Daerah

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian

Kelangkaan Beras Medium di Makassar Diduga Akibat Isu Beras Oplosan, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menangani Persoalan

ruminews.id – Beberapa waktu lalu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar Timur menyoroti kinerja Bulog terkait isu beras oplosan. Mereka mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Kini, HMI Makassar Timur kembali menyoroti kelangkaan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. Melalui Kabid PTKP HMI Makassar Timur, Aidil, mereka menduga kelangkaan ini merupakan dampak dari isu beras oplosan yang sempat viral sebelumnya. “Kami sempat mendengar ada riak-riak di kalangan warga bahwa adanya indikasi kelangkaan beras medium di pasaran. Hal ini kami duga merupakan akibat dari isu beras oplosan yang sempat viral kemarin,” ujar Aidil. Aidil menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan validasi terkait informasi tersebut. Dari hasil temuan di lapangan, memang ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. “Itupun beras premium dibatasi Setiap customer hanya bisa membeli maksimal dua karung, bahkan ada yang hanya membolehkan satu karung saja,” jelasnya. Situasi ini dinilai membingungkan, mengingat pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa pasokan beras di Sulawesi Selatan mengalami surplus. Menurut HMI Makassar Timur, ada ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. “Ada ketidaksinkronan antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. Hal ini dapat mengundang kecurigaan kita semua bahwa ada monopoli pasokan beras oleh pemerintah sehingga ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di masyarakat,” lanjut Aidil. HMI Makassar Timur menilai ketidakselarasan data ini mengindikasikan manipulasi pasokan beras oleh pemerintah. Jika hal ini benar, maka dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepada Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian. “Kami berharap pemerintah terkait, terutama pihak Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian tidak main-main dalam menangani isu-isu yang menyoal beras ini, jangan sampai persoalan mengenai hal tersebut semakin meluas,” tutupnya.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Apresiasi Badko HMI dan Dukungan Kegiatan Tahunan

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengajak masyarakat untuk meneladani akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulsel di Masjid Agung 45 Makassar, Minggu (28/9/2025) malam. Dalam pesannya, Munafri menekankan pentingnya peringatan Maulid sebagai momentum memperkuat iman dan meneguhkan semangat meneladani Rasulullah. “Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berharap bisa mengamalkan dan mengikuti apa yang telah dicontohkan beliau. Kita punya satu sosok yang menjadi pedoman bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan baik,” ungkapnya. Pada kesempatan ini, politisi Golkar itu menyampaikan apresiasi kepada jajaran HMI yang menggagas kegiatan keagamaan ini. Apalagi tujuanya untuk memperingati maulid nabi besar Muhammad SAW. “Kepada adik-adik HMI, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan. Insya Allah tahun depan kita bisa laksanakan lagi,” ujarnya. Oleh sebab itu, Appi menambahkan, Masjid Agung 45 memiliki tempat yang sangat representatif untuk kegiatan berskala besar. Apalagi kegiatan organisasi keislaman. “Saya dulu pernah menjadi ketua masjid di sini. Masjid ini luas, parkirnya memadai, dan aksesnya mudah dijangkau. Itulah sebabnya acara seperti ini sangat tepat digelar di sini,” kata Munafri. Dalam kesempatan itu, Munafri juga menyapa para anak panti asuhan yang turut hadir. Bahaka menitip pesan kepada siswa yang hadir. “Terima kasih kepada anak-anakku dari panti asuhan yang sudah datang. Kita tidak akan berlama-lama karena besok kalian harus sekolah,” ucapnya penuh perhatian. Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Makassar berharap kegiatan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Dan juga perlu dilanjutkan tahun mendatang. “Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah SWT,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Berikan Kesempatan Setara, Munafri Ajak Difabel Bangun Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, difabel harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan kota. Hal itu disampaikan dalam momentum Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) 2025 yang digelar DPD Gerkatin Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Sulawesi Selatan, Jl. AP Pettarani, Minggu (28/9/2025), Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat inklusi. Kesempatan bekerja, pelatihan, hingga dukungan UMKM akan terus kami buka agar mereka dapat berperan aktif. Munafri mengapresiasi kegiatan ini, Menurut dia, keberagaman bahasa, baik lisan maupun isyarat adalah kekayaan yang harus dihargai. Bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol kesetaraan dan inklusi. “Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen mendukung kegiatan seperti ini, membuka ruang akses komunikasi dan hak pekerja yang setara bagi seluruh warganya,” ujarnya. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) kembali menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa bahasa, dalam segala bentuknya, adalah sarana pemersatu, bagi penyandang difabel rungu wicara. Oleh sebab itu, Pemerintah kota mendukung kegiatan ini, dimana peringatan HBI tahun 2025 sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya akses komunikasi setara dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan Makassar yang inklusif, ramah bagi semua warga tanpa terkecuali. “Perayaan HBI ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya membangun kesadaran bersama, bahwa komunikasi tanpa batas adalah hak setiap orang,” tuturnya. Munafri menekankan, HBI bukan sekadar perayaan simbolis, tetapi pengingat bahwa pembangunan kota harus merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas rungu. “Peringatan ini memberikan gambaran jelas bahwa kita, khususnya pemerintah dan masyarakat Makassar, harus tumbuh bersama dalam inklusi pembangunan kota,” jelasnya. “Kami Pemerintah Kota, berkomitmen bersama saudara berkebutuhan khusus dalam membangun Makassar,” tambah politisi Golkar itu. Appi menjelaskan, berbagai program telah dan akan terus dijalankan untuk memastikan kelompok difabel dapat berperan aktif. Di antaranya membuka peluang kerja di lingkup Pemkot Makassar serta menghadirkan pelatihan keterampilan agar dapat terserap di perusahaan-perusahaan lokal. “Kami memberikan pelatihan untuk menyalurkan bakat dan minat teman difabel, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan bekerja dan mandiri,” tambahnya. Ia juga mendorong agar pelaku UMKM binaan, termasuk dari komunitas disabilitas, dapat tampil dalam berbagai agenda resmi pemerintah, seperti perayaan ulang tahun kota dan kegiatan besar lainnya. Ini kewajiban bersama untuk saling bantu, saling support, dan lebih penting lagi saling memperhatikan. “Kami berharap kehadiran Pemkot bisa membangun sinergi dan kolaborasi sehingga kelompok berkebutuhan khusus mendapat tempat dan menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kota,” tutup Munafri.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Ajak Muslimat NU Jadi Garda Depan Pembangunan Kota

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh kaum perempuan, khususnya Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan dan penguatan demokrasi di Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Maulid Akbar Peringatan Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar Muslimat NU Kota Makassar, di Masjid Raya Makassar, Minggu (28/9/2025). Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya kehadiran dan dukungan perempuan sebagai pilar utama pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia. “Kekuatan besar ada pada peran ibu-ibu. Dari rumah tangga, terbentuk karakter dan nilai yang akan menentukan kemajuan. Dukungan Muslimat NU sangat penting untuk mewujudkan Makassar yang maju, demokratis, dan sejahtera,” ujarnya. Peringatan Maulid Akbar yang dihadiri ratusan jamaah ini diisi dengan pembacaan zikir, dan tausiyah yang mengangkat keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi membangun keluarga dan masyarakat. Pada kesempatan ini, Munafri menambahkan, peran perempuan bukan hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga pada berbagai sektor kehidupan, termasuk penguatan ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. “Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk Muslimat NU, agar pembangunan berjalan seimbang antara fisik dan manusia,” tambahnya. Munafri juga menekankan pentingnya semangat gotong-royong dan kepedulian sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Appi itu mengajak Muslimat NU untuk terus hadir sebagai penggerak kebaikan, membantu sesama, dan menjaga persatuan umat. “Makassar kita bangun bersama. Perempuan memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan, menanamkan nilai kejujuran, dan menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. Ia juga mendorong pengembangan urban farming (pertanian perkotaan) dan pemberdayaan UMKM sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Munafri menegaskan, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat urban farming terbesar di Indonesia. Pemanfaatan lahan-lahan sempit di perkotaan, katanya, bukan hanya menopang ketersediaan pangan, tetapi juga mampu menambah pendapatan keluarga. “Kita ingin Makassar menjadi kota dengan pengembangan urban farming terbesar di Indonesia. Konsepnya sederhana, tapi harus dikerjakan serius agar berjalan,” ujarnya. Ia memberi contoh pemanfaatan lahan rumah atau pekarangan, termasuk budi daya ayam dan sayuran, yang bisa menjadi tambahan ekonomi rumah tangga. “Dengan lahan 3 meter saja bisa kita manfaatkan. Yang penting ada kemauan dan pendampingan,” katanya. Selain urban farming, Munafri menilai pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pelaku UMKM harus dibina agar memiliki standar higienis, kualitas produk yang baik, dan manajemen usaha yang berkelanjutan. “UMKM harus bersabar, disiplin, dan mengikuti standar higienis. Ini penting supaya produk mereka mampu bersaing, bahkan menembus pasar nasional,” jelasnya. Di akhir sambutan, Munafri mengajak warga Makassar untuk terus meneladani semangat gotong-royong dan kepedulian sosial, seraya mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat ekonomi keluarga, dan memanfaatkan peluang yang ada. Ketua DPD II Golkar Makassar itu menambahkan, pemerintah kota siap memfasilitasi pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan agar pelaku UMKM semakin kuat. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk aktif memanfaatkan program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah menyiapkan program, tapi perlu dukungan masyarakat agar kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Opini

Pemimpin Kordoba

ruminews.id – Ada istilah menarik yang belakangan saya dengar dari seorang senior di kampus. Senior ini, sekarang sudah jadi ketua prodi di UNM. Darinya saya mendengar sebuah istilah yang terdengar unik dan menarik, yaitu pemimpin kordoba. Bukan, bukan Cordoba yang di Spanyol sana, kota bersejarah yang pernah jadi pusat peradaban Islam Eropa. Kordoba yang dimaksud adalah akronim dari tiga tabiat atau watak pemimpin yang, menurut beliau, banyak bermunculan akhir-akhir ini, Koro-koroang, Otoriter, dan Balala. Mari kita bicara satu-satu. Koro-koroang Kalau Anda bukan orang Makassar, mungkin agak bingung. Apa itu koro-koroang? Jangan-jangan semacam nama makanan atau penyakit. Tenang, ini bukan menu kuliner Makassar. Koro-koroang adalah istilah lokal untuk menyebut orang yang gampang marah, mudah tersinggung, bahkan tanpa alasan yang jelas. Nah, bayangkan seorang pemimpin yang tiap hari wajahnya seperti siap meletus. Anda telat dua menit masuk rapat, dia langsung mencak-mencak. Anda salah ketik laporan, langsung murka satu jam. Padahal, kalau dipikir-pikir, kesalahannya sepele. Tapi ya itu tadi, pemimpin koro-koroang memang punya hobi bawaan, yaitu ngamuk. Masalahnya, orang-orang begini sering kali merasa marahnya adalah bentuk ketegasan. Padahal, tegas itu bukan berarti teriak-teriak kayak toa yang bocor. Tegas itu soal konsistensi, bukan volume suara. Tapi apa daya, pemimpin koro-koroang lebih doyan show off emosi daripada pakai logika. Otoriter Kalau yang ini tentu tidak perlu kamus Makassar. Semua orang tahu arti otoriter. Dari kelas politik sampai rumah tangga, otoriter adalah gaya kepemimpinan yang seakan-akan dunia ini punya dia sendiri. Mau rapat? Dia yang putuskan. Mau bikin program? Harus sesuai kemauannya. Mau bikin acara? Jangan coba-coba punya ide yang beda, nanti dianggap pembangkangan. Pemimpin otoriter ini biasanya alergi sama diskusi. Menurutnya, forum itu cuma formalitas. Sementara keputusan sudah ada di kepalanya sejak kemarin sore. Parahnya lagi, kadang pemimpin macam ini bangga menyebut dirinya “visioner”. Padahal, yang dia lakukan bukan visi, tapi semacam ramalan ala-ala dukun politik, “Pokoknya harus begini, kalau tidak ya akan gagal.” Yang repot, otoriter sering lahir dari dua hal, yaitu trauma atau minder. Trauma karena dulu pernah diremehkan, jadi sekarang merasa harus berkuasa penuh. Atau minder karena sadar sebenarnya tidak punya kapasitas, makanya nutupin dengan cara menekan orang lain. Balala Nah, ini yang paling kocak sekaligus tragis. Kata “balala” dalam bahasa Makassar artinya rakus. Bukan sekadar doyan makan, tapi lebih ke rakus dalam arti serakah, serakah jabatan, serakah fasilitas, serakah pujian. Pemimpin balala ini biasanya punya perut yang tidak pernah kenyang. Kalau ada proyek, dia duluan yang sikut kanan-kiri. Kalau ada fasilitas, dia duluan yang pakai. Kalau ada penghargaan, dia duluan yang pasang foto di baliho. Ironisnya, pemimpin balala ini sering pintar bungkus rakusnya dengan jargon. “Ini semua demi institusi,” katanya, sambil menyelipkan honor kegiatan ke rekening pribadi. “Saya lakukan ini demi kemajuan lembaga,” katanya, sambil mengumpulkan jabatan rangkap macam kolektor perangko. Lalu, apa jadinya kalau tiga sifat ini bercampur jadi satu? Lahirlah Pemimpin kordoba. Gabungan koro-koroang yang meledak-ledak, otoriter yang menindas, dan balala yang rakus. Bayangkan betapa epiknya hidup di bawah kepemimpinan macam itu. Setiap rapat serasa ikut gladi resik drama. Setiap kebijakan terasa seperti perintah raja. Dan setiap peluang organisasi, entah bagaimana, selalu berakhir di meja makannya. Masalahnya, pemimpin kordoba ini bukan sekadar cerita horor. Kita sering ketemu langsung di kehidupan nyata. Di organisasi kampus, di kantor, bahkan di level pemerintahan. Mereka hadir dengan wajah meyakinkan, kadang berkedok religius atau akademis, tapi isi perutnya penuh hasrat menguasai. Tentu saja, tidak semua pemimpin begitu. Masih banyak yang tulus, mau mendengar, dan siap berbagi ruang. Tapi jujur saja, kordoba ini seperti spesies yang tidak pernah punah. Ada terus, hanya berganti nama dan jabatan. Pertanyaannya, apa kita harus pasrah? Tentu tidak. Setidaknya, kita bisa mulai dengan menyadari ciri-cirinya, supaya tidak ikut-ikutan jadi pemimpin macam itu. Karena siapa tahu, hari ini kita cuma anggota biasa, tapi besok bisa dapat giliran memimpin. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kita juga kena sindrom kordoba, yang ngamukan, otoriter, dan rakus. Pemimpin kordoba ini mengajarkan satu hal, bahwa tidak semua orang yang memimpin itu layak disebut pemimpin. Ada yang sekadar berkuasa, tapi tidak mampu mengayomi. Ada yang sibuk marah, tapi lupa mengarahkan. Ada yang gila jabatan, tapi lupa esensi tanggung jawab. Jadi, kalau nanti Anda ditawari jabatan, coba bercermin sebentar, jangan-jangan benih kordoba sudah tumbuh diam-diam di hati Anda. Kalau iya, segera pangkas. Karena dunia ini sudah cukup penuh dengan pemimpin marah-marah, pemimpin otoriter, dan pemimpin rakus. Kita butuh yang sebaliknya, pemimpin yang mengayomi, dialogis, dan berbagi. Kalau tidak, ya bersiaplah. Kordoba akan terus hidup, menyebar dari kampus sampai gedung parlemen. Dan kita, para warga biasa, hanya bisa mengeluh di pojok warung kopi sambil menertawakan betapa ajaibnya dunia kepemimpinan kita

Daerah, Kolaka Timur, Pendidikan

Mahasiswa KKN UNILAKI Sukses Gelar Workshop Digitalisasi di SDN 1 Atula

ruminews.id, Kolaka Timur – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lakidende (UNILAKI), khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), berhasil menyelenggarakan Workshop Digitalisasi di SDN 1 Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, pada Sabtu (27/9/2025). Kegiatan ini berjalan sukses dan mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Workshop ini menghadirkan Dekan FKIP UNILAKI serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang GTK, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan kapasitas guru di era digital. Kegiatan tersebut menjadi salah satu terobosan penting dalam dunia pendidikan dasar, khususnya untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar mengajar. Selain itu, workshop juga menekankan pentingnya penguasaan keterampilan digital sebagai bekal menghadapi tantangan pendidikan modern. Salah satu sorotan utama dalam workshop ini adalah partisipasi mahasiswa KKN UNILAKI, Bima, yang didapuk menjadi narasumber dengan membawakan materi pelatihan Canva sebagai media pembelajaran. Melalui sesi ini, para guru memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam merancang bahan ajar yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dekan FKIP UNILAKI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas antusiasme para guru yang aktif mengikuti workshop. “Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sekolah mampu memberikan dampak positif nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kabid GTK menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pengembangan kapasitas guru, baik dari sisi kompetensi maupun pemanfaatan sarana digital. “Kami berharap workshop ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya. Keberhasilan workshop ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, dan sekolah mampu mendorong inovasi di dunia pendidikan. Guru-guru SDN 1 Atula kini semakin siap menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, sekaligus tetap menjaga nilai kebersihan, kedisiplinan, dan pembentukan karakter positif di sekolah.

Daerah, Makassar

LPMD KAHMI Sulsel dan Buku Antologi Mozaik Insan Cita Jadi Kado Spesial Milad KAHMI ke-59

ruminews.id, Makassar – Kehadiran Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulawesi Selatan bersama peluncuran buku antologi Mozaik Insan Cita menjadi kado spesial KAHMI Sulsel dalam momentum Milad KAHMI ke-59 tahun ini. Launching buku Mozaik Insan Cita digelar pada Sabtu, 27 September 2025 di Hotel Max One Makassar. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ni’Matulla Erbe, Marhamah Nadir, dan Wawan Mattaliu. Sementara jalannya diskusi dipandu oleh Andi Sri Wulandani selaku moderator. Buku antologi Mozaik Insan Cita memuat refleksi, pengalaman, serta gagasan dari kader dan alumni HMI yang dirangkum sebagai catatan perjalanan intelektual dan pengabdian sosial. Kehadirannya diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran serta mempertegas peran KAHMI sebagai rumah besar insan cita yang terus berkontribusi bagi umat, bangsa, dan negara. Dengan hadirnya LPMD KAHMI Sulsel dan peluncuran buku antologi ini, KAHMI Sulsel ingin menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan gagasan segar, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat dan peradaban.

Daerah, Makassar, Nasional

Makassar Tidak Aman; HMI Sulsel Desak Polri Evaluasi Kapolrestabes Makassar

ruminews.id – Makassar, 26 September 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan menilai Kota Makassar tengah berada dalam kondisi darurat keamanan. Rangkaian peristiwa dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan pola yang sama, eskalasi konflik yang berulang, maraknya kriminalitas jalanan, hingga lemahnya pengamanan ruang publik. Fakta ini menjadi bukti bahwa fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak berjalan efektif. Publik masih mengingat peristiwa pembakaran kantor DPRD Sulsel saat gelombang demonstrasi, konflik horizontal dan bentrokan antar warga yang menelan korban jiwa, hingga perang kelompok lorong yang terus berulang di Tallo, Kandea, Layang, Pannampu, Pontiku, dan wilayah lainnya. Di jalanan kota, aksi begal dan teror kian meresahkan. Bahkan, kerusuhan dalam konser musik di Makassar menambah daftar rapuhnya pengamanan ruang publik, ketika massa tak terkendali merusak fasilitas dan melukai penonton. Sementara itu, eksekusi lahan dan konflik agraria terus memicu perlawanan warga yang kerap berujung pada kriminalisasi dan kekerasan aparat. “Dari semua peristiwa mencekam yang berulang, muncul paradoks besar: di mana fungsi kamtibmas di seluruh sektor? Apa langkah tegas dan proporsional yang dilakukan aparat? Kondisi ini menandakan bahwa fase reformasi Polri belum menyentuh substansi, sehingga seluruh tingkatan pejabat harus berbenah dan diberikan evaluasi total, khususnya Kapolrestabes Makassar. Reformasi Polri seharusnya mempertegas akuntabilitas, bukan menambah catatan kelam di Kota Makassar,” tegas Iwan Mazkrib, Fungsionaris Badko HMI Sulsel. HMI Sulsel menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar kegaduhan sesaat, tetapi indikasi kelemahan struktural dalam pemeliharaan keamanan. Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah menegaskan kewajiban kepolisian untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Lebih jauh, kegagalan menghadirkan rasa aman adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling mendasar. Hak untuk hidup tenang, aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. HMI Sulsel mendesak Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan Kapolrestabes Makassar, menuntut pertanggungjawaban aparat atas kelalaian yang menimbulkan korban, memperbaiki sistem keamanan kota melalui deteksi dini konflik dan patroli berlapis, serta memastikan ruang publik terlindungi. Selain itu, penyelesaian konflik agraria harus ditempuh dengan jalan keadilan sosial, bukan pendekatan represif yang justru melahirkan kriminalisasi rakyat. HMI Sulsel mempertegas bahwa rasa aman adalah hak konstitusional warga. Kegagalan Polrestabes Makassar memenuhi kewajiban itu merupakan pelanggaran mandat negara. Reformasi kepolisian harus tampil dalam tindakan nyata, agar kontrol keamanan, ketertiban, perlindungan HAM, dan rasa keadilan bagi warga kembali ditegakkan di bumi Anging Mammiri ini.

Daerah, Hukum, Kriminal

Skandal Oknum Polisi Polman: Diduga Hamili Perempuan, KOHATI Kecam Proses Sidang Etik

ruminews.id, Polewali Mandar – Kasus dugaan asusila yang melibatkan oknum anggota Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar (Polman) kembali menuai sorotan publik. Seorang oknum polisi berinisial GB diduga menghamili seorang perempuan berinisial RN tanpa adanya pertanggungjawaban. Kasus ini semakin memicu kemarahan publik setelah hasil sidang kode etik di Propam Polres Polman dianggap tidak mencerminkan keadilan. Hasil sidang kode etik yang digelar Jumat 26 September 2025, memutuskan sanksi berupa hukuman penjara tiga bulan dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun terhadap oknum polisi tersebut. Keputusan tersebut langsung menuai kritik tajam dari Korps HMI-Wati Cabang Polman. Ketua Kohati HMI Cabang Polman, Fitriani, menilai keputusan sidang kode etik ini jauh dari rasa keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. “Sanksi itu terlalu ringan dan tidak memberi efek jera. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi sudah masuk ranah pidana karena ada dugaan pemaksaan aborsi dan banyak bukti yang mengarah ke tindak pidana. Aparat penegak hukum seharusnya tidak boleh melindungi pelaku,” ujar Fitriani, Jumat (26/9/2025). Menurut KOHATI cabang Polman, kasus ini seharusnya ditangani lebih serius karena selain menodai citra institusi Polri, juga menyangkut nasib korban yang mengalami kerugian psikologis dan kesehatan. Seolah tindakan tersebut dinormalisasi oleh propam Polres Polman Lebih lanjut, Korps HMI-Wati Polman menyoroti adanya dugaan bahwa oknum polisi tersebut menyuruh korban untuk melakukan aborsi, yang menurut mereka merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP tentang aborsi ilegal dan dapat dikenakan pidana penjara. KOHATI HMI POLMAN mendesak Kapolda Sulawesi Barat dan Kapolri untuk turun tangan mengevaluasi keputusan sidang kode etik Propam Polres Polman dan mengusut kasus ini hingga ke ranah pidana. “Kami mendesak agar perkara ini tidak berhenti di sanksi etik. Penegakan hukum harus berlaku sama di hadapan siapa pun, termasuk anggota Polri,” tegasnya. Sementara itu, pihak keluarga korban menyatakan kekecewaan mendalam atas hasil sidang kode etik tersebut. Mereka berharap agar pihak kepolisian bersikap transparan dan memberikan keadilan bagi korban. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Polman belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait permintaan KOHATI dan desakan publik untuk membawa kasus ini ke jalur pidana.

Daerah, Pangkep, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized

HMI Cabang Pangkep Tolak Kehadiran Menteri Pertanian: Kritik Juga Dilempar ke Pemkab

ruminews.id, Pangkep – Panen raya yang digelar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sabtu (27/9/2025), berubah menjadi sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menyatakan sikap menolak kehadiran Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dalam acara tersebut. Ketua HMI Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menilai kedatangan Amran Sulaiman hanya sebatas agenda seremonial yang tidak menyentuh problem mendasar yang dihadapi petani. Ia menyoroti kelangkaan pupuk, harga panen yang tidak stabil, dan buruknya infrastruktur irigasi yang tak kunjung diperbaiki. “Panen raya ini hanya panggung pencitraan. Petani di Pangkep masih berjuang dengan pupuk yang langka, biaya produksi yang tinggi, irigasi yang rusak, dan harga gabah yang sering jatuh. Kehadiran Menteri justru terasa jauh dari realita,” tegas Fadli Muhammad HMI Cabang Pangkep tidak hanya mengarahkan kritiknya kepada pemerintah pusat, tetapi juga menyoroti Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Menurut Fadli, Pemkab Pangkep gagal menunjukkan keberpihakan penuh terhadap nasib petani, karena program yang dijalankan masih lemah dalam implementasi. “Bupati dan Pemkab Pangkep tidak bisa hanya berdiri di belakang seremoni panen raya. Faktanya, banyak irigasi terbengkalai, petani tidak didampingi secara serius, dan bahkan ada dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pertanian yang mencederai kepercayaan publik. Di sinilah tanggung jawab pemerintah daerah dipertanyakan,” ujarnya. HMI Cabang Pangkep menegaskan penolakan ini adalah bentuk protes moral sekaligus ajakan untuk memperbaiki kebijakan. Menurut mereka, kesejahteraan petani hanya bisa terwujud jika pemerintah pusat dan daerah serius melakukan reformasi di sektor pertanian. “Kami menolak kehadiran Menteri Pertanian di Pangkep sampai ada bukti nyata perubahan. Dan kami mendesak Bupati Pangkep untuk tidak menjadikan acara panen raya hanya seremoni kosong, melainkan titik balik memperjuangkan nasib petani,” pungkas Fadli.

Scroll to Top