan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, aliansi menyatakan dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai pembangunan nasional membutuhkan suasana yang aman dan kondusif agar kebijakan yang dirancang pemerintah dapat berjalan efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aliansi Ormas Madiun Raya bersama Garda Prabowo juga mendorong terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan berorientasi pada solusi. Mereka menegaskan kesiapan untuk ikut menjaga stabilitas daerah dan mendukung pemerintahan yang sah apabila muncul berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun persatuan nasional. Menurut Eko, komitmen tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan dialog, persatuan, dan semangat kebangsaan dalam menyikapi berbagai perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik.
ruminews.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan honor bagi tenaga pendidik di internal Polri harus ditambah. Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu mengungkapkan, honor tenaga pendidik di lembaga pendidikan Kepolisian hanya Rp100 ribu per jam. Hal itu disampaikan Gus Falah dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Polri dan PPATK di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (17/6/2026). “Padahal para pendidik ini akan mencetak tenaga-tenaga yang lebih profesional. Tapi kalau cuma dibayar Rp100 ribu per jam, itu sangat kurang, jadi mohon ini ditinjau,” ujar Gus Falah. Gus Falah pun berharap adanya dukungan anggaran bagi infrastruktur pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru. Karena itu, Gus Falah menegaskan Polri memang membutuhkan tambahan anggaran. “Apalagi setelah revisi UU Polri disahkan, usia pensiun bertambah, sudah pasti anggarannya juga harus ditambah,” ujar Gus Falah. Gus Falah pun menyatakan tambahan angggaran juga dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi AI guna memerangi penipuan finansial, kejahatan siber, serta kebutuhan forensik digital dan deteksi wajah. “Intinya, sebagaimana disampaikan oleh kapoksi kami, anggaran untuk Polri harus ditambah. Dan kami akan support penuh untuk itu,” pungkas Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.
Ruminews.id, Luwu Timur – Delapan hari pasca laporan dugaan tindak pemerkosaan yang dialami seorang pemudi berinisial W dilayangkan kepada aparat penegak hukum, hingga kini pihak korban dan pendampingnya mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa.
Penulis : Mujahid Turaihan – Koordinator Isu Hukum & Ham Bem PTMA Indonesia Timur Ruminews.id – Pemerintah dan korporasi penyedia energi sering kali menggunakan narasi dikotomi saat mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi (seperti Pertamax series atau Dex series). Narasi yang dilempar ke publik biasanya seragam: “Ini hanya berdampak pada kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang mampu, tidak akan mengganggu hajat hidup orang banyak.” Namun, di atas panggung realitas ekonomi, sekat antara komoditas subsidi dan non-subsidi tidak pernah benar-benar kedap air. Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa memitigasi efek kederasannya ke sektor subsidi adalah sebuah kenaifan ekonomi. Berikut adalah anatomi kritis bagaimana kenaikan BBM non-subsidi justru mendistorsi dan membebani BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar): Migrasi Massal Konsumen (Efek Substitusi) Hukum dasar ekonomi tidak bisa diredam oleh sekadar imbauan moral. Ketika selisih harga antara BBM non-subsidi dan subsidi semakin melebar (misalnya selisih antara Pertamax dan Pertalite), batas psikologis kelayakan finansial konsumen akan jebol. Masyarakat kelas menengah yang sebelumnya “sadar diri” dan memilih BBM non-subsidi demi merawat mesin kendaraan mereka, secara rasional akan menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Hasilnya? Migrasi massal secara instan ke BBM bersubsidi. Dampaknya: Antrean di jalur Pertalite menjalar panjang, sementara jalur Pertamax sepi melengang. BBM bersubsidi yang kuotanya sudah dibatasi oleh APBN justru habis lebih cepat dari jadwal karena harus menampung limpahan konsumen baru. Efek Domino pada Biaya Logistik dan Inflasi Terselubung Banyak yang lupa bahwa kendaraan niaga ringan seperti mobil boks logistik, angkutan komoditas pangan antarwilayah, dan kurir e-commerce sebagian menggunakan BBM non-subsidi untuk mengejar efisiensi waktu dan performa mesin. Ketika harga operasional mereka naik akibat BBM non-subsidi yang mahal, para pelaku usaha dihadapkan pada dua pilihan pelik: Menaikkan tarif layanan/harga barang, yang memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Turun kelas menggunakan BBM bersubsidi (Solar/Pertalite) demi bertahan hidup, yang secara langsung merebut jatah masyarakat yang lebih membutuhkan. Jebakan Fiskal: Anggaran Subsidi Justru Berpotensi Membengkak Niat awal menaikkan harga BBM non-subsidi biasanya adalah untuk korporasi (seperti Pertamina) agar tidak merugi akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia. Namun, efek migrasi konsumen yang disebutkan di poin pertama justru menciptakan bumerang bagi negara. Jika volume konsumsi Pertalite dan Solar melonjak tajam karena perpindahan konsumen Pertamax, maka beban kompensasi dan subsidi yang harus dibayar negara kepada badan usaha justru berpotensi membengkak. Alih-alih menghemat kas negara, kebijakan ini malah memindahkan beban finansial dari kantong korporasi ke kas APBN melalui jalur subsidi yang jebol. Ketegangan Sosial di SPBU Secara horizontal, gesekan sosial tidak dapat dihindari. Pengemudi ojek online, angkutan umum, dan masyarakat rentan yang secara regulasi merupakan hakikat penerima BBM bersubsidi, harus berebut ruang, waktu, dan kuota dengan mobil-mobil kelas menengah yang ikut mengantre di jalur subsidi. Kebijakan ini secara tidak langsung menciptakan kanibalisme kelas di lapangan. Kesimpulan Menaikkan harga BBM non-subsidi dengan asumsi “tidak akan mengganggu rakyat kecil” adalah bentuk pemikiran linier yang mengabaikan sifat dinamis pasar. Ekonomi adalah ekosistem yang saling terhubung. Selama celah harga antara yang bersubsidi dan non-subsidi terlampau jauh, dan selama sistem pembatasan pembelian subsidi di lapangan masih bolong-bolong, maka setiap rupiah kenaikan pada BBM non-subsidi adalah lonceng kematian bagi ketahanan kuota BBM bersubsidi. Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan parsial. Mengelola energi bukan sekadar menaik-turunkan angka di papan SPBU, melainkan mengelola psikologi massa dan daya tahan perut masyarakat.
Ruminews.id, Jakarta– Pengamat Sosial sekaligus alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Hizkia Darmayana, mengecam keras berbagai tindakan represif yang dialami kader GMNI dalam rangkaian aksi demonstrasi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Hizkia menyoroti dugaan penyerangan terhadap Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan di kawasan Pancoran pada Jumat (12/6/2026), serta tindakan represif yang dialami massa aksi GMNI Jakarta Pusat dan GMNI Jakarta Timur di kawasan Cikini pada Senin (15/6/2026). Peristiwa di Cikini tersebut dilaporkan menyebabkan sedikitnya empat kader GMNI mengalami luka-luka. Menurut Hizkia, tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di ruang publik merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. “Setiap warga negara, termasuk mahasiswa, memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, segala bentuk tindakan represif terhadap demonstran harus dihentikan dan dievaluasi secara serius,” kata Hizkia dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026). Ia menegaskan bahwa aparat keamanan seharusnya mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif dalam mengelola aksi demonstrasi, bukan menggunakan kekuatan yang berpotensi menimbulkan korban di kalangan mahasiswa. Sebagai alumni GMNI, Hizkia mengaku prihatin melihat adanya kader-kader mahasiswa yang mengalami luka akibat tindakan represif saat menyampaikan aspirasi. Menurutnya, tradisi gerakan mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi Indonesia yang harus dihormati oleh seluruh penyelenggara negara. “Mahasiswa selama ini menjadi salah satu elemen masyarakat yang berperan mengawal jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan publik, serta menyuarakan kepentingan rakyat. Karena itu, respons negara terhadap aksi mahasiswa tidak boleh mengedepankan kekerasan,” ujarnya. Hizkia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mengandalkan aparatus represif dalam menghadapi gelombang aksi mahasiswa yang belakangan semakin masif di berbagai daerah. Ia menilai pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang melatarbelakangi munculnya demonstrasi. “Pemerintah perlu mendengar substansi tuntutan mahasiswa dan membuka ruang komunikasi yang sehat. Mengandalkan pendekatan represif hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik serta memperuncing ketegangan antara negara dan masyarakat sipil,” tegasnya. “Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui pemukulan dan intimidasi, melainkan melalui dialog, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta kesediaan pemerintah untuk mendengarkan kritik dari rakyatnya,” pungkas Hizkia.
