Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

KOWANI Peringati Hari Kartini, Gelar Gerakan Nasional Wanita Berkebaya dan Fun Walk 1,2 km

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) sebagai organisasi federasi perempuan tertua dan terbesar di tanah air, secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Wanita Berkebaya.  Dimana disatukan dengan kemeriahan aksi jalan santai atau Fun Walk Berkebaya Nasional. “Momentum refleksi dan peringatan Hari Karrini ini tidak hanya dirayakan sebagai seremoni tahunan untuk mengenang jasa pahlawan emansipasi. Tetapi juga dijadikan sebagai tonggak kebangkitan identitas visual perempuan Indonesia melalui busana kebaya yang merupakan warisan luhur bangsa,” kata Ketua Umum KOWANI, Ibu Nannie Hadi Tjahjanto kepada media saat acara, Rabu (29/4/2026) di Jakarta. Ia menekankan, kebaya adalah cerminan dari filosofi mendalam mengenai kesabaran, keanggunan, dan keteguhan hati, yang menjadi ciri khas karakter perempuan nusantara. Kemuadian kebaya bukan sekadar lembaran kain yang dijahit menjadi busana, melainkan sebuah identitas pemersatu yang melintasi batas-batas etnis dan status sosial di seluruh penjuru Indonesia. “Melalui gerakan nasional ini, Kowani mengajak seluruh elemen perempuan, mulai dari tingkat akar rumput hingga para pengambil kebijakan. Dimana ntuk menanamkan rasa bangga mengenakan kebaya sebagai bagian dari diplomasi budaya dan upaya kolektif memperkuat jati diri bangsa di tengah gempuran budaya global,” ajak Ibu Nannie sapaan akrabnya. Menurtnya, aksi nyata dari gerakan ini diwujudkan melalui kegiatan Fun Walk Berkebaya, yang mengambil rute strategis dan sarat sejarah di pusat ibu kota Jakarta. Ribuan peserta yang merepresentasikan berbagai organisasi wanita di bawah naungan KOWANI memulai langkah mereka. “Titik keberangkatan dimulai dari Kantor Pusat KOWANI yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 58 dan berakhir finish di Gedung Sarinah Jl. Thamrin Jakarta Pusat,” ucapnya. Dengan penuh semangat dan kebersamaan, para peserta berjalan menyusuri jalan protokol menuju Bundaran Hotel Indonesia, yang menjadi simbol modernitas bangsa. Kemudian mengakhiri parade budaya tersebut di Gedung Sarinah, sebuah ikon sejarah yang kini telah bertransformasi menjadi pusat apresiasi industri kreatif dan UMKM lokal. “Pemilihan rute sepanjang kurang lebih 1,2 km ini memiliki pesan simbolis yang sangat kuat. Yakni menunjukkan bahwa kebaya tetap memiliki relevansi, yang sangat tinggi dalam dinamika kehidupan modern saat ini,” terang Ibu Nannie. Kata dia, KOWANI juga ingin membuktikan secara langsung kepada masyarakat luas, bahwa kebaya memiliki fleksibilitas tinggi, tetap nyaman digunakan untuk beraktivitas luar ruangan seperti jalan santai. Bahkan kebaya mampu menyesuaikan diri tanpa harus kehilangan nilai-nilai pakem, yang terkandung di dalamnya. “Kehadiran ribuan perempuan berkebaya di ruang publik ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi generasi muda. Dimana pemuda tidak lagi merasa canggung atau menganggap kebaya hanya sebagai busana untuk acara formal semata,” sambung Ibu Nannie. Lebih jauh lagi, Gerakan Nasional Wanita Berkebaya ini diinisiasi oleh KOWANI di bawah kepemimpinan Ibu Nannie Hadi Tjahjanto. Langkah strategis ini untuk memperkuat posisi kebaya dalam proses pengusulan sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO. KOWANI bertindak sebagai motor penggerak yang secara konsisten menyosialisasikan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya demi menjaga keberlanjutan tradisi bagi generasi mendatang. “Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan yang inklusif dan menggembirakan seperti Fun Walk ini. Diharapkan kesadaran kolektif akan pentingnya melestarikan kekayaan bangsa dapat terus bertumbuh dan mengakar kuat dalam sanubari setiap perempuan Indonesia,” tukas Ibu Nannie. KOWANI sebagai organisasi Ibu Bangsa terus berkomitmen, untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Baik melalui jalur pemberdayaan ekonomi, pendidikan, maupun pelestarian nilai-nilai luhur budaya. “Melalui sinergi yang tercipta dalam acara ini, KOWANI optimis bahwa semangat Kartini akan terus menyala dalam setiap langkah perempuan Indonesia, yang dengan bangga melestarikan budayanya sendiri,” tutupnya. (red)

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemasangan Banner Berujung Penangkapan, PP-PMI Tuding Terjadi Pembungkaman Demokrasi di Mabes Polri

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Ruminews.id, Jakarta — Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) sebelumnya telah memasang sejumlah banner berisi permohonan maaf kepada para pengguna jalan terkait rencana aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 30 April 2026 di depan Mabes Polri. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk desakan kepada Paminal Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelayanan di Samsat Kelapa Dua. Namun, alih-alih mendapatkan ruang demokrasi, pada malam tanggal 28 April 2026, kader-kader PP-PMI justru mengalami penangkapan dan pemborgolan oleh aparat kepolisian di sekitar Mabes Polri. Peristiwa ini sontak menuai kritik keras, karena tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk represif yang mencederai prinsip negara hukum dan kebebasan berekspresi. Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, dalam sambungan telepon mengecam keras tindakan aparat tersebut. Ia menilai bahwa penangkapan terhadap kadernya merupakan bentuk nyata kemunduran demokrasi. “Bagaimana mungkin aparat di Mabes Polri tidak mampu memahami aturan hukum yang menjamin kebebasan berekspresi. Ini bukan hanya soal banner, ini soal demokrasi yang secara terang-terangan dibungkam. Atau jangan-jangan ada kepentingan tertentu untuk melindungi Samsat Kelapa Dua,” tegas Ali. Menurutnya, tindakan penangkapan dan pemborgolan terhadap mahasiswa yang tidak melakukan perusakan, vandalisme, maupun tindakan anarkis merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Senada dengan itu, Ketua HMI Cabang Ciputat, Irhas, juga mengecam keras tindakan aparat kepolisian. Ia menilai bahwa pemasangan banner sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum tidak seharusnya direspons dengan tindakan represif. “Mereka hanya memasang banner, tidak ada pengrusakan, tidak ada coret-coret, apalagi kerusuhan. Ini menunjukkan wajah penegakan hukum yang berlebihan dan berpotensi menjadi alat pembungkam demokrasi,” ujar Irhas. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Mabes Polri terkait alasan penangkapan dan pemborgolan terhadap kader PP-PMI tersebut. Sementara itu, gelombang kritik dari berbagai elemen mahasiswa diprediksi akan terus menguat sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik anti-demokrasi tersebut.

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Dinamika Lima Hari Empat Malam Lahirkan Kepemimpinan Baru di MAPALA 45 Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id – Makassar, 28 April 2026 – Musyawarah Besar (MUBES) ke-31 Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) 45 Makassar yang dilaksanakan pada Jumat, 24 April hingga Selasa, 28 April 2026 telah selesai setelah melalui rangkaian sidang dan dinamika organisasi yang berlangsung secara intensif selama lima hari empat malam. Forum tertinggi organisasi tersebut menghasilkan keputusan penting berupa terpilihnya Formatur Ketua Umum MAPALA 45 Makassar atas nama Dion Dallo Satteda, yang ditetapkan melalui mekanisme aklamasi sebagai bentuk kesepakatan bersama seluruh peserta forum. Selama pelaksanaan MUBES, berbagai agenda strategis telah dibahas, di antaranya evaluasi kepengurusan sebelumnya, pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta perumusan arah kebijakan organisasi ke depan. Koordinator Steering, Ardy Bangsawan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, peserta, alumni, dan seluruh anggota MAPALA 45 Makassar yang telah berkontribusi dan mendukung penuh jalannya MUBES ke-31 hingga selesai,” ujarnya. Sementara itu, Formatur Ketua Umum terpilih, Dion Dallo Satteda, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai nahkoda organisasi. “Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab demi keberlanjutan dan kemajuan MAPALA 45 Makassar,” ungkapnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan administrasi dan tindak lanjut hasil Musyawarah Besar akan dilaksanakan oleh Formatur Ketua Umum terpilih. Dengan berakhirnya rangkaian MUBES ke-31 ini, diharapkan kepemimpinan yang baru mampu membawa MAPALA 45 Makassar menjadi organisasi yang lebih solid, progresif, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kepencintaalaman.

Luwu Utara, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Nyawa Bukan Soal Gender: Menyoal Logika Kebijakan dalam Respons Menteri PPPA

Tinggalkan Komentar / Luwu Utara, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Iin Nirmala – Fungsionaris Kohati Cab. Makassar Timur ruminews.id, Luwu Utara – Pernyataan Arifatul Choiri Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait insiden KAI yang menelan korban perempuan dan anak memunculkan pertanyaan serius tentang cara pandang negara dalam melihat keselamatan publik. Alih-alih menempatkan keselamatan sebagai isu universal yang menyangkut seluruh penumpang tanpa kecuali, respons yang menyarankan pemisahan posisi gerbong berdasarkan gender justru berpotensi menyederhanakan persoalan menjadi sekadar urusan kategorisasi laki-laki dan perempuan. Dalam situasi darurat seperti kecelakaan transportasi, faktor utama yang seharusnya menjadi perhatian adalah standar keselamatan, sistem mitigasi risiko, serta kesiapan operator dalam melindungi seluruh penumpang. Ketika narasi yang muncul justru mengarah pada pemisahan berbasis gender, muncul kesan bahwa keselamatan diposisikan tidak setara, seolah ada kelompok yang perlu “diprioritaskan” dengan cara yang tidak menyentuh akar masalah. Pendekatan semacam ini juga berisiko menimbulkan persepsi bahwa nyawa manusia dipandang melalui lensa identitas tertentu, bukan sebagai entitas yang sama berharganya. Padahal, dalam prinsip kebijakan publik yang adil, negara seharusnya hadir dengan solusi yang menyeluruh, bukan segmentatif. Keselamatan transportasi bukan isu perempuan, laki-laki, atau anak semata melainkan isu kemanusiaan. Lebih jauh, wacana seperti ini dapat memicu polarisasi yang tidak produktif. Ketika kebijakan atau pernyataan publik terkesan membandingkan nilai keselamatan antar kelompok, maka yang terjadi bukan penguatan perlindungan, melainkan potensi konflik persepsi di masyarakat. Ini tentu kontraproduktif dengan semangat perlindungan inklusif yang seharusnya diusung oleh kementerian terkait. Kritik terhadap pernyataan ini bukan berarti menafikan pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Namun, perlindungan tersebut harus dirancang secara sistemik dan berbasis keselamatan menyeluruh, bukan dengan pendekatan simbolik yang berpotensi menimbulkan bias baru. Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak hanya sensitif, tetapi juga adil, rasional, dan tidak menimbulkan kesan bahwa satu kelompok “dikorbankan” demi kelompok lainnya.

Daerah, Nasional, Pendidikan

Populi Institute dan JIMM Kota Palopo gelar Kelas Civil Society di Palopo

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Palopo – Kelas Civil Society yang digagas Populi Institute bekerja sama dengan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Kota Palopo digelar selama dua hari, Ahad hingga Senin, 26–27 April 2026. Kegiatan ini berlangsung di Warkop Kopingo, Jalan Islamic Center 1, Palopo. Program ini menghadirkan dua materi utama. Direktur D’major Indonesia dan Poros Survei Indonesia, Zulfhari Rahman, membawakan materi metodologi survei. Adapun materi pengantar jurnalistik disampaikan Koordinator JIMM Kota Palopo, Zulkifli Safri. Sebanyak 11 mahasiswa dari berbagai kampus di Palopo mengikuti kegiatan ini. Mereka sebelumnya telah melakukan registrasi sebagai peserta. Penyelenggara menyebutkan, selain mendapatkan sertifikat, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membaca fenomena sosial secara lebih kritis. Populi Institute berencana melanjutkan program serupa dengan fokus pada pengembangan wacana sosial, hukum, dan ekonomi. Kelas-kelas lanjutan ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi untuk membedah berbagai persoalan kemanusiaan.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Menoropong Hilal, Halal Bihalal dan Pelantikan HMI KOMDAK CAB. GOWA RAYA

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Gowa – Pelantikan Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps HMI-Wati Komisariat Dakwah dan Komunikasi (KOMDAK) Cab. Gowa Raya Periode 2026-2027/1447-144. Pada Minggu (26/4/2026) di Aula Besar Gedung PPG Kampus III UINAM. Agenda pelantikan mengusung tema “Kembali ke Khittah Perjuangan: Menegakkan Nilai Menyatukan Arah. Dalam beberapa sambutan khususnya sambutan Kakanda Prof. Dr. Nurhidayat Muhammad Said, S.Ag., M.Ag yang merupakan alumni Komisariat Dakwah dan Komunikasi mengatakan bahwa kader HMI itu wajib punya kualitas dan integritas tinggi punya pengkonsumsian buku lebih banyak dari mahasiswa lain, jangankan hanya kader seremonial, Ketum Komisariat pun wajib miliki apalagi Ketum Cabang, Ketum Badko dan Ketum Pb. Dulu orang jadi ketua itu di seganinya bukan main, makanya dengan kesadaran ini mari sama-sama rekonstruksi kembali benahi kembali, isi kembali dan jahit kembali demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan Kelancaran kita Ber-HMI. Selanjutnya Orasi Ilmiah yang disampaikan oleh Kakanda Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si, dalam orasi ilmiahnya tersebut, ada tiga kualitas harus dimiliki kader HMI. “Yaitu, wawasan keilmuan, wawasan keagamaan dan wawasan keindonesiaan. Agar dapat menjadi kader yang memiliki potensi, berinovasi, dan unggul sehingga siap bertarung diluar sana “ tuturnya. Dan selanjutnya sambutan Ketua Umum HMI KOMDAK Kurniawan dalam orasinya bahwa mesti kader HMI ini sadar dengan adanya simbol guru besar yang ada di Spanduk. Bahwa spirit kakanda-kakanda yang menjadi guru besar, itu tidak boleh hilang di tubuh HMI khususnya di Komisariat Dakwah dan Komunikasi dan mesti saya sampaikan bahwa kepedihan, kesedihan yang kita alami saat ini dalam proses pembelajaran dan keorganisasian jauh sebelum hari ini yang sekarang sukses diluar sana itu jalan yang sama kita tempuh saat ini. “YAKUSA” Pelantikan HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi dengan tegas akan membawa dan mengayomi komisariat lebih baik lagi, banyak persoalan yang akan dihadapinya. “Saya menginginkan kekompakkan kawan-kawan pengurus dalam menjaga amanah ini bersama,“ ujarnya. Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi memotivasi pengurus baru untuk berjuang melanjutkan bersama dan merasa bahagia di acara pelantikan Komisariat Dakwah dan Komunikasi Acara tersebut turut hadir yaitu alumni Komisariat Dakwah, Ketua Kahmi Rayon UINAM, Ketum Cabang, Sekum Cabang HMI, Bendahara Cabang, Kabid PAO Cabang dan Ketua KOHATI Cabang dan Kasat Intel Gowa dll.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Baru Menjabat Dua Minggu, AKBP Siska Lakukan Gebrakan Inovasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Sebagai bentuk komitmen menindak lanjuti arahan Kapolrestabes Makassar dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepuasan publik Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar hadirkan gebrakan dan satu inovasi melalui layanan point of service secara digital. Baru sekitar 2 Minggu Menahkodai Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar AKBP. Siska Dwi Marita Susanti S.E, M.Si langsung tancap gas bekerja memastikan pelayanan dan performa kinerja anggota di lapangan khususnya dalam internal Jajaran Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar. Minggu Lalu Kasat Lantas Polrestabes Makassar tersebut melakukan sidak ke SatPras Sat Lalulintas Polrestabes Makassar, melakukan pengecekan terhadap personel dan masyarakat yang ingin membuat SIM, Minggu ini tepatnya Senin (27/04/26) AKBP. Siska Dwi Marita Susanti S.E, M.Si melakukan inovasi dengan menggunakan tekhnologi dalam memaksimalkan pelayanan demi meningkatkan kepuasan publik salah satunya melalui layanan Point Of Service yang sudah di digitalisasi. Inovasi ini memudahkan masyarakat, mempermudah masyarakat, dengan tetap mengedepankan transparansi kepada Publik, jadi siapa saja, kapan saja, dan dimana saja cukup dengan melakukan Scan Pada QR Code yang telah disediakan bisa memberikan penilaian terhadap kinerja Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar.

Bone, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Pelantikan dan Musyawarah Kerja Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara: Tonggak Awal Penguatan Peran Pemuda di Kecamatan Ajangale

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id. Bone – Pengurus Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara resmi dilantik untuk periode 2025-2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMAN 4 Bone pada tanggal 27 April berjalan dengan tertib dan seksama. Pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Camat Kecamatan Ajangale Ibu Andi Teri Lewa, S.Sos.,Msi, Kepala KUA Kecamatan Ajangale, Imam Kelurahan Kecamatan Ajangale, tokoh pemuda dan masyarakat setempat serta teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar. Pelantikan dan Musyawarah Kerja Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara telah sukses diselenggarakan sebagai tonggak awal dalam memperkuat eksistensi organisasi sekaligus meneguhkan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga ruang refleksi dan konsolidasi untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketua Umum Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara, Andi Arya Alfareza dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan titik awal dari tanggung jawab besar dalam mengemban amanah organisasi. Ia mengajak seluruh anggota untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kebangkitan pemuda yang lebih terorganisir, visioner, dan responsif terhadap dinamika sosial. “Pelantikan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang pengabdian. Kami berkomitmen untuk menghadirkan program-program kerja yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen menjadi kunci agar organisasi ini mampu berperan aktif sebagai mitra pembangunan,” tegasnya. Sementara itu dalam sambutannya, Camat Ajangale Ibu Andi Tenri Lewa, S.Sos.,Msi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta menaruh harapan besar terhadap kiprah organisasi ke depan. Beliau menegaskan bahwa Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemuda di Kecamatan Ajangale yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat dengan kontribusi nyata. Lebih lanjut, beliau juga mengajak seluruh pemuda untuk turut membantu pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang ada. “Kami berharap pemuda dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, meningkatkan sosialisasi terkait pencegahan stunting, serta mendukung program-program pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu. Keterlibatan aktif pemuda dalam bentuk kolaborasi, khususnya dalam penyusunan program kerja yang relevan dan tepat sasaran, menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, diharapkan Kesatuan Pemuda Ajangale Tombak Utara dapat terus tumbuh sebagai organisasi yang solid, inovatif, dan berdaya guna, serta mampu memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan Kecamatan Ajangale dan Kabupaten Bone secara menyeluruh.

Enrekang, Opini

Enrekang berada di persimpangan: Antara Kemajuan atau Kehilangan

Tinggalkan Komentar / Enrekang, Opini /

Penulis : PRESIDEN BEM FIS H UNM (Anreyza yusri) ruminews.id.,PRESIDEN BEM FIS H UNM Anreyza yusri sekaligus putra bumi Massenrempulu Angkat bicara persoalan tambang emas yng ada di kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang sejak lama dikenal sebagai daerah dengan alam yang subur, udara yang sejuk, serta pegunungan yang hijau dan menenangkan. Kondisi ini bukan hanya menjadi ciri geografis, tetapi juga membentuk identitas sosial masyarakatnya. Dari situlah istilah Massenrempulu lahir sebuah gambaran tentang masyarakat pegunungan yang hidup dalam kebersamaan dan bergantung pada alam sebagai sumber kehidupan. Belakangan ini, ketenangan tersebut mulai terusik. Rencana masuknya perusahaan pertambangan memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Lahan pertanian, sungai, hingga kawasan hutan yang selama ini menjadi penopang hidup warga terancam berubah fungsi. Dalih pembangunan dan kemajuan kerap dikedepankan, tetapi muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari: apakah pembangunan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas? Sebagian besar warga Enrekang hidup dari sektor pertanian. Bagi mereka, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga bagian dari kehidupan dan keberlangsungan generasi. Ketika aktivitas pertambangan masuk, risiko yang mengintai tidaklah kecil mulai dari pencemaran lingkungan, rusaknya hutan, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Belum lagi dampak lain seperti debu, kebisingan, dan potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sulit dibayangkan jika wilayah yang selama ini dikenal dengan keasriannya harus berubah drastis akibat aktivitas eksploitasi. Gunung-gunung yang menjadi kebanggaan daerah perlahan terkikis, sungai tak lagi jernih, dan ruang hidup masyarakat menyempit. Dalam jangka panjang, perubahan ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menggerus identitas daerah itu sendiri. Penolakan masyarakat terhadap rencana tersebut tentu memiliki dasar yang kuat. Jika dilihat dari sudut pandang konflik sosial, kondisi ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara masyarakat lokal dan pihak yang memiliki kekuatan modal. Sering kali, posisi masyarakat menjadi lemah karena suara mereka tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan utama. Selain itu, fenomena ini juga bisa dipahami sebagai bentuk penguasaan sumber daya oleh pihak tertentu dengan mengorbankan masyarakat. Ketika ruang hidup warga diambil alih tanpa persetujuan yang memadai, maka yang terjadi bukan lagi pembangunan, melainkan peminggiran. Di sisi lain, situasi ini turut memperlihatkan lemahnya peran pemerintah dalam menjaga kepentingan publik. Kepercayaan masyarakat akan mudah runtuh jika pemerintah tidak hadir sebagai pelindung, melainkan justru terkesan membiarkan. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan seharusnya menjadi prinsip utama, bukan sekadar formalitas. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah seharusnya berdiri di tengah sebagai penyeimbang. Tidak cukup hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga harus mampu memastikan keadilan, menjaga lingkungan, serta melindungi masyarakatnya. Jika aspirasi mayoritas terus diabaikan, maka wajar jika muncul ketidakpercayaan. Reaksi masyarakat, baik dalam bentuk penolakan maupun aksi kolektif, adalah bagian dari upaya mempertahankan ruang hidup mereka. Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang menerima atau menolak tambang. Ini adalah tentang mempertahankan masa depan. Sebab, jika ruang hidup terus terancam, maka perlawanan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sebagaimana hal sederhana yang sering kita abaikan: bahkan makhluk kecil seperti semut pun akan melawan ketika tempat hidupnya dirusak apalagi manusia.

Opini, Toraja, Toraja Utara

Toraja Dalam Cengkraman Tentakel Industri Ekstraktif

Tinggalkan Komentar / Opini, Toraja, Toraja Utara /

Penulis : Garsia Randa Bandask ( Aktivis Pemuda Sangalla) ruminews.id.,Setelah Kec. Bittuang dengan gelombang penolakan proyek geothermal yang sampai saat ini masih terus berlanjut, dan kini muncul isu baru bahwa Kec. Sangalla juga terancam dengan hadirnya proyek ini. Proyek-proyek ini masuk dalam RUPTL 2025-2034 yang tersebar di 23 titik yang ada di Sulawesi Selatan termasuk Kab. Tana Toraja. Ini kemudian menjadi ancaman nyata bagi masyarakat adat Toraja. Pasalnya di Kec. Bittuang proyek geothermal ini telah memasuki tahap pelelangan Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi (PSPE). Dan Kec. Sangalla telah memasuki tahap Survei Rinci/Detail. Ini kemudian memantik api perlawanan dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat adat, mahasiswa, maupun pemuda Toraja bahwa Bittuang dan Sangalla bukan tanah kosong. Seperti yang kita ketahui bahwa toraja adalah daerah agraris yang masyarakatnya menghidupi diri mereka dari sektor pertanian, pariwisata, dan peternakan bahkan sebelum negara ini merdeka. Dalam RT/RW Bittuang dan Sangalla masuk dalam daftar daerah rawan bencana longsor, contohnya januari 2020 telah memakan korban dari beberapa titik longsor di Kec. Bittuang. Kemudian November 2010 Sangalla mengalami bencana longsor yang mengakibatkan masyarakat mengungsi ke tempat aman. Belum sampai disitu mata air akan berhenti mengeluarkan air untuk kebutuhan masyarakat. “Kalau Bittuang punya buntu karua untuk pengairan kami di Sangalla punya Makula, dan ini adalah titik vital dari proyek geothermal ini” Garsia Bandaso Mahasiswa dan juga pemuda Sangalla. Proyek geothermal ini beresiko mengganggu sumber mata air warga melalui pengeboran yang dapat merusak akuifer dan penurunan muka air tanah. Air adalah sumber penghidupan yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Begitu pula dengan kawasan hutan yang menjadi wilayah lindung bagi kawasan hulu. Menurut data pemerintah provinsi sulawesi selatan Tana Toraja di dominasi oleh wilayah pegunungan dan dataran tinggi (600-2.800 mdpl) yang memiliki struktur geologi yang kompleks dengan karakteristik batuan yang bervariasi, umumnya terdiri dari  batuan beku dan sedimen yang membentuk daerah aliran sungai (DAS). “Ketika dilakukan pengeboran untuk mencapai titik panas maka yang terjadi dibawah tanah akan terjadi longsor dan menyebabkan semburan lumpur panas seperti yang terjadi di Lapindo dan Mandailing Natal Sumatra Utara. Dan juga tidak bisa kita pungkiri mata air akan berhenti mengalir karena rata-rata di Toraja memiliki struktur batuan sedimen dan gamping yang mampu menyerap air untuk sumber penghidupan masyarakat sehari-hari” lanjut Garsia Bandaso.

Scroll to Top