Hukum & Kriminal

Koalisi Tier Two
Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan

Koalisi Tier Two Desak Revisi UU TPPO, Nilai Regulasi Tertinggal Hampir Dua Dekade dari Modus Perdagangan Orang

Ruminews.id, Jakarta — Koalisi Tier Two mendesak pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Desakan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia melalui peluncuran kertas posisi bertajuk “Menuju Dua Dekade Tanpa Pembaruan, Korban Terus Berjatuhan”.

DPRD Jeneponto
Hukum & Kriminal, Jeneponto, Nasional

Anggota DPRD Jeneponto Digugat Rp2,2 Miliar atas Dugaan Wanprestasi Investasi Batu Bara

Ruminews.id, Jeneponto — Gugatan perdata senilai Rp2,2 miliar terhadap anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Andi Muh. Safri alias Kareng Daming, atas dugaan wanprestasi dalam kerja sama investasi limbah batu bara resmi memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto. Perkara berlanjut setelah proses mediasi antara penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan.

Adinda Tenriangke
Ekonomi, Hukum & Kriminal, Nasional, Politik

The Indonesian Institute Kritik Prioritas Kebijakan Pemerintah, Nilai Tak Peka terhadap Masukan Publik

Ruminews.id, Jakarta — Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat, konteks persoalan nasional, serta berbagai kritik yang berkembang di ruang publik.

Petani Dayunan
Daerah, Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pertanian

Petani Dayunan Desak Polda Jateng Hentikan Penyidikan Dua Warga, Sebut Kriminalisasi Perjuangan Reforma Agraria

Ruminews.id, Semarang — Ratusan petani yang tergabung dalam Tani Kawulo Alit Mandiri (TKAM) Dayunan, Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, bersama berbagai elemen solidaritas menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah, Senin (3/8). Mereka mendesak Kapolda Jawa Tengah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dua petani Dayunan, Trisminah dan Ropii, yang tengah menjalani proses hukum terkait konflik agraria.

Hukum & Kriminal, Makassar, Pemerintahan, Pemuda

PEMA FT Unibos Desak Polsek Panakkukang Tuntaskan Dugaan Pencurian Laptop yang Mandek Setahun

ruminews.id – Pemerintah Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bosowa (PEMA FT-UNIBOS) melaksanakan aksi damai di Polsek Panakkukang sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum atas laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian laptop yang dialami oleh dua kader KBM Fakultas Teknik Universitas Bosowa.

Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal, Pemerintahan, Pemuda

Pemuda Peduli Hukum akan kembali menggelar aksi Jilid II di Polresta Gowa dan Polda Sulsel

ruminews.id – ‎Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap aktivitas yang berpotensi melanggar hukum harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Basri Kajang Minta Maaf kepada Keluarga Husniah Talenrang dan Masyarakat Gowa, Siap Ikuti Proses Hukum

Ruminews.id, Gowa – Muhammad Basri alias Basri Kajang yang belakangan menjadi sorotan publik karena namanya ramai dikaitkan dengan Bupati Gowa Husniah Talenrang, akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui sebuah rekaman video yang beredar pada Senin (3/8/2026).

Daerah, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Luwu

Puluhan Eks Pekerja PT BMS Diduga Belum Terima Kompensasi PHK Selama 9 Bulan, FSPIM Siapkan Langkah Hukum

Ruminews.id, Luwu — Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) menduga PT Bumi Mineral Sulawesi (PT BMS) mengabaikan pemenuhan hak normatif pekerja setelah puluhan eks karyawan dilaporkan belum menerima kompensasi hingga sekitar sembilan bulan sejak hubungan kerja mereka berakhir.

Scroll to Top