Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Jakarta, Pemerintahan

Dr. Yogi Syamkas: Ferry Syahminan Aset Berharga KPU RI dengan Integritas Tinggi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Pemerintahan /

ruminews.id, Jakarta – Kehadiran Ferry Syahminan sebagai Inspektur Wilayah III Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Akademisi sekaligus pengamat kepemiluan, Dr. Yogi Syamkas, menilai Ferry sebagai sosok aparatur berintegritas, berdedikasi, dan menjadi aset penting yang dimiliki KPU RI. “Pak Ferry Syahminan adalah contoh nyata aparatur yang konsisten menempatkan profesionalisme dan integritas di atas segalanya. Kiprahnya, baik saat menjabat sebagai Sekretaris KPU Banten maupun kini sebagai Inspektur Wilayah III KPU RI, menunjukkan komitmen besar dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan,” ujar Dr. Yogi Syamkas. Menurut Dr. Yogi, keberadaan Ferry Syahminan tidak hanya memberi warna baru dalam kepemimpinan pengawasan internal KPU, tetapi juga menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang kerap muncul di tubuh lembaga tersebut. “Beliau adalah aset berharga bagi KPU RI. Dengan pengalaman panjang, pendekatan yang humanis namun tegas, serta kepemimpinan yang solutif, Pak Ferry mampu menyelesaikan permasalahan internal KPU sekaligus menjaga agar prinsip akuntabilitas tetap menjadi pedoman utama,” tambahnya. Lebih jauh, Dr. Yogi menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap KPU sangat dipengaruhi oleh hadirnya figur-figur kredibel dan dapat dipercaya seperti Ferry Syahminan. “Pemilu adalah jantung demokrasi. Kehadiran sosok seperti Pak Ferry memberi jaminan bahwa proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sehat, transparan, dan akuntabel. KPU membutuhkan figur dengan kapasitas, integritas, sekaligus kemampuan menyelesaikan masalah, dan beliau adalah salah satu yang terbaik,” tutup Dr. Yogi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar–Sampoerna Foundation Cetak Generasi Emas 2045

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui penguatan mutu guru maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) siswa. Upaya tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan Putera Sampoerna Foundation terkait program beasiswa. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (26/9/2025), disaksikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman. Dari pihak Putera Sampoerna Foundation hadir Senior Director Elan Merdy bersama Head of Program Juliana. Melalui kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap semakin banyak pelajar dan tenaga pendidik yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan dan pelatihan berkualitas, sehingga mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kemitraan dengan PSF menjadi langkah penting membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan di kota ini. “Kita tau Putera Sampoerna Foundation adalah salah satu pembaga terbesar di Indonesia. Ini wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Sampoerna Foundation untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik,” ujar Munafri. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama kemajuan bangsa dan menjadi keharusan (mandatori) untuk terus dibenahi. Anak-anak didik harus dipersiapkan menjadi Generasi Emas 2045. “Pemerintah Kota tidak akan melakukannya sendirian. Diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak yang peduli pada dunia pendidikan,” jelasnya. Munafri juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut nyata pasca-penandatanganan MoU. Haruslnya, menjadi implementasi peningkatan kualitas pendidikan di Makassar. “Ini bukan sekadar seremonial. Kita harus melaksanakan dan mengeksekusi rencana ini sebagai tanggung jawab bersama,” tambahnya. Kolaborasi ini diharapkan menghadirkan berbagai program beasiswa, peningkatan kapasitas guru, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan tantangan masa depan. “Kami Pemkot Makassar menargetkan kemitraan ini menjadi model sinergi pemerintah dan swasta dalam mencetak SDM unggul, kreatif, dan kompetitif,” tukas Appi. Program pelatihan ini menjadi yang pertama di Kota Makassar, namun PSF sudah merencanakan keberlanjutan. Tahun depan, akan digelar program tatap muka untuk pelatihan guru dengan cakupan yang lebih luas. Sedangkan Juliana, Head of Program Putera Sampoerna Foundation, ia mengawali dengan nada penegasan bahwa lembaganya tidak memiliki keterkaitan dengan industri rokok. “Kami bukan bagian dari perusahaan rokok. Sama sekali tidak berhubungan dengan perusahaan rokok,” tegas Juliana. Ia menjelaskan bahwa PSF adalah lembaga independen yang fokus pada pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai program beasiswa dan pelatihan. Dalam tahap awal kerja sama dengan Pemkot Makassar, PSF menyiapkan program beasiswa pelatihan khusus bagi 40 guru SD dan SMP terpilih. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan soft skill para pendidik agar mampu menerapkan pembelajaran mendalam (deep learning) di kelas. “Harapannya, dengan peningkatan kompetensi guru, dampak belajar akan langsung dirasakan siswa, sehingga terjadi perubahan kualitas pembelajaran di sekolah,” jelas Juliana. Pelatihan ini dilaksanakan secara daring, dengan fokus pada penguatan metode pembelajaran, komunikasi efektif, dan keterampilan kepemimpinan di lingkungan sekolah. Juliana menegaskan, syarat utama bagi guru peserta hanyalah komitmen untuk mengikuti program secara penuh. Seleksi peserta dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, dengan pertimbangan motivasi dan kesiapan guru. “Kami hanya butuh komitmen. Tidak ada syarat lain,” ujarnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Hotel Bintang Lima Pertama Hadir di Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Kota Makassar bersiap menorehkan babak baru dalam industri perhotelan dengan kehadiran Hotel Grand Mercure, hotel bintang lima pertama di Sulawesi Selatan yang berstandar internasional. Pembangunan sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Makassar, kembali menunjukkan kemajuan pesat, masa Pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Hotel Grand Mercure, hotel bintang lima pertama di Makassar, yang berlokasi strategis di Jl. Metro Tanjung Bunga, kawasan Tanjung Bunga, Jumat (26/9/2025). Hotel Grand Mercure yang akan dibangun di lahan premium dengan kapasitas parkir luas ini diharapkan menjadi ikon baru perhotelan di Kota Daeng. Kehadirannya diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga memperkuat infrastruktur pariwisata, dan meningkatkan daya tarik Makassar sebagai destinasi event berskala nasional maupun internasional. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas dimulainya pembangunan hotel bintang lima pertama di Makassar. Menurutnya, kehadiran Grand Mercure menjadi titik awal penting menuju proses perubahan dan peningkatan layanan perhotelan di ibu kota Sulawesi Selatan tersebut. “Dengan hadirnya Hotel Grand Mercure bintang lima yang akan menjadi satu-satunya hotel bintang lima di Makassar, ini tentu memberikan angin segar dalam berbagai hal, khususnya bagi perkembangan kota,” ujar Munafri. Sebagai bagian dari jaringan global Accor Group yang memiliki lebih dari 5.600 properti lebih dari 110 negara, Grand Mercure Makassar digadang menjadi ikon baru pariwisata dan bisnis di kota ini. Dirancang ramah lingkungan dengan konsep ekotourism dan sustainability, hotel ini diharapkan bukan hanya memperkuat infrastruktur pariwisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja luas bagi warga Makassar. Appi mengungkapkan, sebelum pembangunan dimulai, pihak pengembang telah diundang ke kantornya untuk memaparkan rancangan proyek. Dalam pertemuan itu, Munafri menekankan pentingnya keterbukaan dan kelancaran proses perizinan. “Saya sampaikan kalau dalam proses perizinan ada pegawai yang meminta uang dan sebagainya, tolong langsung sampaikan ke saya,” tegasnya. Rencana pembangunan Grand Mercure terbilang ambisius. Berdiri di lahan premium dengan ballroom seluas lebih dari 4.000 meter persegi—salah satu yang terbesar di Makassar. Hotel ini akan dilengkapi 350 kamar modern yang dapat diperluas hingga 500 kamar, area parkir luas, serta berbagai fasilitas food dab beverage outlet berstandar internasional. Seluruhnya disiapkan untuk mendukung berbagai event berskala nasional dan internasional, mulai dari konferensi bisnis, pameran, hingga perhelatan pernikahan megah. Oleh sebab itu, politisi Golkar itu menegaskan pentingnya izin sesuai aturan yang belaku, Pemerintah Kota Makassar, tidak ingin iklim investasi tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak berintegritas. “Kami tidak mau iklim investasi ini ternodai hanya gara-gara oknum satu dua orang yang tidak memberikan dedikasi dan integritasnya dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat,” katanya. Proyek ini menargetkan operasional pada 2027, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja mencapai 400 karyawan tetap warga Makassar, ditambah ratusan pekerja harian untuk mendukung kegiatan operasional dan event. Grand Mercure juga menghadirkan program loyalty global yang memberikan pengalaman eksklusif bagi pelanggan setianya. Dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar. Grand Mercure diyakini akan menjadi simbol kebanggaan baru yang memperkaya ragam akomodasi premium sekaligus membawa semangat kearifan lokal berpadu dengan keunggulan layanan perhotelan internasional. Wali Kota berharap, proyek pembangunan Grand Mercure dapat selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal. Dengan lokasi yang sangat strategis, kehadiran hotel ini diyakini akan menjawab kebutuhan infrastruktur pariwisata Makassar yang kian meningkat. Selain itu, hotel ini akan dilengkapi ballroom berkapasitas 4.000 orang, yang disebut sebagai salah satu ballroom terbesar di Kota Makassar. “Kami berharap dengan hadirnya hotel ini, event-event internasional bisa kembali digelar di Makassar,” tuturnya. “Tentu, kehadiran event berskala besar akan memberikan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat,” lanjut Munafri. Di hadapan para investor dan tamu undangan, Munafri kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mengajak seluruh pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku, baik dari pemerintah kota maupun pusat, agar proses pembangunan berjalan lancar. Pemerintah Kota Makassar sangat terbuka terhadap investasi. Disebutkan, dengan hadirnya Grand Mercure bintang lima ini, perusahaan-perusahaan lain juga bisa berinvestasi di Makassar dengan aman, tenang, dan nyaman. “Semakin banyak investasi, insya Allah akan semakin membangkitkan geliat ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan kehadiran Hotel Grand Mercure, Makassar diharapkan semakin siap menjadi pusat kegiatan bisnis, pariwisata, dan event internasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kota metropolitan terkemuka di kawasan timur Indonesia. “Mari kita jalankan aturan-aturan yang ada, supaya proses ini berjalan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang direncanakan,” tutup Munafri.

Daerah, Makassar, Nasional

Kapolri Kembali Lakukan Rotasi, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro Jabat Kapolda Sulsel Gantikan Irjen Rusdi Hartono

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional /

ruminews.id, MAKASSAR – Kapolri kembali melakukan perombakan besar di jajaran kepolisian melalui Surat Telegram Nomor ST/2192/IX/KEP/2025 tertanggal 24 September 2025. Rotasi kali ini turut menyentuh posisi strategis di Polda Sulawesi Selatan. Dalam keputusan tersebut, Irjen Pol Rusdi Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulsel ditugaskan sebagai Perwira Tinggi di Bareskrim Polri. Kursi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Profil Irjen Pol Rusdi Hartono Rusdi Hartono lahir di Jakarta, 27 April 1969, dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Dalam perjalanan kariernya, ia menempuh sejumlah pendidikan lanjutan seperti Sekolah Staf dan Pimpinan (SSP) serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SSPT). Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, mulai dari Kapolres Garut, Kapolres Cimahi, hingga Kapolrestabes Makassar pada 2015. Ia juga pernah menjadi Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Direktur Lalu Lintas Polda Kepri dan Jabar, Karopenmas Divhumas Polri, hingga memimpin Polda Jambi sejak Oktober 2022 hingga Maret 2025.Pada 12 Maret 2025, ia dipercaya memimpin Polda Sulsel sebelum akhirnya kembali dimutasi dalam rotasi kali ini. Salah satu momen penting dalam kariernya terjadi saat menjabat Kapolda Jambi. Pada Februari 2023, helikopter yang ditumpanginya terpaksa mendarat darurat di hutan Kerinci akibat cuaca buruk. Ia mengalami patah tulang, namun tetap meminta agar anggotanya dievakuasi lebih dulu.Atas pengabdiannya, Rusdi Hartono telah menerima berbagai tanda kehormatan, termasuk Brevet Penerjun, Brevet SAR, Bintang Bhayangkara Pratama, serta sejumlah Satyalancana. Profil Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro Pengganti Rusdi Hartono di Polda Sulsel adalah Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro. Ia merupakan lulusan Akpol 1991, seangkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Batalyon Bhara Dhaksa. Djuhandhani lahir di Magelang, Jawa Tengah, 31 Mei 1969, dan saat ini berusia 55 tahun. Ia menikah dengan Upi Rusmeinur dan dikaruniai seorang anak.Latar belakang pendidikannya cukup panjang, mulai dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sespim, hingga Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2020. Kariernya dikenal banyak berkutat di bidang reserse. Ia pernah menjabat sebagai Kasubdit IV/Poldok Dittipidum Bareskrim Polri, kemudian Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri pada 2019. Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Dirreskrimum Polda Bali pada 2020, lalu menduduki posisi Dirreskrimum Polda Jateng pada 2021. Sejak 23 Desember 2022, Djuhandhani Rahardjo Puro menjabat Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri hingga akhirnya mendapat promosi sebagai Kapolda Sulawesi Selatan pada September 2025 ini.

Gowa, Hukum

SAPMA PP Kabupaten Gowa Desak Penegakan Hukum Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum /

ruminews.id – Gowa, 26 September 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa kembali menegaskan sikapnya terkait laporan masyarakat atas dugaan pemalsuan sertifikat tanah yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan hukum. Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor BPN Gowa, massa SAPMA PP membentangkan spanduk bertuliskan “Tuntaskan Mafia Tanah, Gowa Bebas Mafia”. Massa aksi juga membawa serta korban, seorang penjual sayur sederhana yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak atas tanahnya. Sang korban tampak hadir bersama istri dan anaknya yang mengalami cacat fisik, menambah haru suasana aksi tersebut. Kamis, 25 September 2025. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menyatakan bahwa kasus ini adalah bukti lemahnya penegakan hukum di daerah. “Korban sudah enam tahun melapor dengan membawa bukti sah seperti sertifikat asli, tetapi sampai hari ini tidak ada kepastian hukum. Kami menilai aparat tidak serius menegakkan keadilan,” tegas Sigit. Jenderal Lapangan, Nurhidayatullah, menambahkan bahwa aksi mahasiswa bukan hanya sekadar protes, tetapi bentuk solidaritas terhadap rakyat kecil. “Kami hadir untuk memastikan suara rakyat kecil tidak dibungkam. Jika aparat diam, kami mahasiswa yang akan bersuara lantang,” ujarnya. Koordinator Mimbar, Muh. Al-Lail Qadri, menegaskan bahwa SAPMA PP Gowa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Selama mafia tanah masih berkeliaran, kami akan terus bergerak. Negara tidak boleh kalah dengan mafia,” jelasnya. Sekretaris SAPMA PP Gowa, Rahman Lewa, menyuarakan hal senada. “Kami menuntut agar pihak kepolisian dan BPN bekerja transparan. Jangan biarkan rakyat kecil jadi korban praktik mafia tanah. SAPMA PP berdiri bersama rakyat,” tegasnya. Dalam kesempatan berbeda, Kepala ATR / BPN Gowa Lompo Halkam, ST mengatakan Sebagaimana amanat menteri adalah penyelesaian sengketa,konflik pertanahan sesuai ketentuan perundang undangan berlaku. SAPMA PP Gowa dalam pernyataan sikapnya mendesak : 1. Kepolisian segera menuntaskan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah. 2. BPN Kabupaten Gowa menertibkan administrasi pertanahan secara transparan. 3. Pemerintah hadir memastikan rakyat kecil terlindungi dari praktik mafia tanah. Aksi yang diwarnai dengan teriakan semangat mahasiswa itu ditutup dengan seruan lantang: “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat, Merdeka!”

Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik

Mahasiswa UNHAS siap bertarung menjadi Bakal Calon Ketua GMKI Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan, Politik /

  Makassar – Tepat pada hari ini, pukul 23.00 WITA, Febri Tiring secara resmi menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Bakal Calon Ketua Cabang GMKI Makassar Masa Bakti 2025–2027. Febri Tiring menegaskan dirinya siap untuk mengemban amanah tersebut. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Febri Tiring dikenal sebagai sosok yang memiliki kapasitas dan integritas dalam memimpin organisasi. Ia telah memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam kepemimpinan di GMKI, menjadikannya figur yang layak untuk memimpin Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di tingkat cabang. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam mengemban visi besar untuk kemajuan Cabang GMKI Makassar. Dengan membawa slogan “Restorasi Cabang GMKI Makassar”, Febri Tiring menegaskan visinya untuk menjadikan Cabang GMKI Makassar sebagai ruang peziarahan kader yang membentuk budaya intelektual, menata sistem, serta meninggalkan jejak pelayanan yang berkelanjutan. Hal ini dirumuskan dalam konsep kerja Kultur + Struktur = Warisan. Selain itu, Febri Tiring juga mengusung misi yang terangkum dalam enam nilai utama:  Truthful (Tinggi Iman) Inspired Rational (Tinggi Ilmu) Inklusif Nationalist (Tinggi Pengabdian) Generous Sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan, Febri Tiring memohon doa serta dukungan dari seluruh civitas akademika Cabang GMKI Makassar, agar cita-cita Restorasi Cabang GMKI Makassar dapat terwujud menuju arah yang lebih maju, berdaya, dan berdampak. Febri Tiring juga berharap dukungan penuh dari seluruh komisariat yang ada di Cabang GMKI Makassar serta seluruh civitas Cabang GMKI Makassar, agar perjalanan kepemimpinan ke depan dapat semakin kuat, solid, dan memberi dampak nyata bagi organisasi. Lebih jauh, Febri Tiring menyatakan dirinya siap menjadikan GMKI sebagai tempat yang inklusif, yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan, baik kader GMKI maupun seluruh mahasiswa Kristen dari berbagai kampus di Kota Makassar.

Bone, Daerah

Tegas, Ketua Umum DPK KEPMI Bone Latenriruwa Luruskan Isu Dana Hibah dan Ingatkan Etika Jurnalistik

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah /

ruminews.id– Ketua Umum DPK KEPMI BONE LATENRIRUWA Lontarkan Ultimatum Terhadap Enews Terkait Penyebaran Isu tanpa komunikasi langsung terhadap Ketua Umum DPK KEPMI BONE LATENRIRUWA Tentang Desakan Transparansi Dana Hibah DPP KEPMI BONE yang bukan murni dari ketua DPK KEPMI Bone Latenriruwa Menanggapi opini yang berkembang terkait dugaan ketidaktransparanan DPP KEPMI Bone dalam pengelolaan dana hibah, kami dari DPK Latenriruwa merasa perlu menyampaikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu soliditas organisasi. kami memandang bahwa DPP KEPMI Bone tetap memiliki komitmen untuk menjaga prinsip keterbukaan dalam mengelola dana organisasi. Penting dipahami bahwa setiap dana hibah yang diterima organisasi memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang tidak sederhana, sebab menyangkut aturan internal maupun regulasi dari pihak pemberi hibah. Karena itu, keterlambatan dalam penyampaian laporan hendaknya tidak serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk ketertutupan, melainkan bagian dari proses verifikasi yang membutuhkan waktu dan kehati-hatian. DPK Latenriruwa memahami bahwa kritik yang muncul dari kader, DPK, maupun DPC adalah bentuk kepedulian dan cinta terhadap organisasi. Kritik tersebut perlu dihargai, namun seyogianya disampaikan dengan cara yang proporsional agar tidak menimbulkan prasangka atau kesan saling mencurigai di antara kita. KEPMI Bone adalah rumah besar, dan rumah ini akan tetap kokoh bila kita mengedepankan dialog, bukan saling menuding. kami mendukung sepenuhnya komitmen DPP KEPMI Bone untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah dalam forum resmi bersama seluruh DPK dan DPC. Dengan demikian, setiap kader akan memperoleh kejelasan, dan organisasi tetap terjaga marwahnya di mata publik. Sebagai bagian dari keluarga besar KEPMI Bone, DPK Latenriruwa mengajak seluruh kader, baik di tingkat DPK maupun DPC, untuk tetap tenang, menjaga komunikasi dengan baik, serta mengedepankan semangat kebersamaan. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang pasti kita junjung bersama, namun dalam menyikapi dinamika organisasi, kedewasaan dan kebijaksanaan juga sangat dibutuhkan agar KEPMI Bone tetap berdiri tegak sebagai organisasi mahasiswa yang bermartabat. Sehubungan dengan rilisan yang beredar pada tanggal 24 September 2025, saya merasa perlu menegaskan bahwa isi rilisan tersebut tidak sepenuhnya murni berasal dari saya. Terdapat bagian yang tidak sesuai dengan maksud maupun redaksi yang saya sampaikan secara resmi. Klarifikasi ini saya sampaikan agar publik memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak terjebak dalam informasi yang bias. Saya menghargai setiap upaya penyebaran informasi di ruang publik, namun saya juga ingin mengingatkan pentingnya menjaga etika kalimat jurnalistik. Prinsip utama dalam penyajian berita atau pernyataan adalah keakuratan, keseimbangan, dan objektivitas. Kalimat yang dipilih sebaiknya tidak menyudutkan, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu merepresentasikan fakta sebagaimana adanya. Dengan demikian, saya menegaskan bahwa rujukan resmi yang sah hanya dapat dilihat dari narasi yang telah saya revisi dan saya sampaikan langsung. Saya berharap klarifikasi ini menjadi penegasan sekaligus pengingat bahwa komunikasi publik membutuhkan kehati-hatian dalam redaksi, agar informasi tidak menyimpang dari maksud sebenarnya.

Daerah, Pendidikan, Soppeng

KOHATI HMI Cabang Soppeng Gelar Milad dan Dialog Inspiratif

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pendidikan, Soppeng /

ruminews.id – Soppeng, 20 September 2025 – Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Soppeng menggelar peringatan Milad KOHATI yang dirangkaikan dengan dialog inspiratif bertema “Arah KOHATI untuk Indonesia”, Sabtu (20/9) di Café Canefora. Kegiatan ini dihadiri oleh kader HMI, alumni, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan. Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Soppeng, Reyka Reynita Kaniarti Andani, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya perayaan seremonial, melainkan wadah penting untuk mempererat persaudaraan antar kader dan alumni. “Milad KOHATI ini menjadi ajang silaturahmi dan juga refleksi untuk kita bersama, agar peran KOHATI semakin nyata dalam menghadapi tantangan zaman,” ujarnya. Sementara itu, narasumber dalam dialog, Ayunda Alfiany Ridwan, menekankan pentingnya peran perempuan muda dalam ruang-ruang strategis kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. “KOHATI harus menjadi wadah penguatan kapasitas kader muslimah agar mampu berkontribusi, tidak hanya di internal HMI, tetapi juga di tengah masyarakat luas,” jelasnya. Peringatan Milad yang dikemas dengan suasana kekeluargaan ini diakhiri dengan doa bersama serta harapan agar KOHATI Cabang Soppeng senantiasa menjadi garda terdepan dalam mencetak muslimah yang berdaya, progresif, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Siap Dukung Pelaksanaan Intermediate Training HMI Cabang Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (23/09/2025). ‎ ‎Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan membahas rencana pelaksanaan Intermediate Training (Latihan Kader II) HMI Cabang Makassar Timur. ‎ ‎Dalam kesempatan itu, Ketua Umum HMI Cabang Makassar Timur, Muh Zulfikarrida, menyampaikan bahwa Intermediate Training merupakan agenda penting dalam proses perkaderan HMI. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kader-kader berkualitas yang memiliki integritas, kapasitas intelektual, serta komitmen terhadap pengabdian sosial. ‎ ‎Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah HMI Cabang Makassar Timur. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. ‎ ‎“HMI telah banyak berkontribusi bagi pembangunan SDM di Kota Makassar. Tentu kami siap mendukung agar kegiatan perkaderan seperti Intermediate Training dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi generasi muda,” ujar Wali Kota. ‎ ‎Audiensi ini sekaligus mempererat hubungan antara HMI dan Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam mencetak generasi muda yang berdaya saing, kritis, dan berorientasi pada pengabdian masyarakat. ‎ ‎Rencananya, Intermediate Training HMI Cabang Makassar Timur akan digelar pada tanggal 21 hingga 28 Oktober 2025, dengan mengusung tema “Decode HMI: Spiritualitas ‎Pembebasan dan Arah Baru ‎Perjuangan HMI”. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah penguatan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kepemimpinan bagi kader HMI di Makassar Timur. ‎ ‎“Intermediate Training bukan sekadar kegiatan formal, tetapi bagian penting dari proses perkaderan HMI untuk melahirkan kader yang kritis, berintegritas, dan siap mengabdi bagi umat serta bangsa. Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Wali Kota Makassar, semoga sinergi ini semakin memperkuat peran pemuda dalam pembangunan kota,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Makassar Timur, yang akrab disapa Ikrar. ‎ ‎

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Buka Jalur Gratis ke Sekolah Unggulan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus membuka ruang dan menyiapkan peluang emas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta unggulan agar menyediakan kuota khusus bagi siswa dari keluarga prasejahtera maupun yang memiliki keterbatasan biaya. Tak hanya itu, Pemkot juga memberikan kesempatan yang sama bagi siswa-siswa dari wilayah kepulauan, sehingga mereka dapat merasakan pendidikan bermutu tanpa terkendala lokasi dan akses. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima kunjungan tim dari Sekolah Islam Athirah di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (24/9/2025). Pertemuan tersebut membahas kerja sama antara Pemkot dan pihak sekolah dalam mendukung program pendidikan inklusif serta peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar. Menurut Munafri, sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta menjadi kunci untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. “Ini sekaligus mengurangi kesenjangan kesempatan belajar di perkotaan dan kepulauan,” ujarnya Munafri. Pertemuan tersebut membahas rencana kolaborasi dalam mendukung pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk pilot project kerja sama Pemkot dengan 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) swasta unggulan. Munafri Arifuddin menegaskan, komitmen tersebut melalui program kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta unggulan, termasuk Sekolah Islam Athirah, agar menyediakan kuota khusus siswa prasejahtera dengan pembiayaan penuh dari Pemkot. “Kerja sama dengan Sekolah Athirah nanti memungkinkan tahun depan kami menyiapkan beberapa anak yang baru masuk untuk bisa ikut bergabung secara gratis, khususnya anak-anak kurang mampu,” kata Munafri. “Itu juga akan kami lakukan di beberapa sekolah lain, termasuk non-Islam seperti Katolik atau Muhammadiyah, agar peluang kesetaraan pendidikan semakin luas,” tambah Appi. Sebagai Wali Kota, Munafri menegaskan bahwa program ini ditujukan untuk anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan kuota dan sistem zonasi. Pemkot akan menanggung biaya SPP siswa penerima program, sehingga mereka bisa menempuh pendidikan setara tanpa membebani keluarga. “Sekolah negeri tidak bisa menampung semua anak. Jadi melalui program kerja sama, anak-anak yang tidak masuk ke negeri dan terkendala zonasi dapat bersekolah di swasta dengan SPP yang kami bayarkan,” jelasnya. Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi pemerintah dan swasta yang dapat diadaptasi secara luas, membuka akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Makassar tanpa terkecuali. Ia menilai langkah ini penting karena pendapatan guru di sekolah swasta dengan SPP rendah sering kali memengaruhi kualitas pengajaran. “Kalau SPP rendah, kualitas bisa menurun karena gaji guru juga rendah. Makanya kami mendorong adanya insentif dan kompetensi agar mutu tetap terjaga,” ucapnya. Untuk memperkuat pembiayaan, Pemkot juga menggandeng corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha. Di sisi lain, Munafri meminta Dinas Pendidikan menyiapkan pelatihan bagi kepala sekolah negeri agar memahami standar pengelolaan sekolah swasta unggulan. “Kami sudah berkomunikasi dengan CSR, untuk mendukung program ini. Nanti Ibu Kadis akan mengumpulkan kepala sekolah untuk pelatihan, agar mereka juga tahu apa yang dilakukan sekolah swasta unggulan,” tuturnya. “Ini bisa jadi embrio lahirnya calon kepala sekolah yang lebih kompeten,” lanjut politisi Golkar itu. Adapun program dirancang Pemkot Makasssar sebagai percontohan juga akan mengintegrasikan kurikulum berbasis budaya lokal dan etika, termasuk kerja sama lintas institusi pendidikan tinggi. Sekolah Islam Athirah akan mengembangkan kurikulum budaya lokal dan adat Makassar, STIBA Makassar mendukung pengajaran Bahasa Arab, Universitas Negeri Makassar (UNM) akan berkontribusi pada kurikulum etika dan adat lokal. Di sisi lain, Pemkot tetap melanjutkan pembenahan infrastruktur sekolah negeri untuk memastikan kualitas pendidikan merata. “Kami tidak hanya fokus pada kerja sama dengan swasta, tetapi juga melakukan pembenahan di sekolah negeri agar sama-sama meningkat,” tegas Munafri. Pada kesempatan ini, pihak Sekolah Islam Athirah menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang akan memberikan kesempatan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui kerja sama dengan sekolah swasta unggulan. Direktur Sekolah Islam Athirah, H. Syamril, menegaskan kesiapan lembaganya untuk menampung siswa penerima beasiswa Pemkot. “Kami dari Athirah siap men-support program Pak Wali terkait beasiswa. Anak-anak yang tidak mampu dan mau disekolahkan di swasta itu, kami siap terima kalau program ini jalan,” ujar Syamril. Menurutnya, seluruh unit Sekolah Islam Athirah, termasuk Athirah Baruga atau lokasi Athirah lainya di Makassar, terbuka untuk menerima siswa penerima kuota khusus tersebut. Mekanisme seleksi akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar. “Nanti bisa dipilih oleh Dinas, apakah anak-anak duafa, berprestasi, atau yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kita bisa bicarakan teknisnya,” tambahnya. Selain menampung siswa penerima beasiswa, Athirah juga siap berbagi pengalaman terbaik dalam manajemen pendidikan kepada sekolah negeri maupun swasta lain di Makassar. Pengalaman-pengalaman terbaik yang ada di Athirah siap kami bagikan ke sekolah negeri dan swasta. “Nanti secara spesifik kita akan buka kelas khusus sekitar 20 orang terpilih, kepala sekolah SD dan SMP negeri, dengan 10 modul pelatihan selama tiga bulan. Kami juga punya pelatih khusus,” jelas Syamril. Dengan kesiapan Athirah, program beasiswa dan pelatihan ini diharapkan menjadi model kemitraan pendidikan yang dapat diikuti sekolah swasta lain di Makassar. Program pelatihan itu akan mencakup manajemen sekolah, penguatan kurikulum, pengajaran bahasa Inggris, serta pembinaan adab bagi para guru. “Kami juga siap mendampingi guru bahasa Inggris dan guru adab agar kualitas pengajaran di sekolah negeri bisa meningkat,” ujarnya.

Scroll to Top