Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik

Diduga Dicoret Mendadak, Calon Imam Kelurahan di Makassar Soroti Transparansi Seleksi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Pelantikan 153 Imam Kelurahan se-Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M. Jusuf, Kamis (25/6), diwarnai polemik. Salah seorang calon imam yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi mengaku batal dilantik secara mendadak tanpa penjelasan yang dinilai memadai. Nasrullah Mus mengaku sebelumnya telah ditetapkan sebagai Imam Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini. Bahkan, ia telah menerima undangan resmi pelantikan, dimasukkan ke dalam grup WhatsApp imam terpilih, hingga mengikuti sesi foto mengenakan jas pelantikan. “Setelah dinyatakan lolos oleh Kementerian Agama, hasilnya diserahkan ke Pemerintah Kota melalui Bagian Kesra. Saya kemudian dimasukkan ke grup WhatsApp imam terpilih, diminta berfoto memakai jas dan berpakaian rapi,” ujar Nasrullah, Jumat (26/6). Namun, sehari kemudian ia mengaku dikeluarkan dari grup tersebut tanpa penjelasan. Tak lama setelah itu, muncul nama lain yang disebut menggantikannya sebagai Imam Kelurahan Karunrung. “Kemudian besoknya saya dikeluarkan dari grup calon imam kelurahan. Tidak lama kemudian muncul nama orang yang menggantikan saya,” katanya. Menurut Nasrullah, sosok yang akhirnya dilantik semula tidak tergabung dalam grup calon imam terpilih. Ia juga mengaku tetap menerima undangan pribadi untuk menghadiri pelantikan meski belakangan diketahui dirinya tidak lagi termasuk dalam daftar imam yang akan dilantik. Ia menilai terdapat kejanggalan dalam proses tersebut, mulai dari pencoretan namanya dari grup imam terpilih hingga pembatalan pelantikannya setelah menerima undangan resmi. “Saya tidak berambisi menjadi imam kelurahan. Tetapi cara perlakuan terhadap saya inilah yang harus saya sampaikan. Aturan harus ditegakkan. Imam harus dipilih secara objektif, tidak boleh ada titipan,” tegasnya. Nasrullah mengaku telah mendatangi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Makassar bersama Ketua RT dan Penjabat RW setempat untuk meminta penjelasan. Menurutnya, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, Moh. Syarif, menjelaskan bahwa namanya sempat masuk daftar imam terpilih karena terjadi kesalahan penginputan data. “Kami diterima langsung oleh Kabag Kesra, Pak Syarif. Penjelasan yang kami terima adalah nama saya masuk karena terjadi kesalahan penginputan,” ujarnya. Namun, Nasrullah mempertanyakan alasan tersebut. Menurutnya, proses seleksi yang hanya melibatkan sekitar 153 peserta yang akan dilantik seharusnya tidak mudah mengalami kesalahan administrasi. Ia juga mengungkapkan bahwa Kabag Kesra menyampaikan selisih nilai antara dirinya dengan imam yang akhirnya dilantik sangat tipis. Karena itu, Nasrullah meminta agar hasil penilaian dibuka secara transparan. “Saya meminta agar nilai tersebut diperlihatkan. Apakah benar selisihnya tipis atau justru ada kekeliruan. Jangan sampai muncul kecurigaan bahwa nilainya sudah diutak-atik. Sebab, penguji sebelumnya menyampaikan bahwa kami yang terpilih. Bagaimana mungkin hasil itu bisa berubah,” tuturnya. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, Moh. Syarif, yang dikonfirmasi terkait persoalan tersebut belum memberikan tanggapan resmi.

Ekonomi, Hukum, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Politik

Korporasi Tidak Boleh Berlindung di Balik Label PSN untuk Kangkangi Hak Rakyat Kolaka

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Politik /

ruminews.id, – KOLAKA, Penetapan sejumlah proyek hilirisasi industri dan pertambangan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh dijadikan “tameng kekebalan” bagi korporasi. Label strategis dari pemerintah pusat tersebut seharusnya menjadi standar kepatuhan hukum yang lebih tinggi, bukan justru menjadi alat legitimasi untuk mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, menabrak tata ruang, dan mengganggu fasilitas publik. Hal tersebut ditegaskan sebagai respons atas eskalasi konflik agraria di Kabupaten Kolaka yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan yang merata, karut-marut perizinan di lapangan justru memicu tumpang tindih ekstrem antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) korporasi dengan kawasan permukiman serta fasilitas umum. “Kami menemukan fakta lapangan yang ironis di Kolaka. Atas nama percepatan PSN, ada wilayah konsesi tambang (WIUP) yang kami duga ugal-ugalan diterbitkan atau diperluas hingga mencakup kawasan pemukiman padat penduduk dan fasilitas umum masyarakat. Ini adalah bentuk tumpang tindih aturan yang fatal,” ungkap Muh. Arfan Jaya, S.H., Founder Pratapa Lingkungan Indonesia, dalam rilis resminya, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, tumpang tindih tersebut terjadi akibat adanya ego sektoral dan pemaksaan regulasi dari pemerintah pusat yang mengabaikan kondisi riil tata ruang di daerah. Akibatnya, ruang hidup masyarakat semakin terhimpit. Rumah-rumah warga, sekolah, tempat ibadah, hingga akses jalan publik yang telah berdiri puluhan tahun kini mendadak berada di dalam peta klaim tambang korporasi yang berlindung di balik status PSN. Ia menilai kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas ruang hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya, pemaksaan penggusuran permukiman dan fasilitas publik tanpa penyelesaian yang berkeadilan bertentangan dengan Pasal 40 yang menjamin hak setiap orang atas tempat tinggal serta kehidupan yang layak. “Status PSN bukan cek kosong bagi korporasi untuk kebal dari aturan tata ruang lokal. Sangat tidak masuk akal jika fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang negara dan pemukiman yang menjadi hak konstitusional warga harus dikorbankan demi memuluskan profit korporasi tambang yang bersembunyi di balik ketiak pemerintah pusat,” tegas Arfan Jaya, S.H. Pihaknya juga menyayangkan kecenderungan korporasi yang menggunakan dalih “mengamankan aset dan agenda negara” saat mematok wilayah permukiman dan fasilitas publik. Menurutnya, pendekatan represif dan klaim sepihak lebih sering dikedepankan dibandingkan upaya penyelesaian konflik secara partisipatif. Oleh karena itu, demi menyelamatkan ruang hidup masyarakat Bumi Mekongga, Pratapa Lingkungan Indonesia di bawah pimpinan Arfan Jaya, S.H., mendesak Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk segera: Melakukan audit dan evaluasi total terhadap batas WIUP seluruh korporasi PSN di Kolaka, serta mencoret (enklave) wilayah yang tumpang tindih dengan permukiman warga dan fasilitas umum. Menegakkan supremasi hukum tata ruang (RTRW) daerah agar tidak kalah oleh syahwat eksploitasi korporasi berkedok PSN. Menghentikan segala bentuk intimidasi hukum maupun fisik terhadap warga yang mempertahankan rumah, tanah, dan fasilitas publik mereka dari penggusuran tambang. “Kami mendukung investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi menolak keras jika pembangunan tersebut dilaksanakan dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan hak kelayakan hidup masyarakat. Jika korporasi terus berlindung di balik status PSN untuk memuluskan carut-marut tata ruang ini, maka status PSN mereka sudah selayaknya dievaluasi atau dicabut demi hukum,” pungkasnya.

Daerah, Pemuda, Politik, Sinjai

Mahyuddin Minta Musda KNPI Sinjai Berjalan Demokratis Tanpa Intervensi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemuda, Politik, Sinjai /

ruminews.id, SINJAI – Ketua Koordinator Nasional Perhimpunan Putra Putri Kebangsaan (PPPK) Sinjai, Mahyuddin, meminta agar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Sinjai dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan bebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan pihak mana pun, termasuk dari pemerintah. Menurut Mahyuddin, KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan harus mampu menjadi contoh dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Karena itu, seluruh tahapan Musda harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon yang ingin berkompetisi. “Musda KNPI harus dilaksanakan secara demokratis tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah. Biarkan para pemuda menentukan pilihannya secara bebas sesuai mekanisme organisasi,” ujar Mahyuddin. Ia menegaskan bahwa independensi KNPI perlu dijaga agar organisasi kepemudaan tersebut tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen pemuda. Menurutnya, campur tangan pihak luar berpotensi menimbulkan konflik dan mengurangi legitimasi hasil Musda. Mahyuddin juga mengajak seluruh peserta Musda, organisasi kepemudaan (OKP), dan para kandidat untuk mengedepankan persatuan serta menjaga kondusivitas organisasi. Siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan benar-benar merupakan pilihan mayoritas peserta Musda melalui proses yang jujur dan demokratis. “Yang terpenting adalah menjaga marwah organisasi. KNPI harus menjadi milik bersama, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, proses pemilihan harus berlangsung secara fair dan demokratis,” tegasnya. Ia berharap pelaksanaan Musda KNPI Sinjai dapat menjadi momentum konsolidasi pemuda untuk memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan daerah, sekaligus melahirkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen pemuda di Kabupaten Sinjai.

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

JIN Soroti Pelemahan Rupiah ke Rp18.178 per Dolar AS, Minta Pemerintah Benahi Struktur Ekonomi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai Rp18.178 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni 2026 mendapat sorotan dari Jaringan Intelektual Nusantara (JIN). Organisasi tersebut menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam perekonomian nasional yang perlu segera dibenahi. Selasa (23/6/2026) Ketua Umum DPPJIN(jaringan intelektual nusantara Wahyu Se.MM (Bayu Bedipers), mengatakan pelemahan rupiah tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global, tingginya suku bunga Amerika Serikat, maupun penguatan dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kerentanan struktural di dalam negeri. “Gejolak global memang berpengaruh, tetapi dampaknya akan berbeda pada setiap negara. Ketika rupiah mengalami tekanan yang cukup dalam, hal itu menunjukkan bahwa ekonomi nasional masih memiliki sejumlah kelemahan yang belum terselesaikan,” ujar Bayu dalam keterangannya, Selasa. Ia menilai tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku, barang modal, energi, dan sejumlah komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang membuat ekonomi rentan terhadap pelemahan nilai tukar. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat ketika rupiah terdepresiasi, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, JIN juga menyoroti kebutuhan devisa yang besar untuk pembayaran utang luar negeri, repatriasi keuntungan perusahaan asing, serta berbagai transaksi internasional lainnya. Menurut Bayu, ketergantungan terhadap modal asing masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Selama struktur ekonomi masih sangat bergantung pada modal dan pembiayaan dari luar negeri, tekanan terhadap rupiah akan terus berulang setiap kali terjadi perubahan sentimen pasar global,” katanya. Di sisi lain, JIN menilai pemerintah saat ini juga menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Berbagai program prioritas membutuhkan dukungan anggaran yang besar sehingga perlu diimbangi dengan penguatan penerimaan negara dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Bayu menambahkan, pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan biaya hidup dan meningkatnya harga sejumlah kebutuhan dinilai dapat memberikan tekanan tambahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah maupun pelaku usaha kecil. Karena itu, JIN mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah reformasi ekonomi, mulai dari penguatan sektor pangan dan pertanian, pengembangan industri manufaktur berbasis teknologi, hingga peningkatan sumber pembiayaan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap modal asing. Menurutnya, nilai tukar rupiah bukan hanya sekadar indikator moneter, melainkan juga mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. “Pelemahan rupiah harus dijadikan momentum evaluasi bersama. Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh agar ketahanan ekonomi nasional semakin kuat menghadapi berbagai tantangan global,” tutupnya. Sumber: Fajar – GAM

Nasional, Politik

IAS Dipastikan Pimpin Golkar Sulsel, Nama Abd Razak Said Menguat sebagai Sekretaris

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Peluang Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk memimpin DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan semakin terbuka lebar. Kepastian tersebut menguat setelah IAS dikabarkan telah menerima surat diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Rabu (24/6/2026). Direktur Nurani Strategic Consulting, Dr. H. Nurmal Idrus, SE., MM., menilai pemberian diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menjadi tahapan paling krusial dalam proses pencalonan IAS sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya dukungan politik yang kuat dari tingkat pusat terhadap kepemimpinan IAS di Sulawesi Selatan. Seiring menguatnya posisi IAS, sejumlah nama mulai mencuat untuk mengisi jabatan Sekretaris DPD I Golkar Sulsel. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah Abd Razak Said, atau yang akrab disapa Acha. Di kalangan aktivis dan politisi Sulawesi Selatan, nama Acha dikenal luas sebagai figur yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jaringan yang kuat. Selain aktif di dunia politik, Acha juga memiliki rekam jejak panjang dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), baik di Jakarta maupun Sulawesi Selatan. Sumber internal yang mengetahui dinamika politik Golkar menyebutkan bahwa selama ini Acha berperan aktif membangun komunikasi antara IAS dengan jajaran elite Partai Golkar, termasuk Ketua Umum DPP Golkar. Faktor tersebut dinilai menjadi salah satu modal penting yang membuat namanya masuk dalam bursa calon sekretaris. Selain mewakili kalangan muda dan mantan aktivis mahasiswa, Acha juga dikenal memiliki kedekatan dengan politisi senior Golkar Sulsel, Nurdin Halid. Kombinasi pengalaman organisasi, jejaring politik, dan kedekatan dengan berbagai kelompok di internal partai membuat peluangnya dinilai cukup besar. “Besar kemungkinan Acha mendampingi Pak IAS dalam menjalankan organisasi Partai Golkar di Sulsel,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Kamis (25/6/2026). Meski demikian, nama Supriansa, mantan anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024, juga turut disebut sebagai kandidat potensial untuk menduduki posisi Sekretaris DPD I Golkar Sulsel. Pengalaman Supriansa di tingkat nasional menjadi nilai tambah yang diperhitungkan dalam dinamika penyusunan kepengurusan mendatang. Dari sejumlah nama yang beredar, Abd Razak Said dan Supriansa dinilai memiliki kapasitas serta pengalaman yang mumpuni untuk mendampingi IAS dalam memimpin Partai Golkar Sulawesi Selatan. Keputusan final mengenai susunan kepengurusan DPD I Golkar Sulsel diperkirakan akan menjadi perhatian banyak pihak mengingat posisi strategis partai tersebut dalam peta politik daerah menjelang agenda politik mendatang.

Hukum, Pemuda, Politik

Kapan Kita Pergi Umroh, Nek?” Tanya Cucu Tunanetra ke Nenek Penjual Nasi Kuning

Tinggalkan Komentar / Hukum, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Setiap subuh di Jalan Andi Djemma, Palopo, Nenek Sutinah sudah sibuk menanak nasi kuning. Dari keuntungan kecil yang dikumpulkannya bertahun-tahun, ia dan enam kerabatnya berhasil mengumpulkan Rp112 juta untuk berangkat umroh. Sekarang uang itu hilang. Impian ke Tanah Suci yang sudah di depan mata buyar setelah mereka ikut program umroh subsidi yang ditawarkan Putriana Hamda Dakka alias Putri Dakka. Yang paling berat, Sutinah harus menjawab pertanyaan cucunya yang berusia 7 tahun. Daffa Gassal, bocah tunanetra, kerap bertanya polos, “Kapan kita berangkat ke Mekkah, Nek?” Sutinah hanya bisa diam. “Uang puluhan juta itu hasil keringat saya jualan nasi kuning bertahun-tahun. Saya cuma mau uang saya kembali di masa tua ini,” katanya sambil mata berkaca-kaca. Sutinah adalah satu dari 59 korban yang dananya belum kembali. Total ada 69 orang yang melapor ke polisi dengan kerugian mencapai lebih dari Rp1 miliar. Hingga kini, baru 10 orang yang menerima pengembalian secara cicilan. Kasus ini sudah masuk penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sulsel sejak September 2025. Penyidik juga sudah meminta keterangan ahli dari Kementerian Agama. Namun sampai sekarang belum ada perkembangan berarti. Kanit II Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Abdul Kadir, tidak memberikan respons saat dikonfirmasi. Kuasa hukum Putri Dakka juga belum memberikan tanggapan. Kuasa hukum korban, Ardianto Palla, menilai bukti sudah cukup. Ia menyebut uang jemaah masuk ke rekening Putri Dakka dan dua adminnya, Dahliana Sudarmin serta Putri Apriani, antara Agustus hingga Oktober 2024. Waktu itu bertepatan dengan kampanye Pilwalkot Palopo saat Putri Dakka maju sebagai calon walikota. Putri Dakka sendiri punya rekam jejak panjang. Awal 2026 ia sempat ditetapkan tersangka dalam kasus sangkaan serupa, tapi kemudian SP3 setelah diklaim ada pelunasan. Ardianto mendesak polisi segera menggelar perkara untuk menetapkan tersangka. Pekan ini dijadwalkan ada pertemuan antara korban dan pihak Putri Dakka untuk membahas pengembalian dana. Jika gagal, Ardianto mengancam akan membawa kasus ini ke Mabes Polri, Komisi III DPR RI, dan melapor ke DPP Partai NasDem. Sementara itu, Putri Dakka masih aktif di media sosial dan berulang kali menyatakan dirinya korban fitnah. Bagi Nenek Sutinah, urusan politik dan pasal hukum bukanlah prioritas. Ia hanya ingin uang hasil jerih payahnya kembali, agar tidak perlu lagi mencari jawaban saat Daffa bertanya tentang keberangkatan ke Mekkah.

Felia Primaresti
Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

TII Soroti Dugaan Kooptasi Gerakan Mahasiswa, Kebebasan Akademik Dinilai Terancam

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta — The Indonesian Institute (TII) menyoroti dugaan praktik kooptasi terhadap gerakan mahasiswa setelah beredarnya video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin. Dalam video tersebut, ia mengaku menerima sejumlah uang setelah ikut menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada 15 Juni 2026.

Daerah, Mamuju, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Unjuk Rasa Cipayung Plus Sulbar di DPRD Berujung Ricuh, Kader HMI Dilarikan ke Rumah Sakit

Tinggalkan Komentar / Daerah, Mamuju, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, MAMUJU – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulawesi Barat (Sulbar) di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat, Selasa (23/6/2026), berakhir ricuh setelah massa aksi tidak kunjung ditemui oleh pimpinan DPRD untuk berdialog. Sejak siang hari, ratusan mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi secara bergantian. Aksi awalnya berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Namun situasi mulai memanas ketika mahasiswa meminta pimpinan DPRD Sulbar hadir secara langsung untuk menerima dan menanggapi aspirasi mereka. Setelah menunggu lebih dari satu jam tanpa kepastian, massa aksi mulai menunjukkan kekecewaan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mahasiswa berupaya mendekati pintu masuk gedung DPRD Sulbar. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan berusaha menghalau massa sehingga terjadi aksi saling dorong di depan gerbang kantor legislatif tersebut. Dalam insiden tersebut, seorang kader Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Barat, Aco Riswan, mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan mahasiswa, Aco Riswan diduga terkena pukulan saat kericuhan berlangsung. Akibatnya, korban mengalami pendarahan pada bagian hidung sebelum akhirnya dievakuasi oleh rekan-rekannya menuju rumah sakit. Meski sempat terjadi kericuhan, massa aksi tetap bertahan di depan Kantor DPRD Sulbar hingga sore hari. Mereka terus mendesak agar pimpinan DPRD Sulbar menemui mahasiswa dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta audit dan peninjauan kembali Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Selain isu nasional, mahasiswa juga mengangkat berbagai persoalan daerah yang dinilai mendesak untuk diselesaikan. Sedikitnya terdapat 18 tuntutan yang disampaikan, mencakup isu demokrasi, ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, hingga perlindungan hak-hak masyarakat di Sulawesi Barat. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut dan mendesak pemerintah serta DPRD Sulbar untuk memberikan respons konkret atas aspirasi yang mereka suarakan. Berikut 18 Tuntutan Cipayung Plus Sulbar: Nasional Menolak perluasan kewenangan Polri yang dinilai mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Mendesak TNI kembali fokus pada fungsi pertahanan negara dan tidak masuk ke ranah sipil. Menolak sentralisasi kekuasaan serta mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih bermakna. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk transparansi anggaran, distribusi, dan dampaknya. Mengaudit dan mengevaluasi secara total program KDKMP agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat, khususnya nelayan dan petani. Memulihkan stabilitas nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lokal Menolak rencana penambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat. Menolak pembangunan batalion militer di Sulawesi Barat dan meminta anggaran negara diprioritaskan untuk pelayanan dasar. Mendorong penguatan sektor pertanian dan kelautan sebagai penopang utama ekonomi masyarakat Sulbar. Memastikan penetapan kawasan hutan lindung memiliki kepastian hukum yang jelas serta tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat. Mempercepat penanganan dan penurunan angka stunting melalui program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. Mengevaluasi pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya terkait batasan belanja pegawai yang berdampak terhadap PPPK. Mewujudkan ruang aman bagi perempuan di Sulawesi Barat. Membebaskan tahanan politik di Kabupaten Majene.

Ekonomi, Nasional, Politik

Forum Kebebasan Soroti Kenaikan BBM: Masalah Utama Bukan Harga, Melainkan Rendahnya Daya Beli

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta —Di tengah menguatnya perdebatan publik mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Suara Kebebasan bersama Students For Liberty (SFL) Indonesia dan Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (INDEKS) menyelenggarakan Forum Kebebasan bertajuk “BBM Naik, Negara Hemat, Rakyat Terjepit” pada Senin (23/6).

Scroll to Top