Daerah

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

May Day dan Hardiknas: Jeritan Buruh, Sunyinya Wakil Rakyat

Penulis : Arly Guliling Makkasau – Ketua Umum DPK KEPMI BONE ruminews.id – Makassar pada Senin, 4 Mei, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Andi Pangeran Pettarani. Aksi ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk kegelisahan kolektif atas realitas sosial yang kian menjauh dari prinsip keadilan. Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional dijadikan sebagai titik refleksi sekaligus perlawanan. Dalam orasinya, massa aksi menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih membayangi para pekerja dan tenaga pendidik. Buruh masih berkutat pada upah yang jauh dari kata layak, sementara tenaga pendidik—yang menjadi fondasi masa depan bangsa—kerap dipinggirkan dari aspek kesejahteraan. HMI Komisariat Saintek menegaskan bahwa negara tidak boleh abai. Pekerja adalah penggerak roda ekonomi, dan tenaga pendidik adalah arsitek peradaban. Keduanya memiliki peran vital yang semestinya dijamin melalui kebijakan yang berpihak, bukan sekadar janji normatif. Upah layak, jaminan sosial, serta perlindungan kerja harus menjadi prioritas, bukan opsi. Aksi ini juga menjadi pengingat keras bagi para pemangku kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Aspirasi yang disuarakan bukanlah tuntutan kosong, melainkan cerminan dari kebutuhan nyata masyarakat. Dengan semangat perjuangan yang dibawa dari jalanan, HMI Komisariat Sains dan Teknologi berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan sosial—di mana pekerja dihargai secara manusiawi, dan tenaga pendidik dimuliakan melalui kesejahteraan yang layak. Karena pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang bekerja dan mendidik di dalamnya. Namun kami dari HMI Sains dan Teknologi begitu kecewa dengan tidak adanya dewan perwakilan rakyat yang mampu menemui kami, dan bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada satupun anggota DPRD yang hadir dikantor, itu kemudian menuai kecaman keras dari HMI komisariat sains dan teknologi, karena DPRD yang seharusnya menerima aspirasi kami namun justru membawa kekecewan Dalam aksi demontrasi, Kader HMI komisariat sains dan teknologi, Arly Guliling Makkasau, menyampaikan bahwa kesejahteraan buruh dan tenaga pendidik merupakan perioritas utama dan merupakan cacatan yang harus diatensi oleh anggota DPRD provinsi sulawesi selatan, dikarenakan dalam statistik ada sekitar ribuan jiwa yang putus sekolah dikarenakan kondisi krusial ekonomi, ini memperlihatkan bahwa pendidikan masih belum menjadi prioritas utama, sebab ini merupakan cerminan yang harus di atensi oleh pemerintah, Pungkasnya.

DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized

Kemenpora Minta Dispora Makassar Ubah Nama ‘IYS’, Andi Hartawan : Indikasi Krisis Gagasan di Pusat

Ruminews.id, Makassar– Beredarnya surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI tertanggal 20 April 2026 yang meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar mengubah nama kegiatan Indonesia Youth Summit (IYS) menuai kritik tajam. Kebijakan pusat tersebut dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap kreativitas daerah. Andi Hartawan yang Juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan Komunitas KNPI Kota Makassar, memberikan catatan kritis terkait munculnya surat permohonan perubahan nama tersebut. Menurutnya, langkah Kemenpora ini mempertegas bahwa inovasi yang lahir dari daerah seringkali lebih progresif dibanding instansi pusat. “Surat ini justru mempertegas bahwa ide dari teman-teman di Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Makassar, yang sudah menggagas IYS sejak tahun 2024, melampaui visi dan gagasan Kemenpora saat ini,” ujar Andi Hartawan dalam keterangan persnya, Selasa (5/5). Andi Hartawan menilai, permintaan perubahan nama tersebut sangat disayangkan karena IYS di Makassar telah memiliki rekam jejak dan identitas yang kuat sejak beberapa tahun lalu. Ia menganggap Kemenpora seolah ingin melakukan ‘akuisisi’ terhadap nama program yang sudah berjalan sukses demi kepentingan program kemenpora. Lebih lanjut, Andi Hartawan melontarkan kritik pedas mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh kementerian. Ia menyarankan agar alih-alih memaksa Pengelola IYS di Kota Makassar mengubah nama kegiatannya, Justru sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap jajaran pembuat kebijakan di Kemenpora. “Bukan nama IYS di Makassar yang harus diubah agar bisa digunakan sebagai program kementerian. Justru SDM di jajaran kementerian yang perlu dievaluasi atau bahkan ‘bertukar tempat’ dengan SDM dari Dispora Makassar agar mampu melahirkan gagasan yang lebih besar” tuturnya. Kritik ini didasari pada kekhawatiran munculnya persepsi publik bahwa Kemenpora saat ini sedang mengalami kebuntuan ide. Menurut Andi Hartawan, tindakan mereplikasi program yang sudah ada di hanya akan mencederai harmonisasi pembangunan kepemudaan. “Kalau memang di pusat sudah buntu ide, harusnya yang dikirim ke Makassar itu surat pertukaran SDM, bukan surat permintaan ganti nama. Ini penting untuk menghindari kesan bahwa kementerian ingin ‘membegal’ gagasan instansi daerah atau komunitas yang sudah eksis lebih dulu,” tutup Andi dengan nada satire. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenpora belum memberikan keterangan resmi terkait alasan spesifik di balik permohonan perubahan nama program tersebut di tingkat daerah

Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Polantas Menyapa di Samsat Gowa, Pelayanan Dibuat Cepat dan Lebih Humanis

ruminews.id, Gowa — Upaya mendekatkan pelayanan ke masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Polri. Lewat program “Polantas Menyapa”, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel turun langsung ke Kantor Samsat Gowa, menghadirkan pelayanan yang terasa lebih nyata, bukan sekadar simbolik. Di lapangan, petugas tak hanya berdiri mengawasi. Mereka aktif membantu warga mulai dari mengecek berkas, menjelaskan alur pengesahan STNK, hingga memandu proses pembayaran pajak kendaraan. Warga yang datang pun tak lagi kebingungan menghadapi prosedur yang selama ini dianggap ribet. Kasubdit Regident, Muhammad Alfan Armin, MAP, S.I.K., menegaskan bahwa Samsat tidak boleh hanya jadi tempat urusan administrasi. “Samsat harus jadi ruang edukasi. Masyarakat perlu paham pentingnya legalitas kendaraan, bukan sekadar datang bayar lalu pulang,” tegasnya. Hal senada juga terlihat dari pengawasan internal oleh IPTU Franssiscus Patrick Siahaya, S.H., M.H. dari Pamin 2 sie stnk subdit regident ditlantas polda sulsel, memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Program ini mendorong pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan minim birokrasi berbelit. Yang tak kalah penting, warga diberi ruang menyampaikan keluhan secara langsung sesuatu yang selama ini kerap jadi persoalan klasik. Lewat langkah ini, Polri mencoba mengubah wajah pelayanan publik: dari yang kaku menjadi lebih humanis. Semangatnya sejalan dengan prinsip Presisi prediktif, responsibel, dan transparan berkeadilan. Targetnya sederhana tapi krusial. kepercayaan publik naik, dan kesadaran masyarakat untuk taat pajak serta tertib administrasi kendaraan ikut meningkat.

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Otonomi “Kampus Merah” sebagai PTN-BH: Kemandirian Kampus atau Komersialisasi Ruang Akademik?

Penulis: Asrul – Mahasiswa Unhas ruminews.id, Makassar – Di bawah panji besar otonomi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Universitas Hasanuddin (Unhas) tengah mempertontonkan sebuah ironi yang menyesakkan dada mahasiswa. Dalih profesionalisme melalui pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) kini menjelma menjadi mesin pemungut rupiah yang menyasar wilayah paling sakral dalam pendidikan yaitu laboratorium. Sejak Februari 2026, mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) dipaksa tunduk pada aturan baru yang mewajibkan pembayaran atas penggunaan alat laboratorium, sebuah langkah yang muncul tiba-tiba setelah rektor mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan jenis dan tarif biaya atas layanan laboratorium. “Sebagai mahasiswa, kami merasa sedang dipaksa menjadi konsumen di rumah sendiri,” ucap Lursa, mahasiswa Unhas. Di tengah gelombang protes, pihak fakultas mencoba menawarkan “obat penenang” berupa skema diskon bertingkat yaitu 75% untuk mahasiswa S1, 50% untuk mahasiswa S2, 25% untuk mahasiswa S3, dan 10% bagi dosen. Sementara itu, publik atau pihak eksternal tetap dikenakan tarif penuh alias diskon 0%. Namun, bagi Lursa dan teman-temannya, iming-iming potongan harga ini justru mempertegas adanya praktik komersialisasi di lingkungan akademik. Diskon tersebut seolah-olah menjadi alat negosiasi untuk melegitimasi pungutan yang sejak awal sudah cacat secara prinsip. Bagi mahasiswa, birokrasi kampus sedang bermain api dengan sengaja mengaburkan batasan antara penelitian mandiri dan tugas akhir. Pihak universitas tampak gemar berlindung di balik diksi “penelitian mandiri” untuk melegalkan pungutan. Padahal, menyamakan tugas akhir dengan penelitian mandiri adalah sesat pikir yang nyata. Tugas akhir adalah kewajiban akademik yang terstruktur dan syarat mutlak kelulusan, bukan hobi sukarela di luar kurikulum. Ketidakadilan ini semakin nyata jika kita menelisik struktur Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang menjadi hulu dari angka Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayar mahasiswa setiap semester. Dalam distribusi BKT, negara sebenarnya telah mengatur bahwa biaya operasional pendidikan tinggi sudah mencakup segala lini secara komprehensif: Biaya Langsung: Komponen ini mencakup seluruh biaya perkuliahan, bahan habis pakai laboratorium, hingga prosesi tugas akhir seperti skripsi dan seminar. Biaya Tidak Langsung: Komponen ini menyokong gaji tenaga kependidikan, biaya listrik, air, hingga pemeliharaan fasilitas gedung. Artinya, saat mahasiswa menginjakkan kaki di laboratorium untuk riset penelitian tugas akhir (skripsi), mereka sejatinya telah “melunasi” biaya tersebut melalui pembayaran UKT. Jadi meminta bayaran tambahan meskipun dibalut dengan label diskon untuk fasilitas yang sudah dibayar adalah praktik pungutan ganda yang mencoreng wajah pendidikan tinggi kita. Dampaknya kini mulai terasa getir di lapangan. Integritas riset mulai dikorbankan demi efisiensi “dompet”. Mahasiswa terpaksa memangkas jumlah sampel atau mengubah metode penelitian menjadi lebih sederhana demi menghindari tarif alat yang mencekik. Alih-alih melahirkan ilmuwan yang jeli, kebijakan ini justru berisiko melahirkan “riset paket hemat”. Jika Unhas terus memandang laboratorium sebagai pusat laba (profit center) dan mengabaikan aksesibilitas ekonomi, maka otonomi PTN-BH tak lebih dari sekadar karpet merah menuju komersialisasi pendidikan yang diskriminatif. Sudah saatnya laboratorium dikembalikan sebagai ruang publik akademik yang inklusif, bukan etalase layanan komersial yang dipenuhi transaksi. #TolakKomersialisasiRuangAkademik #LaboratoriumBukanKomoditas #TolakPembayaranAlatLab

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Cabang Parepare Menggelar Aksi Unjuk Rasa Menyoroti Isu Buruh dan Isu Hardiknas

ruminews.id – Parepare, Sulsel — Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai sejumlah titik di Kota Parepare, Senin (4/5/2026). Aksi yang berlangsung di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman–Ahmad Yani, depan Kantor Wali Kota Parepare, hingga Kantor DPRD Kota Parepare ini mengangkat isu ketenagakerjaan dan pendidikan. Aksi yang disebut sebagai bagian dari momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan refleksi Hari Pendidikan Nasional itu sempat menyita perhatian publik. Di depan Kantor Wali Kota Parepare, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Pemerintah Kota Parepare sempat mengutus Asisten II, Andi Ardian, untuk menemui massa. Namun, mahasiswa menolak perwakilan tersebut dan meminta Wali Kota hadir langsung. Massa aksi juga sempat menggelar salat berjamaah di badan jalan sebagai simbol perjuangan moral sebelum melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kota Parepare. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Parepare, Muh.Ilham M, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk respons atas berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani. “Ini bukan hanya seremonial. Kami membawa isu nasional dan daerah yang sama-sama mendesak untuk diselesaikan,” kata Ilham. Pada tingkat nasional, mahasiswa menyoroti perlunya percepatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk persoalan outsourcing serta perlindungan buruh di tengah dinamika ekonomi. Sementara di tingkat daerah, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Parepare segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Mereka juga menyoroti kesejahteraan guru serta keterlambatan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang disebut telah berlangsung selama empat bulan. Selain itu, mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan tenaga guru serta menilai adanya ketimpangan kebijakan. Mereka menyinggung pembentukan Satuan Tugas Protokoler yang dinilai berjalan lancar dari sisi pembiayaan, sementara hak tenaga kerja lain belum terpenuhi. Muh. Ilham M menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya prioritas pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga kerja. “Kalau benar ada tenaga kerja yang tidak digaji berbulan-bulan, ini bukan lagi persoalan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab negara terhadap warganya,” ujarnya. (*)

Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Mantapkan Langkah Menuju Muskampus, Bumi Putra Samsuddin Resmi Kembalikan Formulir Calon Ketua Umum HIPMI PT UMI

ruminews.id – Makassar, 4 Mei 2026 – Tahapan Musyawarah Kampus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia (HIPMI PT UMI) periode 2026/2027 memasuki babak baru. Bumi Putra Samsuddin secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran Calon Ketua Umum ke Panitia Muskampus, Senin (4/5/2026). Bertempat di Sekretariat HIPMI PT UMI, Bumi datang didampingi tim pemenangan dan puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas. Berkas yang diserahkan meliputi formulir pendaftaran, naskah visi-misi, surat dukungan, dan seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan panitia. “Alhamdulillah, seluruh berkas sudah lengkap dan kami serahkan hari ini. Ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen kami untuk membawa HIPMI PT UMI menjadi rumah besar wirausaha muda UMI yang progresif, inklusif, dan berdampak,” ujar Putra usai menyerahkan berkas. Mahasiswa Fakultas Hukum UMI tersebut mengusung visi “Mewujudkan HIPMI PT UMI sebagai Rumah Besar Wirausaha Muda UMI yang Progresif, Inklusif, dan Berdampak, Berlandaskan Semangat _Siri’ Na Pacce_ dan Nilai Keislaman”. Semangat perjuangannya dirangkum dalam akronim BUMI: Berani, Unggul, Membangun, Islami. Beberapa program prioritas yang ditawarkan Putra antara lain: pembentukan _UMI Business Hub_ sebagai pusat inkubasi bisnis mahasiswa, UMI Preneur Go Digital untuk akselerasi pemasaran produk di platform digital, serta program mentoring intensif 1-on-1 dengan para pengusaha alumni HIPMI. Ketua Panitia Muskampus HIPMI PT UMI membenarkan telah menerima berkas dari Bumi Putra Samsuddin. “Berkas saudara Putra sudah kami terima dalam keadaan lengkap. Selanjutnya akan kami lakukan verifikasi sesuai tahapan,” ungkapnya. Dikenal sebagai aktivis organisasi dan perintis usaha sejak semester awal, pencalonan putra mendapat dukungan yang besar dari pemgurus serta anggota Hipmi PT UMI , dan sejumlah demisioner HIPMI PT UMI. Tahapan Muskampus HIPMI PT UMI selanjutnya adalah verifikasi berkas, uji kelayakan calon, penyampaian visi-misi, hingga pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 mendatang. “Ini baru langkah awal. Tugas besar kita adalah memastikan setiap anggota HIPMI PT UMI benar-benar punya bisnis dan naik kelas. Bersama Putra, UMI Berwirausaha,” tutup Putra. Tentang Bumi Putra Samsuddin Bumi Putra Samsuddin adalah mahasiswa Fakultas Hukum UMI, angkatan 2024. Aktif di organisasi kemahasiswaan dan telah merintis usaha sejak 2023. Memiliki fokus pada pemberdayaan wirausaha muda dan digitalisasi UMKM kampus.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

BEM Nusantara Sulsel Gelar Aksi Hardiknas, Soroti Mahal dan Tidak Meratanya Akses Pendidikan

ruminews.id, Makassar – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan utama. Kemacetan terjadi akibat massa aksi yang melakukan orasi di badan jalan serta memanfaatkan kendaraan sebagai panggung untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam tuntutannya, BEM Nusantara Sulsel mendesak Pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan Nasional dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih peka terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Mereka menyoroti mahalnya akses pendidikan yang dinilai semakin tidak merata. Selain itu ada beberapa tuntutan, Wujudkan pendidikan gratis, ciptakan ruang aman didunia pendidikan, tolak militer masuk kampus, tolak wacana satgas penanganan domonstrasi. Jenderal Lapangan BEM Nusantara Sulsel, Risaldi Aditia, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan dan harus memprioritaskan pendidikan tersebut. “Pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan komoditas. Kami juga mendesak mendikdasmen untuk menyatakan sikap untuk mengeluarkan program mbg dari anggaran pendidikan. Ketika pemerintah membiarkan ini terjadi, maka kami akan hadir di jalan sebagai bentuk perlawanan,” tegasnya. Sementara itu, Koordinator Daerah BEM Nusantara Sulsel, Rukmayana, menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar turun ke jalan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga nilai keadilan. “Ketika ruang dialog tidak cukup mampu menjawab persoalan, maka jalanan menjadi ruang alternatif untuk menyuarakan kebenaran,” ujarnya.

Cilacap, Nasional, Pemerintahan, Politik

May Day 2026, KOPPMI Pertanyakan Komitmen Negara atas Kesejahteraan PMI dan Purna Migran

Ruminews.id, Cilacap — Pada peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026, Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) terlibat dalam Aksi Hari Buruh yang diadakan di kawasan Alun-Alun Cilacap dan diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi dan serikat pekerja. Dalam May Day kali ini, KOPPMI menyoroti kondisi buruh migran dan purna-migran yang dinilai masih jauh dari sejahtera, sekaligus mengkritik kebijakan negara yang dianggap gagal menyediakan lapangan kerja layak di dalam negeri.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

HMI Gowa Raya Gelar Demonstrasi Hardiknas, DPRD Sulsel Disegel Simbolik

ruminews.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar demonstrasi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang berlangsung pada 4 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari aksi sebelumnya yang dilaksanakan di pertigaan Jalan AP Pettarani pada Sabtu (2/5). Aksi yang dipusatkan di Kantor Dinas PU Pera Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi lokasi berkedudukannya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan—berlangsung selama kurang lebih lima jam. Dalam pelaksanaannya, massa aksi sempat melakukan blokade jalan dan membakar ban sebagai bentuk protes, yang menyebabkan ketegangan dengan sejumlah pengguna jalan yang hendak melintas. Situasi semakin memanas ketika massa aksi memaksa masuk ke area kantor tersebut. Hal ini dipicu oleh kekecewaan demonstran karena tidak adanya satu pun perwakilan DPRD yang hadir untuk menemui mereka. Sebagai bentuk protes, massa kemudian melakukan penyegelan simbolik terhadap kantor tersebut. Jenderal Lapangan aksi, Tafdil, menyampaikan bahwa gerakan tersebut telah terorganisir dan terkonsolidasi dengan baik. Ia menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan suara rakyat. “Gerakan hari ini terbentuk secara terkonsolidasi dan terkoordinir. Kami mengingatkan, lebih baik kita menderita hari ini daripada selamanya. DPR jangan menjadi buta terhadap suara rakyat dan mahasiswa. Kami menuntut DPRD untuk menemui kami,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Taufikurrahman, menilai penyegelan simbolik tersebut sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap sikap wakil rakyat yang tidak menunjukkan respons. Ia menyebut aksi ini merupakan akumulasi keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan, khususnya di sektor pendidikan dan kebijakan publik. “Kami datang membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika wakil rakyat menutup diri dari dialog, maka patut dipertanyakan untuk siapa sebenarnya mereka bekerja,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial. Menurutnya, ruang-ruang pemerintahan seharusnya terbuka bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dalam demonstrasi tersebut, massa mengusung grand isu “Evaluasi Sistem Pendidikan di Indonesia” dengan sejumlah tuntutan, di antaranya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penghentian komersialisasi pendidikan, penetapan kurikulum yang berkelanjutan, transparansi pengadaan fasilitas pendidikan seperti smart board, serta pemerataan pembangunan pendidikan hingga ke pelosok. Selain itu, massa juga mendorong terwujudnya pendidikan gratis, demokratis, dan berbasis kerakyatan, serta peningkatan keterlibatan publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Aksi ini menjadi bentuk penegasan sikap mahasiswa agar pemerintah dan lembaga legislatif lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.

Daerah, Nasional, Pemerintahan

50 KDMP di Klaten Dapat Bantuan Pikap Mahindra untuk Mobil Operasional

Ruminews.id, Klaten — Sebanyak 50 pikap Mahindra diserahkan untuk kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Klaten melalui Kodim 0723/Klaten, Senin (4/5/2026). Pikap produksi India itu diberikan untuk membantu operasional koperasi. Pikap yang diterima masing-masing desa itu berwarna putih. Di setiap pikap pada bagian sampingnya berlogo dan bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih. Di sisi belakang bertuliskan Cendrawasih.

Scroll to Top