Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Daerah, Pemerintahan, Politik

Anggota DPRD Bulukumba Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polres

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id–BULUKUMBA, – Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, Juandy Tandean, resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba. Laporan tersebut diterima pihak kepolisian pada hari ini, Rabu, 30 September 2026. Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan yang diperoleh media ini, laporan tersebut diterima pada pukul 22.10 Wita. Dalam surat bernomor resmi tersebut, Juandy Tandean yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Dalam keterangan yang tertulis di surat laporan, politisi yang lahir di Bulukumba, 24 Juni 1990 tersebut melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial (medsos). “Telah Melaporkan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Social Media,” demikian kutipan isi surat laporan tersebut. Laporan ini diterima dan disahkan oleh petugas kepolisian, Arman Jaya, yang bertindak atas nama Kapolres Bulukumba. Surat tersebut juga telah dibubuhi tanda tangan pelapor dan stempel resmi kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak kepolisian maupun pelapor terkait kronologi pasti dan konten media sosial yang diduga mencemarkan nama baik anggota dewan tersebut. Kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik, Religi

Ali Khamenei: Membaca Kolonialisme (Bagian V)

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik, Religi /

Penulis: Rahmatullah Usman ( Buruh Tinta) ruminews.id – Kritikus Mazhab Frankfurt, Herbert Marcuse memandang bentuk baru dari sebuah pengontrolan manusia melalui rasionalitas teknologi, yang dianggap paling rasional dalam membentuk cara manusia berbudaya. Rasionalisasi atas kemajuan industri, tampak nyata dalam membantu manusia membuat keputusan; standar hidup, orientasi, kesadaran, dan kenyamanan. Singkatnya, tata surya dari kesadaran manusia diserahkan oleh kuasa teknologi.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Hasbi Syamsu Ali Bawa Aspirasi Pemekaran Daerah ke Rapimnas Forkonas PP DOB di Jakarta

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, JAKARTA – Aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mengemuka dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB) di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Hukum & Kriminal, Nasional, Politik

Husniah Talenrang Tetap Melaksanakan Tugas sebagai Bupati Gowa, ini Kata Gubernur Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Politik /

ruminews.id – Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memastikan proses pemerintahan di Kabupaten Gowa tetap berjalan menyusul penetapan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. ‎Andi Sudirman mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Bupati Gowa saat ini berstatus tersangka namun belum dilakukan penahanan. Karena itu, ia meminta agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas praduga tak bersalah. ‎“Iya, selama masih belum ditahan dan hanya ditetapkan sebagai tersangka, maka tetap menjalankan tugas seperti biasa. Tapi jika sudah ditahan, maka tidak dapat menjalankan tugas seperti biasa sehingga wakil menjalankan tugas sementara hingga turun SK penetapan Plt,” kata Andi Sudirman. ‎Ia menjelaskan, proses hukum terhadap Bupati Gowa merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Sementara dari sisi pemerintahan, pelayanan publik dan administrasi di Kabupaten Gowa harus tetap berjalan. Pemprov Sulsel juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan. Kami sudah laporkan dan berkomunikasi dengan Pak Mendagri terkait ini,” ungkapnya. Menurutnya, Pemprov Sulsel akan terus mengikuti perkembangan proses hukum dan mengambil langkah administratif sesuai regulasi apabila terdapat ketentuan lebih lanjut yang harus dijalankan.

Ekonomi, Halmahera, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi

Dana Disebut Tersedia Sejak 8 September, Jasa Pelayanan RSUD Weda Januari-Maret 2026 Belum Dibayarkan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Halmahera, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi /

ruminews.id, WEDA — Pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di RSUD Weda untuk periode Januari hingga Maret 2026 hingga kini disebut belum dibagikan kepada pegawai. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan tenaga kesehatan, terlebih adanya informasi bahwa dana untuk pembayaran jasa pelayanan tersebut disebut telah tersedia sejak 8 September 2026. Informasi mengenai ketersediaan dana tersebut diperoleh dari sumber internal rumah sakit. Namun, hingga saat ini belum terdapat penjelasan terbuka mengenai alasan jasa pelayanan untuk periode Januari-Maret 2026 belum disalurkan kepada tenaga kesehatan yang berhak menerimanya. Jasa pelayanan merupakan salah satu bentuk penghargaan atas pelayanan dan pekerjaan yang telah dilakukan tenaga kesehatan. Karena itu, kepastian mengenai proses, tahapan administrasi, serta jadwal pembayaran menjadi hal penting bagi pegawai. Apabila masih terdapat kendala administratif dalam proses pembayaran, pihak manajemen RSUD Weda diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada para pegawai. Informasi mengenai tahapan yang masih harus diselesaikan, pihak yang bertanggung jawab, serta perkiraan waktu pembayaran dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Sebaliknya, apabila seluruh proses administrasi telah dinyatakan selesai dan dana memang telah tersedia, tenaga kesehatan tentu berharap pembayaran dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan manajemen dalam menyampaikan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan tenaga kesehatan terhadap pengelolaan pelayanan dan administrasi rumah sakit. Terlebih, pembayaran tersebut berkaitan langsung dengan hak pegawai atas pelayanan yang telah mereka jalankan selama periode Januari hingga Maret 2026. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari Direktur RSUD Weda mengenai alasan belum dibagikannya jasa pelayanan tersebut maupun kepastian jadwal pembayaran. Konfirmasi dari pihak manajemen rumah sakit diperlukan untuk memastikan status dana, tahapan administrasi, serta kendala yang mungkin masih berlangsung. Dengan demikian, persoalan utama yang kini menjadi perhatian adalah kejelasan mengenai status pembayaran tersebut. Jika benar dana telah tersedia sejak 8 September 2026, publik dan terutama tenaga kesehatan berhak mengetahui proses apa yang masih harus diselesaikan hingga jasa pelayanan Januari-Maret 2026 belum juga dibayarkan.

Jakarta, Jakarta, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi

FKM UNHAS Siapkan Program S3 Kesehatan Masyarakat di Kampus Jakarta

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Jakarta, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi /

ruminews.id, JAKARTA — Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unhas Kampus Jakarta. Persiapan tersebut dilakukan melalui kunjungan pimpinan FKM Unhas ke Kampus Unhas Petojo, Jakarta, pada 24 September 2026, menjelang visitasi akreditasi minimum oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) yang dijadwalkan pada 5–6 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dihadiri Dekan FKM Unhas Ansariadi, SKM, MSc.PH, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni Prof. Yahya Thamrin, SKM, M.Kes, MOHS, Ph.D, serta Ketua PSDKU FKM Unhas Dr. Indra Fajarwati Ibnu. Kehadiran jajaran pimpinan FKM Unhas menjadi bagian dari koordinasi sekaligus memastikan kesiapan akademik dan kelembagaan PSDKU Kesehatan Masyarakat di Kampus Jakarta. Setibanya di Kampus Unhas Petojo Jakarta, rombongan FKM Unhas disambut Direktur Kampus Jakarta Dr. Syarif Burhanuddin dan Anggota Majelis LAM-PTKes Dr. Ridwan M. Thaha. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi terkait kesiapan fasilitas, tata kelola, serta berbagai aspek pendukung yang akan menjadi bagian dari proses visitasi akreditasi. Dekan FKM Unhas Ansariadi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada koordinasi dengan jajaran Direktorat Kampus Jakarta, tetapi juga menjadi momentum bagi Tim PSDKU FKM Unhas untuk melakukan simulasi secara langsung di lokasi. Simulasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi visitasi LAM-PTKes yang akan berlangsung pada awal Oktober mendatang. Sementara itu, Direktur Kampus Jakarta Dr. Syarif Burhanuddin menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PSDKU Kesehatan Masyarakat telah dipersiapkan. Kesiapan tersebut mencakup berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus memenuhi standar yang menjadi bagian dari penilaian lembaga akreditasi. Anggota Majelis LAM-PTKes Dr. Ridwan M. Thaha yang turut menyaksikan proses simulasi memberikan apresiasi terhadap persiapan yang dilakukan Tim PSDKU FKM Unhas. Menurutnya, simulasi yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan tim menghadapi proses visitasi akreditasi. Selain melakukan persiapan di Kampus Jakarta, rangkaian kunjungan pimpinan FKM Unhas juga diarahkan pada penguatan jejaring kemitraan dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Dekan FKM Unhas Prof. Yahya Thamrin menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan kunjungan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jalan Gatot Subroto, bertemu pimpinan FKM Universitas Indonesia (UI) di Kampus Depok, serta mengikuti pertemuan virtual dengan jajaran Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan. Pimpinan Unhas juga melakukan koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait peluang kerja sama di bidang pengembangan SDM dan penelitian. Berbagai agenda tersebut menjadi bagian dari upaya FKM Unhas memperkuat kesiapan kelembagaan, kualitas akademik, serta jejaring kerja sama dalam pengembangan pendidikan kesehatan masyarakat di luar Kampus Utama. Melalui persiapan yang dilakukan secara terkoordinasi, FKM Unhas menargetkan seluruh aspek pendukung PSDKU Kesehatan Masyarakat Kampus Jakarta dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam proses visitasi LAM-PTKes.

Scroll to Top