ruminews.id, Gowa – Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program “Polantas Menyapa” di Kantor Samsat Gowa.
ruminews.id – PAREPARE, 29 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ahmad Yani Lapadde resmi memulai babak baru kepengurusan melalui agenda Pelantikan dan Dialog yang digelar di Aula MT Al-Muhajirin pada Senin (29/6). Mengangkat tema krusial “Krisis Intelektual: Peran Kader dalam Menjawab Tantangan Organisasi”, momentum ini menjadi penanda serah terima amanah sekaligus refleksi arah juang organisasi ke depan. Acara ini dihadiri oleh jajaran tokoh pemuda dan pimpinan organisasi kepemudaan. Sambutan hangat mengalir dari Ketua Cabang HMI, Kakanda Muh. Ilham. M, serta perwakilan dari organisasi kepemudaan lain, di antaranya Ketua Umum PC PMII Parepare Agung Arra (diwakili oleh Muh. Fajar) dan Ketua Umum PCC IMM Kota Parepare Herlyana Septiasari (diwakili oleh Zulkifli). Dalam momentum perpisahan yang khidmat, Yunda Ririn Widyan Rustan selaku perwakilan dari Demisioner Ketua Komisariat periode 2024–2025, Kakanda Al-Imran, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam atas soliditas kader selama satu periode. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan kepengurusan tidak diukur dari kuantitas program kerja, melainkan dari tumbuhnya kader yang kritis. Kepada pengurus baru, ia menitipkan pesan penting untuk menjaga marwah institusi. “Rawatlah kaderisasi dengan sungguh-sungguh dan hidupkan budaya intelektual. Jadikan komisariat sebagai ruang yang melahirkan insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam, demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Amanah boleh berakhir, tetapi pengabdian kader tidak akan pernah selesai,” ujarnya. Menyambut tongkat estafet tersebut, Riswan selaku Ketua Komisariat periode 2026–2027 yang baru saja dilantik, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi bergerak lebih adaptif. Dalam sambutan perdananya, Riswan mengajak seluruh pengurus untuk menanamkan kesadaran kolektif. “Kemajuan organisasi tidak lahir dari kerja satu orang. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Mari kita hadir sebagai penggerak perubahan yang membawa gagasan, integritas, dan tindakan nyata. Dengan sinergi dan disiplin, kita akan bangun organisasi yang maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Riswan. Melalui pelantikan dan dialog ini, HMI Komisariat Ahmad Yani Lapadde siap menjawab tantangan zaman dan mengembalikan gairah intelektual kader sebagai pilar gerakan mahasiswa. Sumber: Khumaedi – Kontributor Parepare
ruminews.id, Makassar – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya di kawasan Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di persimpangan lampu merah Jalan Sultan Alauddin–Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (29/6/2026), sempat melumpuhkan arus lalu lintas hingga malam hari. Aksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas tersibuk di Kota Makassar tersebut akhirnya dibubarkan oleh aparat dari Polrestabes Makassar. Menurut keterangan massa aksi, proses pembubaran diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan. Salah seorang massa aksi, Irfan, kepada tim media Ruminews mengungkapkan bahwa dalam insiden tersebut terdapat seseorang yang membawa senjata tajam berupa busur. Ia mengaku busur tersebut sempat mengenai salah seorang peserta aksi. “Di lokasi aksi terdapat dugaan bahwa seorang individu membawa senjata tajam jenis busur di lokasi demonstrasi dan menggunakannya untuk mengintimidasi mahasiswa dengan tujuan mendorong pembubaran aksi.,” ujar Irfan kepada tim media Ruminews. Usai pembubaran di kawasan Sultan Alauddin, massa aksi kemudian bergeser ke depan Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar sekitar pukul 22.00 WITA. Namun, menurut massa aksi, mereka kembali mengalami tindakan represif dari aparat kepolisian. Tidak berhenti di situ, massa HMI Cabang Gowa Raya melanjutkan aksinya dengan mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) pukul 23.00 WITA untuk menyampaikan tuntutan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Faturrahman, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Propam Polda Sulawesi Selatan untuk mengusut dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh personel Polrestabes Makassar terhadap massa aksi. “Kami mendesak Propam Polda Sulsel mengusut tindakan represif dari Polrestabes Makassar,” tegas Faturrahman. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polrestabes Makassar maupun Polda Sulawesi Selatan terkait kronologi pembubaran aksi, dugaan tindakan represif terhadap massa, maupun informasi mengenai dugaan penggunaan busur yang disebutkan oleh peserta aksi.
ruminews.id – Takalar, 29 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar mengecam keras dugaan tindakan represif dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader HMI yang tergabung sebagai massa aksi pada Senin (29/6/2026) sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua HMI Cabang Takalar, Aditya, menegaskan bahwa tindakan yang diduga dilakukan aparat tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, serta hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. “Kami mengecam keras dugaan tindakan represif yang tidak manusiawi terhadap kader HMI yang sedang menyampaikan aspirasi. Negara menjamin kebebasan berpendapat, sehingga segala bentuk tindakan yang mengarah pada kekerasan terhadap massa aksi harus diusut secara transparan dan dipertanggungjawabkan,” tegas Aditya. Lebih lanjut, Aditya menyampaikan bahwa apabila dugaan kemunduran demokrasi tersebut tidak segera ditangani secara cepat, profesional, dan tegas oleh pihak yang berwenang, maka HMI Cabang Takalar memastikan akan mengambil langkah konsolidatif bersama seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan. “Jika dampak nyata kemunduran demokrasi ini tidak ditangani secara cepat dan tegas, maka kami memastikan seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan akan bergerak melakukan aksi di Polres masing-masing sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan menjaga demokrasi,” lanjutnya. Di sisi lain, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Takalar, Muh. Waliyullah, menyampaikan bahwa pihaknya langsung melakukan konsolidasi internal setelah menerima informasi mengenai dugaan tindakan tersebut. “Saat kami mendengar informasi ini, kami langsung mengumpulkan kader-kader untuk berkonsolidasi terkait hal ini. Kami sedang menyatukan langkah untuk menentukan sikap organisasi sebagai bentuk respons atas dugaan tindakan represif terhadap kader HMI,” ujar Muh. Waliyullah. HMI Cabang Takalar juga mendesak agar dugaan tindakan represif tersebut diusut secara objektif dan transparan. Organisasi berharap seluruh pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta menghormati hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai.
ruminews.id, Bone – Kongres XXI Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone telah menetapkan Andi Teguh sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) KEPMI Bone untuk periode kepengurusan yang baru. Terpilihnya Andi Teguh menjadi penanda dimulainya estafet kepemimpinan organisasi mahasiswa asal Bone tersebut setelah melalui rangkaian proses kongres yang berlangsung secara demokratis. Kongres XXI KEPMI Bone menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat persatuan, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan peran pelajar serta mahasiswa Bone dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Seluruh tahapan kongres diharapkan menjadi cerminan kedewasaan organisasi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan demokrasi. Dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, Andi Teguh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh peserta kongres. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa KEPMI Bone menjadi organisasi yang semakin progresif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman. “Kepercayaan ini adalah amanah yang harus dijalankan bersama. Saya mengajak seluruh kader KEPMI Bone untuk meninggalkan perbedaan selama proses kongres dan bersatu membangun organisasi yang lebih kuat, inovatif, serta tetap menjadi rumah besar bagi seluruh pelajar dan mahasiswa Bone,” ujar Andi Teguh. Di bawah kepemimpinannya, Andi Teguh berkomitmen memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kader, memperluas kemitraan strategis dengan berbagai pihak, serta mendorong lahirnya program-program yang berdampak bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Bone. Dengan berakhirnya Kongres XXI, seluruh elemen KEPMI Bone diharapkan dapat bersatu mengawal kepengurusan baru demi mewujudkan organisasi yang semakin solid, profesional, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sumber daya manusia Bone. Sumber: Iwan – Mantum HMI Komisariat UNITAMA
ruminews.id, WATAMPONE – Momentum bersejarah kembali terukir dalam dinamika lembaga kemahasiswaan tertua dan terbesar di Bumi Arung Palakka. Saudara Andi Teguh Qoemaeni resmi ditetapkan dan disahkan sebagai Ketua Umum Terpilih Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (DPP KEPMI BONE) Periode 2026-2028 dalam forum tertinggi Kongres KEPMI BONE ke-21 yang berlangsung khidmat. Pertarungan perebutan kursi nakhoda DPP KEPMI BONE kali ini berlangsung sangat ketat dan dinamis. Andi Teguh berhasil unggul setelah berkompetisi secara sehat dengan 4 kandidat ketua umum lainnya. Keberhasilan ini diraih setelah Andi Teguh mengantongi dukungan suara mayoritas mutlak dalam pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh pemilik hak suara sah dari 26 Dewan Pengurus Cabang (DPC) kecamatan dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) kampus se-KEPMI BONE. Ketukan palu sidang oleh Presidium Sidang Kongres ke-21 menjadi penanda sah dimulainya era baru di bawah kepemimpinan pemuda yang dikenal mengedepankan nilai kesetaraan ini. Dalam pidato kemenangannya, Andi Teguh Qoemaeni menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas mandat, kepercayaan, serta militansi seluruh kader yang telah mengawal jalannya proses demokrasi dari awal hingga akhir persidangan dengan tertib dan damai. “Kemenangan ini bukan milik Andi Teguh pribadi, melainkan kemenangan seluruh kader KEPMI BONE. Kontestasi bersama 4 saudara kandidat terbaik lainnya telah usai, kini saatnya kita menepis segala sekat perbedaan. Di bawah kepengurusan ini, tidak ada lagi jarak antar-kader. Kita semua, jajaran DPC dan DPK Se kepmi bone, akan duduk sejajar merajut harmoni demi satu garis pengabdian untuk daerah tercinta,” tegas Andi Teguh dalam orasi perdananya di hadapan peserta Kongres. Melalui visi besar yang diusung, Andi Teguh berkomitmen membawa DPP KEPMI BONE ke depan dengan spirit “TEGUH” yang merupakan akronim dari arah gerakannya: Transparan dalam tata kelola, Efektif dalam kerja organisasi, kaya akan Gagasan intelektual, Unggul secara prestasi akademik, dan senantiasa Harmonis dalam bingkai kekeluargaan Sipakatau, Sipakalebbi, Sipada Idi’. Sebagai langkah awal pasca-Kongres, Ketua Formatur Terpilih bersama Tim Mide Formatur akan segera merangkul dan mengakomodir seluruh potensi kader terbaik dari seluruh jajaran DPC dan DPK Se kepmi bone. Sumber: Iwan – Mantum HMI Komisariat UNITAMA
ruminews.id, Makassar — Pada tanggal 29 Juni 2026. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan kembali menggelar Aksi Reformasi Jilid III dengan mengadakan Konferensi Pers Advokasi Publik dan Konsolidasi Kader HMI Sulsel di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, usai menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam aksi tersebut, massa sempat menutup sebagian ruas jalan sebagai bentuk penyampaian sikap politik secara terbuka. Sejumlah spanduk dibentangkan bertuliskan “Reformasi Jilid III”, “Evaluasi Total Pemerintahan Prabowo–Gibran”, dan “Sulsel Gelap; Mahasiswa BerGerak (MBG)”. Selain itu, peserta aksi juga mengangkat petaka dan baliho bertuliskan: Konferensi Pers: Advokasi Publik & Konsolidasi Kader HMI Sulsel (Jangan Adu Domba Rakyat dengan Mahasiswa, Kebijakan Buruk Harus Dikoreksi, Kawal Ketat Pelaksanaan PSN MBG & KDMP, Usut Tuntas Segala Bentuk Teror terhadap Aspirasi Mahasiswa, Stop Kriminalisasi Aktivis dan Mahasiswa, Demokrasi Tidak Boleh Dibungkam, Demo Hanya Sesaat, Perjuangan Rakyat Tidak Pernah Usai, dan BADKO HMI Sulsel Mengecam Keras Segala Bentuk Teror, Intimidasi, dan Upaya Pembubaran Aksi Mahasiswa). Koordinator Aksi, Fahmy Sofyan Syahrir, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan mahasiswa yang lahir dari keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. “Ini merupakan bagian dari agenda aksi lanjutan. Kami prihatin terhadap kondisi demokrasi Indonesia hari ini. Di Makassar, aksi mahasiswa kerap diperhadapkan dengan teror, intimidasi, hingga upaya pembubaran paksa yang diduga melibatkan kelompok sosial tertentu yang dikendalikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Teror adalah cerminan krisis moral demokrasi dan tidak boleh dibiarkan menjadi cara membungkam kritik,” tegas Fahmy. Dalam konferensi pers yang dibacakan di tengah aksi, BADKO HMI Sulawesi Selatan terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama aksi berlangsung. Organisasi tersebut menegaskan bahwa penutupan jalan bukan bertujuan mengganggu aktivitas masyarakat, melainkan menjadi bagian dari penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional warga negara dalam mengawal demokrasi dan kepentingan publik. BADKO HMI Sulsel juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral, konstitusional, dan intelektual yang bertujuan mengawal kepentingan rakyat agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi, supremasi hukum, serta cita-cita reformasi. Delapan Sikap Resmi BADKO HMI Sulsel Melalui konferensi pers tersebut, BADKO HMI Sulsel menyampaikan delapan poin sikap resmi, yaitu: HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia. HMI akan tetap berdiri di barisan rakyat sebagai kekuatan moral yang mengawal demokrasi, mengawasi kekuasaan, serta memperjuangkan keadilan sosial. Reformasi Jilid III adalah Keniscayaan. Evaluasi terhadap setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan tanggung jawab konstitusional warga negara. Kebijakan Buruk Harus Dikoreksi. Tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap kritik. Pemerintah wajib membuka ruang evaluasi dan menjadikan aspirasi publik sebagai dasar perbaikan kebijakan. Kawal Ketat Program Strategis Nasional. BADKO HMI Sulsel akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar bebas dari penyalahgunaan kewenangan, kepentingan politik, maupun praktik yang merugikan masyarakat. Membuka Posko Advokasi Publik. BADKO HMI Sulsel membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan Program Strategis Nasional, tindak pidana korupsi, serta berbagai persoalan lain yang merugikan kepentingan publik. Mengecam Keras Upaya Pembubaran Paksa Aksi Mahasiswa. BADKO HMI Sulsel mengecam keras segala bentuk teror, intimidasi, dan pembubaran paksa aksi mahasiswa, termasuk tindakan yang melibatkan kelompok masyarakat. Praktik tersebut dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, kebebasan berpendapat, dan ketertiban umum. Mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Membentuk Tim Investigasi. BADKO HMI Sulsel mendesak DPRD Sulawesi Selatan segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap dugaan teror, intimidasi, dan pembubaran aksi mahasiswa, sekaligus memastikan adanya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Stop Kriminalisasi Aktivis dan Mahasiswa. Negara wajib menjamin kebebasan berpendapat dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, maupun masyarakat sipil yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam penegasannya, BADKO HMI Sulsel menyampaikan bahwa “Demo hanya sesaat, perjuangan rakyat tidak pernah usai.” Organisasi tersebut menegaskan akan terus melakukan konsolidasi kader, memperluas advokasi publik, dan mengawal setiap aspirasi masyarakat hingga terwujud kepastian serta keadilan dalam penyelenggaraan negara. Aksi Jilid III ini sekaligus menjadi pernyataan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya hadir sebagai kekuatan demonstrasi di jalan, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan publik yang akan terus mengawal demokrasi, menolak segala bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpendapat, serta memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
ruminews.id – Kaderisasi merupakan jantung dari sebuah organisasi. Dari proses kaderisasi lahir kader-kader yang tidak hanya memiliki identitas organisasi, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari proses tersebut, IPMIL Raya UMI melaksanakan Latihan Kaderisasi Tingkat Lanjut (LKTL) bagi LK 19 sebagai tahapan sebelum pengambilan slayer dan pengukuhan sebagai anggota penuh IPMIL Raya UMI. Dalam kegiatan ini, peserta dibekali berbagai materi strategis, di antaranya Teori Perubahan Sosial, Kapitalisme, Feminisme, Konflik Agraria dan Ancaman Masyarakat Adat, serta Edukasi Kebudayaan dan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Masyarakat Luwu. Materi-materi tersebut dihadirkan untuk memperluas wawasan kader serta membangun kepekaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam refleksinya, Fatur Rahman salah satu pengurus bidang pendidikan dan kaderisasi, menyampaikan bahwa: “Menjadi kader berarti siap untuk terus belajar, terus berproses, dan terus mengambil peran di tengah masyarakat. Sebab kader tidak diukur dari atribut yang dikenakan, tetapi dari kebermanfaatannya bagi organisasi dan lingkungan sekitarnya.” Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh peserta LK 19 bahwa slayer yang akan dikenakan bukanlah tujuan akhir dari proses kaderisasi. Sebaliknya, slayer adalah simbol amanah yang menandai dimulainya tanggung jawab yang lebih besar sebagai kader IPMIL Raya UMI. Oleh karena itu, melalui LKTL ini diharapkan lahir kader-kader yang mampu berpikir kritis, menjaga nilai-nilai organisasi, memperkuat tradisi intelektual, serta senantiasa hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kepada seluruh adik-adik LK 19, selamat mengikuti proses Latihan Kaderisasi Tingkat Lanjut. Jadikan setiap materi, diskusi, dan dinamika forum sebagai ruang untuk bertumbuh, memperkuat integritas, serta meneguhkan komitmen perjuangan. Karena slayer dapat dikenakan dalam satu malam, tetapi menjadi kader yang berintegritas membutuhkan proses dan pengabdian yang panjang. Sumber: Fatur Rahman – Pengurus Bidang Pendidikan dan Kaderisasi IPMIL Raya UMI
Ruminews.id, PAREPARE — Ratusan massa yang tergabung dari karyawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Senin (29/6/2026). Aksi ini dilakukan guna menuntut keberlanjutan dan mempertahankan program MBG di wilayah tersebut. Massa aksi mulai berkumpul di Lapangan Andi Makkasau sekitar pukul 09.00 WITA, sebelum akhirnya melakukan long march dan tiba di Kantor DPRD Kota Parepare sekitar pukul 10.00 WITA. Aksi yang diperkirakan dihadiri oleh sekitar 500 orang ini berlangsung dengan tertib. Jenderal Lapangan aksi, Tenri Wara, menyatakan bahwa kehadiran mereka di gedung parlemen adalah untuk meminta ketegasan dan dukungan nyata dari wakil rakyat melalui penandatanganan memorandum. “Kami meminta keberlanjutan dapur MBG di Parepare. Kami juga meminta DPRD untuk menandatangani memorandum yang berisi bukti keberpihakan masyarakat Kota Parepare terhadap program MBG agar tetap dilanjutkan,” ujar Tenri Wara saat diwawancarai di lokasi aksi, Senin (29/6/2026). Aspirasi dari ratusan karyawan dapur MBG tersebut akhirnya mendapat respons dari pihak parlemen. Menurut keterangan Tenri Wara setelah berdialog, pihak DPRD Kota Parepare menerima tuntutan massa dengan positif dan menyambut baik aspirasi tersebut. Pihak DPRD Parepare juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti memorandum dukungan itu guna diteruskan dan dibawa ke tingkat pusat. Reporter: Khumaedi
ruminews.id, Makassar, 29 Juni 2026 – Ratusan massa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Senin (29/6). Aksi yang dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan (Jendlap) Ardan Aidin tersebut mengusung tema “Bersatu Melawan Korupsi Pendidikan dan Usut Tuntas Skandal Nanas”, sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan di Sulawesi Selatan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berbagai program pengadaan pendidikan, serta dugaan penyimpangan dalam Program Bibit yang menjadi perhatian publik. Aksi dimulai dari depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Massa membawa mobil komando, megafon, bendera organisasi, dan berbagai spanduk tuntutan. Perhatian masyarakat tertuju pada sebuah spanduk raksasa sepanjang kurang lebih enam meter bertuliskan “Bersatu Melawan Korupsi Pendidikan dan Usut Tuntas Skandal Nanas.” Spanduk tersebut dibentangkan melintang di badan jalan sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai mencederai dunia pendidikan. Pembentangan spanduk dan konsentrasi massa menyebabkan ruas jalan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tertutup selama kurang lebih satu jam. Arus kendaraan dari kedua arah sempat mengalami kemacetan sebelum akhirnya kembali normal setelah aparat keamanan melakukan pengaturan lalu lintas dan massa melanjutkan agenda aksi berikutnya. Dari atas mobil komando, Jenderal Lapangan Ardan Aidin menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat. Menurutnya, dunia pendidikan harus terbebas dari praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan negara sekaligus menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. “Kami hadir bukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu. Kami datang membawa aspirasi masyarakat agar setiap dugaan penyimpangan diusut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, setiap rupiah anggaran pendidikan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas Ardan Aidin dalam orasinya. Dalam aksi tersebut, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan juga menyerahkan naskah akademik dan pernyataan sikap kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dokumen tersebut memuat tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS dan berbagai program pengadaan pendidikan, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi, melakukan audit investigatif terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu. Dalam orasi bergantian, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta aparat penegak hukum membuka proses penyelidikan secara transparan kepada masyarakat, menghentikan praktik penanganan perkara yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum, serta mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang oleh massa disebut sebagai “Skandal Nanas” melalui mekanisme hukum yang objektif dan berkeadilan. Massa juga menyerukan agar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola anggaran pendidikan. Usai menyampaikan aspirasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, rombongan aksi bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada lembaga legislatif agar turut mengawal transparansi penggunaan anggaran pendidikan. Sepanjang aksi berlangsung, peserta terus meneriakkan yel-yel, “Hidup Rakyat! Hidup Perjuangan! GRIB JAYA… Jaya… Jaya!” sebagai bentuk semangat perjuangan mengawal kepentingan masyarakat. Mereka juga membawa pesan bahwa rakyat tidak membutuhkan janji, melainkan bukti nyata dalam penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran pendidikan. DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan moral untuk menjaga marwah dunia pendidikan dan mengawal penggunaan uang rakyat agar tepat sasaran. Organisasi ini berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui proses hukum yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Selain itu, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan juga mendorong DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal demi memastikan tata kelola pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui aksi damai tersebut, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu publik, khususnya dalam sektor pendidikan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber: Rahim (Kontributor Sinjai)
