Jeneponto

Daerah, Jeneponto, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia Apresiasi Program dan Kinerja Kapolres Jeneponto

ruminews.id, Jeneponto – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Generasi Milenial Indonesia (GMI) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Jeneponto, AKBP Haryo Basuki, S.I.K., M.H., atas berbagai program yang dinilai mampu mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Jeneponto.

DPRD Jeneponto
Hukum & Kriminal, Jeneponto, Nasional

Anggota DPRD Jeneponto Digugat Rp2,2 Miliar atas Dugaan Wanprestasi Investasi Batu Bara

Ruminews.id, Jeneponto — Gugatan perdata senilai Rp2,2 miliar terhadap anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Andi Muh. Safri alias Kareng Daming, atas dugaan wanprestasi dalam kerja sama investasi limbah batu bara resmi memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto. Perkara berlanjut setelah proses mediasi antara penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan.

Daerah, Jeneponto, Pemuda

AMII Sulsel Pimpin Musda XVI KNPI Jeneponto, Tetapkan Abd. Fajar M Sebagai Formatur

ruminews.id, Jeneponto – Suara ketukan palu sidang menjadi penanda berakhirnya satu fase dan dimulainya babak baru gerakan kepemudaan di Kabupaten Jeneponto. Di balik proses yang berlangsung tenang namun penuh dinamika itu, Ketua Umum Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII) Sulawesi Selatan, Aditya Djohar, tampil memimpin jalannya Musyawarah Daerah (Musda) XVI DPD KNPI Kabupaten Jeneponto hingga melahirkan keputusan yang diterima seluruh peserta. Sebagai pimpinan sidang, Aditya didampingi Ilham Adam wakil sekertaris OKK DPD KNPI Sulsel dan beberapa perwakilan OKP yang ditunjuk sebagai pimpinan sidang, dengan tidak hanya memastikan seluruh tahapan persidangan berjalan sesuai mekanisme organisasi, tetapi juga menjaga ruang musyawarah tetap kondusif di tengah beragam aspirasi yang berkembang didalam forum yang mengedepankan dialog dan konsensus membuat forum berlangsung tertib hingga akhirnya menetapkan Abd. Fajar M sebagai Formatur sekaligus Ketua DPD II KNPI Kabupaten Jeneponto periode 2026–2029 secara aklamasi. Momentum tersebut menjadi cerminan bahwa demokrasi organisasi tidak selalu diwarnai kompetisi yang tajam. Dalam Musda XVI, seluruh pemilik hak suara justru memilih menyatukan langkah dengan memberikan dukungan bulat kepada satu figur yang dinilai mampu membawa KNPI Jeneponto ke arah yang lebih progresif. Menurut Aditya Djohar, keberhasilan Musda bukan semata-mata tentang lahirnya seorang ketua baru, melainkan tentang terpeliharanya semangat persatuan di kalangan organisasi kepemudaan.  “Musda ini menunjukkan bahwa semangat persatuan masih menjadi fondasi utama gerakan pemuda. Proses yang berjalan kondusif dan menghasilkan keputusan secara aklamasi merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga soliditas KNPI sebagai rumah besar organisasi kepemudaan,” ujar Aditya. Kehadiran Ketua Umum AMII Sulsel sebagai pimpinan sidang juga memberi warna tersendiri dalam pelaksanaan Musda. Dengan pengalaman organisasi yang dimilikinya, jalannya persidangan berlangsung efektif, mengedepankan tata tertib, serta memberikan ruang yang sama kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan sebelum keputusan diambil secara mufakat. Di sisi lain, Abd. Fajar M yang ditetapkan sebagai formatur dan ketua terpilih menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk merangkul seluruh elemen kepemudaan di Kabupaten Jeneponto. “Kami mengajak seluruh elemen pemuda untuk bersatu, memperkuat kolaborasi, dan bersama-sama menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi kemajuan pemuda dan pembangunan Kabupaten Jeneponto,” ungkapnya. Musda XVI tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga menghadirkan pesan kuat bahwa persatuan tetap menjadi energi utama dalam membangun gerakan pemuda. Forum musda KNPI Jeneponto berhasil menunjukkan bahwa musyawarah yang mengedepankan kebersamaan mampu melahirkan keputusan yang diterima seluruh peserta. Kini, estafet kepemimpinan telah berpindah. Harapan pun mengiringi langkah Abd. Fajar M untuk membawa KNPI Kabupaten Jeneponto menjadi organisasi yang semakin inklusif, adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dalam mencetak generasi muda yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing.

Daerah, Jeneponto, Pemerintahan, Pemuda

Menjaga Pesisir Bukan Hanya Tentang Lingkungan, Tetapi Mempertahankan Kehidupan

Penulis : Rizky Anda – Ketua Bidang Lingkungan Hidup HPMT Uinam Ruminews.id, Jeneponto – Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dataran rendah pesisir dengan ketinggian ±0-50 mdpl dan kemiringan lahan yang relatif landai. Kondisi topografi ini secara alamiah menempatkan wilayah tersebut dalam kategori rentan terhadap abrasi, gelombang laut, dan kenaikan muka air laut. Namun yang menjadi persoalan bukan semata pada kondisi alamnya, melainkan bagaimana manusia merespons kerentanan tersebut.

Jeneponto, Pemuda, Politik

Karateker DPD II KNPI Jeneponto, Zainal Ditunjuk Pimpin Persiapan Musda

‎ruminews.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP.05/DPD-KNPI-SULSEL/VII/2026 tentang penunjukan Karateker Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II KNPI Kabupaten Jeneponto. Melalui surat keputusan tersebut, DPD I KNPI Sulawesi Selatan menunjuk Zainal sebagai Karateker DPD II KNPI Kabupaten Jeneponto pada kepengurusan KNPI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Vonny Ameliani Suardi. ‎Benar, SK sudah diberikan dan ini sementara persiapan musda,”ucap Zainal saat dikonfirmasi. Kamis 02/07/26. Penunjukan karateker ini kata Zainal merupakan langkah organisasi untuk memastikan keberlangsungan roda organisasi KNPI di Kabupaten Jeneponto sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) guna membentuk kepengurusan DPD II KNPI Jeneponto yang definitif sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi yang berlaku. ‎Sebagai Karateker, Zainal diberikan mandat untuk melakukan konsolidasi organisasi, membangun komunikasi dengan organisasi kepemudaan (OKP), serta menyusun tahapan pelaksanaan Musda secara demokratis, terbuka, dan sesuai mekanisme organisasi.‎ ‎DPD I KNPI Sulawesi Selatan berharap kehadiran karateker dapat memperkuat soliditas pemuda di Kabupaten Jeneponto serta menghadirkan KNPI sebagai wadah yang mampu menyatukan berbagai elemen kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah. ‎Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor KEP.05/DPD-KNPI-SULSEL/VII/2026, diharapkan proses konsolidasi organisasi di Kabupaten Jeneponto dapat berjalan dengan baik sehingga Musyawarah Daerah dapat segera dilaksanakan untuk melahirkan kepengurusan DPD II KNPI Jeneponto yang sah, kuat, dan representatif,”tutup Zainal.

Hukum & Kriminal, Jeneponto, Nasional, Opini, Pemerintahan

Tanah Rakyat atau Ekspansi Militer? Warga Kareloe Pertanyakan Urgensi Pembangunan Batalyon TNI di Jeneponto

Penulis: Dwi Andika Saputra –  Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Ruminews.id, Jeneponto — Rencana pembangunan batalyon TNI di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, menuai sorotan dan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Penolakan tersebut bukan ditujukan terhadap institusi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, melainkan terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai perlu dikaji secara lebih terbuka, partisipatif, dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Hukum & Kriminal, Jeneponto, Nasional, Pemerintahan

Aliansi Tumardekayya Kecam Keras Lambannya Proses Hukum Kasus Keracunan MBG Rumbia

Ruminews.id, Jeneponto — Jumat, 22 Mei 2026 lalu Aliansi Tumardekayya yang terhimpun dari tiga organisasi, yaitu SEMMI Cabang Jeneponto, IMM Cabang Jeneponto, dan GMNI Cabang Jeneponto, menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kepedulian dan tuntutan terhadap penyelesaian kasus dugaan keracunan MBG di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.

Daerah, Jeneponto, Pemerintahan, Pemuda

Dianggap Takut Polres Jeneponto, FPM Menyerang Polda Sulsel Terkait Maraknya Mafia BBM Bersubsidi (Solar) di Jeneponto

ruminews.id – Makassar, Forum Pergerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan (FPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel), Jumat (5/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang diduga terjadi di wilayah Kabupaten Jeneponto. Dalam orasinya, para demonstran menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di SPBU Kalukuang dan SPBU Pacceklang, Kecamatan Bangkala. Massa aksi menilai praktik tersebut telah merugikan masyarakat serta menghambat upaya pemerintah dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Adapun pernyataan sikap dari Forum Pergerakan Mahasiswa (FPM): mendesak Ditreskrimsus Polda SulSel untuk segera menyelidiki adanya dugaan praktik mafia BBM bersubsidi (Solar) di SPBU Kalukuang dan SPBU pacceklang Bangkala. Menuntut Polda SulSel untuk segera menangkap dan mengadili pihak SPBU kalukuang dan SPBU Pacceklang Bangkala yang terbukti melakukan praktik tersebut. Mendesak Polda Sulsel untuk mengevaluasi total Kapolres Jeneponto Dan Satreskrim.

Daerah, Hukum & Kriminal, Jeneponto

Korban Pembacokan Malah Dibebani Rp50 Juta, Penanganan Kasus di Jeneponto Dipertanyakan

ruminews.id, Jeneponto – Penanganan kasus berdarah yang terjadi di Desa Banrimanurung, Dusun Karamaka, Kabupaten Jeneponto, yang selama ini bergulir di jajaran kepolisian setempat, menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Peristiwa pengeroyokan dan pembacokan yang dialami saudara SF disebut telah mengakibatkan luka sabetan senjata tajam pada bagian lengan. Dalam kejadian tersebut, SF mengaku menjadi korban tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh HZ bersama anak dan menantunya. Namun hingga saat ini, proses penanganan perkara dinilai masih menyisakan tanda tanya dan menuai perhatian publik. Yang menjadi sorotan, pihak korban mengaku adanya permintaan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar, yakni Rp50 juta serta uang bulanan sebesar Rp2,5 juta. Hal tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait dasar dan tujuan permintaan dana tersebut. “Dana ini untuk apa? Mengapa korban yang mengalami pembacokan justru dibebani permintaan uang dengan nominal besar, bahkan ada permintaan pembayaran setiap bulan,” ungkap pihak keluarga korban. Masyarakat pun berharap agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polsek Bangkala dan Polres Jeneponto, dapat menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Penegakan hukum yang adil dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga, serta memastikan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Scroll to Top