Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik

Seleksi PAM-TM Palopo di Tengah Isu Kedekatan Politik, Profesionalisme atau Balas Budi?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminew.id, Palopo – Proses seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM-TM) Kota Palopo memasuki tahap akhir yang krusial. Lima nama calon direksi telah menjalani wawancara langsung dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal pada 28 April 2026 di Makassar. Namun, Pemerintah Kota Palopo masih tertutup rapat mengenai berapa nama yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Kelima calon tersebut adalah Ris Akril Nurjimansyah (petahana Direktur Umum dan Keuangan), H. Yasir (mantan Direktur Utama), Andi Siwaru Husain, Andi Megawati, dan Steven Hamdani. Mereka telah melewati rangkaian seleksi yang meliputi uji administrasi, psikotes, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), serta wawancara akhir dengan Wali Kota. Dari informasi yang dihimpun, terdapat perbedaan mencolok pada sertifikat kompetensi manajemen air minum. Dua calon memiliki Sertifikat Kompetensi Tingkat Utama, yaitu H. Yasir dan Ris Akril Nurjimansyah. Andi Siwaru Husain dan Andi Megawati memiliki sertifikat jenjang Madya, sementara Steven Hamdani hanya memiliki sertifikat jenjang Muda. Pada tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), Ris Akril Nurjimansyah meraih skor tertinggi dengan 8,04, diikuti Andi Siwaru Husain (7,91), H. Yasir (7,90), Steven Hamdani (7,87), dan Andi Megawati (7,81). Sementara itu, hasil rekomendasi psikotes menunjukkan variasi. H. Yasir dan Andi Megawati mendapat rekomendasi “disarankan”, Andi Siwaru Husain dan Steven Hamdani mendapat rekomendasi “dipertimbangkan”, sedangkan Ris Akril Nurjimansyah tercatat mendapat rekomendasi “tidak disarankan” dari tim asesor psikologi. Sorotan atas Latar Belakang Calon Seleksi ini turut menyedot perhatian karena latar belakang salah satu calon. Steven Hamdani, S.E., M.M., merupakan mantan anggota DPRD Kota Palopo dua periode dari Partai Golkar. Ia dikenal mendukung pasangan Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin Daud pada Pilwalkot Palopo lalu. Belum lama ini, Wali Kota Naili Trisal juga menunjuk dr. Silvia Hamdani, Sp.GK saudari kandung Steven Hamdani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi. Kedekatan keluarga ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai potensi pengaruh politik dalam proses pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD. Sementara itu, mantan anggota DPRD Palopo dari Partai PPP, Darmawati LS, yang sempat mengikuti proses seleksi dan lolos tahap administrasi, tidak masuk dalam lima besar. Proses ini berlangsung di tengah insiden yang sempat menghebohkan publik, yaitu ketika seorang oknum polisi berinisial SL mendatangi rumah pribadi Wali Kota Naili Trisal di Jalan Dahlia 1, Kelurahan Tompotikka, pada 24 April 2026 malam. Pelaku terlihat membawa parang, memukul pagar, dan berteriak di depan rumah. Insiden tersebut telah dilaporkan dan sedang diselidiki oleh Polres Palopo. Wali Kota Naili Trisal sebelumnya menegaskan bahwa seleksi direksi dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi politik. “Kami ingin menghadirkan kepemimpinan yang kompeten untuk menyelesaikan tantangan ketahanan air baku dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Perbedaan hasil seleksi ini penting mengingat Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2016 Pasal 3 secara tegas mewajibkan setiap direksi penyelenggara SPAM memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai SKKNI Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 juga menekankan aspek kompetensi dan integritas sebagai syarat utama. Hingga Kamis 30 April 2026, Pemkot Palopo dan Panitia Seleksi belum merilis berapa nama yang telah dikirim ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Mayoritas kandidat berasal dari kalangan internal dan eks internal Perumda Tirta Mangkaluku. Transparansi Dipertanyakan Sikap tertutup Pemkot Palopo menuai pertanyaan dari publik. Awak media berusaha mengonfirmasi ke Pemkot Palopo, terkait jumlah nama yang dikirim ke Kemendagri. Hal yang sama pula berlaku, redaksi berupa mengkonfirmasi hal ini ke Kemendagri namun belum mendapatkan respon. Sebagai penyedia air minum bagi lebih dari 190 ribu jiwa penduduk Palopo, keputusan akhir penetapan direksi Perumda Tirta Mangkaluku akan sangat menentukan kinerja perusahaan ke depan, terutama dalam penanganan krisis air baku dan perluasan cakupan pelayanan. Publik akan terus mengikuti perkembangan proses ini, termasuk bagaimana pertimbangan teknis dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, perbedaan skor UKK, rekomendasi psikotes, jenjang sertifikasi, serta berbagai latar belakang calon akan memengaruhi keputusan akhir. Transparansi dalam seleksi pimpinan BUMD merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan aset daerah yang melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar

Ketua Fraksi Gelora DPRD Takalar: Menyoal Penempatan Kepsek dan Guru yang tidak Sesuai Domisili Hingga Pencairan TPP ASN yang lambat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar /

ruminews.id – Takalar, 30 April 2026 – Rapat paripurna Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025 telah memasuki masa akhir yakni laporan pansus yang disampaikan oleh Ketua pansus pada rapat sidang Paripurna DPRD Takalar 30 april 2026 Pada hasil evaluasi pansus LKPJ ketua fraksi Gelora Ahmad Sahid Nyengka kembali mengingatkan bupati Takalar melalui rapat sidang paripurna bahwa agar bupati Takalar dalam mengambil kebijakan pemerintahan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat tidak berdasarkan kepentingan tertentu. Salah satu yang dipertegas kembali adalah komitmen penempatan tenaga pendidik khususnya Kepala Sekolah dan Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus di berikan apresiasi bukan di giring untuk dilakukan pelemahan efektifitas kinerja dengan menempatkan mereka jauh dari tempat domisilinya hal ini tentu akan berdampak pada maksimalnya kinerja mereka dan konidisi tersebut pada tahun 2025 dengan kebijakan bupati menempatkan beberapa Kepala Sekolah dan tenaga pengajar yang jauh dari domisinlinya salah satu laporan tinggal di laikang di tempatkan di Galesong Utara, ada juga Kepala Sekolah domisilinya di Polut ditempatlan di kepulauan tanakeke. Hal ini kami ingatkan kepada bupati bahwa hal ini akan menghambat kinerja mereka Selain terkait penempatan tenaga pendidik. Ahmad sahid nyengka juga menyampaikan bahwa ASN Takalar di pola untuk disiplin tetapi tidak dibarengi dengan hak kewajiban mereka buktinya sampai detik ini TPP ASN belum di bayarkan yang memasuki bulan ke 5. Tetapi Ahmad Nyengka menyampaikan apresiasi kepada pemkab takalar dalam hal ini bupati Takalar karena mampu mebina kedisiplinan ASN tetapi juga di ingat kesejahteraan mereka pak Bupati. Lanjut Ahmad nyengka. Menyampaiakan 2 hal tersebut juga mengingatkan kepada Pemda Takalar terkait pengangkatan P3K pada tahun lalu. Ini juga perlu di perhatika insentif merka. Tidak hanya sekedar diangkat tetapi tidak memperhatikan insentif mereka. Berdasarkan penyampaian ketua fraksi gelora tersebut pada sidang paripurna ketua DPRD Menyampaikan bahwa masukan dan penegasan yang disampaikan oleh anggota DPRD pada sidang paripurna inimerupakan bahagian dari rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

PGR Sulsel Tancap Gas, Ajukan SKT Usai Lengkapi Struktur Hingga Kecamatan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sulawesi Selatan resmi mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan menyerahkan berkas administratif ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulsel, Kamis (30/4/2026). Pengajuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, bersama jajaran pengurus wilayah. Turut mendampingi Sekretaris Muhammad Zynur, Wakil Sekretaris Samila Ahmad Rejo dan Muhammad Nur Muin, serta Bendahara Irma Effendy. Hadir pula Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh Alief, sebagai representasi organisasi sayap partai. Rombongan membawa satu kontainer berisi dokumen administratif yang mencakup struktur kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kecamatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota, hingga dokumen DPW tingkat provinsi. Berkas tersebut diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Demson dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Ramli. Asri Tadda mengatakan, penyerahan berkas ini merupakan tahapan penting dalam proses memperoleh legalitas partai secara nasional. “Setelah melalui proses yang cukup panjang, hari ini kami secara resmi menyerahkan berkas administrasi sebagai syarat mendapatkan SKT sekaligus bagian dari tahapan pendaftaran badan hukum partai politik di tingkat pusat,” ujarnya usai penyerahan. Ia menjelaskan, dokumen yang diserahkan meliputi surat keputusan kepengurusan di seluruh tingkatan, dokumen pernyataan dan fotokopi KTP pengurus, hingga surat keterangan domisili kantor sekretariat di tingkat DPC, DPD, dan DPW. Selain itu, pihaknya juga melampirkan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Asri menambahkan, secara administratif pihaknya telah memenuhi ketentuan minimal pembentukan partai politik, yakni 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan. “Di Sulsel, kami menyerahkan berkas dari 18 DPD kabupaten/kota dan 118 DPC kecamatan untuk diverifikasi oleh Kanwil Kemenkum,” jelasnya. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh dokumen yang diajukan. “Sudah menjadi tugas kami untuk menerima dan memverifikasi berkas partai politik yang akan mendaftarkan badan hukum. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tidak ada alasan untuk menunda penerbitan SKT,” kata Andi Basmal. Proses verifikasi ini menjadi tahapan krusial sebelum Partai Gerakan Rakyat yang dideklarasikan 18 Januari 2026 lalu dapat melanjutkan pendaftaran badan hukum ke Kementerian Hukum RI di tingkat pusat sebagai partai politik resmi. (*)

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Membaca Logika Miring Menteri PPPA: Di Tengah Dilindungi, Ada yang Diam-Diam Menanggung Luka

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Jujur saja, saya sempat garuk-garuk kepala setelah membaca usulan dari Arifah Fauzi terkait pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian KRL. Awalnya saya mengira ini sekadar judul yang sensasional. Namun setelah ditelusuri, ternyata usulan ini benar adanya muncul sebagai respons atas tragedi kecelakaan KRL yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Peristiwa itu tentu menyisakan duka yang mendalam. Membayangkan orang-orang yang hanya ingin pulang dan bertemu keluarga, namun justru menjadi korban, bukan hal yang mudah diterima. Fakta bahwa gerbong paling belakang yang merupakan gerbong khusus perempuan, mengalami dampak paling parah membuat empati publik, termasuk dari pemerintah, menjadi sangat wajar. Niat untuk melindungi perempuan jelas patut dihargai. Namun, di titik inilah muncul pertanyaan: apakah solusi yang ditawarkan sudah tepat? Usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian terasa seperti respons cepat atas situasi darurat. Dalam perspektif psikologi kognitif yang dijelaskan oleh Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow, ini bisa disebut sebagai fast thinking, keputusan yang lahir dari dorongan emosional, bukan dari pertimbangan rasional yang matang. Akibatnya, solusi yang muncul cenderung reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Jika logika ini diterapkan, muncul pertanyaan sederhana: siapa yang akan berada di gerbong depan dan belakang? Jawabannya tentu penumpang umum. Artinya, ada kesan bahwa sebagian penumpang ditempatkan pada posisi yang lebih berisiko demi melindungi kelompok lain. Di sinilah logika tersebut terasa janggal. Keselamatan tidak seharusnya dibangun dengan memindahkan risiko dari satu kelompok ke kelompok lain. Nyawa tidak memiliki tingkatan. Nyawa perempuan berharga, demikian pula nyawa laki-laki. Tidak adil jika sistem keamanan secara tidak langsung menempatkan satu kelompok sebagai “penyangga risiko” bagi kelompok lain. Dalam prinsip keselamatan transportasi, standar yang seharusnya dijaga adalah sederhana: semua orang harus selamat. Lebih jauh, pendekatan ini seolah mengamini bahwa kecelakaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Fokusnya bukan lagi pada pencegahan, melainkan pada pengaturan siapa yang lebih aman jika kecelakaan terjadi. Pola pikir seperti ini berbahaya, karena menggeser tujuan utama dari keselamatan itu sendiri. Seharusnya yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan sekadar posisi gerbongnya. Sebagai pengguna transportasi, kita semua memiliki peran yang sama: sebagai individu yang ingin pulang dengan selamat. Tidak ada yang ingin berada di posisi paling rentan hanya karena sebuah kebijakan. Bahkan sebagian perempuan, merasa tidak nyaman jika perlindungan diberikan dengan cara “mengorbankan” orang lain. Keamanan yang ideal adalah ketika sistemnya memang aman untuk semua, bukan karena ada pihak lain yang menjadi tameng. Pada akhirnya, setiap korban dalam kecelakaan bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia, dengan keluarga, harapan, dan kehidupan yang terhenti. Karena itu, keselamatan harus menjadi prioritas tanpa kompromi dan tanpa pembedaan. Dalam konteks ini, kutipan dari Paulo Coelho dalam bukunya The Alchemist terasa relevan: “Everything that happens once can never happen again. But everything that happens twice will surely happen a third time.” Artinya, jika akar masalah tidak benar-benar diperbaiki, tragedi serupa berpotensi terulang, tidak peduli di mana posisi gerbong ditempatkan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perpindahan posisi, melainkan perubahan sistem yang menyeluruh. Kita perlu memastikan bahwa keselamatan menjadi standar utama, bukan solusi sementara. Publik juga perlu tetap kritis, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan, bukan sekadar meredam kepanikan sesaat. Semoga ke depan, setiap langkah kebijakan tidak hanya didorong oleh empati, tetapi juga oleh ketepatan analisis. Karena pada akhirnya, keselamatan adalah hak semua orang.

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Tanpa Manusia: Pabrik Nilai di Negeri yang Kehilangan Kesadaran

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Muhammad Raid Nabhan – Ketua Umum Bpl HmI Cabang Makassar Timur ruminews.id, Makassar – Problem utama pendidikan kita hari ini bukan pada kurikulum, bukan pada metode, bahkan bukan pada fasilitas. Problemnya lebih fundamental berada pada aspek kekeliruan memahami apa itu manusia, lalu keliru pula memahami apa itu pendidikan. Selama ini, kita terlalu mudah terpukau pada sistem pendidikan negara lain. Kita bicara Finlandia, Jepang, Korea, seolah kualitas pendidikan bisa diimpor seperti barang jadi. Padahal yang sering luput kita sadari, pendidikan tidak pernah berdiri di ruang kosong, semuanya lahir dari konteks sosial, budaya, bahkan cara suatu bangsa memandang manusia itu sendiri, berangkat dari titik ini, kita justru jarang benar-benar jujur melihat diri kita sendiri. saya sampai pada satu kegelisahan dengan melihat bahwa pendidikan kita terlalu sibuk mencetak manusia yang pintar, tapi tidak cukup serius membentuk manusia secara utuh, bahkan kita bangga dengan angka nilai, ranking, capaian akademik, dan bahkan jarang bertanya apakah semua itu benar-benar membuat manusia lebih sadar, lebih bijak, atau bahkan sekadar lebih mengenal dirinya sendiri Kita sering membanggakan pendidikan dan perkaderan sebagai dua pilar pembentukan manusia. Tapi kalau jujur melihat realitas hari ini, keduanya justru sedang mengalami hal yang sama: ramai di permukaan, kosong di kedalaman. Masalah yang kita hadapi bukan sekadar lemahnya pelaksanaan atau kurangnya program, ini lebih serius: kegagalan membentuk manusia secara utuh. Pendidikan sibuk mencetak orang pintar, perkaderan sibuk melahirkan orang aktif. Tapi keduanya sama-sama abai pada satu hal mendasar yakni membangun kesadaran. Ini bukan kesalahan satu pihak. Sistem ini dibentuk bersama oleh institusi pendidikan, pengelola perkaderan, hingga kita sendiri yang menjalankannya tanpa cukup refleksi. Kita semua berkontribusi dalam melanggengkan pola yang keliru: menganggap keberhasilan sebagai sesuatu yang terlihat, bukan yang terbentuk. Di berbagai ruang pendidikan dan perkaderan, termasuk Makassar Timur, gejala ini semakin nyata. Forum hidup, pelatihan berjalan, kader bertambah. Tapi kualitas manusia yang dihasilkan tidak selalu bergerak seiring dengan intensitas kegiatan. Ketika realitas sosial semakin kompleks, justru kita kekurangan manusia yang mampu berpikir jernih dan menentukan arah. Akar persoalannya sederhana tapi mendasar: kita salah memahami tujuan pendidikan dan perkaderan, ketika pendidikan kehilangan orientasi pada manusia, maka yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa makna dan itulah yang sedang terjadi proses berjalan, tapi transformasi tidak benar-benar terjadi. Kalau ini terus dibiarkan, kita hanya akan memperpanjang siklus yang sama. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan teknis, tapi perombakan cara pandang dan keberanian mengambil langkah tegas Berhenti menjadikan kuantitas kegiatan sebagai ukuran keberhasilan, memastikan setiap proses kaderisasi benar-benar membentuk cara berpikir, bukan sekadar kemampuan berbicara, menghidupkan ruang intelektual sebagai kebutuhan, bukan pelengkap, menempatkan instruktur dan pendidik sebagai penggerak kesadaran, bukan hanya pengisi forum Karena pada akhirnya, masalah terbesar kita bukan kurangnya sistem tapi terlalu nyamannya kita menjalankan sistem yang ada, dan jika itu tidak diubah, kita akan terus melahirkan kader yang siap mengisi ruang, tapi tidak siap menentukan arah.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Menjelang Pelantikan KNPI Sulsel, VAS Silaturahmi ke Kabinda Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – menjelang pelantikan komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan periode 2026-2029 di Makassar Para pemuda yang tergabung dalam kepengurusan bersilaturahmi dengan brigjend TNI andi Anshar sebagai Kabinda sulsel demi menyukseskan acara tersebut, Kabinda berharap KNPI menjadi ruang pemuda yang progresif sehingga mampu berdampak dilingkup masyarakat, “Selamat sukses buat Vonny ameliani atas pelantikan nya, kami berharap di KNPI Sulsel menjadi wadah pemuda yang progresif, pemuda yang berdampak, “ungkapnya Pelantikan nantinya diharapkan menjadi ceremonial yang mencerminkan pemuda Sulawesi Selatan sampai ke pelosok daerah,

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Gaya Bank di Abad 21: Saat Prodi Ditutup Demi Kepentingan Investasi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Ariel Putra Pratama – Presidium Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) ruminews.id – Isu penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kemendiktisaintek memicu alarm keras di kalangan aktivis literasi mahasiswa. Kebijakan ini seolah menegaskan bahwa standar keberhasilan sebuah institusi pendidikan kini hanya diukur melalui angka keterserapan kerja di sektor korporasi. Namun, kita harus bertanya secara mendalam, apakah universitas didirikan hanya untuk menjadi balai latihan kerja, ataukah sebagai rahim lahirnya intelektualitas yang mampu membedah carut-marut realitas sosial? Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan yang kini kian pragmatis dan transaksional. Pendidikan tinggi hari ini nampaknya telah terkooptasi oleh kepentingan industri semata, di mana kurikulum dipaksa tunduk pada selera pasar yang dinamis namun seringkali dangkal. Ketika negara mulai memilah mana ilmu yang “layak hidup” berdasarkan nilai ekonominya, maka pada saat itulah kita sedang menyaksikan lonceng kematian bagi ilmu-ilmu murni dan humaniora yang justru menjadi fondasi bagi nalar kritis bangsa. Dalam diskursus ini, penting bagi kita untuk mendudukkan perkara perbedaan antara Diploma Empat (D4) dan Strata Satu (S1) secara proporsional. D4 atau Sarjana Terapan memang secara ontologis dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan teknis dan operasional industri. Fokusnya adalah pada penguasaan skill praktis yang presisi, sehingga sinkronisasi dengan dunia usaha adalah sebuah keniscayaan. D4 hadir sebagai solusi bagi percepatan ekonomi nasional melalui tenaga kerja ahli yang siap pakai di lini terdepan produksi. Namun, menyamaratakan standar relevansi D4 dengan S1 adalah sebuah kekeliruan berpikir yang fatal. S1 atau Sarjana Akademik bukanlah ruang untuk mencetak “sekrup-sekrup” industri, melainkan wadah pengembangan teori, analisis mendalam, dan pemecahan masalah secara makro. S1 dirancang untuk membentuk pola pikir yang mampu melampaui teknis pekerjaan. Jika S1 dipaksa hanya mengikuti kemauan industri, maka fungsi universitas sebagai menara api ilmu pengetahuan akan runtuh dan berganti menjadi pabrik ijazah yang hampa nilai. Korelasi paksaan industri terhadap S1 ini membawa kita pada refleksi kritis Paulo Freire mengenai “Pendidikan Gaya Bank” (Banking Concept of Education). Freire mengingatkan bahwa ketika mahasiswa hanya dianggap sebagai objek yang diisi dengan instruksi demi kepentingan sistem dominan, maka pendidikan telah menjadi alat penindasan. Hari ini, mahasiswa tidak lagi diajak untuk “membaca dunia,” melainkan hanya diajak untuk “bekerja demi dunia.” Pendidikan telah kehilangan ruh pembebasannya karena hanya fokus pada domestikasi manusia agar patuh pada struktur pasar kerja. Apa yang dikhawatirkan Freire kini menjadi nyata di depan mata kita; pendidikan hanya dijadikan komoditas kebutuhan industri semata. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi buruh-buruh intelektual yang terasing dari keresahan masyarakatnya. Ketika prodi yang mengajarkan keadilan sosial, filsafat, atau sejarah ditutup karena dianggap “tidak menghasilkan uang,” kita sedang menciptakan generasi yang ahli dalam teknologi namun buta dalam kemanusiaan. Ini adalah bentuk dehumanisasi dalam pendidikan yang sistematis. Oleh karena itu, Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi pelayan industri. Pemerintah harus memberikan ruang hidup yang luas bagi prodi S1 untuk tetap menjadi laboratorium pemikiran kritis, tanpa harus dibayangi ketakutan akan penutupan atas nama “relevansi industri.” Pendidikan adalah alat perjuangan untuk memanusiakan manusia, dan relevansi sejati pendidikan bukan terletak pada seberapa banyak lulusan yang menjadi karyawan, melainkan seberapa besar kontribusi mereka dalam membangun peradaban yang berkeadilan. Sati Nafas Perjuangan, Mengajar Pada Akar Rumput Merambat Pada Peradaban

Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan

MBG Kembali jadi Sorotan, Ratusan Siswa dan Guru di Klaten Alami Gejala Keracunan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan /

Ruminews.id, Klaten — Peristiwa dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terus berkembang dan menunjukkan skala yang jauh lebih besar dari laporan awal. Jika sebelumnya jumlah korban dilaporkan sekitar dua ratusan orang, pendataan terbaru dari Dinas Kesehatan Klaten per Kamis, 30 April 2026 menyebut angka tersebut kini melonjak hingga sekitar 500 siswa dan guru yang mengalami gejala serupa setelah menyantap makanan dari program tersebut.

Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Warga Terlibat Bentrok dengan Satpol PP Saat Land Clearing di Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, LUWU TIMUR — Ketegangan antara warga dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Luwu Timur berujung bentrokan fisik pada Rabu (29/04/2026). Insiden tersebut melibatkan keluarga besar Mangade To Magi di kawasan Kilometer Lima, lahan yang mereka klaim sebagai milik keluarga. Bentrok terjadi saat pemerintah daerah tetap melanjutkan kegiatan land clearing, meskipun pihak keluarga mengaku masih menunggu jadwal pertemuan dengan Bupati Luwu Timur untuk membahas status lahan tersebut. Merasa proses dilakukan secara sepihak, warga pun melakukan perlawanan. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Luwu Timur menurunkan ratusan personel Satpol PP untuk mengamankan jalannya pembersihan lahan oleh pihak perusahaan. Dua unit alat berat berupa ekskavator dikerahkan untuk mempercepat proses tersebut. Aksi penolakan warga sempat menghentikan aktivitas land clearing untuk sementara waktu. Namun, karena jumlah warga tidak sebanding dengan aparat yang berjaga, pekerjaan pembersihan lahan akhirnya kembali dilanjutkan di bawah pengamanan ketat. Perwakilan ahli waris, Ancong Taruna Negara, menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada 28 April 2026. Surat tersebut bertujuan untuk meminta dialog terkait sengketa lahan. Ia menjelaskan, pengiriman surat itu merupakan tindak lanjut dari pembicaraan sebelumnya dengan Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Lutim, yang juga disaksikan oleh Wakapolres Luwu Timur serta Pabung setempat. Namun, di tengah penantian jawaban dari bupati, justru dilakukan kegiatan land clearing di lokasi tersebut. “Kami sangat menyayangkan tindakan ini. Kami akan menempuh jalur hukum karena merasa proses ini dilakukan secara sepihak,” ujar Ancong. Pihak keluarga Mangade To Magi mengklaim memiliki dasar kepemilikan lahan yang kuat, dengan dokumen yang telah ada sejak tahun 1969 dan diperbarui hingga 2025. Senada dengan itu, ahli waris lainnya, Muh. Arfah Syam, menyatakan bahwa melalui kuasa hukumnya, Prof. Jimy, pihaknya akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Mereka berencana melaporkan dugaan penyerobotan lahan ke Polres Luwu Timur. “Kami akan melaporkan kasus ini secara resmi. Kami juga meminta agar tidak ada aktivitas apa pun di lokasi sengketa selama proses hukum berjalan. Kami mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak netral,” tegasnya.

Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

HMI Gowa Raya Desak Percepatan Program Bedah Rumah dan Validasi Data Miskin Ekstrem

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Gowa, Sorotan tersebut muncul setelah tim HMI turun langsung melakukan pemantauan di sejumlah titik lokasi, Selasa (28/04). Dari hasil peninjauan itu, ditemukan bahwa masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan belum tersentuh program secara menyeluruh. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih jauh dari kata optimal. HMI Cabang Gowa Raya menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mempercepat realisasi program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang hingga kini masih hidup dalam kondisi hunian yang tidak layak. Kondisi ini dinilai tidak hanya mencerminkan lambannya progres pembangunan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial jika tidak segera ditangani dengan serius dan berkelanjutan. Ketua Bidang PPD HMI Cabang Gowa Raya menegaskan bahwa kondisi warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Ini bukan sekadar program, ini soal kemanusiaan. Kami menemukan langsung masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi yang tidak layak. Pemerintah tidak boleh lambat. Percepatan harus dilakukan tanpa kompromi terhadap kualitas,” tegasnya. Selain persoalan lambannya progres, HMI juga menyoroti potensi persoalan dalam aspek pendataan penerima manfaat. Menurut HMI, akurasi data menjadi kunci agar program ini tidak melenceng dari sasaran. HMI Cabang Gowa Raya secara tegas mendesak: Dilakukannya validasi data secara transparan dan serius kepada penerima bantuan. Percepatan pelaksanaan program secara merata di seluruh wilayah tanpa diskriminasi. HMI menilai, tanpa langkah cepat dan tepat, program ini berisiko menimbulkan ketimpangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak pada menurunnya legitimasi kebijakan publik jika tidak segera direspons dengan perbaikan yang nyata di lapangan. Sebagai bentuk komitmen, HMI Cabang Gowa Raya menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi jalannya program tersebut hingga benar-benar selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin ekstrem. Pengawalan ini juga menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Kami akan terus berada di garis pengawasan. Jika ditemukan ketidaktepatan sasaran atau lambannya kinerja, kami tidak akan ragu untuk menyuarakannya. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Gowa Raya

Scroll to Top